* April 15, 2015 HOT NEWS

Jurnalisme online dalam hukum media di Indonesia baca berita kosmo online

Jurnalisme Online dalam Regulasi Media di Indonesia

Dalam perspektif hukum, sifatnya media online yang berbeda dengan media konvensional ini memunculkan konsekuensi etis maupun hukum yang berbeda pula. Sebagai medium penyampai pesan dan ranah kebebasan berekspresi, tentunya perkembangan jurnalisme online selayaknya mempunyai aturan sendiri. Sampai hari ini aturan hukum yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur jurnalisme online masih dikembalikan kepada UU Pers.

Aturan hukum yang dimiliki Indonesia berkaitan dengan jurnalisme online cukup parsial. Tidak jelas mana yang lex spesialis, mana yang lex generalis. Di sisi lain, peraturan baru yang hendak dibuat dan masuk dalam agenda program legislasi nasional, belum menjanjikan keputusan hukum yang mampu mewadahi perkembangan jurnalisme online, mengingat lahan ini sangat dinamis sampai hari ini.

Jurnalisme online dalam hukum media di Indonesia masih dipayung dengan Undang-undang No.40 tahun 1999 tentang Pers. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Pers disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pers adalah :

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Undang-undang ini dinilai masih bisa diberlakukan untuk mengatur jurnalisme online karena dalam pasal 1 Undang-undang tersebut, jurnalisme online masih masuk dalam pengertian pers yang digagas oleh UU. Secara terminologi berdasarkan pasal 1 UU Pers yang masuk dalam kategori pers adalah segala kegiatan jurnalistik baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, data, grafis, maupun bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Jurnalisme online masuk dalam kategori media yang menggunakan ranah elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. Oleh karenanya, jurnalisme online masih bisa menggunakan undang-undang ini sebagai payung hukum.

Persoalan yang kemudian muncul adalah jurnalisme online mempunyai karakter yang berbeda dengan jurnalisme konvensional. Sementara undang-undang pers dibuat masih memuat konteks jurnalisme konvensional meskipun dalam pengertian undang-undang itu kata ‘media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia’ dianggap bisa mewakili jurnalisme online. Terdapat beberapa persoalan jurnalisme online yang memang masih bisa dipayungi dengan undang-undang Pers karena memang sifatnya masih sama atau mirip dengan kasus untuk media cetak dan media penyiaran. Namun begitu ada beberapa persoalan dalam jurnalisme online yang tidak bisa ditampung dan dipayungi oleh undang-undang pers karena karakternya yang sudah berbeda.

Konferensi internasional di Pusat Jurnalisme Warsawa Polandia pada 11-12 Oktober 1997 mencatat bahwa ada hal mendasar mengenai kasus jurnalisme berinternet (Journalism in Cyberspace) yang hampir sama dengan dengan kasus pada jurnalisme cetak dan elektronik. Persoalan-persoalan tersebut meliputi, hal-hal yang menyerang kepentingan individu, pencemaran nama baik, pembunuhan karakter/reputasi seseorang. Kemudian hal-hal yang sifatnya menyebarkan kebencian, rasialis, dan mempertentangkan ajaran agama. Selain itu berkenaan dengan masalah kesusilaan seperti menyebarkan hal-hal tidak bermoral, mengabaikan kaidah kepatutan menyangkut seksual yang menyinggung perasaan umum, dan perundungan seksual terhadap anak-anak. Hal-hal yang bersifat kebohongan publik juga tidak diperkenankan misalnya melakukan kecurangan, tidak jujur, termasuk menyampaikan promosi/iklan palsu. Yang terakhir adalah masalah hak ciptacipta (copyright) dan Hak Atas Karya Intelektual (HAKI, atau Intelectual Property Right/IPR). Dalam jurnalisme cetak, jurnalisme penyiaran, maupun jurnalisme online, masalah-masalah tersebut cukup fundamental dan tidak boleh dilakukan. (Priyambodo, 2008)

Namun begitu ada pula persoalan-persoalan dalam jurnalisme online yang khas dan khusus terjadi hanya dalam jurnalisme online saja. Sebagaimana dikutip Priyambodo, Johnson mencatat kecenderungan kasus khusus yang terjadi dalam cyberjournalism. Kasus-kasus tersebut dalam catatan Johnson lebih berkisar pada persoalan kewilayahan dan sifat journalisme online yang mengglobal dan melintasi batas wilayah secara geografis maupun ideologi. Johnson mencatat kasus yang khusus muncul dalam cyberjournalism itu seperti, persoalan azas tuntutan hukum, karena cakupan penyebaran berita di Internet dan sistem kinerja cyberjournalism bersifat lintas batas kewilayah negara. Selain cakupan berita juga berkenaan dengan kinerja jurnalis yang juga memungkinkan lintas negara. Yang tak kalah krusial adalah persoalan ekonomi mengenai ketentuan pajak lintas negara, karena kecenderungan ekonomi global juga mempengaruhi kinerja cyberjournalism, terutama menyangkut proses transaksi jual beli hak cipta atas berita. (Priyambodo, 2008)

Bercermin dari catatan-catatan di atas, yang jelas belum diatur dalam undang-undang pers di Indonesia adalah ketentuan jurnalisme yang dilakukan lintas negara berikut implikasi yang mengikutinya. Persoalan kegiatan pers yang dilakukan lintas negara, dalam undang-undang pers yang diatur baru mengenai keberadaan pers asing dan pengembangan pemberitaan melalui kantor berita. Hal ini termaktub dalam pasal 14 dan pasal 16 Bab VI undang-undang pers. Dalam pasal 14 disebutkan

Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan keluar negeri, setiap warga negara Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita

Sedangkan pada pasal 16 disebutkan :

Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang diatur oleh pasal 14 dan 16 undang-undang pers ini lebih berkisar pada persoalan perusahaan atau institusi pers asing. Padahal dalam praktiknya, lembaga asing berbasis online di Indonesia lebih banyak bermain menggunakan jurnalis mereka yang dikirim ke Indonesia daripada mendirikan perusahaan pers di Indonesia. Lagipula dalam persoalan jurnalisme online, perusahaan pers tidak perlu mendirikan perusahaan secara fisik di wilayah teritorial Indonesia karena mereka menggunakan wilayah cyber yang kaplingnya tidak dibatasi secara teritorial. Sebagai gantinya mereka mengirimkan jurnalisnya untuk mendekati objek berita.

Persoalan wartawan ini juga menyisakan pertanyaan ketika kita bersinggungan dengan jurnalisme online. Pasalnya, dalam wilayah online tidak semua penyumbang tulisan terinstitusionalisasi secara resmi. Dalam wilayah online, ada yang disebut sebagai citizen journalism atau jurnalisme warga yang memberikan kemerdekaan berekspresi kepada warga masyarakat guna menyebarluaskan informasi. Pada konsep citizen journalism mereka yang menulis bukan selalu wartawan profesional dengan institusi pers yang terinstitusionalisasi, namun warga masyarakat secara umum. Lalu, dengan rutinitas menulis informasi yang mereka posting di website mereka dan menyatakan diri sebagai bagian dari citizen journalism, si penulis ini bisa disebut sebagai wartawan?

Dalam Pasal 1 ayat 4 undang-undang pers disebutkan bahwa wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Selanjutnya dalam pasal 7 undang-undang pers disebutkan bahwa, (1) wartawan bebas memilih organisasi wartawan, (2) wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Dengan ketentuan tersebut, maka secara lebih lanjut siapapun yang melaksanakan profesinya sebagai wartawan berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana termaktub dalam pasal 8 undang-undang pers.

Mereka yang aktif menulis dalam bilik-bilik citizen journalism seperti yang terjadi dalam kompasiana, liputan6.com dan detik.com tentunya masih berada di wilayah abu-abu untuk disebut sebagai wartawan atau bukan. Pasalnya, aktivitas jurnalisme yang mereka lakukan bukanlah aktivitas jurnalis sebagaimana mereka yang menjabat reporter maupun redaktur resmi dalam sebuah media. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan adalah dengan kebebasan berekspresi yang mereka lakukan, bagaimana perlindungan hukum yang berlaku untuk mereka. Jika mereka disebut sebagai wartawan, jelas akan kembali pada pasal 1 ayat 4, pasal 7 dan pasal 8 undang-undang pers. Namun, jika mereka tidak bisa dimasukkan dalam kategori wartawan, perlindungan kebebasan bicara yang mereka lakukan menjadi seperti apa?

Fakta bahwa aktivitas jurnalisme melalui media baru akan membuat makin banyaknya jurnalis yang muncul dalam wilayah ini sebenarnya sudah diprediksi oleh De Bens dan Ostbye yang melakukan penelitian terhadap Pasar Surat Kabar di Eropa. Pada kesimpulannya yang termuat dalam Media Policy :Convergence, Concentration, and Commerce, De Bens dan Ostbye menyebutkan bahwa

New technologies have diminished the number of print workers but increased the number of journalists. One could argue that the new technologies (and the search for advertising revenues) has increased the editorial output of most newspapers (more special columns, more inserts). New technologies have also improved layout, colour printing, and so on. The next step in the introduction of new technologiy is probably linked to new forms of distribution of information. (De Bens and Ostbye, 2002 : 20)

Sebenarnya jika dirujukkan kepada undang-undang lain, Indonesia memiliki undang-undang No. 11 tahun 2008 mengenai ITE (internet dan Transaksi Elektronik) yang secara khusus membahas persoalan-persoalan di wilayah online. Hanya saja, persoalan jurnalisme online dalam hal ini aktivitas yang dilakukan oleh aktivis jurnalisme warga tidak bisa serat merta dipayungi dengan undang-undang ini. Meskipun dalam konteksnya, kegiatan jurnalisme warga ini bisa dimasukkan dalam aktivitas mendistribusikan dan mentransmisikan informasi atau dokumen elektronik. Akan tetapi, undang-undang ini dibuat bukan dalam rangka menggagas persoalan distribusi informasi sebagai bagian dari aktivitas jurnalisme.

Selain mengenai persoalan wartawan, yang patut diperhatikan dalam payung hukum jurnalisme online adalah persoalan speed dan interaktivitas yang melekat sebagai ciri khas jurnalisme online. Speed adalah persoalan penting yang membuat jurnalisme online hidup. Mereka yang bekerja di wilayah ini tidak perlu menunggu waktu untuk cetak ataupun waktu untuk siar guna menayangkan beritanya. Ketika berita itu terjadi, wartawan tinggal menulis atau merekam lalu mengunggahnya di situs beritanya, seketika masyarakat langsung bisa mengakses. Misalnya berita mengenai bom Cirebon kemarin. Pengeboman terjadi pada sekitar pukul 12.30, tidak perlu menunggu cetak dan jam siar, selisih beberapa menit kemudian melalui situs-situs berita online, kabar mengenai pengeboman ini langsung bisa kita akses. Speed memang menjadi andalan utama dalam jurnalisme online. Yang kemudian patut diperhatikan dari persoalan speed pada jurnalisme online ini adalah mengenai akurasi berita dan kelengkapan berita.

Berbeda dengan cetak dan penyiaran yang menunggu lengkapnya 5W dan 1H serta berbagai aspek nilai berita lainnya untuk bisa tayang, jurnalisme online memperbolehkan tayangnya berita singkat meskipun elemennya belum lengkap. Kelengkapan berita dalam wilayah online, terhubung dengan adanya hyperlink. Di satu sisi, dalam satu peristiwa berita yang bisa dimuat melalui peristiwa tersebut bisa banyak dan berangkaian. Pembaca pun bisa memilih berita mana yang mereka butuhkan dan berita mana yang tidak mereka butuhkan. Namun karena sifat pengumpulan fakta dan elemen pemberitaan yang mengandalkan hyperlink karena mengejar speed ini kelengkapan informasi dan akurasi pemberitaan menjadi hal yang terabaikan. Jika distribusi informasi untuk audiens ini hanya berkisar antara audiens dan media saja, maka tidak menjadi persoalan pelik. Masalahnya, dalam perkembangan jurnalisme online ini, wilayah percakapan (oral) sebagai bagian dari distribusi informasi di Indonesia masih belum bisa dilepaskan. Ketika berita muncul di internet, kabar yang muncul tidak selalu berhenti pada pembaca yang mengakses berita. Berita online bisa menyebar melalui share yang dilakukan oleh pembaca melalui media online, maupun menyebar melalui perbincangan yang dilakukan tanpa medium online.

Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Merlyna Lim, melihat bagaimana internet mengambil peran untuk memobilisasi massa melalui distribusi informasi yang dilakukan oleh para cyberactivism melakukan penelitian terhadap distribusi informasi melalui internet dalam kurun waktu 4 tahun mulai dari tahun 1999-2003. Lim mencatat bahwa mereka yang aktif di dunia maya melanjutkan (forwarded) setiap informasi yang mereka dapatkan baik melalui websites, mailing list, maupun email personal yang diunduh, dicetak, digandakan, dan disecarkan ke publik. Aktivitas ini tak ubahnya sebagai aktivitas komunikasi secara oral yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. (Muliana, 2008:34)

Model Komunikasi Online dan Offline di Indonesia

Melalui diagram di atas Lim berargumen bahwa two step flow communication menjadi penentu keberhasilan distribusi informasi di Indonesia. Selama reformasi tahun 1998 interconnectedness antara pengguna online media ini memainkan peranan penting. Teori Lim tentang interconnectedness ini dikatakan bahwa satu pembaca mengkopi atau melanjutkannya kepada lebih banyak orang, sebagai efek snowball dan kemungkinan berita itu kemudian akan dibaca oleh orang yang jumlahnya menjadi lebih banyak lagi.

“This interconnectedness of all actors from all these layers created the necessary multiple effect for information dissemination to result in mase mobilization and political reform.” (Muliana, 2008 : 35-36)

Dari sini kita melihat bahwa tanggung jawab atas akurasi pemberitaan, meskipun speed menjadi tuntutan adalah mutlak diperlukan. Selain itu, hyperlink yang menjadi solusi atas kelengkapan pemberitaan hanyalah salah satu karakter jurnalisme online yang menonjol. Dalam undang-undang pers secara tegas disebutkan dalam pasal 4 ayat (3), “Untuk menjamin kebebasan pers, pers nasional mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.” Pasal ini mendukung kegiatan jurnalistik dan penyebarluasan informasi. Namun yang perlu menjadi catatan, bagaimana jika informasi dalam aktivitas jurnalistik tersebut belum lengkap dan memungkinkan timbulnya hoax, sementara dengan prinsip speed informasi tersebut harus segera tayang?

Secara lebih lanjut dalam pasal 6 huruf (c) disebutkan peranan pers nasional sebagai, “Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar.” Artinya, berita yang sifatnya masih kemungkinan dan membuka peluang terjadinya hoax tidak boleh ditayangkan sebagai berita. Meskipun dari running pemberitaan di waktu kemudian elemennya akan menjadi lengkap, namun untuk menghindari berita yang sifatnya hoax, seharusnya hal ini diatur. Paling tidak untuk menghindari distribusi informasi yang salah. Apalagi dalam beberapa pemberitaan, acapkali ditemukan berita dengan menggunakan narasumber yang nilai ketokohannya, sebagai salah satu elemen pemberitaan, tidak mempunyai kelayakan.

Media online berdalih, untuk menghindari hoax atau jika pembaca merasa tidak nyaman dengan pemberitaan yang ada dalam media, mereka bisa langsung berinteraksi dengan redaksi mengenai pemberitaan yang bersangkutan. Ini adalah satu lagi sifat jurnalisme online yang berbeda dengn jurnalisme cetak maupun penyiaran. Feedback dari audiens pada media online bersifat langsung dan seketika. Berbeda dengan media cetak maupun penyiaran dimana feedbacknya tertunda karena tidak bisa dilakukan secara langsung. Tanggapan audiens dalam jurnalisme online dapat dilakukan secara langsung melalui kolom-kolom online yang disediakan oleh redaksi baik dengan cara harus register maupun tanpa register.

Reaksi pembaca atas pemberitaan dalam jurnalisme online ini menjadi perubahan pula dalam wajah jurnalisme dari sisi penggunaan hak jawab dan hak koreksi. Dalam undang-undang pers dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak jawab adalah hak seseorang atau kelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Sedangkan hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Pada media konvensional hak jawab dan hak koreksi ini dilakukan secara prosedural. Bahkan secara lebih lanjut mengenai hak jawab Dewan Pers mengelurarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 mengenai Pedoman Hak Jawab dalam persoalan pers.

Adanya forum dan tempat berkomentar yang ada dalam setiap pemberitaan jurnalisme online juga menjadi wajah baru hak jawab. Audiens , baik itu audiens secara umum maupun narasumber yang membaca pemberitaan mengenai dirinya dapat melakukan feedback langsung melalui ruang yang difungsikan untuk interaktivitas antara redaksi dengan audiens. Sayangnya, yang patut dicatat dari ruang ini adalah dalam wajah jurnalisme online hari ini acapkali feedback yang terjadi adalah perdebatan terbuka antara audiens yang satu dengan audiens yang lainnya dalam forum tersebut tanpa moderasi. Secara tidak langsung ini mengganggu kenyamanan publik karena mengganggu audiens yang lain.

Kesimpulan

Dari uraian di atas, paling tidak ada tiga persoalan penting dalam wilayah jurnalisme online yang masih patut diperhatikan terkait dengan pembahasannya di wilayah hukum. Pertama, mengenai wilayah jurnalisme online di daerah global village yang menghalalkan terjadinya aktivitas jurnalisme online lintas negara, sementara payung hukum kita belum cukup mengakomodasi hal tersebut. Kedua, mengenai kedudukan wartawan. Hadirnya wilayah online, bukan berarti wartawan kehilangan pekerjaannya, justru muncul wartawan-wartawan baru termasuk mereka yang aktid di wilayah citizen journalism. Sayangnya, kedudukan mereka sendiri dan aktivitas kebebasan berekspresi mereka belum terpayungi oleh hukum. Ketiga, mengenai persoalan speed dan akurasi dalam jurnalisme online. Di satu sisi memberikan alternatif informasi, namun di sisi lain memungkinkan terjadinya hoax, banjir informasi, dan tuntutan media literasi bagi audiens untuk memahami konteks peristiwa yang diberitakan. Keempat, persoalan interaktivtas antara redaksi dan audiens dalam dunia maya membuat hak jawab dan hak koreksi menjadi abu-abu.

Menilik perkembangan jurnalisme online di Indonesia hari ini, sebagai medium penyampai pesan dan ranah kebebasan berekspresi, tentunya perkembangan jurnalisme online selayaknya mempunyai aturan sendiri. Mengingat, sifat dari jurnalisme ini berbeda dengan jurnalisme konvensional yang muncul sebelumnya dengan konsekuensi kebebasan berekspresi yang berbeda dengan jurnalisme konvensional. Sampai hari ini aturan hukum yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur jurnalisme online dikembalikan kepada Undang-undang Pers dan sebagian ke Undang-undang ITE.

Bisa dikatakan sampai hari ini regulasi media di Indonesia belum cukup proporsional memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya jurnalisme online. Proporsionalitas dari aturan ini tentunya dilihat berdasarkan kepentingan publik yang harus dibela dalam undang-undang dan bagaimana kebebasan pers jurnalisme online seharusnya dituangkan dalam peraturan hukum. Kebutuhan Indonesia akan aturan yang tegas dalam ranah online pun, tak bisa menunggu esok. Pasalnya, perkembangan ranah online sampai hari ini sudah tak terbendung. Jangan sampai perkembangan teknologi yang sedemikian pesat dan memberikan sentuhan perubahan pada pers tidak selaras dengan aturan yang berlaku.

Sumber:

https://muftipages.wordpress.com/2011/06/13/menilik-aturan-jurnalisme-online-sebagai-jurnalisme-masa-depan-dalam-regulasi-media-di-indonesia/

Sebuah pesan masuk ke ponsel salah seorang tim kumparan, Rabu sore (3/8), via Facebook Messenger. Pengirimnya memperkenalkan diri sebagai Sakura. Foto profil pada akunnya memperlihatkan sosok perempuan berpakaian sensual yang duduk di pinggir kolam berlatar vila mewah.

Sakura memulai percakapan. “Aku mau ngajakin Kakak, nih, gabung di situs yang aku rekomendasiin.”

Situs yang ia maksud adalah situs permainan togel dan slot. Keduanya merupakan jenis judi online. Untuk mereka yang mau bergabung di situs bandar online tempatnya bekerja, Sakura berjanji akan memberikan hadiah utama alias jackpot.

Tim kumparan yang beberapa waktu sebelumnya sempat masuk ke sejumlah grup Facebook yang membahas judi online untuk keperluan liputan, tak mengira bakal diajak bergabung ke situs judi secara agresif dengan penawaran door to door via chat pribadi.

Ajakan Sakura tak langsung kami tanggapi, dan dua jam kemudian Sakura bertanya: apakah jadi gabung?

Kami pun meminta Sakura menjelaskan lebih dulu sistem perjudian di tempatnya, termasuk soal ketentuan deposit.

Sakura meminta komunikasi dilanjutkan di WhatsApp. Di situ, ia menanyakan judi yang biasa kami mainkan—slot atau togel? Kami menjawab belum pernah main.

“Kami sempat lihat di internet ada game slot bergambar Kakek Zeus. Itu sama enggak dengan slot yang ada di web kamu?” tanya kami. Sakura mengiyakan. Permainan itu sama seperti yang ada di situsnya.

Ia lalu mengarahkan kami untuk memasukkan deposit, minimal Rp 10 ribu rupiah. Sementara untuk menarik uang atau withdraw (WD), jumlah minimalnya Rp 50 ribu.

Situs yang ditawarkan Sakura punya berbagai kemudahan bagi pemain untuk menaruh deposit, yakni melalui layanan transfer perbankan nasional seperti BCA, BNI, BRI, BSI, CIMB Niaga, Mandiri, Maybank, atau dengan alat pembayaran digital seperti Dana, GoPay, OVO, dan LinkAja.

Deposit di situs judi online tersebut tidak ditujukan kepada rekening perusahaan yang umumnya berawalan dengan “PT”. Pada tiap deposit, nama pemilik rekening tujuan deposit itu berbeda-beda. Rekening-rekening tersebut diduga atas nama pribadi atau perorangan.

Ketika sudah mentransfer sejumlah uang ke rekening deposit, kami diminta menunggu sebentar. Beberapa menit kemudian, muncul nominal yang berhasil didepositkan di situs tersebut. Nominal itulah yang akan menjadi modal taruhan untuk bermain judi.

Ada tiga jenis permainan di situs tersebut: casino, togel, dan slot.

Meski judi online dilarang menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sejumlah situs judi dapat diakses bebas melalui peramban (browser) tanpa perlu menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti VPN.

Situs-situs judi itu pun kadang muncul ketika dicari melalui mesin pencari di internet. Berbanding terbalik dengan pencarian situs porno yang tak bakal muncul lantaran diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

– Pasal 45 ayat 2 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE

Penetrasi Masif Judi Online

Agresifnya penawaran judi online tidak hanya terjadi di Facebook, tapi juga WhatsApp dan SMS. Pada waktu yang berbeda selama beberapa bulan terakhir, tim kumparan misalnya mendapat tawaran serupa lewat WA dan SMS. Ada yang menawarkan main slot di situs tertentu. Ada pula yang menawarkan bocoran slot supaya gacor alias untung besar.

Dari mana situs-situs judi online tersebut mendapatkan nomor telepon pribadi orang-orang?

Jhon yang pernah bekerja tiga tahun di situs dan panel judi online menjelaskan, situs-situs judi menawarkan ragam permainan mereka ke masyarakat via SMS atau chat yang dikirim oleh sales. Jhon sendiri pernah menjadi sales atau digital marketing di salah satu situs judi onlie pada pertengahan 2018 hingga 2019.

Menurut Jhon, nomor telepon calon-calon pemain yang hendak diprospek sales telah disediakan oleh perusahaan judi terkait. Perusahaan mendapatkan nama-nama beserta nomor-nomor telepon mereka, salah satunya, dari himpunan data berisi nama dan nomor telepon yang pernah didaftarkan ke situs judi lain.

“Pendaftaran di web itu kan perlu memasukkan nomor hape. Nah, itu masuk ke database, di CRM (customer relationship management). Kemudian nama-nama dan ID itu dijual lagi, diputarkan [ke situs lain],” kata Jhon. Ia menyamarkan namanya demi keamanan.

Dalam jual beli data pribadi, sambung Jhon, satu nomor hape dihargai Rp 50–100.

Selain lewat jual beli antarsitus judi, nomor hape masyarakat juga menjadi sasaran prospek para sales judi online karena ada orang yang pernah mendaftarkan nomor tersebut ke situs judi tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Nomor telepon bisa juga diperoleh sales judi dari kebocoran data pribadi di berbagai platform yang mensyaratkan pendaftaran nomor hape, misalnya di e-commerce atau layanan digital pemerintahan. Bahkan, dapat pula berasal dari berbagai grup dan forum di WhatsApp dan Facebook.

Intinya, ujar Jhon, basis data nomor telepon masyarakat dibeli dari banyak channel, termasuk dari gim lain seperti Higgs Domino yang baru-baru ini diblokir Kominfo.

“Saya pernah dapat database dari Higgs Domino. [Indikasinya] ketika kita chat, [pemain] malah nyambungnya ke Higgs Domino…” kata Jhon. Menurutnya, di Higgs Domino, pemain memang bisa membeli koin menggunakan nomor hape.

Basis data yang melimpah dari berbagai sumber itulah yang menjadi bekal para sales dalam mengirimkan pesan massal (blast) berisi penawaran judi online.

Salah satu situs judi memiliki sales 20–40 orang. Masing-masing sales diberi enam telepon untuk mem-blast penawaran judi online ke nomor-nomor yang menjadi sasaran. Sales mendapat target untuk menggaet 30–35 member atau pemain baru setiap harinya.

Para sales tersebut dibekali instruksi tertentu untuk menggaet calon member, misalnya dengan memasang foto sensual perempuan di foto profilnya, dan mengirim voice note ajakan bernada mendesah.

Tentu saja foto-foto profil itu tidak asli. Alih-alih perempuan seksi, tak jarang operator di baliknya sebetulnya adalah lelaki.

“Kadang lucu, sampai-sampai ada member pacaran sama kami (sales), padahal kan akun wanita ini fiktif. Pernah member minta telepon, aku selalu bilang sibuk kerja. Terus kalau dia minta voice note, aku minta tolong ke teman sebelah yang cewek (buat omong),” kata Jhon.

Sales tak cuma mendapat “bekal” foto cewek seksi untuk dipasang di akunnya, tapi juga diajari cara melakukan persuasi. Contohnya, jika calon member mau bergabung di situs judi online, sales bakal membantunya mendapatkan jackpot.

Itu hanya akal-akalan alias bohong semata. Kalaupun kebetulan member baru itu menang, sales meminta komisi 20 persen.

“Jadi kalau ada tawaran ‘Kakak aku kasih JP (jackpot)’, itu bohong. Bohong semua. Karena digital marketing itu fungsinya ngajak member doang. Dia enggak megang panel. Dia cuma pegang WA,” ujar Jhon.

Selain menggaet member, ada juga sales yang bertugas memberi bocoran atau pola permainan slot yang gacor. Mereka menjanjikan pengaturan atau cara bermain khusus yang diklaim pasti bikin menang. Padahal, lagi-lagi, ini kebohongan belaka.

“Kalau kasih pola-pola, itu teknik marketing. Saya pernah buat, dan itu semau saya. Asal-asalan,” tutur Jhon.

Teknik merayu lain yang dipegang sales antara lain dengan mengirimkan video contoh kemenangan alias jackpot kepada para calon member. Ini pula yang dilakukan Sakura. Ia mengirimkan video gim slot bermodal Rp 158 ribu dengan keuntungan Rp 236 ribu.

Video-video orang bermain slot dan mempertontonkan trik gacor untuk meraup untung besar pun bertebaran di YouTube dan Facebook Gaming. Akun-akun yang menjadi tempat mengunggah video tersebut, ujar Jhon, adalah akun khusus, bukan akun pribadi.

“Itu semua pakai akun WSO (winrate slot online). Itu akun yang disediakan panel untuk buat konten. Jadi misal menang sampai Rp 200 juta, uangnya enggak bisa diambil,” beber Jhon.

Dengan kata lain, WSO adalah akun admin milik para bandar judi yang digunakan untuk kepentingan promosi online.

Manajemen Terstruktur Judi Online

Di balik masifnya penawaran judi online ke ponsel-ponsel masyarakat, ada manajemen terstruktur yang mengoperasikan judi online. Dalam struktur ini, sales hanyalah salah satu subbagian.

Selain sales, ada master yang bertugas mengajak player untuk kembali deposit dan bermain judi. Para master ini terus mengiming-imingi player agar tidak berhenti bermain judi.

Ada pula divisi-divisi lain setingkat admin. Misalnya admin proses yang bertugas memproses transaksi deposit dan withdraw dari para member, admin bonus yang bertugas memberikan bonus kepada member, admin live chat yang bertugas menanggapi keluhan member, dan lain-lain.

Para admin judi online tersebut digaji mulai Rp 4,5 juta per bulan, dengan kenaikan gaji Rp 500 ribu tiap tiga bulan. Mereka umumnya dikontrak enam bulan sekali, dengan perpanjangan kontrak. Mereka mendapat fasilitas tempat tinggal atau mes, juga katering saat bertugas 8–10 jam sehari.

“Kerja di kantor [judi online] itu seperti sistem penjara. Lantai 1-2 tempat kerja, dan lantai 3-4 mes atau tempat tidur. [Karyawan] nggak boleh keluar kecuali seminggu sekali saat libur,” kata Jhon.

Meski sistem kerjanya seperti penjara, Jhon merasa mendapat fasilitas yang mencukupi. Ia menerima gaji bersih tanpa potongan biaya makan dan tempat tinggal. Belum lagi bila mencapai target, komisi bisa sampai Rp 1,5–8 juta per bulannya.

Untuk leader yang membawahi para admin, mereka bahkan bisa digaji Rp 20 jutaan. Leader-leader ini adalah para admin kepercayaan perusahaan. Mereka dinilai memiliki kinerja bagus—cepat dan tepat.

Di atas leader, ada supervisor. Dan di atas supervisor, ada owner. Namun Jhon tak menyebut gaji para atasan tersebut.

Konsorsium Judi Tengah Goyah

Jhon yang juga sempat menjabat sebagai admin proses, pernah memproses transaksi uang Rp 1–2 miliar per hari. Dengan transaksi tersebut, keuntungan bersih yang diraup owner atau bandar itu adalah Rp 300–600 juta per hari, per situs judi online. Padahal, satu bandar bisa memiliki 3–4 situs judi online.

Situs-situs judi online itu menggunakan panel atau provider yang berisi gim-gim tertentu. Di belakang nama situs judi online, kerap ada angka. Angka-angka ini menandakan kepemilikan situs dan konsorsium judi online.

Jhon pernah diberi tahu oleh owner situs judi online bahwa di setiap negara ada konsorsium judi online, termasuk di Indonesia.

“Kalau ada [masalah] apa-apa, pihak web atau bandar ini memberi tahu konsorsium. Merekalah (konsorsium) yang back up keamanan. Jadi misalkan ada yang bertingkah, dia (bandar) lapor ke konsorsium, ‘Nih, tolong atasi.’ Nanti ada pegawai, orang konsorsium, yang eksekusi,” terang Jhon.

Konsorsium tersebut terdiri dari para owner judi online. Ini semacam asosiasi para bandar bersama preman hingga aparat. Konsorsium ini memiliki kepengurusan tunggal, namun menerapkan pembagian kekuasaan dan alokasi wilayah berdasarkan angka kode web judi.

kumparan menanyakan keterlibatan aparat pada konsorsium judi ini kepada Polri. Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo meneruskan pertanyaan tersebut kepada Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah. Namun, jawaban belum diberikan Polri.

Mereka yang bergabung dalam konsorsium harus ikut aturan main kalau mau aman. Sementara bandar tunggal yang tak ikut dalam konsorsium akan kena sikat.

“[Ada] aturan soal setoran, aturan soal di mana harus buka kantor. Mungkin untuk memudahkan koordinasi. Kalau terpecah-pecah kan sulit mereka koordinasi,” ujar Jhon.

Menurutnya, situasi konsorsium belakangan sedang goyang. Indikasinya, kawan-kawannya yang masih aktif bekerja di kantor judi online banyak yang dipulangkan ke kampung halaman masing-masing.

“Zona merah, banyak razia. Padahal selama tiga tahun saya bekerja di judi online, enggak ada yang seperti ini. Baru sekarang ini, kayak kena angin kuat”.

– Jhon, mantan karyawan judi online

Dari cerita teman-temannya, Jhon mengetahui bahwa pegawai yang tersisa di kantor-kantor judi hanya para master yang bertugas mengompori member lama untuk terus bermain. Sementara sebagian karyawan lain bahkan ada yang dipindahkan ke Kamboja untuk beroperasi dari sana.

Selama ini, kantor judi online banyak beroperasi di Jakarta Utara. Satu situs judi besar bisa memiliki karyawan sampai ratusan orang. Kini, mereka memindahkan karyawan ke Kamboja karena menganggap Indonesia tak lagi stabil untuk aktivitas judi online. Kamboja jadi pilihan karena murah dan mudah untuk menopang operasional.

“Para CS (customer service) judi online juga kebanyakan dilempar ke Kamboja,” kata Jhon.

Pemangku Kepentingan Berpangku Tangan?

Dalam hukum positif Indonesia, judi adalah ilegal. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 memberikan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun untuk mereka yang tanpa izin menawarkan, memberikan kesempatan, dan turut serta dalam usaha perjudian.

UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengganjar setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memuat perjudian, dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Maraknya operasi situs judi online di Indonesia, menurut Kominfo, ditangani dengan pemutusan akses terhadap konten, situs, dan platform perjudian tersebut. Kominfo juga menyebut mengupayakan kegiatan literasi digital untuk membentengi masyarakat dari konten negatif perjudian.

“Ada juga upaya penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian. Beberapa upaya tersebut menjadi upaya bersama seluruh elemen, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk memberantas judi daring,” kata Juru Bicara Kominfo Dedy Permadi melalui keterangan tertulis kepada kumparan, Sabtu (6/8).

Pun demikian, hingga berita ini ditulis, berbagai situs judi online masih bisa diakses bebas. Menurut Kominfo, situs-situs judi tersebut menerapkan trik-trik untuk mengakali pemblokiran.

“Para penyelenggara judi daring kerap menghadirkan akses dengan nama/bentuk permainan yang sedikit berbeda sehingga terkesan tidak kena pemutusan,” ujar Dedy.

Perubahan nama dan bentuk aplikasi judi online ini dibenarkan Badan Siber dan Sandi Negara. Menurut BSSN, hingga kini masih ada beberapa aplikasi judi online yang ditemukan di Google PlayStore meski sudah diblokir.

“Para pembuat aplikasi terus mengubah DNS maupun IP yang berkorelasi dengan aplikasi tersebut, sehingga aplikasi tetap dapat dipublikasi pada Google PlayStore,” kata Juru Bicara BSSN Ariandi Putra.

Situs-situs judi online juga kerap mendompleng situs resmi pemerintah dan swasta yang sering dikunjungi masyarakat. Situs-situs tersebut diretas agar bisa dimasuki laman baru pada directory domain yang menjadi laman judi online.

Berdasarkan temuan BSSN, sampai saat ini ada 291 URL atau alamat situs yang terindikasi dimanfaatkan untuk situs judi online. Alamat situs tersebut antara lain merupakan entitas pemerintahan (37 situs), sekolah (38 situs), perguruan tinggi (68 situs), dan entitas lain (148 situs) seperti organisasi masyarakat, perusahaan asuransi, koperasi swasta, dan perusahaan jasa konstruksi.

“Suatu sistem/website mudah disusupi promosi judi online disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya terdapat kerentanan kritikal pada situs-situs yang dituju,” ujar Ariandi.

Kerentanan situs itulah yang menjadi sorotan BSSN dalam penanganan judi online. Sementara terkait pengelolaan keamanan pada sistem, BSSN menyusun pedoman manajemen pengamanan informasi yang disebut Sistem Manajemen Pengamanan Informasi. Sistem ini tertuang pada Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2020, dan diharapkan menjadi rujukan bagi pemilik sistem elektronik.

Untuk meningkatkan ekosistem keamanan siber, BSSN juga mengupayakan tiga hal: meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia (people), mendorong penguatan keamanan siber (process), dan menyusun skala prioritas kebutuhan infrastruktur pengamanan sistem (technology).

Apakah Anda seorang jurnalis atau punya niat serius menekuni dunia jurnalis? Tolong baca tulisan ini. Mari kita sharing -bukan bermaksud menggurui-. Dan, mari belajar bijak.

Dunia pers di Provinsi Jambi kian memprihatinkan. Di tengah pesatnya media sosial yang membuat media-media konvensional makin terjepit, perkembangan dunia ini kian lambat dan malah makin mengalami kemunduran.

Ini diperburuk dengan kondisi para pelaku profesi pers atau jurnalis atau biasa dikenal dengan sebutan wartawan, lambat laun mengalami degradasi. Parahnya lagi, jiwa korsa di dalam dada sebagian kawan-kawan jurnalis, mulai hilang bersamaan dengan pesatnya industri media online yang, bisa dikatakan, terlalu cepat dewasa sebelum usianya.

Degradasi Jurnalis

Degradasi dari KBBI dapat diartikan sebagai; kemunduran, kemerosotan, penurunan, dan sebagainya (tentang mutu, moral, pangkat, dan sebagainya). Degradasi jurnalis dapat diartikan; kemerosotan atau lunturnya mutu/nilai, moral, dan norma yang berlaku di diri jurnalis.

Sebelum membicarakan ini, ada baiknya melihat lebih luas fungsi dan kedudukan pers di Indonesia.

Dalam negara demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan berhak mengetahui apa yang terjadi terhadap seluruh aspek yang dapat mempengaruhi kehidupan dan penghidupan rakyat (baca faq tentang peranan pers – Dewanpers.id https://dewanpers.or.id/kontak/faq/start/290).

Pers menciptakan keterbukaan pada pemerintahan sekaligus dimungkinkan adanya alternatif pemikiran, saran, kritik dan pengawasan kepada pemerintah dan para pihak yang terkait yang berujung pada terciptanya tatanan bernegara dan berbangsa yang demokratis. Memenuhi hak masyarakat inilah yang juga sering menyebabkan pers disebut sebagai pilar keempat demokrasi.

Adanya peran memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui inilah yang membuka pintu bagi pers mencari, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, memiliki dan menyiarkan informasi. Pintu ini pulalah yang membuat pers dapat dan boleh mewawancarai mulai dari para pejabat publik, politikus, pengusaha sampai rakyat biasa.

Dengan terbukanya pintu ini pula dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999 ditegaskan terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, dan pelarangan siaran. Tidak hanya itu, sebagai konsekuensinya, bagi mereka yang menghalang-halangi tugas dan fungsi sesuai dengan amanah yang diberikan oleh UU Pers, diancam sebagai perbuatan yang melanggar kemerdekaan pers.

Dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa nilai pers sangat tinggi di mata hukum dan negara demokratis. Sebagai penjaga demokrasi dan pilar ke empat demokrasi, moral dan norma jurnalis sangat dibutuhkan.

Sementara fakta saat ini berbeda jauh dengan harapan. Ibaratnya, jauh panggang dari tiang. Coba kita perhatikan.

Paling dekat, bisa lihat insiden “serangan” salah satu media online di Jambi terhadap sosok jurnalis dari media online lain. Tulisan di media online itu, sangat mencoreng dan memalukan jurnalisme di Jambi. Ini seperti memukul air di dulang, kena muka sendiri.

Seakan tak percaya, berkali-kali dibaca, ternyata memang apa yang ditulis di media online itu sangat subyektif. “Serangan”-nya terfokus kepada media online dan sosok jurnalis di media online yang “diserang” itu.

Jika ada pencatat sejarah, ini adalah catatan terburuk di antara sekian banyak sejarah perkembangan jurnalisme di Provinsi Jambi. Sekali lagi, TERBURUK!

Degradasi jurnalis bisa dilihat begitu kentara di insiden (sebaiknya pakai kata insiden sebagai bentuk ketidaksengajaan -semoga saja begitu) ini.

Di kemanakan nilai, mutu dan moral jurnalis pada insiden ini? Tidakkah yang menulis sadar, bahwa dia adalah jurnalis juga, seseorang yang berprofesi sebagai pewarta? Seorang penjaga demokrasi?

Apakah penulis “serangan” tak sadar, bahwa ketika ia “menyerang” subyek oknum jurnalis, ia juga “menyerang” profesinya sendiri? Ini tak ubahnya, membuka aib rumah tangga sendiri. Orang yang mendengar atau mengetahui akan senang, tertawa, mencemooh dan menghina, bukannya malah simpati dan perhatian. Sadarkah kau, kawan?

Jika sudah begini, perlu diajukan pertanyaan terpenting. Yakni, bisakah dirimu hidup seorang diri? Bisakah kau membela dirimu sendiri ketika kau “diserang” habis-habisan oleh orang di luar dunia jurnalis? Siapa yang akan membelamu (jika kau terbukti sudah menyerang dirimu sendiri)?

Jiwa Korsa yang Mulai Hilang

Pertanyaan-pertanyaan di atas ada kaitan erat dengan jiwa korsa. Ya, jiwa kesatuan. Pers di Jambi mulai kehilangan jiwa korsa-nya.

Dikutip dari laman Wikipedia, Jiwa korsa (bahasa Perancis: esprit de corps) adalah kesadaran korps, perasaan sebagai suatu kesatuan, kekitaan, kecintaan terhadap suatu perhimpunan atau lembaga. Jiwa korsa dapat berupa banyak hal, seperti rasa hormat kepada korps, setia pada sumpah, janji dan tradisi, kesadaran bersama antarkawan dalam satu korps, dan kebanggaan menjadi anggota korps.

Konsep jiwa korsa pertama kali diperkenalkan oleh Napoleon Bonaparte dalam strategi peperangan, bahwasanya tentara dalam satu unit harus saling setia, bahu-membahu dan melindungi untuk memenangkan suatu perang.

Baiklah, jurnalis bukan tentara. Jurnalis juga bukan berada dalam pertempuran nyata. Tetapi, jurnalis berada di pertempuran maya dengan medan menegakkan demokrasi sebagai pondasi negara.

Karena itu, jurnalis semestinya saling bahu membahu dan saling melindungi untuk memenangkan demokrasi demi negara dan rakyat tercinta ini.

Satu diganggu, yang lain ramai-ramai bersatu dan membela. Inilah yang dimaknai jiwa korsa itu. Kuat karena bersatu, lemah karena bercerai.

Bukan malah menggunting dalam lipatan dan menikam dari belakang. Serendah inikah jiwa korsa jurnalis di Jambi?

Kenangan Indah Itu

Padahal, kenangan tentang jiwa korsa yang kuat di kalangan jurnalis, sangat melekat beberapa tahun lalu. Catatan sejarah tak bisa diingkari. Pada kasus Pohon Natal dan Lafaz Allah di Novita Hotel pada 23 Desember 2016, kondusifitas Jambi tak terlepas dari peran pers, aktivis dan seluruh elemen masyarakat.

Sewaktu itu, isu agama sangat sensitif. Apapun terkait isu ini pasca demo 212 di Jakarta, akan mendapat perhatian lebih dari sebagian besar masyarakat. Malangnya, adanya lafaz Allah di dalam gambar telapak kaki bawah pohon Natal dalam Hotel Novita Jambi, membuat emosi masyarakat meledak.

Begitu terekspose ke permukaan, hotel itu diserbu masyarakat Kota Jambi. Amuk massa hampir terjadi jika pemangku kebijakan tak tegas pada malam kejadian itu.

Dini hari, penyebar informasi soal lafaz Allah ini diperiksa. Mulai dari beberapa wartawan hingga beberapa orang aktivis yang menyebarkan konten tentang pohon natal Novita ini ke media sosial. UU ITE mengintai beberapa wartawan dan akvitis.

Tak butuh waktu lama bagi hampir semua jurnalis untuk bersatu membela kawan-kawannya yang sedang diperiksa polisi terkait kasus itu. Betapa indahnya kala itu. Jiwa korsa di dada jurnalis menggerakkan mereka untuk bergantian menjenguk rekan-rekan yang diperiksa di Polresta Jambi. Akomodasi dan konsumsi terus dialirkan selama pemeriksaan. Dukungan moral tak putus-putus!

Kapolda dan Kapolresta Jambi kala itu, meminta agar media tak lagi memberitakan kasus pohon natal Novita. Tujuannya agar tak “membakar” emosi masyarakat sehingga akan memperburuk situasi di Jambi. Bayangan efek demo 212 sangat mengkhawatirkan. Sedikit saja disulut, kemarahan massa akan tak terkendali!

Untungnya pers di Jambi segera paham dan mau bekerjasama. Sejah hari itu, berita soal pohon natal ditahan dan tak dikejar lagi perkembangannya. Sementara, dukungan kepada kawan-kawan jurnalis yang masing diperiksa di Polda Jambi, terus dilakukan secara berkelanjutan.

Dari hari ke hari, mulai pagi sampai malam, awak-awak jurnalis berdatangan mendampingi dan memberi dukungan moral kepada kawan-kawan jurnalis yang diperiksa. Ditambah pendampingan seorang pengacara yang juga mantan aktivis lingkungan kala itu, pemeriksaan dikawal dengan ketat.

Tak pernah satu haripun terlewat dukungan dari kawan-kawan jurnalis. Ini membuat para penyidik kasus itu angkat topi. Beberapa di antaranya mengacungkan jempol atas solidaritas dan jiwa korsa para wartawan yang hadir.

Selain itu, jiwa korsa juga ditunjukkan kawan-kawan aktivis. Seperti jurnalis, mereka juga mengawal pemeriksaan kasus rekan-rekannya yang diperiksa dengan ketat. Sehingga, jurnalis dan aktivis, memenuhi Mako Polda Jambi dengan damai dan penuh perhatian atas kasus itu.

Hasil akhir, pelaku pembuat lafaz di bawah pohon natal Novita Jambi itu terkuak. Penyidikan dialihkan ke pelaku. Sementara, jurnalis dan aktivis yang diperiksa diperbolehkan pulang. Betapa suka citanya kala itu. Seperti memenangkan pertempuran berkat jiwa korsa yang kuat!

Ini salah satu bukti, bahwa persatuan, akan membuat kekuatan tumbuh dengan sendirinya. Jiwa korsa dengan saling melindungi dan mendukung, membuat jurnalis dan aktivis lepas dari jerat UU ITE kala itu.

Apakah ada jurnalis atau aktivis di antara pembaca tulisan ini merupakan pelaku sejarah kasus pohon novita Jambi? Setujukah kau, kawan, tentang jiwa korsa kita ini? Semoga kita bisa menyimpan kenangan “manis” ini untuk selamanya.

Kata-kata Diselesaikan dengan Kata-kata (Tulisan Diselesaikan dengan Tulisan)

Mari lupakan sejenak soal jiwa korsa. Kita beralih ke kasus pidana undang-undang pers.

“Penyakit Lama” yang Terus Berulang

Akhir-akhir ini, “penyakit” lama di tubuh pers kembali “meradang”. Yakni, ancaman pidana gara-gara berita. Lebih jelasnya, KUHP versus Undang-undang Pers nomor 40 tahun 1999.

Ada beberapa kasus ketika gara-gara berita, pers atau media massa di Jambi, digugat atau dilaporkan ke lembaga hukum dengan menggunakan pasal KUHP. Semisal, pencemaran nama baik atau UU ITE.

Ini sangat tidak baik untuk iklim jurnalisme di Jambi dan Indonesia pada umumnya. Penggunaan pasal KUHP untuk kasus pemberitaan, sangatlah tidak tepat. Yang tepat, mestinya merujuk pada UU Pers nomor 40 tahun 1999.

Diambil dari laman Dewanpers.id (https://dewanpers.or.id/kontak/faq/start/290, tentang apakah uu pers termasuk lex specialis), dari alasan teoritis maupun yuridis Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sudah memenuhi syarat untuk dikatagorikan sebagai lex specialis.

Secara teoritis profesi jurnalistik yang diperankan oleh wartawan mendapat tempat yang khusus. Undang-undang tentang pers mengadopsi, mangakui dan menerima teori-teori yang berkembang secara universal dengan cara memasukan ke dalam batang tubuh Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dengan demikian, karena secara teoritis profesi wartawan melaksanakan kegiatan jurnalistik diatur secara khusus, maka mekanisme penyelesaian permasalahan yang timbul sebagai akibat pemberitaan pers harus pula didekati dan diselesaikan secara khusus pula.

Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers mengatur secara khusus mekanisme penyelesaian akibat pemberitaan pers dengan bahasa yang lebih singkat, yakni kesalahan produk jurnalistik diselesaikan dengan mekanisme jurnalistik pula. Kesalahan katakata harus diselesaikan dengan kata-kata juga.

Hak jawab adalah puncak muara dari semua mekanisme ini. Kesalahan jurnalistik diselesaikan dengan mekanisme hak jawab. Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers secara khusus mengakui, menerima dan mengejewantahkannya.

Bahkan dari dulu hingga kini, Dewan Pers berpegang teguh dengan ini : “Kata-kata diselesaikan dengan kata-kata”. Ada banyak pengaduan yang masuk ke Dewan Pers, rekomendasi yang diturunkan akan kembali ke pondasi dasar Pers, yakni, HAK JAWAB. Bukannya, PI-DA-NA.

Ini berlaku untuk media massa yang bekerja secara profesional. Tertib di dokumen lembaga maupun kode etik jurnalistik. Produk jurnalistik ini pula yang membedakan dengan media sosial.

Medsos wajar diintai dengan KUHP atau UU ITE. Itu karena medsos bukan media massa profesional. Di medsos, cenderung terjadi ketika banyak orang dengan “gegabah” menjadi “wartawan”. Status bukanlah produk jurnalistik. Tetapi berita yang dikeluarkan media massa baik cetak, elektronik maupun daring, barulah masuk ke kategori produk pers.

Setelah menjadi berita dan tayang, maka ini sudah masuk kategori produk pers dan dilindungi UU Pers nomor 40 tahun 1999. Jika ada masalah dengan kata-kata akibat produk pers, ya, harusnya diselesaikan dengan kata-kata, bukannya pidana.

Berkaca dari pengalaman, asal berpegang teguh dengan UU Pers nomor 40 tahun 1999, semoga konflik pers akan selesai dengan mekanisme pers itu sendiri. Jangan mau diseret ke pidana. Jika terseret dan dipaksa diseret-seret, bisa paksakan kembali ke UU Pers dengan menggunakan mekanisme PRA PERADILAN lembaga hukum yang memaksa tersebut.

“Dewasa” Sebelum Saatnya

Fenomena lain yang perlu diteliti, adalah jurnalis yang “dewasa” sebelum saatnya. Kenapa begini? Baik, mari kita bedah secara sekilas. Karena kalau dikupas habis, perlu waktu dan kajian mendalam. Setidaknya, ada gambaran untuk didiskusikan lebih dalam lagi.

Perkembangan dunia internet membuat pertumbuhan media online makin pesat. Dengan cukup bermodal domain name (nama situs) dan sewa hosting (baik share hosting ataupun VPS hosting), seseorang sudah bisa punya media online/daring-dalam jaringan-.

Bermodal template dan CMS –content management system-, pembuatan konten/artikel jadi lebih mudah. Otak-atik sebentar, tambah logo dan seting ini itu, daftarkan ke search console google supaya terindeks di situs pencarian google, bikin fans page di medsos seperti Facebook, Twitter dan Instagram, dan… bang, situs jadi.

Bahkan ada juga yang membuat situs media online menggunakan AGC (Auto Generate Content). Cukup copy dari sana-sini, lalu paste ke situs (manual atau otomatis), dan… bang lagi, lagi-lagi situs jadi. Tiba-tiba ownernya sudah jadi wartawan. Media online siap berlayar mengabarkan informasi.

Dalam waktu singkat, situs media online itu sudah berlayar di dunia maya. Tak peduli siapa jurnalis di belakangnya, pengalamannya maupun mutu tulisannya. Yang penting, situs jadi, link bertebaran di medsos-medsos, maka eksis sudah media online itu. Pemiliknya adalah wartawan, terkadang merangkap segalanya. Mulai dari wartawan dia, redaktur dia, pemimpin redaksi dia, buzzer dia dan ownernya dia. Satu orang untuk pengoperasian media itu.

Sebegitu mudahnya membuat media online saat ini. Dan, sebegitu gampangnya menjadi jurnalis lewat media online. Degradasi jurnalis kembali terjadi.

Padahal… dulu, jauh sebelum media online berkembang pesat, menjadi jurnalis profesional bukanlah perkara gampang. Perlu pelatihan-pelatihan kontinyu, perlu waktu, perlu gemblengan lapangan yang penuh asam-garam, perlu jenjang karir yang jelas hingga akhirnya seseorang bisa dikatakan wartawan yang “dewasa” pada saatnya.

Setidaknya, di zaman kejayaan koran, ada jenjang jurnalis yang tersedia berdasar pengalaman dan prestasi sesuai ketentuan manajemen.

Jenjang jabatan wartawan, antara lain :

Jurnalis magang/wartawan magang (biasanya 3 bulan)

Dalam prakteknya, wartawan magang diwajibkan mengikuti wartawan tetap/senior. Mulai dari peliputan, penulisan hingga pengeditan berita, wartawan magang diwajibkan melekat kepada seniornya. Ibaratnya, sebagai anak balita, wartawan magang ini dituntun dan ditatah oleh kakaknya sang wartawan senior.

Sampai akhirnya sang “balita” bisa berjalan sendiri walau dengan langkah terseok-seok. Dalam proses ini, biasanya wartawan magang ini diberi kode berita CR/MG. CR untuk calon reporter dan MG untuk magang. Penggunaannya seperti (CR01) atau (MG01), jika ia yang pertama jadi wartawan magang. (CR02)/(MG02) kalau dia yang kedua.

Jurnalis/wartawan tetap (sudah diangkat jadi karyawan dan melalui masa magang)

Setelah melalui proses magang dan dinyatakan layak jadi wartawan, wartawan baru ini dinobatkan sebagai wartawan tetap.

Nantinya, si wartawan lulus magang ini akan ditempatkan di pos liputan oleh redakturnya. Di sinilah ia sehari-hari akan berkutat dengan peliputan dan penggalian informasi untuk dijadikan berita. Dan kode di dalam berita akan diubah menjadi inisial sesuai namanya. Atau kode lain yang disepakati oleh si wartawan dan pemimpin redaksi. Semisal, (JNI) untuk singkatan dari JONI.

Proses menjadi wartawan biasa ini, memakan waktu hingga bertahun-tahun. Selama ini pula, si wartawan tetap ini akan dipindah-pindah tugaskan. Dari satu pos ke pos lain sehingga pengalaman dan wawasannya semakin luas.

Semisal, biasanya di pos liputan pemerintahan, akan dipindahkan ke pos liputan hukum dan kriminal. Lalu ke bisnis dan pendidikan. Kalau perlu, dipindahkan dari satu daerah kabupaten ke daerah kabupaten lain. Sehingga, dari tahun ke tahun, mekanisme pengayaan pengalaman ini melekat di diri wartawan itu.

Disadari atau tidak disadari, lambat laun wartawan itu menjadi “penuh” dan benar-benar “dewasa” pada saatnya. “Dewasa” di sisi wawasan, mental dan pengalaman.

Dan sadar atau tidak sadar, instingnya telah tumbuh dengan matang. Mulai dari insting berita –mencium seperti anjing, melihat seperti elang, mendengar seperti kelelawar-, insting keamanan –waspada dan penuh kehati-hatian serta memperluas jaringan keamanan- hingga insting pengetahuan –haus akan pengetahuan baru karena sadar bahwa menghadapi narasumber dan situasi selama peliputan membutuhkan pengetahuan yang luas-.

Ini pula yang menjadikan sarat utama sebagai wartawan menjadi tinggi. Harus sarjana minimal strata 1. Kalau tak sarjana, tak bisa jadi wartawan. Bayangkan jika seorang wartawan lulusan SMA berhadapan dengan nara sumber yang lulusan sarjana, tentu wibawa wartawan itu akan jatuh di mata nara sumber. Sarat utama ini dipegang hampir seluruh media cetak kala itu.

Sehingga, begitu seseorang ditetapkan sebagai wartawan tetap di satu perusahaan pers, tentunya ia adalah sarjana dan punya wawasan yang luas.

Redaktur/Editor

Ini jenjang ketiga jurnalis. Redaktur/editor adalah wartawan “dewasa” yang dirasa sudah layak menjadi editor atau penyunting atau pengedit berita dari wartawan biasa/tetap.

Biasanya, redaktur dipilih dari wartawan-wartawan tetap yang prestasinya lumayan bagus dan berita-beritanya menonjol. Standar utama adalah seberapa sering berita sang wartawan senior itu tampil di halaman utama koran/media cetak. Dan, seberapa gesit dan lihainya ia di lapangan selama meliput.

Standar-standar lain yang tinggi dan ketat, membuat seleksi menjadi Redaktur seperti seleksi eselon III di pemerintahan.

Redaktur bisa diibaratkan “gawang” pertama dari jurnalis ke manajemen/Pemimpin Redaksi. Pemred bisa diibaratkan Sekda di pemerintahan daerah.

Berada di posisi redaktur bukanlah perkara mudah. Wawasan yang dibutuhkan juga menjadi lebih kompleks. Mulai dari wawasan lapangan, wawasan isu terkini, wawasan narasumber, wawasan keamanan, termasuk wawasan bisnis dan tata bahasa yang baik dan benar.

Lewat redaktur, berita-berita dari wartawan diseleksi dan dipoles sedemikian rupa sehingga lebih menarik dan memenuhi kriteria jurnalistik yang bermutu dan bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat.

Di posisi ini, redaktur akan berlomba-lomba menunjukkan kualitasnya lewat kerja keras dan cerdas. Butuh bertahun-tahun untuk seorang redaktur naik ke jenjang berikut.

Koordinator Liputan (Korlip)

Korlip (dibawah redaktur pelaksana-redpel), jika diibaratkan, sudah masuk ke jenjang eselon II di pemerintahan. Kalau di pertempuran, Korlip tak ubahnya perwira menengah. Ia yang mengkoordinir pasukan dan kepentingan pasukan di bawah.

Karena itu, seorang korlip harusnya wartawan dan redaktur yang benar-benar menguasai medan tempur. Bisa menyesuaikan dalam situasi apapun. Cepat menganalisa dan membuat keputusan untuk dibawa ke perwira tinggi untuk kemudian dijadikan perintah yang akan dieksekusi.

Perintah-perintah dari Pemred, diteruskan ke korlip untuk dilaksanakan oleh redaktur dan wartawan. Masalah-masalah wartawan di lapangan diteruskan oleh wartawan ke redaktur dan korlip meneruskan lagi ke Pemred. Gugus koordinasi yang saklek ini membuat sistem jurnalistik di media massa cetak begitu kuat hingga bertahun-tahun lamanya.

Wartawan menjadi nyaman melaksanakan tugasnya karena ada korlip yang menjaga dirinya dan redaktur yang menjaga kualitas dan keamanan beritanya. Terlebih, ada Pemred sang jenderal yang siap pasang badan untuk dirinya jika ia dalam tekanan sementara ia berada di posisi yang benar.

Korlip bisa diibaratkan gawang ke 2 untuk menembus manajemen/Pemred, setelah redaktur.

Redaktur Pelaksana (Redpel)/Wakil Pemred

Setelah lolos jadi korlip dan ditetapkan layak naik jenjang, ia akan menempati posisi eselon II setengah. Yakni, Wakil Pemred/Redpel. Tugasnya seperti korlip, tetapi jauh lebih kepada teknis-teknis keredaksian.

Redpel jauh lebih ke pengawasan para redaktur. Teknis-teknis ke-redaktur-an, diurusi oleh Redpel. Redpel akan berkoordinasi melekat dengan Pemred. Dan mengejewantahkan sebagian instruksi ke Korlip. Juga berkoordinasi soal peliputan dengan Korlip.

Di sebagian perusahaan pers, posisi redpel ini tidak ada. Sebagian lain memakai jabatan ini sebagai “benteng” terakhir ke Pemred.

Untuk mencapai posisi ini, butuh waktu belasan hingga puluhan tahun oleh seorang wartawan. Seleksi alam yang ketat terjadi di posisi ini. Karena dalam satu perusahaan pers, biasanya hanya ada 1 Redpel dan 1 Korlip. Maka, yang mencapai posisi ini, tentunya seorang jurnalis yang sangat terlatih dan sangat “dewasa” baik di lapangan maupun di kantor.

Pemimpin Redaksi (Pemred)

Pemimpin redaksi (pemred) bisa diibaratkan Sekda di pemerintahan dan Jenderal di medan pertempuran. Ia adalah mata dan arah redaksi. Ia juga benteng terakhir perusahaan pers. UU Pers nomor 40 tahun 1999, membuat kaki seorang Pemred sebelah di penjara sebelah di luar. Bisa diibaratkan begitu, saking pentingnya posisi ini di satu perusahaan pers.

Jika menjadi wartawan, redaktur, korlip, redpel, butuh waktu hingga puluhan tahun, bagaimana dengan Pemred? Tentu lebih lama lagi. Tentu melalui proses yang tak sedikit dan sangat kompleks. Butuh wawasan penuh dan tak sekadar “dewasa”.

Pemred harus menguasai segala hal di keredaksian dan di jurnalistik. Kerja-kerja jurnalistik harus dikuasainya dengan matang. Tak boleh ada yang terlewat oleh pemred, kalau tidak, seluruh redaksi akan tergganggu dan pada akhirnya mengganggu perusahaan pers itu sendiri.

Di masa peperangan atau pra kemerdekaan, Pemred adalah Jenderal sekaligus Bos Perusahaan. Baik idealisme maupun bisnis, harus seiring sejalan dengan kebijakan Pemred. Tetapi, di era pers industri ini, Pemred adalah perpanjangan tangan manajemen (Direktur atau Generam Manager). Sehingga, tak jarang terjadi konflik interest antara Pemred dengan jajaran manajemen dalam pembuatan kebijakan dan penurunan berita.

Terlepas dari itu semua, Pemred adalah posisi tertinggi di karir wartawan. Posisi paling tidak enak dan membuat tidur tidak nyenyak. Sebab, seluruh jiwa dan raga, harus siap dipasang untuk kemanan seluruh jajaran redaksi dan manajemen.

Lihat, betapa beresikonya posisi Pemred. Dan, betapa sulitnya menjadi Pemred.

Fakta saat ini, menjadi Pemred berbanding terbalik dengan apa yang dipaparkan di atas. Atau, apa yang terjadi berpuluh-puluh tahun lalu sebelum media daring berkembang pesat.

Wartawan yang –maaf-, baru kemarin sore belajar menulis berita, pagi ini sudah punya media online hingga menjadi Pemred di medianya sendiri.

Apakah itu salah? Tidak. Tentu saja tidak. Asal, ia benar-benar bisa menjalankan fungsinya sebagai Pemred, Sang Jenderal Tempur penjaga redaksi dan dunia jurnalistik di media itu. Agar jurnalisme tak terdegradasi oleh ketidakmampuan dan ketidaktahuannya yang “dewasa” sebelum saatnya.

Melihat dari fenomena yang ada saat ini di Jambi, tak bisa dihindari lagi bahwa degradasi jurnalis makin memprihatinkan. Wahai senior-senior, bergeraklah untuk membina. Wahai junior-junior, belajarlah untuk mengejar “kedewasaan”.

Kembalilah ke nilai-nilai mulia diri kita sebagai seorang penjaga demokrasi! Dan, jangan terbawa emosi. Emosi tak pernah menghasilkan kebaikan, hanya memperburuk keadaan.

Mari kita tegakkan lagi jiwa korsa jurnalis. Bahwa seorang jurnalis diganggu, jurnalis lain akan bersatu untuk melakukan pembelaan. Jangan mau dipecah belah, karena kalau bukan kita yang saling bela, siapa lagi?

Salam hangat dari sesama jurnalis yang ingin belajar bijak dan rindu jurnalisme bermutu-bersatu.

* Monas Junior adalah nama pena dari Alpadli Monas. Pernah menjadi wartawan, redaktur, korlip dan Pemred di harian pagi Jambi Independent. Kini owner di media online Jambiseru.com. Pernah menerbitkan buku kumpulan cerpen “Aum” 2001, “Harimau Sumatera” 2002, “Apa yang Kau Lihat” 2012 dan Novel “Pemburu Emas : Legenda Bermula” 2018.

Berkali-kali terlibat dalam penulisan biografi, mulai dari “Polisi Ditantang Keringatan” Komjen Pol Anang Iskandar, “Ketika Hidup Telah Terpola” AKBP Robert A Sormin, “New Hope HBA” – Hasan Basri Agus, “Surat Dari Sahabat” HBA, “Lawan Macet di Kota Jambi” AKP M Arief.

Perangkat lunak antivirus terbaik dapat membantu menjaga komputer Windows Anda terlindungi dari malware dan ancaman dunia maya lainnya. Meskipun antivirus Microsoft Windows Defender mungkin cukup untuk menjaga PC Anda bebas dari infeksi, itu tidak dapat menandingi fitur tambahan yang disertakan dengan perangkat lunak antivirus berbayar.

Semua program antivirus Windows dalam daftar ini memiliki mesin pendeteksi malware mereka sendiri tetapi fitur itulah yang membenarkan harga tambahan. Perusahaan antivirus mungkin menawarkan program gratis, program berbayar dasar, program kelas menengah dengan fitur tambahan, dan akhirnya produk kelas atas dengan semua lonceng dan peluit. Namun, Anda juga bisa mendapatkan perangkat lunak antivirus Mac dan aplikasi antivirus Android di sampingnya.

Ini adalah program antivirus terbaik yang telah kami uji dan ulas, bersama dengan perangkat lunak antivirus gratis terbaik di tengah halaman ini.

3 merek antivirus terbaik teratas

Mengapa Anda dapat mempercayai Panduan Tom

Penulis dan editor kami menghabiskan waktu berjam-jam untuk menganalisis dan meninjau produk, layanan, dan aplikasi untuk membantu menemukan yang terbaik untuk Anda. Cari tahu lebih lanjut tentang cara kami menguji, menganalisis, dan menilai.

Perangkat lunak antivirus terbaik yang dapat Anda beli hari ini

Antivirus terbaik: Norton 360 Deluxe — (Kredit gambar: Norton)

Pilihan Editor — (Kredit gambar: Norton)

1.Norton 360 Deluxe

Hampir semua yang Anda butuhkan

Spesifikasi

Anti-pencurian: Tidak

Perangkat lunak cadangan: Ya

Firewall: Ya

Mode permainan: Ya

Peramban keras: Tidak

Kontrol orang tua: Ya

Pengelola kata sandi: Ya

Pembalikan ransomware: Tidak

Perlindungan webcam: Ya

VPN: Tidak terbatas

Alasan untuk membeli

Perlindungan malware yang luar biasa

Kontrol orang tua, perangkat lunak cadangan, penyimpanan online, pengelola kata sandi, perlindungan webcam, VPN tanpa batas

Perlindungan identitas LifeLock dengan tingkat atas

Alasan untuk menghindari

–

Perlambatan berat selama pemindaian penuh

–

Bisa jadi mahal

Semua produk antivirus Norton menawarkan perlindungan malware yang sangat baik, dan beban kinerja sistem yang tadinya berat menjadi jauh lebih ringan. Jumlah fitur tambahan yang dimiliki setiap program berbeda-beda, tetapi sweet spot dalam jajarannya adalah Norton 360 Deluxe.