Jurnalisme Online dalam Regulasi Media di Indonesia

Dalam perspektif hukum, sifatnya media online yang berbeda dengan media konvensional ini memunculkan konsekuensi etis maupun hukum yang berbeda pula. Sebagai medium penyampai pesan dan ranah kebebasan berekspresi, tentunya perkembangan jurnalisme online selayaknya mempunyai aturan sendiri. Sampai hari ini aturan hukum yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur jurnalisme online masih dikembalikan kepada UU Pers.

Aturan hukum yang dimiliki Indonesia berkaitan dengan jurnalisme online cukup parsial. Tidak jelas mana yang lex spesialis, mana yang lex generalis. Di sisi lain, peraturan baru yang hendak dibuat dan masuk dalam agenda program legislasi nasional, belum menjanjikan keputusan hukum yang mampu mewadahi perkembangan jurnalisme online, mengingat lahan ini sangat dinamis sampai hari ini.

Jurnalisme online dalam hukum media di Indonesia masih dipayung dengan Undang-undang No.40 tahun 1999 tentang Pers. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Pers disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pers adalah :

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Undang-undang ini dinilai masih bisa diberlakukan untuk mengatur jurnalisme online karena dalam pasal 1 Undang-undang tersebut, jurnalisme online masih masuk dalam pengertian pers yang digagas oleh UU. Secara terminologi berdasarkan pasal 1 UU Pers yang masuk dalam kategori pers adalah segala kegiatan jurnalistik baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, data, grafis, maupun bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Jurnalisme online masuk dalam kategori media yang menggunakan ranah elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. Oleh karenanya, jurnalisme online masih bisa menggunakan undang-undang ini sebagai payung hukum.

Persoalan yang kemudian muncul adalah jurnalisme online mempunyai karakter yang berbeda dengan jurnalisme konvensional. Sementara undang-undang pers dibuat masih memuat konteks jurnalisme konvensional meskipun dalam pengertian undang-undang itu kata ‘media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia’ dianggap bisa mewakili jurnalisme online. Terdapat beberapa persoalan jurnalisme online yang memang masih bisa dipayungi dengan undang-undang Pers karena memang sifatnya masih sama atau mirip dengan kasus untuk media cetak dan media penyiaran. Namun begitu ada beberapa persoalan dalam jurnalisme online yang tidak bisa ditampung dan dipayungi oleh undang-undang pers karena karakternya yang sudah berbeda.

Konferensi internasional di Pusat Jurnalisme Warsawa Polandia pada 11-12 Oktober 1997 mencatat bahwa ada hal mendasar mengenai kasus jurnalisme berinternet (Journalism in Cyberspace) yang hampir sama dengan dengan kasus pada jurnalisme cetak dan elektronik. Persoalan-persoalan tersebut meliputi, hal-hal yang menyerang kepentingan individu, pencemaran nama baik, pembunuhan karakter/reputasi seseorang. Kemudian hal-hal yang sifatnya menyebarkan kebencian, rasialis, dan mempertentangkan ajaran agama. Selain itu berkenaan dengan masalah kesusilaan seperti menyebarkan hal-hal tidak bermoral, mengabaikan kaidah kepatutan menyangkut seksual yang menyinggung perasaan umum, dan perundungan seksual terhadap anak-anak. Hal-hal yang bersifat kebohongan publik juga tidak diperkenankan misalnya melakukan kecurangan, tidak jujur, termasuk menyampaikan promosi/iklan palsu. Yang terakhir adalah masalah hak ciptacipta (copyright) dan Hak Atas Karya Intelektual (HAKI, atau Intelectual Property Right/IPR). Dalam jurnalisme cetak, jurnalisme penyiaran, maupun jurnalisme online, masalah-masalah tersebut cukup fundamental dan tidak boleh dilakukan. (Priyambodo, 2008)

Namun begitu ada pula persoalan-persoalan dalam jurnalisme online yang khas dan khusus terjadi hanya dalam jurnalisme online saja. Sebagaimana dikutip Priyambodo, Johnson mencatat kecenderungan kasus khusus yang terjadi dalam cyberjournalism. Kasus-kasus tersebut dalam catatan Johnson lebih berkisar pada persoalan kewilayahan dan sifat journalisme online yang mengglobal dan melintasi batas wilayah secara geografis maupun ideologi. Johnson mencatat kasus yang khusus muncul dalam cyberjournalism itu seperti, persoalan azas tuntutan hukum, karena cakupan penyebaran berita di Internet dan sistem kinerja cyberjournalism bersifat lintas batas kewilayah negara. Selain cakupan berita juga berkenaan dengan kinerja jurnalis yang juga memungkinkan lintas negara. Yang tak kalah krusial adalah persoalan ekonomi mengenai ketentuan pajak lintas negara, karena kecenderungan ekonomi global juga mempengaruhi kinerja cyberjournalism, terutama menyangkut proses transaksi jual beli hak cipta atas berita. (Priyambodo, 2008)

Bercermin dari catatan-catatan di atas, yang jelas belum diatur dalam undang-undang pers di Indonesia adalah ketentuan jurnalisme yang dilakukan lintas negara berikut implikasi yang mengikutinya. Persoalan kegiatan pers yang dilakukan lintas negara, dalam undang-undang pers yang diatur baru mengenai keberadaan pers asing dan pengembangan pemberitaan melalui kantor berita. Hal ini termaktub dalam pasal 14 dan pasal 16 Bab VI undang-undang pers. Dalam pasal 14 disebutkan

Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan keluar negeri, setiap warga negara Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita

Sedangkan pada pasal 16 disebutkan :

Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang diatur oleh pasal 14 dan 16 undang-undang pers ini lebih berkisar pada persoalan perusahaan atau institusi pers asing. Padahal dalam praktiknya, lembaga asing berbasis online di Indonesia lebih banyak bermain menggunakan jurnalis mereka yang dikirim ke Indonesia daripada mendirikan perusahaan pers di Indonesia. Lagipula dalam persoalan jurnalisme online, perusahaan pers tidak perlu mendirikan perusahaan secara fisik di wilayah teritorial Indonesia karena mereka menggunakan wilayah cyber yang kaplingnya tidak dibatasi secara teritorial. Sebagai gantinya mereka mengirimkan jurnalisnya untuk mendekati objek berita.

Persoalan wartawan ini juga menyisakan pertanyaan ketika kita bersinggungan dengan jurnalisme online. Pasalnya, dalam wilayah online tidak semua penyumbang tulisan terinstitusionalisasi secara resmi. Dalam wilayah online, ada yang disebut sebagai citizen journalism atau jurnalisme warga yang memberikan kemerdekaan berekspresi kepada warga masyarakat guna menyebarluaskan informasi. Pada konsep citizen journalism mereka yang menulis bukan selalu wartawan profesional dengan institusi pers yang terinstitusionalisasi, namun warga masyarakat secara umum. Lalu, dengan rutinitas menulis informasi yang mereka posting di website mereka dan menyatakan diri sebagai bagian dari citizen journalism, si penulis ini bisa disebut sebagai wartawan?

Dalam Pasal 1 ayat 4 undang-undang pers disebutkan bahwa wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Selanjutnya dalam pasal 7 undang-undang pers disebutkan bahwa, (1) wartawan bebas memilih organisasi wartawan, (2) wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Dengan ketentuan tersebut, maka secara lebih lanjut siapapun yang melaksanakan profesinya sebagai wartawan berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana termaktub dalam pasal 8 undang-undang pers.

Mereka yang aktif menulis dalam bilik-bilik citizen journalism seperti yang terjadi dalam kompasiana, liputan6.com dan detik.com tentunya masih berada di wilayah abu-abu untuk disebut sebagai wartawan atau bukan. Pasalnya, aktivitas jurnalisme yang mereka lakukan bukanlah aktivitas jurnalis sebagaimana mereka yang menjabat reporter maupun redaktur resmi dalam sebuah media. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan adalah dengan kebebasan berekspresi yang mereka lakukan, bagaimana perlindungan hukum yang berlaku untuk mereka. Jika mereka disebut sebagai wartawan, jelas akan kembali pada pasal 1 ayat 4, pasal 7 dan pasal 8 undang-undang pers. Namun, jika mereka tidak bisa dimasukkan dalam kategori wartawan, perlindungan kebebasan bicara yang mereka lakukan menjadi seperti apa?

Fakta bahwa aktivitas jurnalisme melalui media baru akan membuat makin banyaknya jurnalis yang muncul dalam wilayah ini sebenarnya sudah diprediksi oleh De Bens dan Ostbye yang melakukan penelitian terhadap Pasar Surat Kabar di Eropa. Pada kesimpulannya yang termuat dalam Media Policy :Convergence, Concentration, and Commerce, De Bens dan Ostbye menyebutkan bahwa

New technologies have diminished the number of print workers but increased the number of journalists. One could argue that the new technologies (and the search for advertising revenues) has increased the editorial output of most newspapers (more special columns, more inserts). New technologies have also improved layout, colour printing, and so on. The next step in the introduction of new technologiy is probably linked to new forms of distribution of information. (De Bens and Ostbye, 2002 : 20)

Sebenarnya jika dirujukkan kepada undang-undang lain, Indonesia memiliki undang-undang No. 11 tahun 2008 mengenai ITE (internet dan Transaksi Elektronik) yang secara khusus membahas persoalan-persoalan di wilayah online. Hanya saja, persoalan jurnalisme online dalam hal ini aktivitas yang dilakukan oleh aktivis jurnalisme warga tidak bisa serat merta dipayungi dengan undang-undang ini. Meskipun dalam konteksnya, kegiatan jurnalisme warga ini bisa dimasukkan dalam aktivitas mendistribusikan dan mentransmisikan informasi atau dokumen elektronik. Akan tetapi, undang-undang ini dibuat bukan dalam rangka menggagas persoalan distribusi informasi sebagai bagian dari aktivitas jurnalisme.

Selain mengenai persoalan wartawan, yang patut diperhatikan dalam payung hukum jurnalisme online adalah persoalan speed dan interaktivitas yang melekat sebagai ciri khas jurnalisme online. Speed adalah persoalan penting yang membuat jurnalisme online hidup. Mereka yang bekerja di wilayah ini tidak perlu menunggu waktu untuk cetak ataupun waktu untuk siar guna menayangkan beritanya. Ketika berita itu terjadi, wartawan tinggal menulis atau merekam lalu mengunggahnya di situs beritanya, seketika masyarakat langsung bisa mengakses. Misalnya berita mengenai bom Cirebon kemarin. Pengeboman terjadi pada sekitar pukul 12.30, tidak perlu menunggu cetak dan jam siar, selisih beberapa menit kemudian melalui situs-situs berita online, kabar mengenai pengeboman ini langsung bisa kita akses. Speed memang menjadi andalan utama dalam jurnalisme online. Yang kemudian patut diperhatikan dari persoalan speed pada jurnalisme online ini adalah mengenai akurasi berita dan kelengkapan berita.

Berbeda dengan cetak dan penyiaran yang menunggu lengkapnya 5W dan 1H serta berbagai aspek nilai berita lainnya untuk bisa tayang, jurnalisme online memperbolehkan tayangnya berita singkat meskipun elemennya belum lengkap. Kelengkapan berita dalam wilayah online, terhubung dengan adanya hyperlink. Di satu sisi, dalam satu peristiwa berita yang bisa dimuat melalui peristiwa tersebut bisa banyak dan berangkaian. Pembaca pun bisa memilih berita mana yang mereka butuhkan dan berita mana yang tidak mereka butuhkan. Namun karena sifat pengumpulan fakta dan elemen pemberitaan yang mengandalkan hyperlink karena mengejar speed ini kelengkapan informasi dan akurasi pemberitaan menjadi hal yang terabaikan. Jika distribusi informasi untuk audiens ini hanya berkisar antara audiens dan media saja, maka tidak menjadi persoalan pelik. Masalahnya, dalam perkembangan jurnalisme online ini, wilayah percakapan (oral) sebagai bagian dari distribusi informasi di Indonesia masih belum bisa dilepaskan. Ketika berita muncul di internet, kabar yang muncul tidak selalu berhenti pada pembaca yang mengakses berita. Berita online bisa menyebar melalui share yang dilakukan oleh pembaca melalui media online, maupun menyebar melalui perbincangan yang dilakukan tanpa medium online.

Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Merlyna Lim, melihat bagaimana internet mengambil peran untuk memobilisasi massa melalui distribusi informasi yang dilakukan oleh para cyberactivism melakukan penelitian terhadap distribusi informasi melalui internet dalam kurun waktu 4 tahun mulai dari tahun 1999-2003. Lim mencatat bahwa mereka yang aktif di dunia maya melanjutkan (forwarded) setiap informasi yang mereka dapatkan baik melalui websites, mailing list, maupun email personal yang diunduh, dicetak, digandakan, dan disecarkan ke publik. Aktivitas ini tak ubahnya sebagai aktivitas komunikasi secara oral yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. (Muliana, 2008:34)

Model Komunikasi Online dan Offline di Indonesia

Melalui diagram di atas Lim berargumen bahwa two step flow communication menjadi penentu keberhasilan distribusi informasi di Indonesia. Selama reformasi tahun 1998 interconnectedness antara pengguna online media ini memainkan peranan penting. Teori Lim tentang interconnectedness ini dikatakan bahwa satu pembaca mengkopi atau melanjutkannya kepada lebih banyak orang, sebagai efek snowball dan kemungkinan berita itu kemudian akan dibaca oleh orang yang jumlahnya menjadi lebih banyak lagi.

“This interconnectedness of all actors from all these layers created the necessary multiple effect for information dissemination to result in mase mobilization and political reform.” (Muliana, 2008 : 35-36)

Dari sini kita melihat bahwa tanggung jawab atas akurasi pemberitaan, meskipun speed menjadi tuntutan adalah mutlak diperlukan. Selain itu, hyperlink yang menjadi solusi atas kelengkapan pemberitaan hanyalah salah satu karakter jurnalisme online yang menonjol. Dalam undang-undang pers secara tegas disebutkan dalam pasal 4 ayat (3), “Untuk menjamin kebebasan pers, pers nasional mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.” Pasal ini mendukung kegiatan jurnalistik dan penyebarluasan informasi. Namun yang perlu menjadi catatan, bagaimana jika informasi dalam aktivitas jurnalistik tersebut belum lengkap dan memungkinkan timbulnya hoax, sementara dengan prinsip speed informasi tersebut harus segera tayang?

Secara lebih lanjut dalam pasal 6 huruf (c) disebutkan peranan pers nasional sebagai, “Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar.” Artinya, berita yang sifatnya masih kemungkinan dan membuka peluang terjadinya hoax tidak boleh ditayangkan sebagai berita. Meskipun dari running pemberitaan di waktu kemudian elemennya akan menjadi lengkap, namun untuk menghindari berita yang sifatnya hoax, seharusnya hal ini diatur. Paling tidak untuk menghindari distribusi informasi yang salah. Apalagi dalam beberapa pemberitaan, acapkali ditemukan berita dengan menggunakan narasumber yang nilai ketokohannya, sebagai salah satu elemen pemberitaan, tidak mempunyai kelayakan.

Media online berdalih, untuk menghindari hoax atau jika pembaca merasa tidak nyaman dengan pemberitaan yang ada dalam media, mereka bisa langsung berinteraksi dengan redaksi mengenai pemberitaan yang bersangkutan. Ini adalah satu lagi sifat jurnalisme online yang berbeda dengn jurnalisme cetak maupun penyiaran. Feedback dari audiens pada media online bersifat langsung dan seketika. Berbeda dengan media cetak maupun penyiaran dimana feedbacknya tertunda karena tidak bisa dilakukan secara langsung. Tanggapan audiens dalam jurnalisme online dapat dilakukan secara langsung melalui kolom-kolom online yang disediakan oleh redaksi baik dengan cara harus register maupun tanpa register.

Reaksi pembaca atas pemberitaan dalam jurnalisme online ini menjadi perubahan pula dalam wajah jurnalisme dari sisi penggunaan hak jawab dan hak koreksi. Dalam undang-undang pers dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak jawab adalah hak seseorang atau kelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Sedangkan hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Pada media konvensional hak jawab dan hak koreksi ini dilakukan secara prosedural. Bahkan secara lebih lanjut mengenai hak jawab Dewan Pers mengelurarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 mengenai Pedoman Hak Jawab dalam persoalan pers.

Adanya forum dan tempat berkomentar yang ada dalam setiap pemberitaan jurnalisme online juga menjadi wajah baru hak jawab. Audiens , baik itu audiens secara umum maupun narasumber yang membaca pemberitaan mengenai dirinya dapat melakukan feedback langsung melalui ruang yang difungsikan untuk interaktivitas antara redaksi dengan audiens. Sayangnya, yang patut dicatat dari ruang ini adalah dalam wajah jurnalisme online hari ini acapkali feedback yang terjadi adalah perdebatan terbuka antara audiens yang satu dengan audiens yang lainnya dalam forum tersebut tanpa moderasi. Secara tidak langsung ini mengganggu kenyamanan publik karena mengganggu audiens yang lain.

Kesimpulan

Dari uraian di atas, paling tidak ada tiga persoalan penting dalam wilayah jurnalisme online yang masih patut diperhatikan terkait dengan pembahasannya di wilayah hukum. Pertama, mengenai wilayah jurnalisme online di daerah global village yang menghalalkan terjadinya aktivitas jurnalisme online lintas negara, sementara payung hukum kita belum cukup mengakomodasi hal tersebut. Kedua, mengenai kedudukan wartawan. Hadirnya wilayah online, bukan berarti wartawan kehilangan pekerjaannya, justru muncul wartawan-wartawan baru termasuk mereka yang aktid di wilayah citizen journalism. Sayangnya, kedudukan mereka sendiri dan aktivitas kebebasan berekspresi mereka belum terpayungi oleh hukum. Ketiga, mengenai persoalan speed dan akurasi dalam jurnalisme online. Di satu sisi memberikan alternatif informasi, namun di sisi lain memungkinkan terjadinya hoax, banjir informasi, dan tuntutan media literasi bagi audiens untuk memahami konteks peristiwa yang diberitakan. Keempat, persoalan interaktivtas antara redaksi dan audiens dalam dunia maya membuat hak jawab dan hak koreksi menjadi abu-abu.

Menilik perkembangan jurnalisme online di Indonesia hari ini, sebagai medium penyampai pesan dan ranah kebebasan berekspresi, tentunya perkembangan jurnalisme online selayaknya mempunyai aturan sendiri. Mengingat, sifat dari jurnalisme ini berbeda dengan jurnalisme konvensional yang muncul sebelumnya dengan konsekuensi kebebasan berekspresi yang berbeda dengan jurnalisme konvensional. Sampai hari ini aturan hukum yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur jurnalisme online dikembalikan kepada Undang-undang Pers dan sebagian ke Undang-undang ITE.

Bisa dikatakan sampai hari ini regulasi media di Indonesia belum cukup proporsional memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya jurnalisme online. Proporsionalitas dari aturan ini tentunya dilihat berdasarkan kepentingan publik yang harus dibela dalam undang-undang dan bagaimana kebebasan pers jurnalisme online seharusnya dituangkan dalam peraturan hukum. Kebutuhan Indonesia akan aturan yang tegas dalam ranah online pun, tak bisa menunggu esok. Pasalnya, perkembangan ranah online sampai hari ini sudah tak terbendung. Jangan sampai perkembangan teknologi yang sedemikian pesat dan memberikan sentuhan perubahan pada pers tidak selaras dengan aturan yang berlaku.

Sumber:

https://muftipages.wordpress.com/2011/06/13/menilik-aturan-jurnalisme-online-sebagai-jurnalisme-masa-depan-dalam-regulasi-media-di-indonesia/

“Pentingnya Pendidikan Karakter dalam Membentuk Manusia Indonesia Seutuhnya”

Pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah “bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak”. Adapun berkarakter adalah berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak”. Menurut Tadkiroatun Musfiroh (UNY, 2008), karakter mengacu kepada serangkaian sikap (attitudes), perilaku (behaviors), motivasi (motivations), dan keterampilan (skills). Karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti “to mark” atau menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku, sehingga orang yang tidak jujur, kejam, rakus dan perilaku jelek lainnya dikatakan orang berkarakter jelek. Sebaliknya, orang yang perilakunya sesuai dengan kaidah moral disebut dengan berkarakter mulia.

Karakter mulia berarti individu memiliki pengetahuan tentang potensi dirinya, yang ditandai dengan nilai-nilai seperti reflektif, percaya diri, rasional, logis, kritis, analitis, kreatif dan inovatif, mandiri, hidup sehat, bertanggung jawab, cinta ilmu, sabar, berhati-hati, rela berkorban, pemberani, dapat dipercaya, jujur, menepati janji, adil, rendah hati, malu berbuat salah, pemaaf, berhati lembut, setia, bekerja keras, tekun, ulet/gigih, teliti, berinisiatif, berpikir positif, disiplin, antisipatif, inisiatif, visioner, bersahaja, bersemangat, dinamis, hemat/efisien, menghargai waktu, pengabdian/dedikatif, pengendalian diri, produktif, ramah, cinta keindahan (estetis), sportif, tabah, terbuka, tertib. Individu juga memiliki kesadaran untuk berbuat yang terbaik atau unggul, dan individu juga mampu bertindak sesuai potensi dan kesadarannya tersebut. Karakteristik adalah realisasi perkembangan positif sebagai individu (intelektual, emosional, sosial, etika, dan perilaku).

Individu yang berkarakter baik atau unggul adalah seseorang yang berusaha melakukan hal-hal yang terbaik terhadap Tuhan YME, dirinya, sesama, lingkungan, bangsa dan negara serta dunia internasional pada umumnya dengan mengoptimalkan potensi (pengetahuan) dirinya dan disertai dengan kesadaran, emosi dan motivasinya (perasaannya).

 Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai “the deliberate use of all dimensions of school life to foster optimal character development”.  Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen (pemangku pendidikan) harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan ko-kurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan ethos kerja seluruh warga sekolah/lingkungan. Di samping itu, pendidikan karakter dimaknai sebagai suatu perilaku warga sekolah yang dalam menyelenggarakan pendidikan  harus berkarakter.

Pendidikan karakter berpijak dari karakter dasar manusia, yang bersumber dari nilai moral universal (bersifat absolut) yang bersumber dari agama yang juga disebut sebagai the golden rule. Pendidikan karakter dapat memiliki tujuan yang pasti, apabila berpijak dari nilai-nilai karakter dasar tersebut. Menurut para ahli psikolog, beberapa nilai karakter dasar tersebut adalah: cinta kepada Allah dan ciptaann-Nya (alam dengan isinya), tanggung jawab, jujur, hormat dan santun, kasih sayang, peduli, dan kerjasama, percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah, keadilan dan kepemimpinan; baik dan rendah hati, toleransi, cinta damai, dan cinta persatuan. Pendapat lain mengatakan bahwa karakter dasar manusia terdiri dari: dapat dipercaya, rasa hormat dan perhatian, peduli, jujur, tanggung jawab; kewarganegaraan, ketulusan, berani, tekun, disiplin, visioner, adil, dan punya integritas. Penyelenggaraan pendidikan karakter di sekolah harus berpijak kepada nilai-nilai karakter dasar, yang selanjutnya dikembangkan menjadi nilai-nilai yang lebih banyak atau lebih tinggi (yang bersifat tidak absolut atau bersifat relatif) sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan lingkungan sekolah itu sendiri.

Dewasa ini banyak pihak menuntut peningkatan intensitas dan kualitas pelaksanaan pendidikan karakter pada lembaga pendidikan formal. Tuntutan tersebut didasarkan pada fenomena sosial yang berkembang, yakni meningkatnya kenakalan remaja dalam masyarakat, seperti perkelahian massal dan berbagai kasus dekadensi moral lainnya. Bahkan  di kota-kota besar tertentu, gejala tersebut telah  sampai pada taraf yang sangat meresahkan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan formal sebagai wadah resmi pembinaan generasi muda diharapkan dapat meningkatkan peranannya dalam pembentukan kepribadian  peserta didik melalui peningkatan intensitas dan kualitas pendidikan karakter.

Para pakar pendidikan pada umumnya sependapat tentang pentingnya upaya peningkatan pendidikan karakter pada jalur pendidikan formal. Namun demikian, ada perbedaan-perbedaan pendapat di antara mereka  tentang pendekatan dan modus pendidikannya. Berhubungan dengan  pendekatan, sebagian pakar menyarankan penggunaan pendekatan-pendekatan pendidikan moral yang dikembangkan di negara-negara barat, seperti: pendekatan perkembangan moral kognitif, pendekatan analisis nilai, dan pendekatan klarifikasi nilai. Sebagian  yang lain menyarankan penggunaan pendekatan tradisional, yakni melalui penanaman nilai-nilai sosial tertentu dalam diri peserta didik.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditegaskan bahwa pendidikan karakter merupakan upaya-upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk membantu peserta didik memahami nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat.

 Faktor Pendidikan Karakter

Faktor lingkungan dalam konteks pendidikan karakter memiliki peran yang sangat peting karena perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pendidikan karakter sangat ditentunkan oleh faktor lingkungan ini. Dengan kata lain pembentukan dan rekayasa lingkungan yang mencakup diantaranya lingkungan fisik dan budaya sekolah, manajemen sekolah, kurikulum, pendidik, dan metode mengajar. Pembentukan karakter melalui rekayasa faktor lingkungan dapat dilakukan melalui strategi :

1. Keteladanan
2. Intervensi
3. Pembiasaan yang dilakukan secara Konsisten
4. Penguatan.

Dengan kata lain perkembangan dan pembentukan karakter memerlukan pengembangan keteladanan yang ditularkan, intervensi melalui proses pembelajaran, pelatihan, pembiasaan terus-menerus dalam jangka panjang yang dilakukan secara konsisten dan penguatan serta harus dibarengi dengan nilai-nilai luhur

Tujuan, Fungsi dan Media Pendidikan karakter

 Pendidikan karakter pada intinya bertujuan membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.

Pendidikan karakter berfungsi untuk:

1. mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik
2. memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur
3. meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia.

Pendidikan karakter dilakukan melalui berbagai media yang mencakup keluarga, satuan pendidikan, masyarakat sipil, masyarakat politik, pemerintah, dunia usaha, dan media massa.

Nilai-nilai Pembentuk Karakter

Satuan pendidikan sebenarnya selama ini sudah mengembangkan dan melaksanakan nilai-nilai pembentuk karakter melalui program operasional satuan pendidikan masing-masing. Hal ini merupakan prakondisi pendidikan karakter pada satuan pendidikan yang untuk selanjutnya pada saat ini diperkuat dengan 18 nilai hasil kajian empirik Pusat Kurikulum. Nilai prakondisi (the existing values) yang dimaksud antara lain takwa, bersih, rapih, nyaman, dan santun.

Dalam rangka lebih memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter telah teridentifikasi 18 nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional, yaitu:

(Puskur. Pengembangan dan Pendidikan Budaya & Karakter Bangsa: Pedoman Sekolah. 2009:9-10). Nilai dan deskripsinya terdapat dalam Lampiran 1.)
Meskipun telah terdapat 18 nilai pembentuk karakter bangsa, namun satuan pendidikan dapat menentukan prioritas pengembangannya dengan cara melanjutkan nilai prakondisi yang diperkuat dengan beberapa nilai yang diprioritaskan dari 18 nilai di atas. Dalam implementasinya jumlah dan jenis karakter yang dipilih tentu akan dapat berbeda antara satu daerah atau sekolah yang satu dengan yang lain. Hal itu tergantung pada kepentingan dan kondisi satuan pendidikan masing-masing. Di antara berbagai nilai yang dikembangkan, dalam pelaksanaannya dapat dimulai dari nilai yang esensial, sederhana, dan mudah dilaksanakan sesuai dengan kondisi masing-masing sekolah/wilayah, yakni bersih, rapih, nyaman, disiplin, sopan dan santun.

1. Jujur
2. Toleransi
3. Disiplin
4. Kerja keras
5. Kreatif
6. Mandiri
7. Demokratis
8. Rasa Ingin Tahu
9. Semangat Kebangsaan
10. Cinta Tanah Air
11. Menghargai Prestasi
12. Bersahabat/Komunikatif
13. Cinta Damai
14. Gemar Membaca
15. Peduli Lingkungan
16. Peduli Sosial
17. Tanggung Jawab
18. Religius

Pentingnya Pendidikan Karakter

Pendidikan yang diterapkan di sekolah-sekolah juga menuntut untuk memaksimalkan kecakapan dan kemampuan kognitif. Dengan pemahaman seperti itu, sebenarnya ada hal lain dari anak yang tak kalah penting yang tanpa kita sadari telah terabaikan.Yaitu memberikan pendidikan karakterb pada anak didik. Pendidikan karakter penting artinya sebagai penyeimbang kecakapan kognitif. Beberapa kenyataan yang sering kita jumpai bersama, seorang pengusaha kaya raya justru tidak dermawan, seorang politikus malah tidak peduli pada tetangganya yang kelaparan, atau seorang guru justru tidak prihatin melihat anak-anak jalanan yang tidak mendapatkan kesempatan belajar di sekolah. Itu adalah bukti tidak adanya keseimbangan antara pendidikan kognitif dan pendidikan karakter.

Ada sebuah kata bijak mengatakan “ ilmu tanpa agama buta, dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh”. Sama juga artinya bahwa pendidikan kognitif tanpa pendidikan karakter adalah buta. Hasilnya, karena buta tidak bisa berjalan, berjalan pun dengan asal nabrak. Kalaupun berjalan dengan menggunakan tongkat tetap akan berjalan dengan lambat. Sebaliknya, pengetahuan karakter tanpa pengetahuan kognitif, maka akan lumpuh sehingga mudah disetir, dimanfaatkan dan dikendalikan orang lain. Untuk itu, penting artinya untuk tidak mengabaikan pendidikan karakter anak didik.

Pendidikan karakter adalah pendidikan yang menekankan pada pembentukan nilai-nilai karakterpada anak didik. Saya mengutip empat ciri dasar pendidikan karakter yang dirumuskan oleh seorang pencetus pendidikan karakter dari Jerman yang bernama FW Foerster:

1. Pendidikan karakter menekankan setiap tindakan berpedoman terhadap nilai normatif. Anak didik menghormati norma-norma yang ada dan berpedoman pada norma tersebut.
2. Adanya koherensi atau membangun rasa percaya diri dan keberanian, dengan begitu anak didik akan menjadi pribadi yang teguh pendirian dan tidak mudah terombang-ambing dan tidak takut resiko setiap kali menghadapi situasi baru.
3. Adanya otonomi, yaitu anak didik menghayati dan mengamalkan aturan dari luar sampai menjadi nilai-nilai bagi pribadinya. Dengan begitu, anak didik mampu mengambil keputusan mandiri tanpa dipengaruhi oleh desakan dari pihak luar.
4. Keteguhan dan kesetiaan. Keteguhan adalah daya tahan anak didik dalam mewujudkan apa yang dipandang baik. Dan kesetiaan marupakan dasar penghormatan atas komitmen yang dipilih.

Pendidikan karakter penting bagi pendidikan di Indonesia. Pendidikan karakter akan menjadi basic atau dasar dalam pembentukan karakter berkualitas bangsa, yang tidak mengabaikan nilai-nilai sosial seperti toleransi, kebersamaan, kegotongroyongan, saling membantu dan mengormati dan sebagainya.Pendidikan karakter akan melahirkan pribadi unggul yang tidak hanya memiliki kemampuan kognitif saja namun memiliki karakter yang mampu mewujudkan kesuksesan. Berdasarkan penelitian di Harvard University Amerika Serikat, ternyata kesuksesan seseorang tidak semata-mata ditentukan oleh pengetahuan dan kemampuan teknis dan kognisinyan (hard skill) saja, tetapi lebih oleh kemampuan mengelola diri dan orang lain (soft skill).

Penelitian ini mengungkapkan, kesuksesan hanya ditentukan sekitar 20 persen hard skill dan sisanya 80 persen oleh soft skill. Dan, kecakapan soft skill ini terbentuk melalui pelaksanaan pendidikan karater pada anak didik. Berpijak pada empat ciri dasar pendidikan karakter di atas, kita bisa menerapkannya dalam polapendidikan yang diberikan pada anak didik. Misalanya, memberikan pemahaman sampai mendiskusikan tentang hal yang baik dan buruk, memberikan kesempatan dan peluang untuk mengembangkan dan mengeksplorasi potensi dirinya serta memberikan apresiasi atas potensi yang dimilikinya, menghormati keputusan dan mensupport anak dalam mengambil keputusan terhadap dirinya, menanamkan pada anakdidik akan arti keajekan dan bertanggungjawab dan berkomitmen atas pilihannya. Kalau menurut saya, sebenarnya yang terpenting bukan pilihannnya, namun kemampuan memilih kita dan pertanggungjawaban kita terhadap pilihan kita tersebut, yakni dengan cara berkomitmen pada pilihan tersebut.

Pendidikan karakter hendaknya dirumuskan dalam kurikulum, diterapkan metode pendidikan, dan dipraktekkan dalam pembelajaran. Selain itu, di lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar juga sebaiknya diterapkan pola pendidikan karakter. Dengan begitu, generasi-generasi Indonesia nan unggul akan dilahirkan dari sistem pendidikan karakter.

Proses Pembentukan Karakter Kepada Anak

Suatu hari seorang anak laki-laki sedang memperhatikan sebuah kepompong, eh ternyata di dalamnya ada kupu-kupu yang sedang berjuang untuk melepaskan diri dari dalam kepompong. Kelihatannya begitu sulitnya, kemudian si anak laki-laki tersebut merasa kasihan pada kupu-kupu itu dan berpikir cara untuk membantu si kupu-kupu agar bisa keluar dengan mudah. Akhirnya si anak laki-laki tadi menemukan ide dan segera mengambil gunting dan membantu memotong kepompong agar kupu-kupu bisa segera keluar dr sana. Alangkah senang dan leganya si anak laki laki tersebut.Tetapi apa yang terjadi? Si kupu-kupu memang bisa keluar dari sana. Tetapi kupu-kupu tersebut tidak dapat terbang, hanya dapat merayap. Apa sebabnya?

Ternyata bagi seekor kupu-kupu yang sedang berjuang dari kepompongnya tersebut, yang mana pada saat dia mengerahkan seluruh tenaganya, ada suatu cairan didalam tubuhnya yang mengalir dengan kuat ke seluruh tubuhnya yang membuat sayapnya bisa mengembang sehingga ia dapat terbang, tetapi karena tidak ada lagi perjuangan tersebut maka sayapnya tidak dapat mengembang sehingga jadilah ia seekor kupu-kupu yang hanya dapat merayap. Itulah potret singkat tentang pembentukan karakter, akan terasa jelas dengan memahami contoh kupu-kupu tersebut. Seringkali orangtua dan guru, lupa akan hal ini. Bisa saja mereka tidak mau repot, atau kasihan pada anak. Kadangkala Good Intention atau niat baik kita belum tentu menghasilkan sesuatu yang baik. Sama seperti pada saat kita mengajar anak kita. Kadangkala kita sering membantu mereka karena kasihan atau rasa sayang, tapi sebenarnya malah membuat mereka tidak mandiri. Membuat potensi dalam dirinya tidak berkembang. Memandukan kreativitasnya, karena kita tidak tega melihat mereka mengalami kesulitan, yang sebenarnya jika mereka berhasil melewatinya justru menjadi kuat dan berkarakter.

Sama halnya bagi pembentukan karakter seorang anak, memang butuh waktu dan komitmen dari orangtua dan sekolah atau guru untuk mendidik anak menjadi pribadi yang berkarakter. Butuh upaya, waktu dan cinta dari lingkungan yang merupakan tempat dia bertumbuh, cinta disini jangan disalah artikan memanjakan. Jika kita taat dengan proses ini maka dampaknya bukan ke anak kita, kepada kitapun berdampak positif, paling tidak karakter sabar, toleransi, mampu memahami masalah dari sudut pandang yang berbeda, disiplin dan memiliki integritas terpancar di diri kita sebagai orangtua ataupun guru. Hebatnya, proses ini mengerjakan pekerjaan baik bagi orangtua, guru dan anak jika kita komitmen pada proses pembentukan karakter. Segala sesuatu butuh proses, mau jadi jelek pun butuh proses. Anak yang nakal itu juga anak yang disiplin.Dia disiplin untuk bersikap nakal. Dia tidak mau mandi tepat waktu, bangun pagi selalu telat, selalu konsisten untuk tidak mengerjakan tugas dan wajib tidak menggunakan seragam lengkap.

Karakter suatu bangsa merupakan aspek penting yang mempengaruhi pada perkembangan sosial-ekonomi. Kualitas karakter yang tinggi dari masyarakat tentunya akan menumbuhkan keinginan yang kuat untuk meningkatkan kualitas bangsa. Pengembangan karakter yang terbaik adalah jika dimulai sejak usia dini. Sebuah ungkapan yang dipercaya secara luas menyatakan “ jika kita gagal menjadi orang baik di usia dini, di usia dewasa kita akan menjadi orang yang bermasalah atau orang jahat”.

Thomas Lickona mengatakan “ seorang anak hanyalah wadah di mana seorang dewasa yang bertanggung jawab dapat diciptakan”. Karenanya, mempersiapkan anak adalah sebuah strategi investasi manusia yang sangat tepat. Sebuah ungkapan terkenal mengungkapkan “Anak-anak berjumlah hanya sekitar 25% dari total populasi, tapi menentukan 100% dari masa depan”. Sudah terbukti bahwa periode yang paling efektif untuk membentuk karakter anak adalah sebelum usia 10 tahun. Diharapkan pembentukan karakter pada periode ini akan memiliki dampak yang akan bertahan lama terhadap pembentukan moral anak.

Efek berkelanjutan (multilier effect) dari pembentukan karakter positif anak akan dapat terlihat, seperti yang digambarkan oleh Jan Wallander, “Kemampuan sosial dan emosi pada masa anak-anak akan mengurangi perilaku yang beresiko, seperti konsumsi alkohol yang merupakan salah satu penyebab utama masalah kesehatan sepanjang masa; perkembangan emosi dan sosial pada anak-anak juga dapat meningkatkan kesehatan manusia selama hidupnya, misalnya reaksi terhadap tekanan yang akan berdampak langsung pada proses penyakit; kemampuan emosi dan sosial yang tinggi pada orang dewasa yang memiliki penyakit dapat membantu meningkatkan perkembangan fisiknya.”

Sangatlah wajar jika kita mengharapkan keluarga sebagai pelaku utama dalam mendidik dasar–dasar moral pada anak. Akan tetapi banyak anak, terutama anak-anak yang tinggal di daerah miskin, tidak memperoleh pendidikan moral dari orang tua mereka.

Kondisi sosial-ekonomi yang rendah berkaitan dengan berbagai permasalahan, seperti kemiskinan, pengangguran, tingkat pendidikan rendah, kehidupan bersosial yang rendah, biasanya berkaitan juga dengan tingkat stres yang tinggi dan lebih jauh lagi berpengaruh terhadap pola asuhnya. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang tinggal di daerah miskin 11 kali lebih tinggi dalam menerima perilaku negatif (seperti kekerasan fisik dan mental, dan ditelantarkan) daripada anak-anak dari keluarga yang berpendapatan lebih tinggi.

Banyak hasil studi menunjukkan bahwa anak-anak yang telah mendapat pendidikan pra-sekolah mempunyai kemampuan yang lebih tinggi daripada anak-anak yang tidak masuk ke TK, terutama dalam kemampuan akademik, kreativitas, inisiatif, motivasi, dan kemampuan sosialnya. Anak-anak yang tidak mampu masuk ke TK umumnya akan mendaftar ke SD dalam usia sangat muda, yaitu 5 tahun. Hal ini akan membahayakan, karena mereka belum siap secara mental dan psikologis, sehingga dapat membuat mereka merasa tidak mampu, rendah diri, dan dapat membunuh kecintaan mereka untuk belajar. Dengan demikian sebuah program penanganan masalah ini dibutuhkan untuk mempersiapkan anak dengan berbagai pengalaman penting dalam pendidikan prasekolah. Adalah hal yang sangat penting untuk menggerakkan masyarakat di daerah miskin untuk mulai memasukkan anaknya ke prasekolah dan mengembangkan lingkungan bersahabat dengan TK lainnya untuk bersama-sama melakukan pendidikan karakter.

Dorothy Law Nolte pernah menyatakan bahwa anak belajar dari kehidupan lingkungannya. Lengkapnya adalah :

• Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki
• Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi
• Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri
• Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menyeasali diri
• Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri
• Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai
• Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baik perlakuan, ia belajar keadilan
• Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan
• Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangi diri
• Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan

Oleh Syamsul Bahri, SE

Ahmad

(Conservationist di TN Berbak dan Sembilang Jambi)

Pameo kuno negeri yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai sebuah negeri Zamrud di khatulistiwa, Negerinya kolam susu (kata Koes Plus) semua bisa tumbuh, Negara yang terkenal kaya akan SDA, ternyata permasalahaan kemiskinan menjadi persoalan yang sangat rumit, negeri yang berbasis agraris, pertanian, ternyata harus mengimport beras, gula pasir, susu, daging dll suatu hal yang cukup ironis.

Sehingga pertanyaan diatas cukup menggelitik semua pihak, baik ekonom, eksekutif, dan legislative, LSM, dan pertanyaan tersebut tidak hanya menggelitik, tetapi membutuhkan jawaban, sementara ini jawaban itu belum jelas dan belum akurat.

Sudah banyak pakar ekonom mencoba menafsirkan kemiskinan melalui Indicator kemiskinan, solusi kemiskinan, penyebab kemisikinan, namun pengentasan kemiskinan belum bisa tuntas. Bahkan kemiskinan cenderung meningkat di Indonesia, tentunya timbul sebuah pertanyaan “ada apa dengan kemiskinan di Indonesia ?”.

Perlu kita simak pertanyaan Prof Mubyarto mempertanyakan hal yang lebih mendasar “Apakah kriteria kemiskinan diperlukan pemerintah, dan apakah perlu indikator tertentu bagi keluarga miskin? Apa gunanya indikator atau kriteria kemiskinan?.

Apakah agar program-program penanggulangan kemiskinan lebih mengena sasaran? Jika kebijakan-kebijakan, strategi dan program-program penanggulangan kemiskinan selama ini ternyata tidak efektif mencapai sasaran, apakah berarti kriteria kemiskinan yang dipakai tidak tepat atau indikatornya keliru?.

Dari beberapa catatan diatas, belum jelasnya Indikator Kemiskinan, sehingga dengan ketidak jelasnnya indikator kemiskinan, membuat program-program penanggulangan kemiskinan belum mengena sasaran?, kenyataan ini, walaupun berbagai departemen memiliki program pengentasan kemiskinan, ternyata pengentaskan kemiskinan belum berhasil.

Dari Pengamatan dan evaluasi penulis, Identifikasi permasalahan kemiskinan dari berbagai pandangan, “masyarakat” merupakan sesuatu hal yang sangat perlu untuk menjadikan Indikator kemiskinan secara terpadu, tentunya penyebab kemiskinan dan strategi pengentasan kemiskinan juga akan dimunculakn dalam hasil Identifikasi kemiskinan.

Pengertian dan Indicator Human Development Report (HDR) adalah satu konsep yang melihat pembangunan secara lebih komprehensif, di mana pembangunan harus menjadikan kesejahteraan manusia sebagai tujuan akhir, bukan menjadikan manusia sebagai alat pembangunan.

Di dalam konsep ini, juga dijelaskan bahwa pembangunan manusia pada dasarnya adalah memperluas pilihan-pilihan bagi masyarakat. Hal yang paling penting di antara pilihan-pilihan yang luas tersebut adalah hidup yang panjang dan sehat, untuk mendapatkan pendidikan dan memiliki akses kepada sumber daya untuk mendapatkan standar hidup yang layak.

Pilihan penting lainnya adalah kebebasan berpolitik, jaminan hak asasi manusia dan penghormatan secara pribadi, sehingga Indicator Human Development Report (HDR) bahwa pembangunan harus terfocus pada tujuan akhir menjadikan kesejahteraan manusia, sehingga untuk mewujudkan tujuan akhir pembangunan dalam rangka mengetaskan kemiskinan, harus jelas Indikator dan penyebab kemiskinan.

Dari Index Kemiskinan Manusia atau Human Poverty Index (HPI), kemiskinan di Indonesia semakin bertambah, untuk mengatasi kemiskinan telah dilakukan dan akan terus dilakukan kegiatan pengentasan kemiskinan melalui program pengentasan. Namun jumlah kemiskinan semakin bertambah, sehingga timbul pertanyaan ”Ada apa dengan kemiskinan Indonesia ?” beberapa kemungkinan jawaban antara lain ”Apakah tujuan dan fokus pembangunan yang belum tepat ? (sesuai dengan potensi yang ada), ”Apakah Indikator dan penyebab kemiskinan yang belum jelas ?”, kalau keduanya belum jelas tentunya program pengentasan kemiskinan juga tidak akan menghasilkan hasil yang diharapkan.

Sebagaimana statemen Duta Besar PBB untuk Millenium Development Goals (MDGs) Asia Pasifik, Erna Witoelar menyatakan perusakan lingkungan menyebabkan masyarakat semakin miskin karena rusaknya sumber daya potensial.

“Angka kemiskinan akan terus naik seiring dengan kerusakan lingkungan,” Berdasarkan hasil evaluasi program MDGs di Asia Pasifik, tahun 2006 Indonesia dinilai mengalami penurunan pencapaian target MDGs. “Penurunannya sangat parah,” kata dia dalam diskusi “Pemenuhan dan Pemulihan Keadilan Ekologis,”. Penyebab utamanya adalah bencana alam akibat kerusakan ekologis dan konflik politik.

Mundurnya pencapaian pembangunan itu, kata dia, menyebabkan masyarakat semakin miskin, akses pada sarana pendidikan dan kesehatan minim dan lingkungan yang semakin rusak.

Memang kenyataan dan fakta ekologi ini, belum banyak dilirik dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia, sehingga beberapa kajian Indikator dan penyebab kemiskinan serta upaya pengentasan kemiskian secara lintas sektoral di Indonesia aspek ekologis sangat minim diperhatikan terutama mengurangi kerusakan ekologis seperti deforestrasi. Bahkan di era otonomi daerah, banyak keinginan untuk melakukan kegiatan Investasi yang cenderung tidak memperhatikan aspek ekologis/Sumber Daya Alam, namun hanya memperhatikan aspek ekonomi untuk mendapatkan fuinancial benefit sebesar-besarnya atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) semata-mata selama berkuasa dan mengabaikan Penilaian ekonomi Sumber Daya Alam (yang memiliki dimensi non administrtif bahkan berdeimensi regional dan global).

Sehingga kerusakan ekologis sebagai suatu penyebab kemisikinan terbesar baik di desa maupun di kota secara bertahap dan kontinyu serta pasti fakta ini sudah dibuktikan dengan kerusakan hutan baik secara legal melalui Hak pengusahaan Hutan, Pertambangan dan investasi lain membawa dampak akses ekonomi masyarakat pinggir hutan terbatas.

Bahkan menjalar ke daerah hilir, yang akan membawa pengaruh pada masyarakat secara ekonomi menurun dan dampak ekologis lainnya yaitu bencana alam banjir dan kekeringan, dan penyakit, Sedangkan sumber Pendapatan masyarakat utama adalah pertanian, dan akan membawa pengaruh secara regional terhadap pusar-pusat ekonomi yang ada di kota.

Kalau kita simak statemen Pengamat ekonomi Rizal Ramli menilai perbaikan ekonomi bisa dilakukan seiring dengan perbaikan ekologis dengan syarat ada perbaikan kesejahteraan. Oleh karena itu, yang harus diprioritaskan oleh pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan perkapita.

Kemiskinan dan kerusakan ekologis sesuatu yang sangat sulit dipisahkan, karusakan ekologis menyebabkan kemiskinan, sebaliknya kemiskinan menyebabkan kerusakan ekologis semakin tinggi, sehingga faktor ekologis merupakan salah satu faktor utama penyebab kemiskinan Indonesia. Menurut pemimpin spiritual India Mahatma Gandhi pernah mengingatkan, Bumi menyediakan cukup kebutuhan seluruh umat manusia, tapi bukan untuk kerakusan.

Memang, orang-orang yang rakus senantiasa tidak pernah puas dan merasa kurang, sekalipun sudah berkelimpahan. Peringatan Mahatma Gandhi sangat relevan dengan situasi global, lebih-lebih saat ini.

Kerakusan tidak hanya menciptakan kemiskinan bagi sesama manusia, tapi juga bisa merusak alam. Keserakahan membuat alam dieksplorasi secara berlebihan, yang akan menimbulkan bencana, hanya melihat alam sebagai sumber financial semata-mata, sedangkan alam merupakan ekolgis yang memiliki nilai ekonomi tidak langsung yang mendukung nilai ekonomi secara langsung.

Bencana dapat didefinisikan adalah suatu situasi dimana cara masyararakat untuk hidup secara normal telah gagal sebagai akibat dari peristiwa kemalangan luar biasa, baik karena peristiwa alam ataupun perbuatan manusia.

Bencana tersebut menyebabkan menjadi bencana pembangunan sebagai gabungan faktor krisis lingkungan akibat pembangunan dan gejala alam itu sendiri, yang diperburuk dengan perusakan sumberdaya alam dan lingkungan serta ketidakadilan dalam kebijakan pembangunan social ekonomi.

Memang disadari pengusaan sumber daya ekonomi terutama sumber daya alam pada beberapa kelompok elite saja, karena faktor kerakusan serta kesombongan, menciptakan kondisi lingkungan di lokasi tersebut menjadi rusak, karena dikelola dan digarap hanya berpikir pada aspek ekonomi semata-mata yang mengejar financial benefit, sementara sang elite tidak menjadi bagian dari lingkungan tersebut, dan berada jauh dari lingkungan yang cenderung mencari tempat yang nyaman dengan kondisi lingkungan yang diharapkan.

Kerusakan lingkungan yang terjadi secara massif pada berbagai tempat di hampir segala penjuru tanah air, sebagai salah satu fakta bahwa nilai lingkungan tidak menjadi bagian penting pertimbangan investasi oleh para penguasa ekonomi Indonesia yang mengusai sebagai besar Sumber Daya Alam di Indonesia.

Sementara tingkat ketergantungan sebagian besar masyarakat yang berada di pedesaan, pinggir hutan, untuk kondisi lingkungan yang baik dan memperkuat keberlangsungan ekonomi masyarakat pedesaan terabaikan, bahkan Sumber daya alam bukan menjadi sumberdaya milik bersama (common property), melainkan masyarakat sekitarnya diangap menjadi alat dan faktor ekonomi semata-mata

Sedangkan penduduk dan masyarakat disekitar lokasi inestasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan kerusakan tersebut yang dilanda bahaya dan bencana lingkungan, dan kondisi ini terus terjadi hampir semua wilayah dalam penguasaan para elite, yang menciptakan kerusakan lingkungan dan menciptakan kemiskinan.

Adapun bencana yang timbul di lokasi investasi baik legal maupun illegal adalah bencana alam sepeti banjir, hama penyakit, kebakaran hutan dan lahan, kekuarangan air, transportasi yang rusak dll yang akan mengakibatkan seacra pasti terjadinya kemiskinan yang terencana.

Kekeringan adalah bencana lain yang semakin kerap terjadi di Indonesia. Belakangan ini musim kemarau di Indonesia semakin panjang dan tidak beraturan, meski secara geografis dan alamiah Indonesia berada di lintasan Osilasi Selatan-El Nino (ENSO), misalnya kemarau 2003 termasuk normal, namun tercatat 78 bencana kekeringan di 11 propinsi, dengan wilayah yang terburuk dampaknya adalah Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Begitu pula kemarau tahun 2015 yang telah membakar ribuan ha hutan dan lahan gambut di Propinsi Sumatera Selatan, Riau, Jambi, beberapa Propinsi di Kalimantan dan Sulawesi yang menimbulkan kerugian baik harta, maupun jiwa, bahwa dampak lingkungan lainnya yang lebih besar baik saat kebakaran, pasca kebakaran yang berdimensi ekonomi maupun berdimensi lingkungan jangka panjang.

Dampak kekeringan yang utama adalah menurunnya ketersediaan air, baik di waduk maupun badan sungai, yang terparah adalah pulau Jawa. Dampak lanjutannya adalah pada sektor air bersih, produksi pangan serta pasokan listrik. Kekeringan juga terkait dengan kebakaran hutan, karena cuaca kering memicu perluasan kebakaran hutan dan lahan serta penyebaran asap.

Bencana tersebut bukan hanya pada korban jiwa dan benda, namun berdampak pula pada produksi pertanian, tercemarnya sumber air serta masalah sosial yang lebih luas seperti pengungsi dan migrasi penduduk. Walaupun kekerapan bencana meningkat secara signifikan beberapa tahun terakhir ini, pemerintah tidak melakukan kajian menyeluruh mengenai pola dan penyebab bencana tersebut, yang akan menyenbabkan kemiskinan secara bertahap akan bertambah, sedangkan upaya pengentasan telah dilakukan, namun minim sekali melihat aspek ekologis, sehinga pengentasan kemiskinan cenderung dilakukan mengabaikan aspek ekologis, sehingga penyelesaian kemiskinan tidak komprehensif dan terpadu.

Jika tidak segera diambil langkah bersama secara cepat dan simultan, kehancuran akan semakin parah. Kemiskinan dan kehancuran ekologis akan terus merebak. Bencana kehancuran ekologis tidak lagi dalam hitungan ratusan atau puluhan tahun, tapi malah dalam hitungan satu generasi.

Masalah kerusakan lingkungan di Indonesia lebih rumit, dimana di era otonomi daerah, peraturan dan kebijakan belum sepenuh berpihak penuh pada ekologis dan menghentikan kerusakan serta mengembalikan fungsi ekologis, karena peraturan dan kebijakan merupakan lanjutan dari kebijakan pemerintah sebelumnya yang mengeksploitasi SDA untuk kepentingan financial semata-mata, yang menuntut agar daerah dapat lebih besar menikmati hasil eksploitasi sumberdaya alam dan lingkungan. Yang dapat memicu motivasi negatif untuk mengeksploitasi terus-menerus demi kepentingan jangka pendek bahkan saat ini kecenderungan terjadi eksploitasi SDA dengan beragai alasan untuk mengeksploitasi hutan bahkan mengancam hutan konservasi untuk mendapatkan dan menggelembungkan PAD tanpa memperhatikan dampak dari kegiatan tersebut jangka panjang.

Hingga hari ini masih tampak jelas adanya konflik pengelolaan/penggunaan sumber daya alam, terlalu kuatnya ego sektoral, lemahnya koordinasi dan penegakan hukum, lemahnya kepekaan SDM, dan alasan klasik terbatasnya dana dalam mengelola lingkungan hidup. Dengan mengatasnamakan upaya untuk keluar dari krisis ekonomi ataupun investasi, aktivitas ekonomi yang memperkosa alam seakan memperoleh pembenaran. Upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dikorbankan atau bahkan dijadikan tumbal untuk menutup kerugian ekonomi.

Ditambah lagi fakta politik di Indonesia, untuk menjadi pimpinan daerah dan nasional bahkan anggota legeslatif melalui pemilihan dengan biaya tinggi, tentunya peluang pimpinan dan anggota legeslatif lebih cenderung berinvestasi pada kegiatan politik, yang sebelumnya berusha untuk meruebut dan mempertahankan kekuasanan dengan mebayar mahal dan mendapat keuntungan setelah menjabat cenderung menjadi incaran bagi orang kaya menduduki jabatan politik.

Pembangunan pada masa lalu sampai sekarang memang cenderung untuk meminimalkan nilai lingkungan bahkan menghilangkannya, yaitu semenjak tahun 1971 Hutan dijadikan areal HPH sebagai modal Pembangunan yang menghasilkan devisa utama dalam pembangunan, dan pembangunan perkotaan, Industrial dll.

Lingkungan dan ekosistem yang ada banyak dialihfungsikan untuk kepentingan ekonomi semata-mata, sehingga keadaan lingkungan suatu daerah berkembang dan memberikan nilai ekonomi jangka pendek, namun secara ekologi dan ekonomi menurun dalam jangka panjang. Ekologi diabaikan, padahal nilai ekologi lebih penting daripada perkembangan nilai ekonomi jangka pendek. Sehingga tidak mengherankan terganggunya keseimbangan ekosistem, langsung maupun tidak langsung seperti meningkatnya suhu udara di perkotaan, pencemaran udara (meningkatnya kadar karbonmonoksida, ozon, karbondioksida, oksida nitrogen, belerang, dan debu), menurunnya air tanah dan permukaan tanah, banjir atau genangan, instrusi air laut, meningkatnya kandungan logam berat dalam air tanah, dan masih banyak lagi dampak lainnya yang ada ataupun yang belum terasa baik secara regional maupun global.

Sistim ekonomi Indonesia yang cenderung ke arah ekonomi kapitalis dalam permasalahan pembangunan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, akan menuju kepada permasalahan ekonomi dan sosial-budaya dalam jangka panjang.

Hubungan manusia dengan lingkungan “sebagai penguasa alam” membuat alam tidak harmonis dan tak seimbang akan turut juga memicu krisis sosial-budaya, yang muncul diawali degradasi lingkungan di sekitar suatu obyek ekologi justru akan menciptakan ekonomi biaya tinggi dan melahirkan opportunity cost baik Perusahaan maupun masyarakat bagaimana memperoleh air bersih atau melakukan treatment untuk udara dan air yang tercemar, banjir, kekeringan, longsor, dll hal ini tentunya diikuti dengan terjadinya krisis sosial-budaya termasuk kesehatan masyarakat di sekitar obyek/perusahaan tersebut.

Bahwa Sumber daya alam merupakan sumber dan tata kehidupan yang memberikan ecological benefit, economical benefit, dan social benefit, yang merupakan tolok ukur pembangunan yang menjadi acuan bagi Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan, dimana manusia menjadi bagian dari lingkungan yang akan saling mempengerahuhi tatanan sosial, budaya dan ekonomi, karena tanpa SDA manusia tidak akan bisa hidup di planet ini.

Pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan yang madani tidaklah cukup mengandalkan pendekatan ilmu ekonomi konvensional semata. Kegagalan-kegagalan pembangunan ekonomi di negara berkembang, diakibatkan berbagai degradasi sumber daya alam serta lingkungan tidak bisa semata-mata didekati dari kebijakan ekonomi fiskal dan moneter. Misalnya penghitungan nilai-non pasar sebuah pohon, yang umumnya diukur nilai ekonomi kubikasi kayu dengan menebang dan menjual kayunya saja.

Melalui perhitungan Penilaian Ekonomi Sumber Daya Alam (PESDA) pohon yang dibiarkan dianggap tak memiliki nilai ekonomis sama sekali. Padahal pohon hidup ini bila dikonversi/diuangkan dengan memperhitungkan nilai ekologi akan memiliki nilai ekonomis yang jauh lebih tinggi. Nilai non-market tersebut misalnya keteduhan, kesejukan, kesuburan tanah, tempat bersarang berbagai burung dan hewan serta keseimbangan dan kelestarian alam. Penempatan nilai ekologi dalam ekonomi yang sebenarnya juga sangat diperlukan dalam menghitung kerugian seperti akibat pencemaran lingkungan yang dilakukan suatu perusahaan, kerusakan hutan, kerusakan lahan, pantai, laut dan sebagainya.

Manusia memang tidak bisa lepas dari ekosistem yang besar (planet bumi) sebagai penyedia jasa dan produk dari kehidupan manusia itu sendiri. Salah satu pernyataan seorang militer Prussia, Carl von Clausewitz (1780-1831) ekonomi terlalu penting untuk diserahkan pengelolaannya hanya kepada para ekonom saja.

Sementara itu, arus utama pemikiran ekonomi terlalu menitikberatkan pada pelaku sosial (social sphere/anthropocentric) dengan mendiskusikan persoalan yang terkait dengan nilai keputusan (value decisions), tingkah laku pelaku ekonomi (economic actors/agents) dan mekanisme pasar (market mechanism).

Mereka sering lupa atau bahkan melupakan diri bahwa distribusi kesejahteraan yang dihasilkan dari pasar itu berasal dari dunia material (ekosistem), lingkungan, sistem planet bumi itu sendiri. Pengabaian peran ekologi sesungguhnya tidak ditermukan dalam sejarah pemikiran ekonomi.

Pengabain ini pantas disebut sebagai kecelakaan sejarah karena dalam perkembangannya telah banyak ilmuwan baik dari kalangan ecologists maupun economists yang mengkritik pemikiran dari penganut ortodoks neoklasik. Khususnya pemikiran yang menganggap sumberdaya (biosfer bumi) tidak ada batasannya dan tidak mempercayai hukum yang berlaku di alam.

Demikian juga dengan pemikiran antroprocentric (manusia) yang mengabaikan peran ekosistem sebagai penyedia sumberdaya sekaligus penerima limbah dari kegiatan ekonomi. Hal ini lumrah bagi mereka yang memberi ‘penilaian yang rendah’ terhadap proses-proses ekosistem sebagai penyedia sumberdaya maupun sebagai penyerap limbah kegiatan ekonomi.

Negeri yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai sebuah negeri Zamrud di khatulistiwa, Negerinya kolam susu (Koes Plus) semua bisa tumbuh, Negara yang terkenal kaya akan SDA, kaya akan Sumber Daya Manusia, negara Maritim, negara Agraris, negara Demokrasi, Negara Hukum, Negara Demokrasi, berbagai gelar negara yang layak disandang oleh NKRI, yang memberikan indikator sebuah nilai yang sangat baik dan negeri yang mumpuni.

Ternyata gelar-gelar yang tersebut diatas, belum bisa menjadi negara kita menjadi negara yang berdaulat dan negara belum memiliki kedaulatan pangan dengan ketahanan pangan yang rapuh, dampak dari semua itu munculnya peningkatan masyarakat miskin menjadi bonus dari ketidak daulatan pangan dalam negeri sendiri, disamping disebabkan oleh faktor lainnya, seperti multiflier efek dari pengambil alihan subsidi serta kenaikan BBM yang cenderung berubah dan berubah, yang membawa dampak multidimensi antara lain ekonomi, politik, keamanan, pertanahan, kehutanan, perkebunan, lingkungan dll.

Bahkan pada pasca lebaran Juli 2015, rentan dan lemahnya ketahan pangan Indonesia, terlihat semakin meroketnya harga daging dan berbagai bahan pangan pokok di pasar Indonesia, yang disebabkan kekukrangan siapan Pemerintah dalam menyikapi kondisi alam dan kondisi ekonomi yang terjadi di Indonesia, seperti bahaya kekeringan El-nino yang telah diramalkan oleh berbagai pihak akan terjadi, gejolak menurunya nilai mata uang rupiah di pasar dunia, akibat dari penguruh kurang kuatnya pondamental ekonomi Indonesia secara internal, dan penguruh ekonomi dunia yang cenderung pertumbuhannya melambat.

Disamping itu adanya permainan pasar dan tataniaga (mafia) kebutuhan pangan yang dimainkan dengan mekanisme import dengan nilai dolar yang semakin kuat, serta melumpuhkan pasar dan produksi pangan lokal.

Data tersebut diatas memperkuat pondamental ekonomi dan pondamental ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia sangat lemah, dan itu sudah difahami oleh Pemerintah saat ini, namun dalam mengatasi kondisi tersebut hanya melalui mekanisme “import” yang membuat kondisi lokal semakin rapuh.

Persoalan kedaulatan atau ketahanan pangan merupakan persoalan yang substansial dan sangat penting dan mendasar untuk kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara,  bukan hanya pada saat sekarang, tetapi pada masa-masa mendatang. Dan kondisi ini sudah banyak diinggat oleh Pemimpin Dunia seperti Bung Karno ketika meletakkan batu pertama pembangunan kampus IPB pada tahun 1952 mengingatkan bahwa persoalan persediaan pangan bagi bangsa Indonesia merupakan “soal hidup atau mati”. Begitu juga dengan Jawaharial Nehru, mengatakan “Everything can wait, not agriculture. First of all, obviously, we must have enough food. Secondly, other necessities … “.

Jika kita simak data FAO, bahwasanya lebih dari 1 milyar penduduk Dunia menghadapi masalah kekurangan pangan dan kemiskinan, sungguh memprihatinkan, termasuk negara Indonesia sebagai negara Agraris.

Di Indonesia telah dibuktikan dengan berbagai hal yang menyangkut pangan dan kedaulatan pangan, melalui kebijakan impor yang dilakukan pemerintah seperti import beras, Gula, Garam, Kacang Kedele, daging, bahkan beras plastik dll, merupakan sebuah indikator tingkat ketahanan atau kedaulatan pangan kita tidak kuat atau rapuh, walupun kita menyadari bahwa kita adalah negera agraris, sungguh ironis.

Ketahanan pangan dan kedaulatan pangan saat sekarang berada dalam perpaduan berbagai isu: musim kemarau dan banjir akibat perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi global yang berdampak pada harga pangan, dan ketidak pastian harga BBM dalam negeri yang menyebabkan melonjaknya biaya transportasi, dan semakin melebarnya jarak si miskin dan sikaya, bahkan  cenderung merupakan masalah keamanan, karena kelaparan kronis merupakan ancaman terhadap stabilitas pemerintahan, politik, kriminal, sosial budaya dll.

Rapuhnya kedaulatan dan ketahanan panagan akan mengakibatkan masyarakat menderita kelaparan atau menderita gizi buruk tidak memiliki pendapatan, dan tidak mampu merawat keluarganya, hidup tanpa harapan dan keputus-asaan. Hal ini dapat menimbulkan ketegangan, konflik, bahkan kekerasan, dan ini sudah banyak fakta yang menguat ke permukaan.

Kegagalan pertanian di banyak negara memengaruhi perekonomian global dan sangat disadarai bahwa hampir lebih dari 80% penduduk Indonesia hidup dari aktivitas pertanian yang merupakan sumber pendapatan utama. Dengan bekerja keras belum bisa menghidupi keluarganya, kondisi ini cukup memprihatinkan dan menghawatirkan.

Hampir setiap tahun Indonesia di hantui dan dilanda bencana banjir dan tanah longsor, kekeringan, kesulitan air bersih, gempa, bahkan erosi spcies, dll. Sedangkan permasalahan diketahui bahwa banyak sungai besar dan anak sungai (DAS dan Sub DAS Utama) yang telah menjadi penyebab banjir belum bisa kita atasi dengan baik, berjuta ha sawah di beberapa pulau besar, seperti Jawa, Sumatera, kalimantan, Sulawesi terjadi puso, jangankan padi yang berada di persawahan, harta yang ada di rumah juga ikut dibawa banjir bahkan jiwa.

Semua orang teriak, semua orang mengumpat, semua orang bertanya, kenapa banjir  yang terjadi saat ini kok lebih hebat dari pada tahun – tahun sebelumnya dan kenapa kemarau atau musuim kering juga lebih panjang. Ini sebuah bukti nyata kerusakan ekologis sudah semakin parah yang diperbuat dengan pemanasan global, yang mengakibatkan perubahan musim dan tingkat curah hujan semakin tinggi.

Pangan merupakan komoditas penting dan strategis bagi bangsa Indonesia mengingat pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama seperti diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang pangan. Dalam UU tersebut disebutkan Pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, sementara masyarakat menyelenggarakan proses produksi dan penyediaan, perdagangan, distribusi serta berperan sebagai konsumen yang berhak memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah dan mutu, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli mereka.

Padahal sesungguhnya sesuai Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan UU No.7 tahun 1996 menegaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang terus berkembang dari waktu ke waktu, upaya penyediaan pangan dilakukan dengan mengembangkan sistem produksi pangan yang berbasis pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal, mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan, mengembangkan teknologi produksi pangan, mengembangkan sarana dan prasarana produksi pangan dan mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga diperkuat dalam rangka pemerataan ketersediaan pangan ke seluruh wilayah dilakukan distribusi pangan melalui upaya pengembangan sistem distribusi pangan secara efisien, dapat mempertahankan keamanan, mutu dan gizi pangan serta menjamin keamanan distribusi pangan.

Sementara di permukaan bumi, kawasan Sumber Daya alam yang berfungsi ganda untuk mencegah dan meminalkan banjir, longsor serta sebagai stablisator meminimalkan perubahan iklim yaitu hutan tropis di eksploitasi secara berlebihan. Dengan dasar dan pemikiran untuk meningkatkan Devisa negara  dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan dalih PAD, bahkan ada beberapa Kabupaten secara terus terang dan tanpa perasaan berdosa mengugat sebuah kawasan konservasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, dengan tujuan untuk dijadikan areal perkebunan, tetap dengan dalih kesejahteraan rakyat dan PAD.

Upaya untuk meningkatkan ketahanan dan kedaulatanpangan dilakukan diversifikasi pangan dengan memperhatikan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal melalui peningkatan teknologi pengolahan dan produk pangan dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi anekaragam pangan dengan gizi seimbang.

Peraturan Pemerintah tersebut telah menegaskan bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan dilakukan pengembangan sumber daya manusia yang meliputi pendidikan dan pelatihan di bidang pangan, penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan dan penyuluhan di bidang pangan. Di samping itu, kerjasama internasional  juga dilakukan dalam bidang produksi, perdagangan dan distribusi pangan, cadangan pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan serta riset dan teknologi pangan.

Sadar atau tidak sadar, bahwa kondisi kerusakan ekolgis dunia bahkan yang menimpa Indonesia saat ini, telah mengahancurkan dan memusnah lahan sawah beribu-ribu haktar, bahkan Pemerintah telah mengeluarkan dana untuk bantuan pangan dan perbaikan infrastruktur itupun belum cukup bisa megembalikan kondisi yang diharapkan, dan kerusakan ekologis tidak berdiri secara sendiri, tetapi selalu punya keterkaitan dengan relasi sosial, ekonomi, politik, budaya dan tekanan ideologi globalisasi kapitalisme, pasar bebas.

Kerusakan ekologi yang menjadi salah satu penyebab terjadi perubahan iklim, dalam prosesnya terjadi secara perlahan dan sudah berlangsung lama. Beberapa dampak yang akan terjadi akibat perubahan iklim (1) mencairnya es di kutub; (2) meningkatnya permukaan air laut; (3)  pergeseran musim; dampak perubahan iklim bagi Indonesia antara lain (1) kenaikan temperatur dan berubahnya musim; (2) naiknya permukaan air laut; (3) dampak perubahan iklim terhadap sektor perikanan; (4) dampak perubahan iklim terhadap sektor kehutanan; (5) dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian; (6) dampak perubahan iklim terhadap kesehatan.

Hampir disemua sektor perekonomian  Indonesia akan mengalami dampak akibat perubahan iklim ini, tentu konsekwensi yang mendasar akibatnya adalah akan terjadi kerawanan pangan dan rapuhnya kedaulatan pangan di Indonesia, baik pola tanam yang tidak jelas, karena kalender musim yang berubah, hilangnya beberapa pulau dan pantai di Indonesia sebagi sumber pangan, dan bencana puso terhadap sawah. Ini semua akan menyebabkan kerawanan pangan di Indonesia. Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya, Indonesia sebagai negara agraris masih mengimpor beras dan gula.

Mungkinkah kita mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan di Indonesia ????, sebuah pertanyaan besar yang sangat sulit untuk di prediksi dengan iklim global dan dengan kondisi pola demokrasi dan sistem politik yang ada saat ini untuk bisa mewujudakan kedaulatan pangan dan ketahanan pangan di indonesia.

Disadari oleh banyak pihak bahwa kedaulatan dan ketahanan pangan bukan hanya urusan beras dan beberapa bahan pangan lainnya, tetapi meliputi manajemen: ketersediaan pangan, akses pangan, stabilitas (harga) dan distribusi pangan, serta utilitas dan keamanan pangan, keberlanjutan proses dan peningkatan produksi, manajemen pengelolaan musim dan menajemen bencana serta manajemen konservasi untuk daerah hulu dan lingkungan.

Tidak kalah pentingnya bahwa produksi dan produktivitas pangan lain seperti jagung dan kedelai, gula, daging, diversifikasi pangan dll juga perlu menjadi prioritas, misalnya dengan memberikan keleluasaan bagi sektor swasta untuk mulai bermitra dengan petani.

Dalam mengatasi dan memperkuat kedaulatan pangan, diharapkan dalam jangka pendek, peningkatan produksi pangan dan perbaikan sistem produksi wajib menjadi prioritas utama strategi kebijakan pangan pemerintah. Manajemen stok pangan dan stabilitasi harga pangan, terutama yang bersifat strategis, tetap perlu menjadi prioritas.

Bahkan dalam memperkuat ketahanan pangan dan kedaulatan pangan, manajemen pengelolaan dan memperbaiki serta melestarikan kawasan lindung dan kawasan konservasi sebagai faktor pendukung utama kelangsungan ekologis dan pendukung utama keberlanjutan proses produksi pangan tidak bisa diabaikan. Bahkan harus menjadi komitmen dan political will Pemerintah Pusat dan Kabupaten/kota dan Propinsi di Indonesia. Sadar atau tidak sadar  bahwa bencana alam di Indonesia lebih disebakan oleh faktor rusaknya ekologi, baik akibat investasi yang legal maupun illegal dalam pemanfaatan lahan dan hutan yang cenderung berpikir bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dikenal dengan “tata ruang” menjadi “Tata Uang”.

Statemen Duta Besar PBB untuk Millenium Development Goals (MDGs) Asia Pasifik, Erna Witoelar menyatakan perusakan lingkungan menyebabkan masyarakat semakin miskin karena rusaknya sumber daya potensial. “Angka kemiskinan akan terus naik seiring dengan kerusakan lingkungan,” Berdasarkan hasil evaluasi program MDGs di Asia Pasifik, tahun 2006 Indonesia dinilai mengalami penurunan pencapaian target MDGs. “Penurunannya sangat parah,” kata dia dalam diskusi “Pemenuhan dan Pemulihan Keadilan Ekologis,”. Penyebab utamanya adalah bencana alam akibat kerusakan ekologis dan konflik politik. Mundurnya pencapaian pembangunan itu, kata dia, menyebabkan masyarakat semakin miskin, akses pada sarana pendidikan dan kesehatan minim dan lingkungan yang semakin rusak.

Memang kenyataan ini aspek ekolgis dan kerusakan ekologis, belum banyak dilirik dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia terutama dikaitkan dengan sumber daya pangan. Sehingga beberapa kajian Indikator dan penyebab kemiskinan serta upaya pengentasan kemiskian terutama dikaitkan dengan kerawanan pangan secara lintas sektoral di Indonesia, aspek ekologis sangat minim diperhatikan terutama mengurangi kerusakan ekologis seperti deforestrasi. Bahkan di era otonomi daerah, banyak keinginan untuk melakukan kegiatan Investasi yang cenderung tidak memperhatikan aspek ekologis/Sumber Daya Alam.

Namun hanya memperhatikan aspek ekonomi untuk mendapatkan financial benefit sebesar-besarnya atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) semata-mata selama berkuasa dan mengabaikan Penilaian ekonomi Sumber Daya Alam (yang memiliki dimensi non administrtif bahkan berdeimensi regional dan global). Sehingga kerusakan ekologis sebagai suatu penyebab kerawanan pangan dan merapuhkan ketahanan pangan terbesar baik di desa maupun di kota secara bertahap dan kontinyu serta pasti.

Fakta ini sudah dibuktikan dengan kerusakan hutan baik secara legal melalui Hak pengusahaan Hutan, Pertambangan dan investasi lain membawa dampak akses ekonomi masyarakat pinggir hutan terbatas. Bahkan menjalar ke daerah hilir, yang akan membawa pengaruh pada masyarakat secara ekonomi menurun dan dampak ekologis lainnya yaitu bencana alam banjir dan kekeringan, dan penyakit. Sedangkan sumber Pendapatan masyarakat utama adalah pertanian, dan akan membawa pengaruh secara regional terhadap pusat-pusat ekonomi yang ada di kota.

Kalau kita simak statemen Pengamat ekonomi Rizal Ramli menilai perbaikan ekonomi bisa dilakukan seiring dengan perbaikan ekologis dengan syarat ada perbaikan kesejahteraan. Oleh karena itu, yang harus diprioritaskan oleh pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan perkapita.

Kedaulatan dan Ketahanan Pangan dan ekologis sesuatu yang sangat sulit dipisahkan, karusakan ekologis menyebabkan kerawanan pangan, sebaliknya kerawanan pangan menuju kemiskinan menyebabkan kerusakan ekologis semakin tinggi, sehingga faktor ekologis merupakan salah satu faktor utama penyebab kemiskinan Indonesia.

Menurut pemimpin spiritual India Mahatma Gandhi pernah mengingatkan, Bumi menyediakan cukup kebutuhan seluruh umat manusia, tapi bukan untuk kerakusan. Memang, orang-orang yang rakus senantiasa tidak pernah puas dan merasa kurang, sekalipun sudah berkelimpahan. Peringatan Mahatma Gandhi sangat relevan dengan situasi global, lebih-lebih saat ini.

Kerakusan tidak hanya menciptakan kemiskinan bagi sesama manusia, tapi juga bisa merusak alam. Keserakahan membuat alam dieksplorasi secara berlebihan, yang akan menimbulkan bencana, hanya melihat alam sebagai sumber financial semata-mata, sedangkan alam merupakan ekolgis yang memiliki nilai ekonomi tidak langsung yang mendukung nilai ekonomi secara langsung, HYPERLINK “mailto:syamsulbahri1605@gmail.com” syamsulbahri1605@gmail.com

NABI ADAM TURUN DI KERINCI

Sebuah MITOS atau FAKTA

Turunnya Nabi Adam as

Menurut berbagai Kitab suci, sampai kini masyarakat dunia, masih beranggapan beliau ditempatkan di wilayah Arab (Timur-tengah). Keyakinan ini bukan tanpa dasar, menimbang berbagai Agama telah lahir di daratan ini, dibuktikan  banyak peninggalan yang ada di sana, sampai sekarang bisa kita saksikan. Apakah memang benar Nabi Adam hidup dan berkembang pada wilayah Timur tengah? Sebagai manusia yang memiliki akal dan penalaran yang logis, sepertinya Nabi Adam akan sulit hidup di daratan tandus, gersang, mengingat beliau masihlah mahluk yang dikasihi Tuhan. Rasa sayang Sang pencipta, logisnya menempatkan dirinya di wilayah  1/2 surga (daerah banyak berbagai tumbuhan dan buah serta air yang mengalir). Penalaran manusia tentang Mahluk pertama di bumi terpatri kuat berada di Timur Tengah, mulai diragukan, ketika melihat kondisi dulu dan kini Timur tengah bukanlah daerah yang memiliki berbagai jenis tumbuhan, buah-buahan, serta banyak air yang mengalir. Penemuan fosil manusia Purba tertua di dunia menjadi bukti tak terbantahkan daerah asal Nabi pertama tinggal, ternyata terdapat di wilayah banyak ditumbuhi berbagai jenis tanaman, banyak buah, dan banyak air mengalir, bisa dikatakan wilayah ini adalah 1/2 surga. Adalah fosil Pithecanthropus erectus , ditemukan di desa Sangiran, Jawa Tengah ( sumber wikipedia), didaulat sebagai fosil manusia tertua di dunia. Dari temuan bukti fosil manusia, bisa ditarik kesimpulan bisa saja wilayah 1/2 surga itu berada di wilayah Nusantara. Menurut suatu riwayat, Nabi Adam as diturunkan di India, dalam riwayat lain disebutkan di Sri Lanka. Ada juga pendapat bahwa Nabi Adam as diturunkan di gunung tertinggi di dunia, yaitu di Gunung Everest di Himalaya. Mengenai hal ini, karena dahulu kala memang belum ada negara India, Sri Lanka maupun Himalaya, kita sebut saja daerah pengunungan tertinggi di Asia (bukankah India, Sri Lanka dan Himalaya masih termasuk wilayah Asia dan letaknya tidak begitu berjauhan? bisa jadi ketiga tempat ini pada jaman dulu memang masih berada dalam satu wilayah/kesatuan). Sementara Hawa diturunkan di Jeddah, bagian dari kota Makkah (sekarang Arab Saudi). Tapi ada juga yang menyebutkan Hawa diturunkan di tempat yang sekarang bernama Irak. Bisa jadi juga kedua tempat ini, pada jaman dahulu masih merupakan satu kesatuan wilayah.

Memang banyak yang meyakini bahwa Nabi Adam pertama kali turun di Srilanka. Apalagi disana terdapat bekas jejak tapak kaki besar yang berada di gunung Sripada yang dinamakan Adam peak yang dipercayai sebagai tapak kaki nabi Adam. The Adam peak ini terletak kira-kira 7359 kaki diatas permukaan laut. Bukan hanya sebagian islam dan agama kristen yang mempercayai. Bahkan Budha Dan Hindu juga percaya the Adam peak memiliki kesan sebagai tapak kaki Buddha dan Dewa Shiva(hindhu). Sekarang mari kita hubungkan antara adam peak (tapak adam) di srilanka dan kisah raja ravana si ras manusia raksasa dari lanka (alengka). Menurut perkiraan tapak kaki Adam di Srilanka itu bukanlah tapak nabi Adam. Melainkan tapak Ras manusia Raksasa seperti raja Ravana.  Jadi dimanakah Adam diturunkan?

Dikatakan bahwa Turunnya Nabi Adam adalah di India di daerah Serendib. Lalu Adam bertempat di tanah yang subur. Banyak terdapat gunung berapi dan terdiri dari dua musim. Tetapi berdasar penelitian wilayah Serendib tempat Nabi Adam turun tak ditemukan di India yang sekarang. Maka marilah kita cari di India asia timur kuno yaitu Indonesia. Barangkali kita pun juga tak pernah mendengar daerah serendib di Indonesia. Memang tak ada, sekarang sudah tak ada tapi belum tentu dulu juga tak pernah ada. Sebenarnya Serendib bukan evolusi dari kata Ceylon atau Sri lanka. Tapi Serendib Lebih condong ke kata Swarnadwipa yaitu pulau Sumatera zaman kuno. Evolusi kata bisa saja terjadi karena beda suku atau ras manusia ketika bertanya, maka kadang beda pula telinga dan lidah menangkap dan menyampaikannya akan beda pula, biarpun tujuannya sama. Seperti kata ”Ereb”/matahari tenggelam lalu berubah menjadi ”Eropa”. Perhatikan antara Serendib dan Swarnadwipa, maka rasanya kita emang boleh menyamakannya. Swarnadwipa/Sumatera/Pulau emas barangkali oleh lidah orang arab lebih akrab dinamakan Serendib. Jadi di Sumatera kah Nenek Moyang manusia turun pertama kali?. Swarnadwipa/Serendib itu berasal dari bahasa sanskerta: Swarnadwipa yang berarti pulau emas. Dulunya Sumatra, Kalimantan dan Jawa adalah bersatu. Memiliki tanah subur karena gunung berapinya banyak dan itulah yang membuat subur. Konon ada peneliti bilang jika tanah pulau jawa dikelola sebaik mungkin,maka tanah jawa akan mampu menumbuhkan setiap jenis tumbuhan diplanet bumi ini. Indonesia terletak di garis ekuator yang membuat suhu hangat,karena matahari bersinar sepanjang tahun dan jadikan indonesia memiliki dua musim. Barangkali disinilah jawaban misteri tempat Nabi Adam itu. Sebuah negeri yang Diberkahi Tuhan dengan segala kekayaannya. Jika nabi Adam turun di India,kenapa mayoritas penduduknya hindu? Jika nabi Adam ada di Srilanka, kenapa mayoritas penduduknya budha?. Nabi Adam mencari Hawa lalu menemukannya di Jeddah (jiddah, yang juga mengandung arti: nenek) mereka Dikaruniai keturunan yang banyak, dan disuatu Ketika Nabi Adam mengajak Hawa, dan anak-anaknya kembali ke tempat Nabi Adam turun pertama kali. Disana Anak anak mereka diajari Ilmu Tauhid yaitu mengajak manusia hanya menyembah Pada Tuhan Yang Esa, yakni Allah S.W.T. Dari sinilah Islam pun berkembang pesat dan menjadikan Indonesia bukan hanya Diberkahi Allah dengan Kekayaan Alam yang tanpa bandinganya ,tapi Allah juga Memberkahi INDONESIA sebagai negeri dengan penduduk Muslim terbanyak di Semesta Raya.

Menyelusuri masa kehidupan NABI ADAM as.

Berdasar penyelusuran Genetika, diketahui Y-chromosomal Adam (Y-MRCA), diperkirakan Adam “Manusia Modern”, hidup di bumi pada sekitar 237,000 sampai 581,000 tahun yang lalu. Dalam ilmu geologi, masa 237,000 sampai 581,000 tahun yang lalu, di sebut sebagai Era Middle Pleistocene (126.000 sampai dengan 781.000 tahun yang lalu. Diperkirakan Nabi Adam hidup di bumi dengan rentang waktu antara 1,7 juta sampai 10 juta tahun yang lalu. Namun ada yang menarik dari Risalah menurut Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah Wan Nihayah “ Nabi Adam di turunkan pertama kali dari surga yaitu di tanah Hindustan “.Dalam pengertian tanah Hindustan pada waktu Ibnu Katsir menulis adalah wilayah yang di mulai dari wilayah Pakistan serong kearah tenggara sampai ke tanah Papua”. Jika kita melihat luas wilayah tersebut manakah yang di dunia ini mirip surga atau paling tidak di tempati manusia yang paling nyaman dan manusia bisa menyesuaikan dengan tanpa perlu alat bantu dan teknologi modern, tempat dimana Nabi Adam pernah tinggal, pasti kita semua sepakat bahwa wilayah tersebut adalah wilayah Nusantara atau Indonesia sekarang ini. Dari situ, bermulalah kehidupan yang baru di mana, manusia-manusia hybrid seperti Neanderthal dan homo sapien awal dihapuskan (atau mungkin di sembunyikan) sebab itu kita hanya jumpa rangka saja. Yang tinggal hanyalah manusia dari keturunan ADAM dan hewan-hewan yang di selamatkan. Di suatu tempat dimana benua yang baru saja tenggelam itu membiarkan tanah paling tinggi mereka tidak di tenggelami air, jadi apa yang kita saksikan sekarang ini sebagai tanah ‘Nusantara’. Tanah-tanah tinggi ini dahulunya pernah di diami oleh para dewa-dewi atau wali keramat pada era ADAM. Pernahkah kamu dengar tentang negeri atlantis? Yaitu kisah yang ditulis oleh filsuf yunani kuno plato. Mitos Atlantis ialah cerita penuh fantasi dimana  Manusia sudah Mencapai puncak peradabannya disana sebelum banjir besar meluluh lantahkan negeri hebat itu. Mitos atlantis dari masa kuno itu secara ironis mulai dicari kebenarannya. Banyak para peneliti yakin,kalau dahulu benua atlantis memang ada. Puncak dari keyakinan orang itu adalah, saat ahli nuklir berkebangsaan Brazil, Prof.Arysio santos menyatakan sudah puluhan tahun mencari atlantis dan menemukannya sesuai dengan kriteria yang diungkap Plato mengenai atlantis. Bahwasanya Benua Atlantis yang hilang itu bukan berada di sekitaran eropa atau amerika,seperti kata peneliti peneliti sebelumnya. Tapi Benua Atlantis berada di Asia! Tepatnya disepanjang antara India-Indonesia. Indonesia dan india diyakini dulu daratannya bersatu sebelum bencana memisahnya. Makanya Indonesia juga dikatakan sebagai india kuno, bahkan sampai saat ini. Ketika Masih dalam penjajahan Belanda pun, Negeri ini pernah dinamakan Hindia Belanda, sebelum akhirnya berganti menjadi Indonesia sampai sekarang. Malah ada yang percaya bahwa kata INDONESIA berasal dari kata INDIAN-EAST-ASIA atau bangsa India asia timur.

 Daerah Kerinci adalah Sisa Peradaban Atlantis, Prof. Arysio Nunes Dos Santos menerbitkan buku yang menggemparkan :“Atlantis The Lost Continents Finally Found”. Dimana ditemukannya ? Secara tegas dinyatakannya bahwa lokasi Atlantis yang hilang sejak kira-kira 11.600 tahun yang lalu itu adalah di Indonesia. Peradaban hal tersebut diamini oleh Profesor Stephen Oppenheimer menulis buku Eden in The East: Benua yang Tenggelam di Asia Tenggara, Menurut dia, satu-satunya dongeng yang menyebar luas di dunia secara merata adalah kisah banjir Nabi Nuh dengan segala versinya. Umat Islam, Kristen dan Yahudi tentu mendapatkan kisah banjir Nuh dari kitab suci masing-masing. Namun, bagaimana dengan masyarakat pra Islam, Kristen dan Yahudi? Misalnya saja bangsa Sumeria, Babilonia, India, Yunani. Mereka pun ternyata punya kisah banjir bandang yang menenggelamkan seluruh daratan. Buku Eden in The East setebal 814 halaman ini, separuhnya dihabiskan Oppenheimer untuk membedah dongeng-dongeng ini. Oppenheimer mencatat ada sekitar 500 kisah soal banjir di seluruh dunia. Dari India sampai Amerika, dari Australia sampai Eropa.Tokoh utamanya pun berubah-ubah. Agama samawi menyebutnya Nuh, atau Noah. Bangsa Mesopotamia menyebut sang jagoan adalah Utanapishtim, di Babilonia kuno disebut Athrasis, orang India kuno menyebutnya Manu. Nama boleh beda, namun inti ceritanya sama. Ada banjir besar yang menenggelamkan daratan, sang tokoh utama menyelamatkan diri dengan perahu, atau kapal besar. Dia pun tidak lupa membawa hewan-hewan, kapalnya nanti mendarat di gunung dan sang tokoh utama bersama keluarga atau pengikutnya melanjutkan kehidupan mereka yang baru. Oppenheimer pun mengungkapkan, kisah-kisah banjir lebih banyak lagi terdapat di Asia Tenggara. Variasinya sangat bermacam-macam pada berbagai suku pedalaman di Indonesia, Malaysia Filipina dan pulau-pulau di Polinesia. Tingkat keberagaman cerita banjir di kawasan ini pun membuat Oppenheimer berteori, kalau bangsa yang terpaksa berimigrasi akibat banjir besar, tinggal di Indonesia dan sekitarnya. Semua kisah banjir ini menurut Oppenheimer adalah bukti kalau banjir besar di penghujung Zaman Es ini adalah benar adanya. Suku Kerinci Pada saat terjadinya bencana yang menenggelamkan Atlantis berhasil selamat dikarenakan mereka berada di daratan tinggi yaitu puncak gunung kerinci sehingga terhindar dari bencana tersebut.

Sejarah Kerinci

Suku Kerinci Adalah Ras Tertua, lebih tua dari Suku Inka
Peneliti antropologi urban dari Universitas Diponegoro Radjimo menyatakan suku Kerinci yang mendiami dataran tinggi bukit barisan di sekitar Gunung Kerinci ternyata lebih tua dari suku Inka, Indian di Amerika. Nama Kerinci berasal dar bahasa Tamil yaitu nama bunga Kurinji (Strobilanthes Kunthiana) yang tumbuh di India Selatan pada ketinggian 1800 DPL –di atas permukaan laut-, yang mekarnya sekali selama dua belas tahun. Karena itu Kurinji juga merujuk pada kawasan pegunungan dapat dipastikan bahwa hubungan Kerinci dengan India telah terjalin sejak lama dan nama Kerinci sendiri diberikan pedagang India Tamil.Dari sebuah kesimpulan riset Dr.Bennet Bronson peneliti dari AS bersama Tim Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional Jakarta pada 1973 berpendapat bahwa suku Kerinci bahkan jauh lebih tua dari suku Inka (Indian) di Amerika,” katanya, di Jambi, Sabtu (21/5). Hal itu berarti
suku Kerinci tidak hanya lebih tua dari proto-melayu. Suku Indian Inka sendiri adalah suku yang salah satu ramalan purbanya tentang kiamat 2012 jadi inspirasi film Hollywood yang menghebohkan pada 2009 lalu. Suku India Inka diyakini sebagai suku purba yang telah memiliki peradaban tinggi. Radjimo mengungkapkan, salah satu pembuktian yang dikemukakan tim Bennet Bronson itu adalah tentang manusia Kecik Wok Gedang Wok. Ia merupakan suku pertama yang telah mendiami dataran tinggi Kerinci lebih dari 10.000 tahun lalu itu. Suku itu belum mempunyai nama panggilan secara individu sampai masuknya suku Proto-Melayu. Hal itu berarti suku Kerinci tidak hanya lebih tua dar iproto-melayu.”Sedangkan suku Indian Inka di Amerika yang sebelumnya dianggap sebagai salah satu suku dan ras tertua di dunia diketahui pada zaman yang sama sudah memiliki nama, seperti Big Buffalo (Kerbau Besar), Little Fire (ApiKecil) dan lainnya,”terangRadjimo. Maka saat itulah pula terjadi perpindahan etnis ini dari satu tempat ke tempat lain pada Alam Melayu seperti perpindahan Proto Malaiers (Melayu Tua) ke Alam Kerinci. Menurut Kern, alam Kerinci saat itu telah didiami oleh manusia, dan mereka penduduk pribumi inilah yang disebut sebagai Kecik Wok Gedang Wok. Namun, saat itu jumlah Proto-Melayu yang lebih dominan dari Kecik Wok Gedang Wok menyebabkan kaum pribumi tersebut secara perlahan menjadi lenyap dalam percampuran darah antara pendatang dan pribumi. Kelompok inilah yang selanjutnya berkembang dan menjadi nenek moyang orang Kerinci modern hingga generasi saat ini. Hal lain yang sering dijadikan sampel penelitian oleh pada peneliti tersebut adalah keragaman bahasa dan dialek di Kerinci. Dengan bahasa yang sangat beragam, sekitar 135 buah dialek, yang dipakai hanya di sepanjang lembah, memperumit penelitian etnografi. Beberapa penelitian menyebutkan bahawa orang Kerinci termasuk kelompok suku bangsa asli yang mula-mula ada di Sumatra. Kelompok suku bangsa ini kemudian dikenal dengan Kecik Wok Gedang Wok yang diduga telah berada di wilayah Alam Kerinci semenjak 10.000 tahun silam (Whitten, 1987). Uli Kozok, seorang ahli filologi dari Hawaii University Amerika Serikat, dalam risetnya menyimpulkan naskah melayu tertua di dunia ada di Kerinci. “Dalam kesimpulan riset dari riset yang dilakukannya di tiga negara yakni Indonesia, Malaysia dan Belanda, filolog Dr Uli Kozok menyimpulkan bahwa naskah Melayu tertua ada di Kerinci, tepatnya di Desa Tanjung Tanah,” kata Nukman SS di Jambi (30/4). Naskah tersebut, kata dia, menurut riset Uli Kozok ternyata jauh lebih tua 200 tahun dibanding dengan naskah surat raja Ternate yang sebelumnya dinyatakan sebagai naskah melayu tertua di dunia. Naskah kitab undang-undang Tanjung Tanah diperkirakan dikeluarkan pada abad 14.

Menurut Nukman, kesimpulan Uli Kozok tersebut juga didasari atas uji radio karbon yang dilakukan pihaknya di Wellington, Selandia Baru atas sampel bahan kertas Daluang (samakan kulit kayu) yang digunakan untuk penulisan naskah itu.
“Uli Kozok dari hasil uji radio karbon yang sangat akurat prediksinya itu menegaskan kalau Daluang yang digunakan untuk media penulisan naskah tersebut bisa dipastikan ditebang pada rentang waktu antara abad 12 hingga 13,” katanya.
Dari usia itulah, menurut dia dapat diprediksikan penulisan naskah itu pun berkisar tidak jauh dari abad itu, maksimal pada abad ke 14 naskah itu telah dibuat. Sesuai catatan sejarah pula, kata dia kalau pada masa itu Kerajaan Melayu yang beribukota di Darmasyaraya (sebuah kabupaten pemekaran Sumbar, tetangga dekat kabupaten Kerinci) diperintah oleh Raja Adityawarman, itu sedang pada masa puncak kejayaannya. Prediksi umur naskah Kitab Undang-undang Tanjung Tanah itu pun juga berdasarkan pada analisa jenis aksara yang digunakan. Meskipun diketahui Kerinci sudah dari masa sebelumnya telah memiliki aksara sendiri, yakni aksara Incoung, namun empu yang menuliskan kitab tersebut menggunakan aksara pasca-Pallawa, bukan aksara Pallawa dan bukan pula aksara Jawa kuno. Ketika pada ribuan tahun sebelum Masehi kedatangan gelombang pertama para imigran suku Proto-Melayu dari Yunan China Selatan atau Hindia belakang ke puncak andalas. Saat itu rombongan para pedatang sudah menemukan adanya manusia di daerah tersebut, tepat di sekitar gunung berapi yang diyakini itu adalah Gunung Kerinci.

Tidak hanya itu, manusia purba di Kerinci itupun dikatakan memiliki pengetahuan dan peradaban lebih tinggi dari mereka, suku setempat tersebut sudah mengenal api dan mampu mengolah memanfaatkan besi atau logam. “Dikisahkan, konon saat itu orang pertama atau penduduk pribumi itu menggunakan kayu Siegie (Pinus Merkusi, Strain Kerinci) yang memang mengandung getah minyak yang bisa terbakar sebagai obor. Begitu juga mata tombak yang dari batu dan logam. Karena itu mereka bisa membangun artefak batu menjadi sarana berbagai keperluan, seperti untuk altar persembahan, untuk peristirahatan dan lainnya, Dalam perjalanan perkembangan peradaban berikutnya lebih mudah dapat ditemukan pula batu-batu Seilindrik dan batu bergambar, juga menhir-menhir dan goa-goa. Semua itu diyakini dari perkakas yang digunakan sudah semakin maju berupa kapak, pahat, baji dan beliung dari besi. Bahkan, tambahnya dengan benda-benda purbakala itu sebagian masyarakat adat di Kerinci berani beranggapan kalau sesungguhnya mereka dulunya adalah salah satu dari keturunan sepasang umat nabi Nuh AS yang diturunkan dari kapalnya di dataran tinggi Kerinci ketika air laut telah mulai surut, agar untuk membangun peradaban di kawasan tersebut. Terungkapnya fakta adanya temuan gigi dan fosil dalam ukuran raksasa diduga milik manusia atau makluk purba “Homo Kerinciensis” yang ditemukan warga di desa Kumun Hilir kecamatan Kumun-Debai tiga kilometer dari pusat kota Sungaipenuh belakangan ini semakin memperkuat asumsi dugaan dan perkiraan itu. “ Kalau temuan fosil dan gigi tersebut berhasil disimpulkan laboratorium kepurbakalaan Jakarta, maka sudah dapat dipastikan itu adalah salah satu bukti dan fakta kuat bagi mata rantai peradaban tua suku Kerinci yang diyakini jauh lebih tua dari Proto Melayu,” terangnya. Ia memperkirakan terjadi pada rentang waktu beberapa abad sebelum Masehi, sedangkan suku purba Kerinci sudah mendiami daratan tersebut ribuan tahun sebelumnya.

Secara geografis Kabupaten Kerinci berada di ujung paling barat Propinsi Jambi. Daerah ini berupa dataran tinggi yang berada di antara 500 s/d 1.500 meter dari permukaan laut. Kabupaten Kerinci dikenal sebagai Kabupaten yang memiliki panorama yang terindah di Provinsi Jambi yang keindahannya menjadi terkenal dengan keberadaan Gunung Kerinci yang merupakan gunung tertinggi di Sumatera, Air Terjun Telun Berasap dan Danau Gunung Tujuh di kaki Gunung Kerinci. Keberadaan Taman Nasional Kerinci Seblat yang merupakan paru-paru dunia, dimana hidup bermacam flora dan fauna yang berguna untuk penelitian, Danau Kerinci, Danau Lingkat dan sejumlah peninggalan bersejarah serta banyaknya objek menjadi keindahan Kerinci semakin menarik. Keadaan wilayah Kerinci yang dibatasi oleh Bukit Barisan, hutan yang lebat, medan yang berat dan binatang buas, membuat anggapan orang terhadap Kerinci sebagai daerah yang tertutup, sehingga Kerinci dikiaskan dari arti kata ‘Kunci.’ Bila ditinjau dari segi bahasa, Kerinci berasal dari kata “kerin” dan “ci”. Bahasa Austronesia yang masuk ke India (Sanskerta) kata “krin/kerin” atau “khin” berarti hulu, sedang kata “ci” atau “cai” berarti sungai, sehingga Krinci atau Kerinci mengandung arti hulu sungai, bila dilihat dari letak Kerinci yang berada di daerah pegunungan dan merupakan hulu-hulu sungai yang mencakup Sungai Batang Merangin, Sungai Batang Asai, dan lainnya. MC.Kinnon (1992) menyebutkan bahwa kata Kerinci diduga berasal dari kata “Kurinci” (bahasa Tamil) yang berati sebuah daerah pegunungan, dengan alasan orang India dari suku bangsa Tamil (Hindu) pada awal abad pertama Masehi telah berhubungan dengan penduduk yang berdiam di pedalaman dan disepanjang Pantai Barat dan Timur Sumatra yang saat itu tidak jauh dari Kerinci. Dalam perniagaan, bangsa Tamil memanggil orang-orang dari dataran tinggi pegunungan dengan sapaan Kurinci.

Gunung Kerinci merupakan gunung berapi dengan ketinggian 3.805 mdpl yang sekaligus merupakan gunung berapi tertinggi se Asia Tenggara. Gunung api yang masih aktif ini terletak di area perbatasan provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi. Gunung ini memiliki berbagai julukan diantaranya yaitu Gunung Gadang, Korinci, Berapi Kurinci, dan Puncak Indrapura. Gunung yang termasuk dalam jenis Strato Vulcano ini  secara administrasi berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Gunung ini terakhir kali meletus pada tahun 2009. Disekitar Gunung Kerinci ada salah satu danau kaldera tertinggi di Asia Tenggara dan merupakan situs warisan dunia UNESCO bernama Danau Gunung Tujuh.  Luar biasa. Tak hanya itu, letaknya di atas gunung membuat suasana danau masih asri, alami, udaranya segar, panoramanya hijau dan air danaunya jernih, sehingga Anda akan betah berlama-lama di tempat ini. Oleh karena Danau Gunung Tujuh masuk dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, wisatawan juga dapat menjelajahi hutan di sekitarnya dan menemukan berbagai jenis satwa khas di Taman Nasional Kerinci Seblat, diantaranya harimau Sumatera, siamang, beruang madu, babi hutan, tapir, bermacam burung dan kupu-kupu. Ada pula tumbuhan yang beragam dengan jenis anggrek alam dan bungan kantong semar sebagai primadonya. Jambi disebut memiliki danau kaldera tertinggi di Asia Tenggara, pada ketinggian 1.950 mdpl. Inilah Danau Gunung Tujuh di Taman Nasional Kerinci Seblat yang jadi tujuan para petualang yang ingin melihat kecantikannya. Menurut beberapa literatur Danau Gunung Tujuh dikelilingi oleh 7 gugusan gunung. Ketujuh gunung tersebut terdiri dari Gunung Hulu Tebo (2.525 mdpl), Gunung Hulu Sangir (2.330 mdpl), Gunung Madura Besi (2.418 mdpl), Gunung Lumut (2.350 mdpl), Gunung Selasih (2.230 mdpl), Gunung Jar Panggang (2.469 mdpl) dan Gunung Tujuh (2.735 mdpl).

Dengan kondisi yang strategis dikelilingi oleh pegunungan maka Danau Gunung Tujuh sangat cocok untuk tempat beristirahat dengan kondisi alam yang subur dan air yang banyak serta layak untuk dijadikan tempat tinggal. Maka tak dapat dipungkiri Gunung Kerinci bisa dikatakan merupakan tempat pertama kali NABI ADAM as diturunkan di muka bumi dengan melihat sejarah kondisi geografis dan alam yang sesuai bagi manusia untuk beradaptasi pertama kali di bumi.

Melihat dari berbagai sumber tulisan diatas maka bisa kita simpulkan bahwa :

1. Di dalam riwayat Thabrani dari Abdullah bin Umar disebutkan : “Ketika Allah menurunkan Adam, Dia menurunkannya di India tanah India. Kalau memacu pada maksud daerah India maka kita bisa menyatakan bahwa dahulu kala memang belum ada negara India, Sri Lanka maupun Himalaya, kita sebut saja daerah pengunungan tertinggi di Asia (bukankah India, Sri Lanka dan Himalaya masih termasuk wilayah Asia dan letaknya tidak begitu berjauhan? bisa jadi ketiga tempat ini pada jaman dulu memang masih berada dalam satu wilayah/kesatuan). Indonesia dan india diyakini dulu daratannya bersatu sebelum bencana memisahnya.
2. Masyarakat dunia, masih beranggapan Nabi Adam as diturunkan di wilayah Arab (Timur-tengah). Keyakinan ini bukan tanpa dasar, menimbang berbagai Agama telah lahir di daratan ini, dibuktikan  banyak peninggalan yang ada di sana, sampai sekarang bisa kita saksikan. Apakah memang benar Nabi Adam hidup dan berkembang pada wilayah Timur tengah? Sebagai manusia yang memiliki akal dan penalaran yang logis, sepertinya Nabi Adam akan sulit hidup di daratan tandus, gersang, mengingat beliau masihlah mahluk yang dikasihi Tuhan. Rasa sayang Sang pencipta, logisnya menempatkan dirinya di wilayah  1/2 surga (daerah banyak berbagai tumbuhan dan buah serta air yang mengalir). Penalaran manusia tentang Mahluk pertama di bumi terpatri kuat berada di Timur Tengah, mulai diragukan, ketika melihat kondisi dulu dan kini Timur tengah bukanlah daerah yang memiliki berbagai jenis tumbuhan, buah-buahan, serta banyak air yang mengalir.
3. Penemuan fosil Pithecanthropus erectus , ditemukan di desa Sangiran, Jawa Tengah ( sumber wikipedia), didaulat sebagai fosil manusia tertua di dunia. Dari temuan bukti fosil manusia, bisa ditarik kesimpulan bisa saja wilayah 1/2 surga itu berada di wilayah Nusantara. Dengan penemuan tersebut menandakan bahwa wilayah Indonesia merupakan wilayah Nusantara yang telah didiami manusia pertama kali dengan kondisi geografis yang beriklim tropis hujan dan panas  sangat cocok untuk kehidupan manusia pada masa dahulu kala untuk beradaptasi menjalani hidup.
4. Dikatakan bahwa Turunnya Nabi Adam adalah di India di daerah Serendib. Lalu Adam bertempat di tanah yang subur. Banyak terdapat gunung berapi dan terdiri dari dua musim. Tetapi berdasar penelitian wilayah Serendib tempat Nabi Adam turun tak ditemukan di India yang sekarang. Maka marilah kita cari di India asia timur kuno yaitu Sebenarnya Serendib bukan evolusi dari kata Ceylon atau Sri lanka tetapi Serendib lebih condong ke kata Swarnadwipa yaitu pulau Sumatera zaman kuno. Swarnadwipa/Serendib itu berasal dari bahasa sanskerta: Swarnadwipa yang berarti pulau emas. Indonesia terletak di garis ekuator yang membuat suhu hangat,karena matahari bersinar sepanjang tahun dan jadikan indonesia memiliki dua musim. Jika nabi Adam turun di India,kenapa mayoritas penduduknya hindu? Jika nabi Adam ada di Srilanka,kenapa mayoritas penduduknya budha?. Menurut Risalah Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah Wan Nihayah “ Nabi Adam di turunkan pertama kali dari surga yaitu di tanah Hindustan “Dalam pengertian tanah Hindustan pada waktu Ibnu Katsir menulis adalah wilayah yang di mulai dari wilayah Pakistan serong kearah tenggara sampai ke tanah Papua”. Jika kita melihat luas wilayah tersebut manakah yang di dunia ini mirip surga atau paling tidak di tempati manusia yang paling nyaman dan manusia bisa menyesuaikan dengan tanpa perlu alat bantu dan teknologi modern, tempat dimana Nabi Adam pernah tinggal, pasti kita semua sepakat bahwa wilayah tersebut adalah wilayah Nusantara atau Indonesia sekarang ini.
5. Pernahkah kamu dengar tentang negeri atlantis? Yaitu kisah yang ditulis oleh filsuf yunani kuno plato. Mitos Atlantis ialah cerita penuh fantasi dimana  manusia sudah mencapai puncak peradabannya disana sebelum banjir besar meluluh lantahkan negeri hebat itu. Banyak para peneliti yakin,kalau dahulu benua atlantis memang ada. Puncak dari keyakinan orang itu adalah, saat ahli nuklir berkebangsaan Brazil, Prof.Arysio santos menyatakan sudah puluhan tahun mencari atlantis dan menemukannya sesuai dengan kriteria yang diungkap Plato mengenai atlantis. Bahwasanya Benua Atlantis yang hilang itu bukan berada di sekitaran eropa atau amerika,seperti kata peneliti peneliti sebelumnya. Tapi Benua Atlantis berada di Asia! Tepatnya disepanjang antara India-Indonesia. Makanya Indonesia juga dikatakan sebagai india kuno, bahkan sampai saat ini. Ketika Masih dalam penjajahan Belanda pun, Negeri ini pernah dinamakan Hindia Belanda, sebelum akhirnya berganti menjadi Indonesia sampai sekarang. Malah ada yang percaya bahwa kata INDONESIA berasal dari kata INDIAN-EAST-ASIA atau bangsa India asia timur.
6. Daerah Kerinci adalah Sisa Peradaban Atlantis, Arysio Nunes Dos Santos menerbitkan buku yang menggemparkan :“Atlantis The Lost Continents Finally Found”. Dimana ditemukannya ? Secara tegas dinyatakannya bahwa lokasi Atlantis yang hilang sejak kira-kira 11.600 tahun yang lalu itu adalah di Indonesia. Peradaban hal tersebut diamini oleh Profesor Stephen Oppenheimer menulis buku Eden in The East: Benua yang Tenggelam di Asia Tenggara, semua kisah banjir ini menurut Oppenheimer adalah bukti kalau banjir besar di penghujung Zaman Es ini adalah benar adanya. Suku Kerinci Pada saat terjadinya bencana yang menenggelamkan Atlantis berhasil selamat dikarenakan mereka berada di daratan tinggi yaitu puncak Gunung Kerinci sehingga terhindar dari bencana tersebut.
7. Suku Kerinci Adalah Ras Tertua, lebih tua dari Suku Inka
   Peneliti antropologi urban dari Universitas Diponegoro Radjimo menyatakan suku Kerinci yang mendiami dataran tinggi bukit barisan di sekitar Gunung Kerinci ternyata lebih tua dari suku Inka, Indian di Amerika. Nama Kerinci berasal dar bahasa Tamil yaitu nama bunga Kurinji (Strobilanthes Kunthiana) yang tumbuh di India Selatan pada ketinggian 1800 DPL –di atas permukaan laut-, yang mekarnya sekali selama dua belas tahun. Karena itu Kurinji juga merujuk pada kawasan pegunungan dapat dipastikan bahwa hubungan Kerinci dengan India telah terjalin sejak lama dan nama Kerinci sendiri diberikan pedagang India Tamil. Beberapa penelitian menyebutkan bahawa orang Kerinci termasuk kelompok suku bangsa asli yang mula-mula ada di Sumatra. Kelompok suku bangsa ini kemudian dikenal dengan Kecik Wok Gedang Wok yang diduga telah berada di wilayah Alam Kerinci semenjak 10.000 tahun silam (Whitten, 1987). Uli Kozok, seorang ahli filologi dari Hawaii University Amerika Serikat, dalam risetnya menyimpulkan naskah melayu tertua di dunia ada di Kerinci. “Dalam kesimpulan riset yang dilakukannya di tiga negara yakni Indonesia, Malaysia dan Belanda, filolog Dr Uli Kozok menyimpulkan bahwa naskah Melayu tertua ada di Kerinci, tepatnya di Desa Tanjung Tanah,” kata Nukman SS di Jambi (30/4). Naskah tersebut, kata dia, menurut riset Uli Kozok ternyata jauh lebih tua 200 tahun dibanding dengan naskah surat raja Ternate yang sebelumnya dinyatakan sebagai naskah melayu tertua di dunia. Naskah kitab undang-undang Tanjung Tanah diperkirakan dikeluarkan pada abad 14.
8. Melihat kondisi geografis Kabupaten Kerinci dengan dataran tinggi yang berada diantara 500 s/d 1.500 mdpl serta dengan panorama alam yang indah ditambah dengan keberadaan Gunung Kerinci dengan ketinggian 3.805mdpl sebagai gunung berapi aktif tertinggi di Asia Tenggara. Disekitar Gunung Kerinci ada salah satu danau kaldera tertinggi di Asia Tenggara 1.950 mdpl dan merupakan situs warisan dunia UNESCO bernama Danau Gunung Tujuh. Danau Gunung Tujuh dikelilingi oleh 7 Gugusan Gunung. Maka tak bisa dipunkiri lagi kalau Gunung Kerinci memang bisa dikatakan tempat pertama kali Adam as diturunkan karena letak dan kondisinya yang sangat memungkinkan untuk manusia pertama kali beradaptasi dimuka bumi.
9. Maka tidak berlebihan rasanya sebagai mana di sebutkan oleh penyair penyair kerinci bahwa tanah ini “kerinci” Merupakan sekepal tanah surga yang tercampak ke bumi. Dengan demikian tak salah kalau memang Nabi Adam as turun pertama kali di Kerinci dengan membawa ‘sekepal tanah dari surga’ dalam artian kondisi alam yang indah serta sumber daya alamnya yang berlimpah bisa diibaratkan seperi tanah sorga.

Demikianlah yang penulis sampaikan apabila dalam penulisan ini terjadi kontroversi adalah hal yang wajar dikarenakan selama ini memang belum ada tempat yang pasti dan jelas asal usul Nabi Adam as turun pertama kali di bumi. Oleh karena itu penulis hanya memberikan informasi serta masukan yang mungkin bisa kita pelajari dan kita renungkan bersama.

Tidak ada kebaikan ibadah yang tidak ada ilmunya dan tidak ada kebaikan ilmu yang tidak difahami dan tidak ada kebaikan bacaan kalau tidak ada perhatian untuknya.

~ Sayidina Ali Karamallahu Wajhah

Penulis : Mahmud Najazi , domisili Jakarta

JABUKI (Jaga Bumi Koerintji Indonesia)

085283137813

DEMOKRASI DAN KESEJAHTERAAN

(Pasca Reformasi)

Oleh Syamsul Bahri, SE (conservationist di Jambi)

Dalam rangka 20 tahun Reformasi yang telah berhasil menumbangkan rezim Orda Baru menjadi Rezim Reformasi, sesungguhnya merupakan perjuangan untuk menata kembali Negara agar lebih baik dan lebih benar, yang terwujud dalam addendum UUD 1945 beberapa kali, menjadi arah perjuangan untuk mewjudakan kesehateraan maka saya mencoba merenung dan menukiskan tulisan ini, namun apa lacurnya ????????.

Suasana perpolitikan di Indonesia menjelang Pilkada serentak tahun 2018, dan Pemilihan Umum Presiden dan Legeslatif serentak tahun 2019, semakin hari semakin cenderung lebih hangat, pada hal Pilpres dan Legeslatif akan dilaksanakankan pada tahun 2019, namun panasnya sudah dimulai lebih awal, karena masing-masing berkompetisi awal di Pilkada serentak tahun 2018, yang menjad batu loncatan untuk Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legeslatif tahun 2019.

Jika kita cermati judul tulisan diatas, sebuah kalimat yang menunjukan sebuah kekecewaan dengan kondisi Demokrasi Indonesia saat ini yaitu pasca reformasi, karena jika kita cermati arti dari sebuah demokrasi adalah berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Rakyat yang di maksud adalah bagaimana mencapai kesejahteraan rakyat melalui demokrasi, sebagaimana tujuan dari demokrasi tersebut secara umum adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur dengan mengedepankan keadilan, kejujuran dan keterbukaan. Pada konsepnya, tujuan demokrasi dalam kehidupan bernegara juga meliputi kebebasan berpendapat dan kedaulatan rakyat.

Jika kita perhatikan memang fakta bahwa sebelum reformasi korupsi memang diakui ada dan terbatas pada elite elite tertentu dari kelompok tertentu yang lebih dikenal dengan KKN (korupsi, Koncoisme dan Nepotisme) namun pascareformasi bukannya berhenti, tetapi makin menjadi-jadi.

Pasca reformasi,  korupsi terkesan menjadi sebuah dogma, karena korupsi belum dapat dikebiri, pada hal salah satu mandat reformasi tahun 1998 adalah pemberantasan korupsi sebagai pendorong dan pemicu reformasi 1998, sehingga pameo atau terkesan “Kalau mau kaya, ya harus korupsi”.  Dan korupsi tersebut terjadi secara masif dalam semua lini, mulai dari urusan kelas teri hingga korupsi kelas kakap yang melibatkan para pejabat negeri, bahkan hampir  setiap hari masyarakat disuguhi berita tentang korupsi, baik yang diproses melalui KPK, Kejaksaan, maupun Polri sebagai lembaga yang menangani Korupsi di Indonesia.

Bahkan terkesan diawali masuk ke ranah demokrasi yang tentunya bukan rahasia lagi bahwa para calon Kepala Daerah yang bertarung dalam  PILKADAL mendapatkan suntikan modal dari pemodal setelah terpilih melakukan balas budi berupa jatah-jatah proyek atau kemudahan izin usaha, apa lagi Calon merupakan dynasti politik.

Hal yang lebih menarik lagi, bahwa korupsi itu sudah masuk ke desa-desa, karena saat ini, Desa memiliki dua pendapatan terbesar, yaitu dari APBN melalui Dana Desa (DD) dan APBD melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam APBN tahun 2017 anggaran dana desa yang digelontorkan sebesar Rp 60 triliun atau sekitar 3 persen dari total APBN sebesar Rp 2.080 triliun. Dana desa tersebut didistribusikan ke sekitar 74.954 desa di seluruh Indonesia. Jika dilihat sejak UU No. 6/2014 disahkan, adanya tren peningkatan alokasi anggaran yang terjadi selama tiga tahun.

Sejak Dana Desa efektif dikucurkan tahun 2015, ICW mencatat ada peningkatan kasus korupsi terkait dengan pengelolaan anggaran desa. Ada sekitar 106 kasus korupsi yang terjadi sepanjang 2015 – September 2017 dengan menetapkan sebanyak 101 Kepala Desa dan 6 Perangkat Desa. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi sebesar Rp 39,5 miliar.

Begitu juga Kekayaan alam yang ada di Indonesia terjajah oleh pihak asing, penguasaan SDA 80 % dikuasai asing. Hal ini nyata terlihat tatkala Indonesia masih tunduk pada mekanisme pasar bebas yang disuarakan asing,  dan salah satunya dalam kebijakan migas dan perminyakan. Semua UU yang mengatur energi di Indonesia bermasalah karena dibekingi kepentingan asing.

Sepakat atau tidak sepakat Kepala Daerah baik pasangan Bupati, pasangan Walikota, pasangan gubernur, DPR dan DPRD termasuk Kepala Desa adalah produk demokrasi yang dihasilkan melalui Pemilihan langsung, baik Pilkadal maupun Pemilu di era reformasi, dan jika kita cermati korupsi yang dilakukan oleh koruptor lebih cenderung dilakukan oleh pejabat public sebagaimana data KPK hingga Mei 2012, tercatat dugaan kasus korupsi terhadap 155 (data lain menyebut angka 171) kepala daerah. Hampir sepertiga jumlah kepala daerah tersangkut kasus korupsi.

Mengerikan dan sekaligus menyedihkan Belum genap dua bulan di tahun 2018, sebanyak tujuh kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK). Beberapa di antaranya berawal dari operasi tangkap tangan, bahkan di beberapa daerah setiap pemilihan Kepala daerah yang menghasilkan Gubernur, justru menjadi pasiennya KPK.

Ternyata Demokrasi PILKADAL yang menjurus pada kekuasaan berdasarkan uang dan penguasaan sepertinya semakin menjadi trend dalam Pilkadal selama ini, bahkan sampai Pilpres dan Pileg, serta PILDES yang selanjutnnya memunculkan dinasti politik, ‘politik menyusu’, politik koncoisme bahkan beberapa tokoh yang mengaku reformis banyak menempatkan keluarga, mantan pejabat, isteri, anak dan lain-lain sebagai sebagai calon Gubernur/Bupati/Walikota  atau wakil yang akan duduk di eksekutif, termasuk penguasan parpol, tentunya dengan dukungan finansial dan ketokohan sang tokoh dan penguasaan dalam partai politik tertentu, yang merupakan indikasi mengembangkan demokrasi liberal (demokrasi pasar), demokrasi yang tidak “affirmative action”, memperkecil peran “civil sociaty organization”.

Yang lebih memprihatinkan bahwa korupsi yang dilakukan di proyek yang bersifat fisik rata rata di korupsi mencapai 70 persen! yang 30% sampai ke tujuan (https://www.selasar.com/jurnal/7047/KPK-dan-Korupsi-Pasca-Reformasi), sehingga kondisi fisik bangunan proyek tersebut cenderung layu sebelum berkembang, dan tidak membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, justru membawa kemiskinan semakin melebar.

Hal itu terlihat bahwa demokrasi yang dihasilkan dari reformasi belum menyentuh pada tujuan demokrasi itu sendiri, justru terbalik, dengan demokrasi saat ini justru memperkuat dan meningkatnya kemiskinan, kemiskinan tersebut dapat terlihat dari semakin banyaknya pengangguran, melemahhnya produksi dalam negeri, barang konsumsi justru didominasi dari produk import, menurunnya daya beli masyarakat, dll

Satu hal yang pasti, negara yang gagal memberantas korupsi mustahil akan bisa menghadirkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Angka kemiskinan menunjukkan jumlah orang miskin di negeri ini mencapai 30 juta jiwa (BPS 2011). Jika ditambah dengan kelompok yang hampir miskin, jumlahnya mencapai 50 juta jiwa lebih. Memang, jumlah ini menurun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 32 juta jiwa. Namun, patut juga diwaspadai, jumlah penduduk miskin di Indonesia mempunyai kecenderungan meningkat ataupun stagnan seiring dengan penambahan jumlah penduduk. Malah, dengan menggunakan standar berbeda, Bank Dunia (World Bank) menyebutkan jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 100 juta jiwa.

Kenapa di era demokrasi pasca reformasi yang diagung-agungkan ini, justru tujuan demokrasi itu tidak bisa tercapai dengan baik, sesuai data dan fakta yang ada, tentunya ada yang salah dari system demokrasi di Indonesia saat ini, maka jelas sekali bahwa saat ini diperlukan perjuangan yang ulet dan konsisten untuk membawa bangsa Indonesia pada jalan yang mengarah pada tujuan nasional, yaitu terwujudnya masyarakat Adil dan Sejahtera berdasarkan Pancasila.

Nah dari uraian tersebut diatas tentunya kita coba analisa apakah Demokrasi di Indonesia pasca Reformasi saat ini bisa mewujudkan tujuan demokrasi sampai saat ini, mari secara bertahap kita coba sampaikan berkaitan dengan kemiskinan, kemiskinan di Indonesia tahun 2017 menurut Asian Development Bank Populasi yang hidup dibawah garis kemiskinan adalah 10,9%;  10,4% populasi pekerjanya berpendapatan di bawah paritas daya beli $1,90; Dari 1000 bayi yang lahir di Indonesia, 23 di antaranya meninggal sebelum usia 1 tahun. Sedangkan tahun 2016 penduduk Populasi yang hidup dibawah garis kemiskinan dengan 10,86 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.

Dari uraian tersebut diatas, sesungguhnya adalah sebuah dampak  atau akibat dari sebuah sistem yang dianut, bahwa sistim yang dianut di indonesia saat ini adalah sistem Demokrasi langsung, baik Pilpres,  Pilkada langsung Pildes langsung yang menciptakabn biaya politik dan money politik  tinggi, dan biaya politik dan money Politik dianggap sebuah investasi Politik, tentuntya sebuah investasi akan dirancang untuk bagaimana mengembalikan modal bahkan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dalam kekuasaan setelah memenangkan Pemilihan langsung tersebut.

Secara kenyataan di lapangan, Pemilihan Kepala Daerah yang melalui mekanisme Pemilihan langsung, terkesan sebagai bentuk perwujudan ”bursa kerja” dengan membuat persyaratan yang lebih besar seperti harus melalui Perahu Politik atau jalur Indepedent. Jelas untuk mendapatkan perahu politik dengan ”Perahu Pesiar” tentunya dengan biaya mahal dan itu merupakan sebuah kesepakatan yang diamini secara tidak tertulis oleh para Balon dan Para penguasa Partai, begitu juga dengan biaya kampanye, sosialisasi, biaya saksi, dan serangan (X), biaya tim sukses yang kesemuanya dikemas dengan biaya politik dan money politik tentunya dengan biaya yang sangat tinggi yang disebut dengan ”Investasi hitam”, karena kecenderungan untuk kalah lebih besar, maka investasi ini dinamakan Investasi spekulatif atau investasi hitam.

Investasi spekulatif yang demikian besar, jika sang Calon terpilih untuk menjadi Kepala Daerah, tentunya pola pikir baik sang Kepala daerah maupun tim pendukung sama-sama melihat peluang untuk mengembalikan Investasi dan keuntungan serta peluang-peluang transaksi jabatan, dimana jabatan tidak lagi dipandang sebagai sebuah nilai yang namanya ”prestasi secara profesional”, melainkan jabatan dipandang sebagai sebuah nilai jual yang mengasikan, termasuk permainan proyek dan permainan kebijakan yang berlandaskan dalam permainan Hukum dan Perda dalam sebuah pemerintahan, kondisi ini lebih dikenal menjamurnya KKN dalam sebuah Pemerintahan yang saling memahmi dan saling menutupi.

Kondisi ini melahirkan proses pembangunan tidak berjalan sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas, namun proses pembangunan lebih diarahkan bagaimana agar pengembalian Investasi hitam atau Investasi spekulatif dan keuntungan segera kembali melalui mekanisme yang jelas melanggar ketentuan yang ada.

Begitu juga dengan Pemilihan anggota DPR/DPRD kondisi yang sama, dengan biaya dan money politik yang besar merupakan Investasi hitam atau Investasi spekulatif dan keuntungan segera kembali melalui mekanisme yang jelas melanggar ketentuan yang ada. Tentunya dengan kekuasaan yang cukup besar yang dimiliki oleh anggota legeslatif, dan bermain diwilayah anggaran, dengan memperjuangkan pembangunan berdasarkan kepentingan politik, bukan memperjuangkan  pembangunan berdasarkan kebutuhan dan scala prioritas, untuk mendapatkan nilai-nilai ekonomi.

Kondisi ini yang merupakan dampak dari sebuah sistem demokrasi yang memberi peluang dan kesempatan untuk bermain dalam Investasi hitam dan spekulatif, sehingga kemunculan pemimpin tidak berdasarkan ketokohan, melainkan kemunculan pemimpin dikarenakan transaksi financial disepakti atau tidak disepakti menjadi problem mendasar ketidak berdayaan masyarakat atau kemiskinan secara ekonomi maupun non ekonomi.

Kondisi ini diperparah dengan belum terwujudnya Hukum sebagai panglima, sedangkan dalam proses ketatanegaraan yang menonjolkan politik sebagai panglima, bahkan menjurus kepada ketidakadilan ekonomi, hukum, politik, lingkungan, terkesan segala sesuatu diatur dengan kekuatan politik dan uang.

Implikasi kemiskinan terstruktur, secara faktual dapat lihat bahwa negara Indonesia sebagai negara agraris dan negara maritim, namun sungguh Ironis, kita masih belum mampu menyediakan secara mandiri kebutuhan pangan untuk rakyatnya, sampai saat ini impor beras, daging, susu, garam terus berlangsung.

Seharusnya nilai ”Kesejahteraan sosial bagi seluruh rakya Indonesia ” Pancasila sile ke 5 bukan lagi menjadi bagian dari tujuan, justru keadilan sosial tersebut seharusnya terwujud dan dinikmati, namun kenyataannya saat ini semakin jauh, hal ini dapat kita lihat, semakin hancurnya infrastruktur, lingkungan, kemiskinan, mutu pendidikan, kesehatan.

Agar ketidak berdayaan ini jangan berlanjut, dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang betul-betul berpihak pada kepentingan pembangunan dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial sebuah penggalan kalimat yang dimaknai sebagai sebuah kemandirian dalam ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kehidupan yang sejahtera.

Adapun kebijakan startegis yang dibutuhkan mendesak  yaitu pengkajian kembali sbb :

Sistem demokrasi politik langsung yang cenderung berdampak pada biaya politik tinggi atau investasi hitam atau spekulatif, yang merambah di wilayah birokrasi dan proyek pembangunan, sehingga Pelaksanaan Pembangunan lebih dipengaruhi oleh kepentingan Politik, mengabaikan nilai kebutuhan dan skala prioritas, yang membawa dampak pada pemiskinan masyarakat, dan menjamurnya korupsi disemua level, baik eksekutif maupun legeslatif, dan bertentangan dengan Pancasila da UUD 1945.

Jadikan Hukum kembali menjadi Panglima, dan selama ini hukum cenderung menjadi alat penguasa, karena saat ini Politik menjadi panglima. Dan memang disadari di Indonesia tidak dibutuhkan intelektual dan Ilmuwan, melainkan lebih dibutuhkan dan mementingkan tokoh-tokoh berbasis politik. Sehingga para Ilmuwan Indonesia lebih dihargai dan bekerja secara profesional di luar Negeri.

Kembalikan sistem perekonomian sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan Pancasila, dengan meminimalkan peran asing dalam pengelolaan SDA. Sehingga SDA yang memenuhi hajat hidup orang banyak betul dikuasai negara untuk kepentingan mensejahterakan rakyat. Tentunya mengkaji ulang kontrak karya yang sangat merugikan Negara selama ini dapat diminimalkan.

Setelah 20 tahun era reformasi berlalu, yang betul mencapai tujuan adalah kebebasan secara politik memang banyak dirasakan oleh berbagai kalangan masyarakat bahkan anak kecilpun begitu lantang menyuarakan hal tersebut, namun akhir akhir justru cenderung ditekan. Sesungguhnya bukan hanya kebebasan berserikt dan berkumpul serta mengemukan pendapat, namun lebih substansi dari perjuanagan reformasi itu aspek kesejahteraan rakyat sejatinya merupakan tujuan utama. Nilai kesejahteraan rakyat dapat dilihat dari seberapa jumlah penduduk miskin yang berada di Indonesia.

Masalah kemiskinan di Indonesia bersifat masif dan berlangsung secara terus menerus sehingga dapat dikatakan merupakan masalah struktural. Meski telah terjadi banyak kemajuan dalam rentang yang panjang sejak era orde baru hingga era reformasi, namun jumlah penduduk miskin Indonesia masih sangat signifikan.