Jajaran Polda Jambi Mutasi Besar-Besaran berita baru pemilihan gubernur jakarta 2017

Bung Karno tokoh proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia pernah mengatakan bahwa kita jangan sekali kali melupakan sejarah,kalimat ini terasa singkat namun bermakna dalam ketika dikaitkan dengan kontek kekinian.

Sebagai tanggung jawab moral terhadap ranouh kincai yang telah memberi ruang dan memberikan nafas kehidupan, dalam waktu dekat Lembaga Bina Potensia Aditya Mahatva Yodha dan Sanggar Seni Incung Alam Kerinci kembali akan menerbitkan buku sejarah tentang reformasi di alam Kerinci.

Buku ini diharapkan akan membuka mata dan mengetuk pintu anak anak di negeri ini untuk memahami makna reformasi yang terjadi di alam Kerinci dan sebagai sebuah cermin bagi para pemimpin yang ada di dua daerah otonum Kerinci dan Sungai penuh untuk belajar dari sebuah sejarah perjuangan anak anak negeri yang melakukan gerakan reformasi.

Penulis mencoba untuk merajut rangkaian peristiwa yang mulai terhapus dari memori kolektif anak anak negeri masa kini, dan berikut ringkasan dan kutipan rancanga buku yang segera akan di terbitkan

Dalam tulisan penulis utama Budhi Rio Temenggung penerima PIN Emas dan Anugerah Kebudayaan Tingkat Nasional itu menyebutan bahwa Badai Prahara kembali menimpa bangsa Indonesia dan merupakan siklus 30 tahunan, tragedi dan kemelut politik kembali berulang menjadi krisis multidimensional yang dimulai dari krisis moneter pada pertengahan tahun 1977

Pada awal Mei 1998 terjadi gerakkan Reformasi,di Ibukota Negara terjadi aksi gelombang Demontrasi yang melibatkan segenap komponen mahasiswa di seluruh Indonesia yang dipelopori mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta,aksi Demontrasi yang dipelopori mahasiswa Universitas Trisakti ini menimbulkan korban jiwa.

Pada tanggal 20 Mei 1998 Prof.Dr.H.Amin Rais,MA mempelopori Demontrasi besar besaran yang melibatkan mahasiswa dan masyarakat,aksi demontrasi yang dipimpin Ketua Umum DPP Muhamadiyah itu digelar di halaman muka gedung MPR/DPR RI yang intinya menuntut agar Presiden Soeharto agar meletakkan jabatannya.

Desakan arus masyarakat dan mahasiswa yang menuntut Pak Harto untuk Lengser ke prabon membuahkan hasil, Pak Harto yang mendapat gelar Bapak Pembangunan itu pada tanggal 21 Mei 1998 secara resmi meletakkan Jabatan,dan diganti Prof.Dr.Ing.H.Baharuddin Yusuf Habibi, dan susunan Kabinet Reformasi BJ Habibi dilantik di Istana Negara pada tanggal 23 Mei 1998.

Dikalangan tokoh tokoh nasional,Prof.Dr.H.Amin Rais,MA dikenal sebagai sosok yang paling berani dalam menyuarakan isu suksesi kepresidenan di banding dengan individu manapun.

Pengalaman penulis bertatap muka dengan tokoh Reformasi ini saat mengunjungi Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin,sosok Amin Rais terlihat sederhana sejuk tenang, santun dan dalam merangkai kata kata beliau sangat sistematis dan mudah dipahami oleh banyak kalangan,mata beliau menatap tajam pada lawan bicaranya,dan pikirannya tidak mengembara.

Sosok Prof.Dr.H.Amin Rais,MA menyusun pokok pokok pikirannya kedalam beberapa cara yang cermat,dan para audiene yang berbicara dengan beliau dapat mencemati dan mengikuti alur pikiran dan gagasan gagasan yang beiau sampaikan.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Sosok H.Amin Rais adalah tokoh yang memiliki banyak peran,ia seorang Profesor ilmu politik di Universitas Gajah Mada, beliau juga memimpin organisasi Muhamadiyah,sebuah organisasi muslim yang memayungi lebih 30 juta orang anggota yang memainkan peran dalam pemberdayaan umat melalui kegiatan kegiatan sosial dan pendidikan.

Beliau juga bersekutu dengan politisi oposisi Megawati Soekarno Putri,dan beliau dengan berani mengancam akan membawa masa pendukungnya turun kejalan untuk memprotes pemerintahan Presiden Soeharto.

Prof.Dr.H.Amin Rais adalah pendiri sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional, sebuah partai politik yang terbuka yang multi etnik dan multi agama dan beliu juga pernah mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia.

Figur Amin Rais menyerupai KH Ahmad Dahlan pendiri Muhamadiyah tahun 1912 yang lebih dikenal sebagai tokoh moderat yang peduli terhadap pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan,Amin Rais bergabung dalam barisan Muhamadiyah mengikuti jejak pendahulunya seperti KH Mas Mansyur(1936-1942) Ki Bagus Hadikusumo (1942-1953) dan AR Mansyur (1953-1959),Semuanya adalah tokoh yang menjadi tokoh nasional karena prestasinya pada bidang pendidikan dan kepeduliannya pada pemberantasan kemiskinan melalui lembaga lembaga pendidikan dan institusi sosial yang dimiliki oleh Muhamadiyah.

Prof.Dr.H.Amin Rais,MA merupakan tokoh Reformasi yang memiliki peran pentig yang sangat besar dalam gerakkan pembaharuan dan perjuangan yang dilakukan oleh Mahasiswa Kerinci dan tokoh tokoh masyarakat Kerinci yang memperjuangkan suksesi kepemimpinan di Kabupaten Kerinci.

Mayoritas Mahasiswa Kerinci yang di pelopori Ikatan Mahasiswa Kerinci Indonesia(IMKI) dan mayoritas Masyarakat Kerinci melakukan aksi Demontrasi dan menduduki Gedung DPRD Kerinci menyuarakan aspirasi untuk melakukan perubahan termasuk suksesi kepemimpinan.

Mayoritas Rakyat Kerinci menginginkan agar Bupati Kerinci di pilih dari putra terbaik Kerinci bukan pemimpin yang di import dari luar yag nota bene bukan putra terbaik masyarakat Kerinci,seperti masyarakat lainnya di nusantara, masyarakat di alam Kerinci juga menuntut kebebasan,transparansi,keadilan,demokrasi yang dilandaskan pada nilai nilai hak asasi manusia,tanggung jawab asasi,serta keamanan umat manusia (human security)dalam waktu yang sesingkat singkatnya.

Pada tahun 1998, Tim Reformasi Kerinci yang di pimpin dr.H.Nasrul Qadir dan perwakilan Mahasiswa Kerinci yang terdiri Alfian,Syofyan Sori,Emil,dan kawan kawan bersama tokoh tokoh mahasiswa Kerinci menghadap Tokoh Reformasi Nasional Prof.Dr.H.Amin Rais, dan Pengacara Dr.Adnan Buyung Nasution untuk meminta dukungan .

Prof.Dr.H.Amin Rais menyambut baik kedatangan tim Reformasi Kerinci, dan secara pribadi beliau mengirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Letnan Jenderal Syarwan Hamid, yang intinya meminta agar Mendagri untuk menerima delegasi/ tim reformasi Kerinci.

Menteri Dalam Negeri Syarwan Hamid menerima kunjungan tim Reformasi Kerinci dan delegasi Mahasiswa Kerinci yang menyampaikan aspirasi suksesi kepemimpinan Kerinci, hasil pertemuan itu membuah hasil berupa penyaringan dan penjaringan Calon Bupati Kerinci di lakukan proses ulang.

Dilain pihak pada tanggal 31 Mei 1998 di Gedung Nasional Sungai Penuh dilakukan pertemuan Danrem Gapu Jambi dengan tokoh masyarakat beserta wakil Ormas dalam Kabupaten Kerinci,Pada pertemuan tersebut diperkenalkan Calon Bupati Kerinci yang tidak dikenal oleh sebagian besar masyarakat penghuni ranouh Sakti Alam Kerinci

Mantan Aktifis PB IMKI Devanan Munir dan Alfian,SE mengemukakan (wawancara 23-24 Maret 2015) Suksesi Kepemimpinan di Kabupaten Kerinci berlansung bersamaan dengan suksesi kepemimpinan di tingkat nasiona Pada tahun 1998 Bupati Kerinci Kolonel (Purn) TNI H.Bambang Sukowinarno akan mengakhiri tugas dan pengabdian sebagai bupati Kerinci

Dalam waktu yang bersamaan pada saat itu ditengah tengah masyarakat berkembang informasi bahwa DPRD Kerinci mencalonkan figur pengganti H.Bambang Sukowinarno yang di droping dari atas, dan calon yang diajukan itu tidak dikenal oleh masyarakat di Sakti Alam Kerinci

Calon pengganti Bupati H.Bambang Sukowinarno juga telah mendapat restu dari Muspida Propinsi Jambi. Dilain pihak rakyat sakti alam Kerinci berkeinginan mencalonkan AD yang berasal dari putera daerah Kerinci, meski masyarakat telah mengusulkan namun pihak AD pada saat tetap pada calon semula.

Munculnya nama Imam Santoso yang belum dikenal secara luas oleh masyarakat Kerinci,kondisi ini membuat masyarakat di Kerinci menolak secara tegas calon Bupati yang di droping dari pusat,sebagian besar masyarakat di alam Kerinci menginginkan putra terbaik Kerinci untuk menjadi Bupati Kerinci.

Keinginan sebahagian besar masyarakat Kerinci untuk melakukan perubahan kepemimpinan ditanggapi dingin oleh sebagian besar anggota DPRD Kabupaten Kerinci,situasi dan keadaan di masa orde baru merupakan salah satu faktor yang membuat anggota DPRD dimasa itu tidak bisa menolak adanya calon titipan dari pemerintah pusat.

Seiring dengan Reformasi yang terjadi di pusat ,mendorong mahasiswa mahasiswa Kerinci dan tokoh tokoh masyarakat ikut ambil bagian untuk menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Kerinci

Pada tanggal 25 Mei 1998,sekitar 100 orang lebih Mahasiswa Kerinci dari Jambi dan Padang mengadakan aksi Demontrasi di depan kantor DPRD Kabupaten Kerinci.aksi demontrasi mahasiswa ini mendapat dukungan oleh masa reformasi lainnya yang sudah ada di Kabupaten Kerinci,Pada intinya masa pendemo mengajukan tuntutan agar elakukan pemilihan Bupati Kerinci yang baru sesuai dengan aspirasi dan tuntutan masyarakat Kerinci, masa pendemo menyatakan menolak kandidat yang tidak dikekendaki oleh masyarakat Kerinci.

Setelah melakukan aksi demontrasi,beberapa hari kemudian terjadi pendudukan terhadap gedung DPRD Kerinci, beberapa saat berhasil menduduki Gedung DPRD Kerinci,maka sebagian anggota DPRD Kerinci menyatakan setuju memilih kembali calon Bupati Kerinci.

Pada tanggal 25 Juni 1998 Lembaga Kerapatan Adat Alam Kerinci melaksanakan rapat yang dilaksanakan di Gedung Nasional Sungai Penuh guna membicarakan soal pimpinan daerah Kerinci untuk masa yang akan datang, pada pertemuan itu Lembaga Kerapatan Adat Alam Kerinci meminta agar calon Bupati Kerinci diambil dari putera daerah yang terbaik.

Pada tanggal 26 Juni 1998 dilaksanakan pembicaraan dengan Ketua DPRD Kerinci M.Jono Junis dan dihadiri anggota Muspida Kabupaten Kerinci, dan pada saat itu juga secara resmi dibentuk Tim Kerja Gerakan Reformasi Sakti Alam Kerinci dengan Komposisi tim kerja gerakkan Reformasi Sakti Alam Kerinci terdiri dari Penasehat Drs.H.Thaher Ahmad,H.Burhan Ilyas, Depati.H.Miftah Yunus.H.Zakaria Angku Mudo,H.Darwis Alqaimi,H.Dasiba,Depati. KH. Wali Ahmad.

Sedangkan Ketua Tim Kerja Gerakkan Reformasi Sakti Alam Kerinci ditunjuk Depati.dr.H.Nasrul Qadir, Wakil ketua masing masing H.Sutan Kari,BA, Drs H.Daraqtuni Dahlan dan H.Nasrul Madin.Sekretaris Drs.Kisran Rachim,Wakil sekretaris Bustari,SH dan Depati Hedy Gustian, Bendahara Depati Amiruddin Gusti. Tim kerja dibantu dan didukung Pembantu Umum dan beberapa bidang

Pada Tanggal 8 Agustus 1998 dilaksanakan Musyawarah Besar Mahasiswa Kerinci se Indonesia yang dilaksanakan di Gedung Nasional Sungai Penuh, Musyawarah tersebut pada pokoknya membicarakan soal pimpinan daerah Kerinci,Para mahasiwa Kerinci se Indonesia berpendapat bahwa calon Bupati Kerinci hendaklah dari putera daerah Kerinci terbaik.

Aspirasi dan harapan mahasiswa mendapat dukungan dan respon positif dari segenap lapisan masyarakat dan anggota DPRD Kerinci,dan pada tanggal 4 September 1998 adalah penetapan jadwal kegiatan,peraturan tata tertib dan pengumuman mulai dibukanya penyaringan bakal calon Bupati Kerinci masa bhakti 1999-2004.

Pada tanggal 19 September 1998 tim Reformasi Sakti Alam Kerinci telah melakukan dialog dengan anggota DPRD Kerinci, Pada tanggal 25 September 1998 dilakukan penutupan penjaringan bakal calon Bupati Kerinci,proses berikutnya pada tanggal 6 Oktober dimulai dialog antara calon Bupati Kerinci dengan anggota DPRD Kerinci selama 3 hari dengan perincian: Pada hari Pertama tanggal 6 oktober 1998 dilaksanakan dialog dengan Bapak Drs Syarifuddin dan bapak Drs, Sa’adudin, Pada hari kedua tanggal 7 Oktober dilaksanakan dialog Bapak Letkol.Czi(Purn)H.Fauzi Siin dan Bapak Kolonel (pol) Syamsir Karim dan pada hari ketiga tanggal 8 Oktober 1998 dilaksanakan dialog Bapak Kolonel Czi Iman Santoso dan bapak Dr.Firwantan,SE,Mec,Dea.Ing

Pada tanggal 6 Oktober 1998 diperoleh informasi dari DPRD Kerinci yang menyatakan bahwa dari 6 orang kandidat balon bupati Kerinci,salah seorang diantaranya di coret,sehingga calon kandidat tinggal 5 orang yang bakal di usung oleh DPRD Kerinci kepada Menteri Dalam Negeri RI.

Pihak Kementerian Dalam Negeri RI menetapkan 3 orang calon untuk di pilih oleh anggota DPRD Kerinci masing masing H.Fauzi Siin,Drs Sa’adudin dan Drs.Ec.Syarifuddin.

Proses Reformasi untuk mendapatkan sosok pemimpin/bupati pilihan rakyat alam Kerinci semakin jelas, dan pada pada tanggal 27 Januari 1999 didalam gedung DPRD Kerinci dilaksanakan sidang Paripurna dengan agenda utama Pemilihan Bupati Kerinci. Hasil Pemilihan yang demokratis itu akhirnya Letkol.Czi(Purn) meraih 14 suara, Bapak Drs.H.Sa’adudin meraih 12 Suara dan Bapak Drs.Syarifuddin meraih 4 suara.

Hasil Pemilihan Bupati Kerinci pertama era Reformasi ini disampaikan oleh pimpinan DPRD Kerinci kepada Menteri dalam negeri melalui Gubernur Jambi, dan pada tanggal 3 Maret 1999 Gubernur Jambi Bapak Drs.H.Abdurahman Sayoeti dalam sidang Paripurna Khusus DPRD Kerinci atas nama Menteri Dalam Negeri Melantik dan mengambil sumpah jabatan Letkol.Czi(Purn) H.Fauzi Siin menjadi Bupati Kepala daerah Kabupaten Kerinci.Upacara pelantikan Bupati Kerinci mendapat sambutan hangat dari segenap lapisan masyarakat di bumi sakti alam Kerinci.

“Kilas Balik Peran Mahasiswa Kerinci dalam Proses Reformasi”

Era Reformasi memberikan angin segar menyeluruh dalam kehidupan di negara Republik Indonesia yang amat kita cintai,Bersamaan dengan runtuhnya tembok kekuasaan rezim orde baru dan berbicara tentang Reformasi di alam Kerinci kita tidak hanya mengenal tokoh tokoh formal, banyak sosok tokoh aktifis Mahasiswa yang berada di belakang layar,diantara motor dan lokomotif penggerak reformasi itu tercatat nama Aktifis Mahasiswa dari Jambi misalnya Devanan Munir tim /korinator media, Alpian, SE, MM Ketua Umum PB IMKI/ Ketua Senat Akubank Muhammadiyah Jambi Svempri, S,Pd Ketua Senat Mahasisiwa FKIP Universitas Jambi Raisul Jamal Jahidin, SE Presiden BEM Universitas Jambi Jafar Ahmad, M.Si Presiden BEM IAIN Sutlan Thaha Syaifuddin Zahirman, SH PB IMKI (Pengurus Besar Ikatan Mahasiswa Kerinci Indonesia) Sofyan Sori, SP,pengurus senat unja dan PB IMKI (Pengurus Besar Ikatan Mahasiswa Kerinci Indonesia) Suhardiman, SH /KETUM BPMF Hukum Unja/Sekjend PB IMKI Firman Edy Warta, S.Pd /mantan ketua senat fkip Sekum PB IMKI A.Martono, S.Pd ketua MPR unja /aktivis PB IMKI dan Petisi 5 Mensediar, S.Pd Gubernur BEM FKIP Universitas Jambi Ika Sonizar Ketua Senat Fakultas Tarbiyah IAIN STS Jambi Fajran, SP Ketua FKMK Mendalo / ranting IMKI Elfi Prasetya, SE Senator Mahasiswa Universitas Jambi Toni Indrayadi, S.Pd Ketua FKMK Mendalo / ranting IMKI Wazirman, S.Ag Ketua IMKI Cabang Sungai Penuh Firnando, S.Ag Aktivis IMKI Cabang Kerinci Darmadianto, S.Pd Aktivis PB IMKI Devia Efriza, S.Pd Aktivis PB IMKI,Mustahiddin,SP. Ketua IMK Jambi,Sasli Rais,SH,Mantan Ketua IMK Jambi, Rodi Candra,Spd,Mpd Sekum PB IMKI,Abidin,SE,Mantan Ketua IMK Jambi,Dedy Gusrizal,S.Pd Mantan Ketua IMK Jambi,Muzakir Walad,Mantan Ketua IMK Cabang Jambi, Purwadi,Emil Peria,S.Ag,Syafwandi Ketua PMII Cabang Kerinci

Sementara aktifis Mahasiswa dari Padang –Sumatera Barat sejumlah aktifis Mahasiswa Kerinci tercatat sejumlah mahasiswa diantaranya ialah Gusrizal Nuzran Joher Al Fadli Abbas Dr. Deri, Dr. Iwan ,Mahmud,ST, Irmanto,S.pd dan dikalangan mahasiswa ketokohan Drs.H.Nizam Hasan Majelis konsultsi PB imki merupakan panutan mahasiswa dan pemuda kerinci yang berada di Kota Jambi.

Dalam rangka untuk mewujudkan Reformasi di Kerinci selain mahasiswa Kerinci se Indonesia dan OKP OKP, banyak tokoh tokoh masyarakat Kerinci ikut terlibat,sebagian diantaranya memberikan bantuan dalam bentuk dukungan moral termasuk menyediakan secara gratis kenderaan untuk mengantarkan para mahasiswa Kerinci di Jambi untuk menggelarkan aksi demontrasi untuk memperjuangkan harapan masyarakat Kerinci yang menginginkan Pemimpin(bupati) Kerinci harus berasal dari putra terbaik Kerinci.

Tercatat puluhan tokoh yang terlibat lansung dalam tim kerja gerakan Reformasi Sakti Alam Kerinci, diantara tokoh itu ialah Drs.H.Thaher Ahmad, H.Miftah Yunus, dr.H.Nasrul Qadir,H.Dasiba,H.Zakaria Angku Mudo,H.Darwis Alqaimi,KH.Wali Achmad,BA,H.Sutan Kari,BA,H.Nasrul Madin, Bustari,SH, Drs.Kisran Rachim, H.Amiruddin Gusti dr.H.Walid Adnan,H.Buhari Rain,BA,Drs.H.Khusairi,H.Mansurdin Gusti, Hedy Gustian, Salipah Dauh, Dahmunir. Suriname, Supratman Yunus, Drs.Anizar, H.Rusdi Usman, Drs.A.Wahab Karimi, Syabaruddin,Nila Sutria,S.Pd,Nazar Idris,SH,Hazairin Zaini

Meski tidak berbuat terlalu banyak memberikan konstribusi,penulis yang juga ketua umum Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kerinci (IPPMK) Kabupaten Sarolangun Bangko mendapat tugas memimpin Organisasi Ikatan Mahasiswa Kerinci-Indonesia (IMKI) Kabupaten Sarolangun Bangko, dengan sekretaris Umum Ampera,SE dan sejumlah aktifis Mahasiswa Kerinci yang melanjutkan pendidikan di STKIP YPM Bangko, dan markas IMKI Sarko merupakan salah satu terminal persinggahan bagi aktifis Mahasiswa dari Jambi dan Tokoh masyarakat Kerinci yang melanjutkan perjalanan untuk memperjuangkan Reformasi di Bumi Sakti Alam Kerinci

Reformasi dan suksesi di Kabupaten Kerinci membuktikan bahwa perlawanan rakyat yang dimotori oleh mahasiswa terlalu kuat untuk diabaikan dan di taklukkan, bahkan Prof Dr.H.Amin Rais di hadapan Mahasiswa di Universitas Trisakti Jakarta mengatakan: Kalian(mahasiswa) adalah anak kandung rakyat! Seragam,senjata,dan pelurunya dibeli dengan menggunakan uang rakyat,dan semuanya dimaksud untuk melindungi rakyat!.

Devanan Munir (wartawan) dan Wazirman,S.Ag,MM-Mantan Ketua Ikatan Mahasiswa Kerinci Indonesia Cabang Kerinci (wawancara:24:3:2015) gerakan Reformasi yang di motori oleh Mahasiswa mahasiswa Kerinci merupakan mata rantai dari gerakan Reformasi di tingkat Nasional yang menginginkan perubahan kepemimpinan, dalam hal perjuangan rakyat Kerinci yang menuntut perubahan kepemimpinan di Kerinci,peran dan dukungan pak Amin Rais cukup besar, dengan dukungan dan surat yang beliau tujukan kepada Menteri Dalam Negeri merupakan jalan lapang untuk mewujudkan reformasi dan suksesi kepemimpinan di bumi Sakti Alam Kerinci.

Melalui suratnya tertanggal 5 Juli 1998, Tokoh Reformasi Nasional Amin Rais meminta agar Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Letnan Jenderal Syarwan Hamid untuk dapat menerima dan memberi ruang untuk menerima Tim Reformasi Kerinci yang di utus ke Jakarta.

Hasil pertemuan dengan Mendagri Syarwan Hamid pada intinya Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memback up dan mendukung gerakan reformasi yang dilakukan oleh Mahasiswa Kerinci dan segenap masyarakat Kerinci.

Selain tim Reformasi Kerinci yang di pimpin dr.H.Nasrul Qadir dan sejumlah perwakilan mahasiwa Kerinci, puluhan tokoh tokoh Kerinci di Jabodetabek ikut turun tangan memberikan dukungan dan bantuan moral dan material kepada tim Refoemasi yang memperjuangkan aspirasi masyarakat Sakti Alam Kerinci

Diantara Tokoh Tokoh Himpunan Keluarga Kerinci se Jabodetabek tercatat nama Fahmi Mukhtar, Ir. H.Syahruddin Semat,Mustafa Kadir Ir.H.Syafruddin Ahmad, Alvenstony dan puluhan tokoh HKK,masyarakat dan Mahasiswa Kerinci di Jakarta dan sekitarnya.

Pada awal perjuangan Reformasi yang dilakukan oleh mahasiswa Kerinci di Jambi terdapat sikap pro dan kontra diantara sesama tokoh dan masyarakat Kerinci,sikap pro dan kontra terlihat jelas di kalangan sesama anggota DPRD Kerinci, sikap ini timbul tak lepas karena sistim yang berlaku pada saat itu merupakan sisa warisan produk orde baru yang dominan Top Down dalam memilah dan mengangkat Pemimpin(Bupati) Kerinci.

Akan tetapi setelah Mahasiswa melakukan Demontrasi dan setelah Tim Reformasi berhasil melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri membuahkan hasil, maka sikap kontra secara perlahan berubah menjadi pro, demikian sikap sejumlah organisasi masyarakat(ormas) kembali menyatu.

Diantara Ormas Islam yang ada di Kabupaten Kerinci, Ormas Muhamadiyah Cabang Kerinci termasuk salah satu ormas yang sejak awal telah memberikan dukungan terhadap gerakan reformasi yang dilakukan oleh para mahasiswa yang menginginkan perubahan terutama perubahan kepemimpinan di Kabupaten Kerinci.

Pimpinan Muhamadiyah Cabang Kerinci, H.Hasyimi,BA termasuk tokoh yang berteriak lantang melakukan orasi di DPRD Kerinci, bahkan diantara banyak organisasi dan individu yang memberikan dukungan ,Muhamadiyah Kerinci menyediakan bangunan asrama Putri Panti Asuhan Aisyiah Kerinci untuk dijadikan sebagai salah satu sekretariat dan ruang inap bagi(Posko) bagi para mahasiswa Kerinci, dalam hal ini peran Pimpinan Panti Asuhan Hj.Djamaliah sangat besar,ia tidak hanya mendukung,lebih dari itu beliau memberikan asupan makanan bagi para mahasiswa termasuk para aktifis yang melakukan demontrasi

Reformasi di alam Kerinci yang di motori oleh para mahasiswa kerinci dan mendapat dukungan dari tokoh tokoh masyarakat dan segenap masyarakat sakti alam Kerinci berakhirnya dengan dilakukannya Pemilihan Bupati Kepala Daerah Kerinci pertama Era Reformasi, berbagai agenda pembangunan daerah di program dan di susun oleh Bupati Kerinci dan DPRD Kerinci dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat se alam Kerinci.

Banyak program dan gebrakan pembangunan yang telah dilakukan oleh Bupati Kerinci H.Fauzi Siin, meskipun dilain pihak masih banyak kekurangan yang mesti dilakukan perbaikan dan pembenahan.

Sama seperti manusia ciptaa Tuhan yang lain, jelas H.Fauzi Siin bukanlah manusia yang sempurna apalagi paripurna,Sebagai putra daerah ia telah memperjuangkan dan melakukan berbagai upaya pembangunan untuk mensejahterakan masyarakatnya, meski di sana sini masih terdapat ketidak sempurnaan.

Sebagai prajurit TNI, H.Fauzi Siin dikenal sebagai sosok orang yang disiplin dan tegas serta memiliki tekat yang kuat yang terkadang mengundang resiko,tapi H.Fauzi Siin menurut pengamatan penulis adalah type seorang pemberani dan berkemauan keras yang bertanggung jawab.

Terlepas dari kelebihan dan kekurangan yang beliau miliki, ia telah mengabdikan dirinya untuk mengangkat harkat dan martabat serta berupaya untuk mensejahterakan masyarakat Kerinci yang amat ia cintai.

Untuk membuka keterisolasian Kabupaten Kerinci bagi wisatawan mancanegara yang akan mengunjungi Kabupaten Kerinci,pada saat itu Gubernur Jambi Drs.H.Zukifli Nurdin yang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kerinci (15/1-2000) bersama Mantan Menteri Pariwisata seni dan budaya Repubik Indonesia Drs.H.Mazuki Usman,MA kepada Bupati Kerinci H.Zulkifli Nurdin mengusulkan agar landasan pacu Bandara Depati Parbo yang saat itu hanya memiliki panjang 650 meter agar ditingkatkan menjadi 1.250 meter sehingga Bandara ini dapat didarati oleh pesawat CN 135,CN 235, dan Foker 28.

Pada saat mengunjungi Bandara Depati Parbo tanggal 15 Januari 2000 Gubernur Jambi H.Zukifli Nurdin mengemukakan bahwa potensi alam Kabupaten Kerinci sangat indah dan menawan dan memiliki nilai layak jual kepada dunia internasional

Menurut Gubernur jambi pada waktu itu untuk memperpendek waktu tempuh ke Kabupaten Kerinci yang jarak tempuhnya 8-10 jam dari ibu kota Propinsi Jambi maupun dari Muara Labuh Sumatera Barat melalui jalun darat,untuk itu masalah transportasi udara ini harus diupayakan

Bupati Kerinci H.Fauzi Siin pada saat melakukan Halal Bil Halal dan Silaturahmi Gubernur Jambi H.Zulkifli Nurdin dengan masyarakat Kerinci mengemukakan bahwa luas Kabupaten Kerinci 420.000 Hektar, dari luas wilayah itu 51 % atau 215.000 Hektar merupakan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNS) dan hanya 48,31% atau 205.000 Hektar merupakan lahan budidaya.

Sebagai masyarakat yang bermata pencarian di sektor pertanian maka kendala utama yang dirasakan oleh masyarakat untuk mengembangkan usahanya adalah terbatasnya ruang gerak dalam usaha ekstensifikasi pertanian karena dibatasi adanya Taman Nasional Kerinci Seblat.

Menurut H.Fauzi Siin sebenarnya Kabupaten Kerinci memiliki potensi sumber daya alam berupa bahan galian tambang seperti andesit,andesit pirogsi,tas,kaolin,phospat,batu gamping,batu bangunan,mar mar,batu kali,obsidian,belerang,gamping,kristalin,grano,diosit,emas dan batu bara,dan semua potensi sumber daya alam itu semuanya berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat.

Fauzi Siin memahami betul bahwa Taman Nasional Kerinci Seblat merupakan kawasan yang luas memiliki ekosistim yang alami atau kawasan spesifik,Tidak ada kegiatan eksplotasi, diserta manajemen yang bertujuan untuk melestarikan lingkungan alami secara maksimum tetapi terbuka bagi pengunjung secara spesifik.

Agar tidak terjadi perambahan hutan TNKS dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat , Bupati Kerinci H.Fauzi Siin mengusulkan perlu adanya suatu kompensasi dari TNKS bagi masyarakat bukan hanya dana pengamanan TNKS bagi masyarakat yang berbatasan lansung dengan TNKS seperti yang telah diterapkan selama ini,akan tetapi kompensasi ini diberikan kepada semua masyarakat petani yang tidak dapat menggarap lahan TNKS tersebut.

Fauzi Siin yang pernah menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bogor-Jawa Barat melihat kondisi sarana infra struktur jalan dari dan Kekerinci selama bertahun tahun tak pernah membaik, dan ruas jalan di Kerinci menuju daerah luar hanya ada 3 jalur yakni jalur Tapan-jalur Muara Labuh dan jalur Bangko.

Fauzi Siin kepada Gubernur Jambi H.Zulkifli Nurdin pada kesempatan tatap muka dengan Gubernur dan tokoh tokoh masyarakat Kerinci diawal masa tugasnya sebagai Bupati Kerinci mengharapkan agar di buka jalan alternatif yakni jalan tembus Pungut Mudik-Tanah Tumbuh Muara Bungo ke Kabupaten Kerinci.

H.Fauzi Siin juga mengharapkan agar ruas jalan Sungai Penuh- batas Sumatera Barat dan ruas jalan Sungai Penuh-Batas Merangin yang merupakan jalan Propinsi agar dapat di tingkatkan statusnya menjadi jalan negara.

Ruas jalan Sungai Penuh-Batas Merangin kondisinya saat itu sangat memprihatinkan,ruas jalan ini sangat rawan lonsor dan terdapat tikungan tajam dan tebing yang terjal yang sangat membahayakan bagi pengguna jalan, kondisi jalan yang sama juga berada di jalur Sungai penuh-Tapan batas dengan Sumatera Barat.

Banyak hal yang telah Fauzi Siin lakukan untuk membangun Sakti Alam Kerinci, dan salah satu karya monumental yang beliau lakukan ialah memekarkan Kabupaten Kerinci menjadi dua daerah otonum dan membentuk Kota Sungai Penuh sebagai daerah otonum baru, hasilnya pembangunan Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci berkembang cukup pesat kendati belum dapat disebut optimal, pertumbuhan ekonomi masyarakat di dua daerah otonum semakin menggairahkan,dibeberapa titik tumbuh pusat perekonomian baru, sarana infrastruktur transportasi menunjukkan kemajuan yang cukup menggembirakan.

Pada masa periode Pemerintahan Bupati H.Fauzi Siin berbagai pembangunan infrastruktur terus dilakukan, berbagai event berskala nasional Regional dan Daerah digagas oleh H.Fauzi Siin sebagai salah satu cara untuk lebih memperkenalkan Kabupaten Kerinci kedunia luar

Diantara gagasan H.Fauzi Siin yang fenomenal ialah kegiatan “Festival Masyarakat Peduli Danau Kerinci “(FMPDK) yang masih bertahan hingga saat ini.Beliau juga berhasil mengharumkan nama Kabupaten Kerinci pada Pekan Olah Raga Provinsi jambi (PORPROV)XVII Tahun 2006 di Kabupaten Kerinci.

Mengawali Gebrakannya sebagai Bupati Kerinci, H.Fauzi Siin melakukan gebrakan yang cukup membanggakan, Fauzi Siin dengan dukungan Gubernur Jambi dan Kementerian Pariwisata Seni dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 1999 menggelar pesta akbar “Festival Masyarakat Peduli Danau Kerinci” yang pertama di pusatkan di kawasan wisata danau Kerinci(Sanggaran Agung)

H.Fauzi Siin memahami bahwa Kabupaten Kerinci yang berada di puncak andalas pulau Sumatera banyak menyimpan potensi wisata alam,seni dan kebudayaan yang sangat beragam, alam Kerinci memiliki panorama alam yang aduhai indahnya dikelilingi oleh pegunungan dan bukit bukit yang berbaris rapi mengililingi sakti alam Kerinci.

Di lembah terdapat hampara sawah yang menghijau ibarat permadani yang terbentang luas sesayup mata memandang,dan di bagian selatan terdapat danau Kerinci yang memiliki riak gelombang dan pemandangan yang indah di kala senja.

Alam Kerinci dengan hutan Taman Nasional Kerinci Seblatnya menyimpan Flora dan Fauna langka dan alam Kerinci termasuk salah satu pusat peradaban tua di nusantara yang kaya dengan tangible dan intangible.

Potensi dan kondisi ini lah yang mengilhami H.Fauzi Siin untuk mengagas sekaligus menggelas event Pariwisata nasional pertama di Propinsi jambi yakni “Festival Masyarakat Peduli Danau Kerinci, yang tahun 2014 yang lalu merupakan kegiatan FMPDK ke 13 yang merupakan kelanjutan FMPDK pertama yang digagas dan di dirintis oleh H.Fauzi Siin.

Ketika penulis melakukan wawancara dengan H. Fauzi Siin (1999), event Nasional FMPDK ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk memperkenalkan dan memasarkan potensi wisata alam seni dan budaya yang di miliki oleh sakti alam Kerinci.

Dan Menurut H.Fauzi Siin kala itu, kegiatan FMPDK merupakan kegiatan rutine tahunan untuk mempromosikan aset Pariwisata,Seni dan Budaya yang ada di Kerinci,Festival ini sendiri untuk pertama kali dllaksanakan tahun 1999, dan dengan adanya agenda kegiatan FMPDK terlihat terjadi peningkatan arus kunjungan wisatawan sebelum dilaksanakan kegiatan festival, meski belum memenuhi harapan dan belum mampu sepenuhnya menyedot “dollar”akan tetapi dengan Festifal ini setidaknya dunia internasional telah mengenal Kabupaten Kerinci dalam arti yang seluas luasnya,apa yang kita lakukan saat ini merupakan langkah awal untuk mempromosikan aset yang ada di negeri kata kata H. Fauzi Siin.

Memang salah satu perioritas Pemerintah kabupaten Kerinci yang telah di tuangkan dalam Surat Keputusan Bupati nomor 166 tahun 1999 tentang lima program pokok pembangunan daerah Kerinci adalah mengembangkan pariwisata dengan meningkatkan sarana dan prasarana objek wisata serta perluasan informasi/promosi wisata.

Secara nasional even FMPDK merupakan gerakan awal dalam upaya memeilihara serta membina budaya bangsa,seiring dengan kebersamaan dalam pembangunan kepariwisataan

Dalam rangkaian kegiatan Porprov H.Fauzi Siin berhasil membangun sarana prasarana olah raga seperti Lapangan tenis, penataan Gelanggang Olah raga(Stadion KONI) Pancasila di Tanah Kampung,Pembangunan sarana Panjat Tebing,Padepokan Pencak Silat dan pembangunan berbagai sarana olah raga /fasilitas pertandingan yang memenuhi persyaratan tekhnis

Pada Porprov yang dipusatkan di Kabupaten Kerinci sedikitnya ada 20 tangkai cabang olah raga yang dipertandingkan,dan kegiatan Pekan Olah Raga yang dilaksanakan di Kabupaten Kerinci merupakan PORPROV yang paling sukses dilakukan di luar kota Jambi pada zamannya, dampaknya di Kota Sungai Penuh yang saat itu merupakan ibu Kota Kabupaten Kerinci memiliki sarana olah raga paling lengkap diantara sarana olah raga yang ada di Kabupaten tetangga.

Untuk melancarkan sarana transpotasi udara satu satunya Bandara yang ada di luar Kota Jambi saat itu, Fauzi Siin melakukan perbaikan,peningkatan dan perluasan Bandara Depati Parbo sehingga mampu di darati pesawat jenis Foker 50, Peningkatan Kualitas Bandara Perintis ini merupakan upaya Beliau untuk memperlancar transportasi udara yang pada gilirannya dapat mendukung program pembangunan sub sektor kepariwisataan di Kabupaten Kerinci.

Pada masa pemerintahan Bupati Kerinci H.Fauzi Siin ,dengan dukungan Gubernur Jambi Drs.H.Zulkifli Nurdin dan Kementerian Pekerjaan Umum,meski berhadapan dengan sejumlah prostes dari sejumlah NGO Lingkungan hidup dalam dan luar negeri, H. Fauzi Siin dengan tegas dan berani menerobos pembangunan jalan baru dengan memotong sejumlah kawasan perbukitan dan sejumlah tikungan berbahaya mulai dari Muara Hemat hingga kawasan Batang Merangin, dampaknya mimpi Nek Fauzi Siin yang ingin memperlancaran transportasi darat yang mengubungkan dari dan ke Kerinci

Akhirnya pada era Kepemimpinan Gubernur Jambi Drs.H.Hasan Basri Agus.MM ruas jalan Sungai penuh – Bangko Via Muara Hemat saat ini semakin mulus dan nyaman untuk dilalui kenderaan angkutan barang dan penumpang.

Selama 10 tahun masa kepemimpinan H.Fauzi Siin sebagai Bupati Kerinci,berbagai sarana infrastruktur terus dilakukan pembenahan, Untuk meningkatkan kesejahteraan Petani, H.Fauzi Siin ia bersama Gubernur Jambi Drs.H.Zulkifli Nurdin memperjuangkan pembangunan terminal agri bisnis di sentra pertanian di Kecamatan Kayu Aro,

Melalui bantuan Kementerian Pertanian terminal Agri Bisnis dapat terwujud meski hingga terminal tersebut belum dimanfaatkan secara optimal oleh para pelaku bisnis hasil pertanian, Kepada Penulis pada acara peresmian Terminal Agribisnis beliau menyampaikan harapannya agar terminal agro bisnis diharapkan mampu untuk mendukung usaha pertanian yang dilakukan oleh para petani dan pelaku bisnis.

Pada masa H.Fauzi Siin menjabat Bupati Kerinci,beliau telah melakukan berbagai upaya dan terobosan untuk “merayu” investor dan BUMN di pusat untuk melakukan investasi di bumi Sakti Alam Kerinci,Pada masa H.Fauzi Siin lah di rintis usaha untuk membangun PLTA di wilayah Batang Merangin, melakukan berbagai terobosan menemui Pemerintah Pusat untuk melakukan survey dan penelitian panas bumi di sejumlah lokasi termasuk di daerah Gunung Raya.

Pada saat itu mimpi H.Fauzi Siin belum semua Ide gagasan dan mimpinya yang terwujud,akan tetapi belakangan ini perlahan namun pasti berbagai potensi sumber daya alam di alam Kerinci mulai digali dengan melibatkan Investor dan Pemerintah Pusat/ Kementerian terkait.

Kondsi Pasar dan PKL di Kota Sungai Penuh yang sembrawut dan tidak tertata membuat Fauzi Siin harus memeras otak, disamping menertibkan PKL, Fauzi Siin melkukan renovasi pasar tradisional dan membangun Pasar Modren “Kincai Plaza”.

Di lingkungan masyarakat adat di Sungai Penuh, Fauzi Siin menyandang gelar Sko Depati dan Fauzi Siin juga membangun Fasilitas Gedung untuk kaum empat jenis,dan dalam kurun waktu 10 tahun kepemimpinannya,beliau telah memberikan perhatian terhadap kemajuan sektor pendidikan, pertumbuhan perguruan tinggi saat itu tumbuh pesat,sedikitnya selama menjadi Bupati jumlah perguruan tinggi yang semula hanya ada 2 perguruan tinggi meningkat menjadi 8 perguruan tinggi

H.Fauzi Siin sangat peduli dengan masalah kesehatan masyarakatnya, beliau membangun memprogramkan dan membangun puluhan Puskesmas,Pustu hingga ke ujung negeri,dan H. Fauzi Siin memprogramkan dan melakukan peningkatan kualitas sarana pelayanan rumah sakit umum daerah MHAT dan mendatangkan sejumlah dokter spesialist untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada segenap masyarakat di alam Kerinci.

Sepanjang usia Kabupaten Kerinci, hanya H.Fauzi Siin yang mampu meraih lambang supremasi Kebersihan Kota Adipura lebih dari 4 kali, dan Pasca Pembentukan Kota Sungai penuh yang beliau lahirkan dan beliau perjuangkan dengan susah payah hingga saat ini tak satupun Penjabat Walikota Sungai Penuh termasuk Walikota Sungai penuh yang depenitif yang mampu menambah Piala Adipura, jangankan membawa pulang adipura,merawat adipura yang ada pun Pemerintah Kota belum mapu ,buktinya ruas jalan yang diperbaiki sebagian amburadul, pada musim hujan air menggenangi sebagian wajah kota, unieknya di daerah hilir yang dulunya pada musium hujan rentan banjir, saat ini justru dibagian hulu khususnya di kawasan tengah kota seperti ruas jalan Kumun, ruas jalan menuju jembatan kerinduan, dan beberapa ruas jalan di sejumlah titik direndam banjir.

Penyebab banjir sudah dapat ditebak, saluran drainase yang dibangun dan ruas jalan yang diaspal kembali rusak sebelum waktunya karena di duga dikerjakan oleh produk kontraktor karbitan alias kontraktor “aji mumpung”

Sosok H.Fauzi Siin dikenal dekat dengan para pemangku pemangku adat, dan akrab dengan pentolan aktifis NGO dan aktifis Mahasiswa, tidak hanya itu saja, dikalangan para seniman dan budayawan beliau dikenal sebagai seorang bapak sekaligus pemimpin (Bupati) yang sangat peduli kepada Kegiatan berkesenian dan berkebudayaan,semua karya seni sangat beliau hargai dan beliau sangat memberi apresiasi terhadap dunia berkesenian dan berkesusastraan, kabarnya beliau merupakan sahabat dekat sekaligus keluarga dekat Pujangga Kerinci Ghazali Burhan Riodja.

Diman-tokoh muda Kerinci dan mantan aktifis mahasiswa Kerinci jambi menilai bahwa sebagai sosok militer H.Fauzi Siin dikenal sebagai sosok yang sangat disiplin dan kadang kadang terkesan pemarah, bila ada yang salah dan bertentangan dengan kebiasaan umum beliau tak segan segan memarahi siapa saja, akan tetapi kemarahan beliau tak berlansung lama, dalam hitungan jam beliau kembali memberikan senyuman,penulis pun suatu ketika pernah kecipratan marah beliau, dan pada waktu itu juga kemarahan beliau kembali reda dan beliau kembali bercanda.

Dikalangan wartawan dan aktifis termasuk tokoh tokoh masyarakat sosok H.Fauzi Siin dikenal royal, bahkan beliau tak segan segan memberikan honor kegiatan beliau untuk membantu masyarakat yang sedang ditimpa kesusahan, dan dikalangan ulama dan tokoh adat termasuk masyarakat awam H.Fauzi Siin selalu membuka diri, jam berapapun sepanjang beliau belum istirahat tidur,beliau menerima para tamu, tidak peduli, subuh,pagi siang atau malam rumah dinas bupati Kerinci tak pernah sepi dari tamu, sikap beliau yang benar benar merakyat membuat beliau di senangi kawan dan dihargai lawan, tak pernah saya melihat H.fauzi Siin menyimpan rasa dendam kepada orang lain ujar Diman mantan Aktifis Mahaiswa Kerinci di Jambi dan di zamannya Fauzi Siin dikenal sebagai Bupati yang paling sering blusukan dan turun kelapangan melakukan inspeksi mendadak ke desa desa

Menurut sejumlah tokoh adat dan tokoh masyarakat dimasa lalu kehidupan berkesenian dan berkebudayaan sangat terasa,berbagai acara seni dan budaya dan kenduri sko merupakan rutinitas yang dilakukan hampir di setiap dusun dusun,dan pada waktu waktu tertentu beliau membawa tim kesenian Kerinci ke Kabupaten dan kota tetangga bahkan hingga ke negara negara sahabat, kegiatan rutinan tahunan Festival Masyarakat Peduli Danau Kerinci (FMPDK) senantiasa ramai di kunjungi wisatawan termasuk sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara, belakangan sejak beberapa tahun terakhir jarang terdengar suara musik seruling bambu di malam hari, jarang terlihat lagi gemulai para penari asyik atau tari tari tradisioanal Kerinci seperti niti mahligai dan tari tauh, kalaupun ada muncul hanya sekali sekali dan itupun bila di butuhkan.

Pada acara Diskusi ringan bersama sejumlah anggota Sarung di Baheoun Buleouh Kincai,penulis menyebutkan saat ini tengah dilakukan pemilihan data disamping mencari data data tambahan untuk melengkapi isi buku,mudah mudahan jika ada kemudahan rezeki buku ini akan di cetak d Bandung, Insya Allah usai Pilwako kita akan launcing buku ini

Jurnalisme Online dalam Regulasi Media di Indonesia

Dalam perspektif hukum, sifatnya media online yang berbeda dengan media konvensional ini memunculkan konsekuensi etis maupun hukum yang berbeda pula. Sebagai medium penyampai pesan dan ranah kebebasan berekspresi, tentunya perkembangan jurnalisme online selayaknya mempunyai aturan sendiri. Sampai hari ini aturan hukum yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur jurnalisme online masih dikembalikan kepada UU Pers.

Aturan hukum yang dimiliki Indonesia berkaitan dengan jurnalisme online cukup parsial. Tidak jelas mana yang lex spesialis, mana yang lex generalis. Di sisi lain, peraturan baru yang hendak dibuat dan masuk dalam agenda program legislasi nasional, belum menjanjikan keputusan hukum yang mampu mewadahi perkembangan jurnalisme online, mengingat lahan ini sangat dinamis sampai hari ini.

Jurnalisme online dalam hukum media di Indonesia masih dipayung dengan Undang-undang No.40 tahun 1999 tentang Pers. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Pers disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pers adalah :

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Undang-undang ini dinilai masih bisa diberlakukan untuk mengatur jurnalisme online karena dalam pasal 1 Undang-undang tersebut, jurnalisme online masih masuk dalam pengertian pers yang digagas oleh UU. Secara terminologi berdasarkan pasal 1 UU Pers yang masuk dalam kategori pers adalah segala kegiatan jurnalistik baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, data, grafis, maupun bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Jurnalisme online masuk dalam kategori media yang menggunakan ranah elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. Oleh karenanya, jurnalisme online masih bisa menggunakan undang-undang ini sebagai payung hukum.

Persoalan yang kemudian muncul adalah jurnalisme online mempunyai karakter yang berbeda dengan jurnalisme konvensional. Sementara undang-undang pers dibuat masih memuat konteks jurnalisme konvensional meskipun dalam pengertian undang-undang itu kata ‘media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia’ dianggap bisa mewakili jurnalisme online. Terdapat beberapa persoalan jurnalisme online yang memang masih bisa dipayungi dengan undang-undang Pers karena memang sifatnya masih sama atau mirip dengan kasus untuk media cetak dan media penyiaran. Namun begitu ada beberapa persoalan dalam jurnalisme online yang tidak bisa ditampung dan dipayungi oleh undang-undang pers karena karakternya yang sudah berbeda.

Konferensi internasional di Pusat Jurnalisme Warsawa Polandia pada 11-12 Oktober 1997 mencatat bahwa ada hal mendasar mengenai kasus jurnalisme berinternet (Journalism in Cyberspace) yang hampir sama dengan dengan kasus pada jurnalisme cetak dan elektronik. Persoalan-persoalan tersebut meliputi, hal-hal yang menyerang kepentingan individu, pencemaran nama baik, pembunuhan karakter/reputasi seseorang. Kemudian hal-hal yang sifatnya menyebarkan kebencian, rasialis, dan mempertentangkan ajaran agama. Selain itu berkenaan dengan masalah kesusilaan seperti menyebarkan hal-hal tidak bermoral, mengabaikan kaidah kepatutan menyangkut seksual yang menyinggung perasaan umum, dan perundungan seksual terhadap anak-anak. Hal-hal yang bersifat kebohongan publik juga tidak diperkenankan misalnya melakukan kecurangan, tidak jujur, termasuk menyampaikan promosi/iklan palsu. Yang terakhir adalah masalah hak ciptacipta (copyright) dan Hak Atas Karya Intelektual (HAKI, atau Intelectual Property Right/IPR). Dalam jurnalisme cetak, jurnalisme penyiaran, maupun jurnalisme online, masalah-masalah tersebut cukup fundamental dan tidak boleh dilakukan. (Priyambodo, 2008)

Namun begitu ada pula persoalan-persoalan dalam jurnalisme online yang khas dan khusus terjadi hanya dalam jurnalisme online saja. Sebagaimana dikutip Priyambodo, Johnson mencatat kecenderungan kasus khusus yang terjadi dalam cyberjournalism. Kasus-kasus tersebut dalam catatan Johnson lebih berkisar pada persoalan kewilayahan dan sifat journalisme online yang mengglobal dan melintasi batas wilayah secara geografis maupun ideologi. Johnson mencatat kasus yang khusus muncul dalam cyberjournalism itu seperti, persoalan azas tuntutan hukum, karena cakupan penyebaran berita di Internet dan sistem kinerja cyberjournalism bersifat lintas batas kewilayah negara. Selain cakupan berita juga berkenaan dengan kinerja jurnalis yang juga memungkinkan lintas negara. Yang tak kalah krusial adalah persoalan ekonomi mengenai ketentuan pajak lintas negara, karena kecenderungan ekonomi global juga mempengaruhi kinerja cyberjournalism, terutama menyangkut proses transaksi jual beli hak cipta atas berita. (Priyambodo, 2008)

Bercermin dari catatan-catatan di atas, yang jelas belum diatur dalam undang-undang pers di Indonesia adalah ketentuan jurnalisme yang dilakukan lintas negara berikut implikasi yang mengikutinya. Persoalan kegiatan pers yang dilakukan lintas negara, dalam undang-undang pers yang diatur baru mengenai keberadaan pers asing dan pengembangan pemberitaan melalui kantor berita. Hal ini termaktub dalam pasal 14 dan pasal 16 Bab VI undang-undang pers. Dalam pasal 14 disebutkan

Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan keluar negeri, setiap warga negara Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita

Sedangkan pada pasal 16 disebutkan :

Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang diatur oleh pasal 14 dan 16 undang-undang pers ini lebih berkisar pada persoalan perusahaan atau institusi pers asing. Padahal dalam praktiknya, lembaga asing berbasis online di Indonesia lebih banyak bermain menggunakan jurnalis mereka yang dikirim ke Indonesia daripada mendirikan perusahaan pers di Indonesia. Lagipula dalam persoalan jurnalisme online, perusahaan pers tidak perlu mendirikan perusahaan secara fisik di wilayah teritorial Indonesia karena mereka menggunakan wilayah cyber yang kaplingnya tidak dibatasi secara teritorial. Sebagai gantinya mereka mengirimkan jurnalisnya untuk mendekati objek berita.

Persoalan wartawan ini juga menyisakan pertanyaan ketika kita bersinggungan dengan jurnalisme online. Pasalnya, dalam wilayah online tidak semua penyumbang tulisan terinstitusionalisasi secara resmi. Dalam wilayah online, ada yang disebut sebagai citizen journalism atau jurnalisme warga yang memberikan kemerdekaan berekspresi kepada warga masyarakat guna menyebarluaskan informasi. Pada konsep citizen journalism mereka yang menulis bukan selalu wartawan profesional dengan institusi pers yang terinstitusionalisasi, namun warga masyarakat secara umum. Lalu, dengan rutinitas menulis informasi yang mereka posting di website mereka dan menyatakan diri sebagai bagian dari citizen journalism, si penulis ini bisa disebut sebagai wartawan?

Dalam Pasal 1 ayat 4 undang-undang pers disebutkan bahwa wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Selanjutnya dalam pasal 7 undang-undang pers disebutkan bahwa, (1) wartawan bebas memilih organisasi wartawan, (2) wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Dengan ketentuan tersebut, maka secara lebih lanjut siapapun yang melaksanakan profesinya sebagai wartawan berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana termaktub dalam pasal 8 undang-undang pers.

Mereka yang aktif menulis dalam bilik-bilik citizen journalism seperti yang terjadi dalam kompasiana, liputan6.com dan detik.com tentunya masih berada di wilayah abu-abu untuk disebut sebagai wartawan atau bukan. Pasalnya, aktivitas jurnalisme yang mereka lakukan bukanlah aktivitas jurnalis sebagaimana mereka yang menjabat reporter maupun redaktur resmi dalam sebuah media. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan adalah dengan kebebasan berekspresi yang mereka lakukan, bagaimana perlindungan hukum yang berlaku untuk mereka. Jika mereka disebut sebagai wartawan, jelas akan kembali pada pasal 1 ayat 4, pasal 7 dan pasal 8 undang-undang pers. Namun, jika mereka tidak bisa dimasukkan dalam kategori wartawan, perlindungan kebebasan bicara yang mereka lakukan menjadi seperti apa?

Fakta bahwa aktivitas jurnalisme melalui media baru akan membuat makin banyaknya jurnalis yang muncul dalam wilayah ini sebenarnya sudah diprediksi oleh De Bens dan Ostbye yang melakukan penelitian terhadap Pasar Surat Kabar di Eropa. Pada kesimpulannya yang termuat dalam Media Policy :Convergence, Concentration, and Commerce, De Bens dan Ostbye menyebutkan bahwa

New technologies have diminished the number of print workers but increased the number of journalists. One could argue that the new technologies (and the search for advertising revenues) has increased the editorial output of most newspapers (more special columns, more inserts). New technologies have also improved layout, colour printing, and so on. The next step in the introduction of new technologiy is probably linked to new forms of distribution of information. (De Bens and Ostbye, 2002 : 20)

Sebenarnya jika dirujukkan kepada undang-undang lain, Indonesia memiliki undang-undang No. 11 tahun 2008 mengenai ITE (internet dan Transaksi Elektronik) yang secara khusus membahas persoalan-persoalan di wilayah online. Hanya saja, persoalan jurnalisme online dalam hal ini aktivitas yang dilakukan oleh aktivis jurnalisme warga tidak bisa serat merta dipayungi dengan undang-undang ini. Meskipun dalam konteksnya, kegiatan jurnalisme warga ini bisa dimasukkan dalam aktivitas mendistribusikan dan mentransmisikan informasi atau dokumen elektronik. Akan tetapi, undang-undang ini dibuat bukan dalam rangka menggagas persoalan distribusi informasi sebagai bagian dari aktivitas jurnalisme.

Selain mengenai persoalan wartawan, yang patut diperhatikan dalam payung hukum jurnalisme online adalah persoalan speed dan interaktivitas yang melekat sebagai ciri khas jurnalisme online. Speed adalah persoalan penting yang membuat jurnalisme online hidup. Mereka yang bekerja di wilayah ini tidak perlu menunggu waktu untuk cetak ataupun waktu untuk siar guna menayangkan beritanya. Ketika berita itu terjadi, wartawan tinggal menulis atau merekam lalu mengunggahnya di situs beritanya, seketika masyarakat langsung bisa mengakses. Misalnya berita mengenai bom Cirebon kemarin. Pengeboman terjadi pada sekitar pukul 12.30, tidak perlu menunggu cetak dan jam siar, selisih beberapa menit kemudian melalui situs-situs berita online, kabar mengenai pengeboman ini langsung bisa kita akses. Speed memang menjadi andalan utama dalam jurnalisme online. Yang kemudian patut diperhatikan dari persoalan speed pada jurnalisme online ini adalah mengenai akurasi berita dan kelengkapan berita.

Berbeda dengan cetak dan penyiaran yang menunggu lengkapnya 5W dan 1H serta berbagai aspek nilai berita lainnya untuk bisa tayang, jurnalisme online memperbolehkan tayangnya berita singkat meskipun elemennya belum lengkap. Kelengkapan berita dalam wilayah online, terhubung dengan adanya hyperlink. Di satu sisi, dalam satu peristiwa berita yang bisa dimuat melalui peristiwa tersebut bisa banyak dan berangkaian. Pembaca pun bisa memilih berita mana yang mereka butuhkan dan berita mana yang tidak mereka butuhkan. Namun karena sifat pengumpulan fakta dan elemen pemberitaan yang mengandalkan hyperlink karena mengejar speed ini kelengkapan informasi dan akurasi pemberitaan menjadi hal yang terabaikan. Jika distribusi informasi untuk audiens ini hanya berkisar antara audiens dan media saja, maka tidak menjadi persoalan pelik. Masalahnya, dalam perkembangan jurnalisme online ini, wilayah percakapan (oral) sebagai bagian dari distribusi informasi di Indonesia masih belum bisa dilepaskan. Ketika berita muncul di internet, kabar yang muncul tidak selalu berhenti pada pembaca yang mengakses berita. Berita online bisa menyebar melalui share yang dilakukan oleh pembaca melalui media online, maupun menyebar melalui perbincangan yang dilakukan tanpa medium online.

Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Merlyna Lim, melihat bagaimana internet mengambil peran untuk memobilisasi massa melalui distribusi informasi yang dilakukan oleh para cyberactivism melakukan penelitian terhadap distribusi informasi melalui internet dalam kurun waktu 4 tahun mulai dari tahun 1999-2003. Lim mencatat bahwa mereka yang aktif di dunia maya melanjutkan (forwarded) setiap informasi yang mereka dapatkan baik melalui websites, mailing list, maupun email personal yang diunduh, dicetak, digandakan, dan disecarkan ke publik. Aktivitas ini tak ubahnya sebagai aktivitas komunikasi secara oral yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. (Muliana, 2008:34)

Model Komunikasi Online dan Offline di Indonesia

Melalui diagram di atas Lim berargumen bahwa two step flow communication menjadi penentu keberhasilan distribusi informasi di Indonesia. Selama reformasi tahun 1998 interconnectedness antara pengguna online media ini memainkan peranan penting. Teori Lim tentang interconnectedness ini dikatakan bahwa satu pembaca mengkopi atau melanjutkannya kepada lebih banyak orang, sebagai efek snowball dan kemungkinan berita itu kemudian akan dibaca oleh orang yang jumlahnya menjadi lebih banyak lagi.

“This interconnectedness of all actors from all these layers created the necessary multiple effect for information dissemination to result in mase mobilization and political reform.” (Muliana, 2008 : 35-36)

Dari sini kita melihat bahwa tanggung jawab atas akurasi pemberitaan, meskipun speed menjadi tuntutan adalah mutlak diperlukan. Selain itu, hyperlink yang menjadi solusi atas kelengkapan pemberitaan hanyalah salah satu karakter jurnalisme online yang menonjol. Dalam undang-undang pers secara tegas disebutkan dalam pasal 4 ayat (3), “Untuk menjamin kebebasan pers, pers nasional mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.” Pasal ini mendukung kegiatan jurnalistik dan penyebarluasan informasi. Namun yang perlu menjadi catatan, bagaimana jika informasi dalam aktivitas jurnalistik tersebut belum lengkap dan memungkinkan timbulnya hoax, sementara dengan prinsip speed informasi tersebut harus segera tayang?

Secara lebih lanjut dalam pasal 6 huruf (c) disebutkan peranan pers nasional sebagai, “Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar.” Artinya, berita yang sifatnya masih kemungkinan dan membuka peluang terjadinya hoax tidak boleh ditayangkan sebagai berita. Meskipun dari running pemberitaan di waktu kemudian elemennya akan menjadi lengkap, namun untuk menghindari berita yang sifatnya hoax, seharusnya hal ini diatur. Paling tidak untuk menghindari distribusi informasi yang salah. Apalagi dalam beberapa pemberitaan, acapkali ditemukan berita dengan menggunakan narasumber yang nilai ketokohannya, sebagai salah satu elemen pemberitaan, tidak mempunyai kelayakan.

Media online berdalih, untuk menghindari hoax atau jika pembaca merasa tidak nyaman dengan pemberitaan yang ada dalam media, mereka bisa langsung berinteraksi dengan redaksi mengenai pemberitaan yang bersangkutan. Ini adalah satu lagi sifat jurnalisme online yang berbeda dengn jurnalisme cetak maupun penyiaran. Feedback dari audiens pada media online bersifat langsung dan seketika. Berbeda dengan media cetak maupun penyiaran dimana feedbacknya tertunda karena tidak bisa dilakukan secara langsung. Tanggapan audiens dalam jurnalisme online dapat dilakukan secara langsung melalui kolom-kolom online yang disediakan oleh redaksi baik dengan cara harus register maupun tanpa register.

Reaksi pembaca atas pemberitaan dalam jurnalisme online ini menjadi perubahan pula dalam wajah jurnalisme dari sisi penggunaan hak jawab dan hak koreksi. Dalam undang-undang pers dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak jawab adalah hak seseorang atau kelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Sedangkan hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Pada media konvensional hak jawab dan hak koreksi ini dilakukan secara prosedural. Bahkan secara lebih lanjut mengenai hak jawab Dewan Pers mengelurarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 mengenai Pedoman Hak Jawab dalam persoalan pers.

Adanya forum dan tempat berkomentar yang ada dalam setiap pemberitaan jurnalisme online juga menjadi wajah baru hak jawab. Audiens , baik itu audiens secara umum maupun narasumber yang membaca pemberitaan mengenai dirinya dapat melakukan feedback langsung melalui ruang yang difungsikan untuk interaktivitas antara redaksi dengan audiens. Sayangnya, yang patut dicatat dari ruang ini adalah dalam wajah jurnalisme online hari ini acapkali feedback yang terjadi adalah perdebatan terbuka antara audiens yang satu dengan audiens yang lainnya dalam forum tersebut tanpa moderasi. Secara tidak langsung ini mengganggu kenyamanan publik karena mengganggu audiens yang lain.

Kesimpulan

Dari uraian di atas, paling tidak ada tiga persoalan penting dalam wilayah jurnalisme online yang masih patut diperhatikan terkait dengan pembahasannya di wilayah hukum. Pertama, mengenai wilayah jurnalisme online di daerah global village yang menghalalkan terjadinya aktivitas jurnalisme online lintas negara, sementara payung hukum kita belum cukup mengakomodasi hal tersebut. Kedua, mengenai kedudukan wartawan. Hadirnya wilayah online, bukan berarti wartawan kehilangan pekerjaannya, justru muncul wartawan-wartawan baru termasuk mereka yang aktid di wilayah citizen journalism. Sayangnya, kedudukan mereka sendiri dan aktivitas kebebasan berekspresi mereka belum terpayungi oleh hukum. Ketiga, mengenai persoalan speed dan akurasi dalam jurnalisme online. Di satu sisi memberikan alternatif informasi, namun di sisi lain memungkinkan terjadinya hoax, banjir informasi, dan tuntutan media literasi bagi audiens untuk memahami konteks peristiwa yang diberitakan. Keempat, persoalan interaktivtas antara redaksi dan audiens dalam dunia maya membuat hak jawab dan hak koreksi menjadi abu-abu.

Menilik perkembangan jurnalisme online di Indonesia hari ini, sebagai medium penyampai pesan dan ranah kebebasan berekspresi, tentunya perkembangan jurnalisme online selayaknya mempunyai aturan sendiri. Mengingat, sifat dari jurnalisme ini berbeda dengan jurnalisme konvensional yang muncul sebelumnya dengan konsekuensi kebebasan berekspresi yang berbeda dengan jurnalisme konvensional. Sampai hari ini aturan hukum yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur jurnalisme online dikembalikan kepada Undang-undang Pers dan sebagian ke Undang-undang ITE.

Bisa dikatakan sampai hari ini regulasi media di Indonesia belum cukup proporsional memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya jurnalisme online. Proporsionalitas dari aturan ini tentunya dilihat berdasarkan kepentingan publik yang harus dibela dalam undang-undang dan bagaimana kebebasan pers jurnalisme online seharusnya dituangkan dalam peraturan hukum. Kebutuhan Indonesia akan aturan yang tegas dalam ranah online pun, tak bisa menunggu esok. Pasalnya, perkembangan ranah online sampai hari ini sudah tak terbendung. Jangan sampai perkembangan teknologi yang sedemikian pesat dan memberikan sentuhan perubahan pada pers tidak selaras dengan aturan yang berlaku.

Sumber:

https://muftipages.wordpress.com/2011/06/13/menilik-aturan-jurnalisme-online-sebagai-jurnalisme-masa-depan-dalam-regulasi-media-di-indonesia/

Kerincitime.co.id, Kerinci – 5 orang komisioner KPU dilaporkan ke DKPP, sebab mereka dinilai telah melanggar kode etik, berikut pelanggaran yang diadukan ke DKPP;

1.    Peristiwa yang Diadukan dan / atau Dilaporkan :

I. SK KPUD Kerinci Nomor 01 Tahun 2012, ditandatangani bukan oleh

pejabat yang berwenang.

a. Waktu Kejadian                     :  8 Oktober 2013

b. Tempat Kejadian                   :  KPUD Kerinci

c. Perbuatan yang dilakukan  :

Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2012, Teradu/Terlapor I MULFI, SE telah menandatangani Surat Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 yang menetapkan Hari Pencoblosan pada tanggal 4 Juli 2013. Sedangkan Teradu/Terlapor I MULFI, SE pada tanggal 8 Oktober 2012 belum sah menjadi ketua KPU Kabupaten Kerinci karena Teradu/Terlapor I baru sah menjadi ketua KPU Kabupaten Kerinci pada tanggal 9 Oktober 2012 sesuai dengan SK KPU Propinsi Jambi Nomor …………  (Photo Copy bukti P1, P2  terlampir)

Bahwa berdasarkan Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, Teradu/Terlapor I MULFI, SE,  secara sadar dan sengaja tidak mengindahkan ketentuan :

Pasal 11 berbunyi :  Dalam melaksanakan asas kepastian hukum, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:

a.   melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;

b.   melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya;

c.   melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan

Pasal 15 berbunyi  :  Dalam melaksanakan asas profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:

a.   menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu;

b.   bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu;

c.   bertindak hati-hati dalam melakukan perencanaan dan penggunaan anggaran agar tidak berakibat pemborosan dan penyimpangan;

II. SK KPUD Kerinci Nomor 01 Tahun 2012, tidak diumumkan sesuai ketentuan yang berlaku.

a. Waktu Kejadian                  :  8 Oktober 2013

b. Tempat Kejadian                :  KPUD Kerinci

c. Perbuatan yang dilakukan  :

Bahwa Teradu/Terlapor I telah jelas dan nyata sama sekali tidak mengumumkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 yang menetapkan Hari Pencoblosan pada tanggal 4 Juli 2013.

Bahwa berdasarkan Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, Teradu/Terlapor I, II, III, IV dan V sama sekali tidak mengindahkan ketentuan :

Pasal 12 berbunyi :        Dalam melaksanakan asas jujur, keterbukaan, dan akuntabilitas, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:a.                              menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan;

1. membuka akses publik mengenai informasi dan data yang berkaitan dengan keputusan yang telah diambil sesuai peraturan perundang-undangan;
2. menata akses publik secara efektif dan masuk akal serta efisien terhadap dokumen dan informasi yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. menjelaskan kepada publik apabila terjadi penyimpangan dalam proses kerja lembaga penyelenggara Pemilu serta upaya perbaikannya;
4. memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang diajukan mengenai keputusan yang telah diambil terkait proses Pemilu; dan
5. memberikan respon secara arif dan bijaksana terhadap kritik dan pertanyaan publik.

Pasal 16 berbunyi :  Dalam melaksanakan asas tertib, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:

a.   memastikan seluruh informasi yang disampaikan kepada publik berdasarkan data dan/atau fakta;

b.   memastikan informasi yang dikumpulkan, disusun, dan disebarluaskan dengan cara sistematis, jelas, dan akurat;

c.   memberikan informasi mengenai Pemilu kepada publik secara lengkap, periodik dan dapat dipertanggungjawabkan; dan

d.memberitahu kepada publik mengenai bagian tertentu dari informasi yang belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan berupa informasi sementara.

III. KPUD Kerinci melakukan pelanggaran dalam seleksi PPK dan PPS.

a. Waktu Kejadian                  :  19 Desmber 2012 s.d. 4 Maret 2013

b. Tempat Kejadian                :  KPUD Kerinci

c. Perbuatan yang dilakukan  :

Bahwa Teradu/Terlapor secara sadar melanggar tahapan yang telah ditetapkannya sendiri dalam proses seleksi PPK dan PPS Surat Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 01 Tahun 2012 untuk hari pemungutan suara pada tanggal 4 Juli 2013

Bahwa berdasarkan Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 11 poin (c) dan poin (d)

Pasal 11 berbunyi         :  Dalam melaksanakan asas kepastian hukum, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:

c.   melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan

d.   menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil.

Bahwa pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelengaraan Pemilihan Umum Pasal 40  ayat (3)

ayat (3)  berbunyi     :  “PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara”

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 tahun  2011 tersebut dan Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Propinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2010 pada  Pasal 20 ayat (2) :

ayat (2) berbunyi : “Pengumuman seleksi calon Anggota PPK dan Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada poin (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum hari pemungutan suara dengan cara menempelkan pada papan-papan pengumuman dan/atau dapat melalui media cetak dan/atau elektronik”.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) diatas jika hari pemcoblosan adalah tanggal 4 Juli 2013, maka pengumuman seleksi calon anggota PPK dan PPS harus sudah diumumkan pada tanggal 4 Desember 2012, pada kenyataannya secara jelas dan nyata Teradu/Terlapor I Mulfi, SE mengumumkannya pada tanggal 19 Desember 2012. Kemudian dilanjutkan pada ayat (3) (Photo Copy bukti P11 terlampir)

ayat (3) berbunyi      :     “ Dalam pengumuman seleksi calon anggota PPK dan anggota PPS sebagaimana dimaksud ayat (2), wajib disebutkan” poin c berbunyi :  “uang honorarium tiap bulan”

Teradu/Terlapor I dalam pengumuman pembentukan PPK dan PPS sama sekali tidak mencantumkan besaran uang honorarium yang akan diterima setiap bulan (Photo Copy bukti P11  terlampir)

Kemudian tergugat juga melanggar Pasal 21 ayat (1) :

ayat (1) berbunyi :   “KPU Kabupaten/Kota melaksanakan tes tertulis dan wawancara terhadap calon Anggota PPK dan Anggota PPS paling lambat 14 (empat belas) hari pada bulan pertama dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2)”

Dengan jadwal hari pencoblosan tanggal 4 Juli 2013, maka pasal ini sudah nyata dan terang benderang Teradu/Terlapor I, II, III, IV dan V sama sekali tidak mengindahkan pasal 21 karena pada kenyataannya jadwal seleksi telah memasuki bulan kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2)

Selanjutnya pada Pasal 21 ayat (3) :

ayat (3) berbunyi  :   “Pengumuman tes tertulis dan wawancara paling lambat 7 (tujuh) hari pada bulan pertama dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang menghasilkan paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon Anggota PPK pada masing-masing kecamatan dan paling sedikit 6 (enam) orang calon Anggota PPS pada masing-masing desa/kelurahan dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan”.

Terhadap jadwal hari pencoblosan tanggal 4 Juli 2013, Teradu/Terlapor secara nyata dan jelas dan secara sadar telah melanggar ketentuan yang dimaksud Pasal 21 ayat (3) karena penetapan 10 (sepuluh) calon anggota PPK jatuh pada tanggal 10 Januari 2013 yang sudah masuk pada bulan kedua dari tahapan tersebut.

Pihak Teradu/Terlapor I, II, III, IV dan V juga secara sadar dan sengaja melanggar ketentuan tentang pengucapan sumpah/janji anggota PPK yaitu ketentuan pada :

Pasal 22 berbunyi : “KPU Kabupaten/Kota memandu pengucapan sumpah/janji Anggota PPK dan Anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 paling lambat 1 (satu) hari pada bulan pertama dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2)”

Berdasarkan pasal 22 diatas Pelantikan atau pengucapan sumpah/janji anggota PPK seharusnya dilaksanakan Teradu/Terlapor I adalah 1 (satu) hari pada bulan pertama seleksi PPK yaitu pada bulan Desember 2012,  pada kenyataannya Teradu/Terlapor I melaksanakan memandu pengucapan sumpah/janji anggota PPK berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 dalam Kabupaten Kerinci tanggal 4 Maret 2013 pada tanggal 4 Maret 2013,   hal ini berarti pengucapan sumpah janji dilaksanakan pada bulan ke empat dalam tahapan yang ditetapkan, pelaksanaan kegiatan ini tentunya jauh sekali dari ketentuan yang ditetapkan Pasal 22 dimaksud. (Photo Copy bukti P12  terlampir)

Tindakan Teradu/Terlapor I, II, III, IV dan V sudah jelas,  nyata dan terang benderang melanggar Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 pasal 10

Pasal 10 berbunyi :  “Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib dilaksanakan secara tepat waktu”.

1. IV.  KPU Kabupaten Kerinci melanggar prosedur penundaan tahapan Pemilukada Kabupaten Kerinci dari hari pemungutan suara tanggal 4 Juli 2013 ke tanggal 8 September 2013

a. Waktu Kejadian                     :  8 Oktober 2013

b. Tempat Kejadian                   :  KPUD Kerinci

c. Perbuatan yang dilakukan  :

Bahwa berdasarkan Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 11

Pasal 11 berbunyi :  Dalam melaksanakan asas kepastian hukum, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:

a.   melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;

b.   melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya;

c.   melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan

d.   menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil.

Pasal 15 berbunyi  :  Dalam melaksanakan asas profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:

a.   menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu;

b.   bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu;

c.   bertindak hati-hati dalam melakukan perencanaan dan penggunaan anggaran agar tidak berakibat pemborosan dan penyimpangan;

Bahwa Teradu/Terlapor I menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 tanggal 27 Februari 2013.

Perubahan jadwal pemilukada Kabupaten Kerinci sudah jelas dan nyata tidak sesuai dengan kewenangan Teradu/Terlapor I, II, III, IV dan V, dan keputusan Teradu/Terlapor sudah jelas bertetnangan dan melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 149 ayat (5)

Ayat (5) yang berbunyi : “Penundaan seluruh atau sebagian tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Bupati/Walikota atau usul KPUD Kabupaten/Kota melalui Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota”.

1. V.   KPU Kabupaten Kerinci melanggar tata naskah dinas standar formal Komisi Pemilihan Umum

a. Waktu Kejadian                     :  8 Oktober 2013

b. Tempat Kejadian                   :  KPUD Kerinci

c. Perbuatan yang dilakukan  :

Bahwa berdasarkan Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 15

Pasal 15 berbunyi  :     Dalam melaksanakan asas profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:

a.   menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu;

b.   bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu;

Teradu/Terlapor I dalam melaksanakan administrasi surat-surat keputusan penting lembaga negara sama sekali tidak mengindahkan kaidah naskah-naskah formal dan resmi pemerintahan,  hal ini di buktikan dalam surat keputusan Teradu/Terlapor I tentang kelulusan 10 (sepuluh) besar PPK dan 5 (lima) besar PPK ditemukan bahwa pada konsideran dasar-dasar hukum Mengingat dan Menimbang pada surat keputusannya hanya menggunakan kata “ dst “, hal ini menimbulkan keabsahan keputusan tersebut menjadi sama sekali tidak memiliki dasar hukum sehingga implikasinya keputusan yang tidak menyebutkan pertimbangan dasar hukum yang kuat adalah keputusan yang cacat hukum dan atau batal demi hukum. (Photo Copy bukti P14 dan P15  terlampir)

Teradu/Terlapor I secara jelas dan nyata melanggar PKPU Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum pada

Pasal 5 berbunyi       :                 “Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, wajib  ditaati dan dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 termasuk Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat PPK dan Sekretariat PPLN”.

Sehubungan dengan kejadian tersebut diatas, kiranya DKPP agar memeriksa dan memutuskan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan DKPP memberikan keputusannya dalam waktu yang tidak terlalu lama, mengingat tahapan Pemilukada Kabupaten Kerinci akan dilaksanakan pada tanggal 8 September 2013.

Selanjutnya mohon DKPP didalam keputusannya terkait dengan penundaan hari pemungutan suara dari tanggal 4 Juli 2013 ke tanggal 8 September 2013 merekomendasikan dan memerintahkan kepada pihak berwenang dalam hal ini Mendagri Bapak Gamawan Fauzi,  Gubernur Jambi Bapak Hasan Basri Agus, Pimpinan DPRD Kaupaten Kerinci dan KPU Propinsi Jambi untuk membatalkan pelaksanaan pemilukada Kabupaten Kerinci  tanggal 8 September 2013,  ini dikarenakan keabsahan dan legalitas Pemilukada Kabupaten Kerinci akan tetap menjadi masalah.

1. 2.    Alat Bukti
   1. Surat Keputusan KPU Provinsi Jambi Nomor      Tahun 2012 tentang ….(Photo Copy bukti P1 terlampir)
   2. Surat Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013. (Photo Copy bukti P2 terlampir)
   3. Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci ke Bupati Kerinci Nomor: 280/62/DPRD/2013 perihal Koordinasi dan Konsultasi tentang Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kerinci Tahun 2013 tanggal 05 Februari 2013 yang pada badan surat tersebut menyatakan bahwa tahapan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kerinci belum ada. (Photo Copy bukti P3 terlampir)
   4. Surat  PANWASLU Kabupaten Kerinci ke KPU Kabupaten Kerinci Nomor: 32/Setkab/Panwaslu-Krc/2013 sifat Penting Perihal Perekrutan Ulang PPK dan PPS tanggal 05 Februari 2013 pada badan surat tersebut pihak Panwaslu menyatakan Tahapan Pemilukada belum ada. (Photo Copy bukti P4 terlampir)
   5. Kesepakatan Bersama rapat Koordinasi Persiapan Pemilukada  Kabupaten Kerinci Tahun 2013 tanggal 19 Februari 2013 yang ditandatangani oleh pihak PEMDA Kabupaten Kerinci, DPRD Kabupaten Kerinci, Panwaslu Kabupaten Kerinci dan pihak tergugat sendiri, dimana pada poin ke 8 telah nyata dan terang benderang pihak Tergugat belum mempunyai tahapan. (Photo Copy bukti P5 terlampir)
   6. Pemberitaan media massa (JAMBI EKSPRES tanggal 05 April 2013) tentang Tahapan Pilkada Kerinci Diminta Dievaluasi. (Photo Copy bukti P6 terlampir)

Usaha-usaha untuk mengklarifikasi dan memperbaiki tahapan sudah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 25 Maret 2013, 26 Maret 2013 dan tanggal 3 April 2013 bersama dengan OKP dan LSM yang ada di Kabupaten Kerinci Pengadu/Pelapor telah berusaha melalui DPRD Kabupaten Kerinci meminta klarifikasi dari Teradu/Terlapor, tapi pihak Teradu/Terlapor sama sekali tidak mengindahkannya (Photo Copy bukti P7, P8, P9  terlampir)
2. Pada Tanggal 16 Juni 2013  Pengadu/Pelapor bersama LSM dan OKP Kabupaten Kerinci telah menyurati Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang legalitas tahapan Pemilukada Kabupaten Kerinci, tapi sampai hari ini pihak Mendagri sama sekali tidak memberi respon. (Photo Copy bukti P10 terlampir)
3. Pengumuman KPU Kabupaten Kerinci Nomor 143/KPU.Kab-005.656382/XII/2012 tentang Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 dalam Kabupaten Kerinci. (Photo Copy bukti P11 terlampir)

10. Surat Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor  2 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 dalam Kabupaten Kerinci. (Photo Copy bukti P12 terlampir)

11. Surat Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor : 010.030/KPU-KAB/005.65.656382/I/2013 tentang 10 besar calon PPK tanggal                     10 Januari 2013 (Photo Copy bukti P13 terlampir)

12. Surat Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor : 016.030/KPU-KAB/005.65.656382/I/2013 tentang 5 besar anggota PPK tanggal               21 Januari 2013 (Photo Copy bukti P14 terlampir)

10000

Berikut daftar 25 Gugatan Pilkada Seluruh Indonesia yang sudah di registrasi di KPK;.

1. No Tanda Terima : 26/PAN/PHP-BUP/2018

Pokok Perkara             : Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Rote Ndao Tahun 2018

Pemohon                     : Drs. Mesakh Nitanel Nunuhitu, M.Si. dan Drs. Semuel Conny Penna

2. No Tanda Terima : 25/PAN/PHP-BUP/2018

Pokok Perkara             : Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Rote Ndao Tahun 2018

Pemohon                     : Jonas Cornelius Lun, S.Pd. dan Dr. Adolfina Elisabeth Koamesakh, M.Th., M.Hum.

3. Tanda Terima : 24/PAN/PHP-BUP/2018

Pokok Perkara             : Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018

Pemohon                     : Esebius Utha Safsafubun, S.I.P. dan Abdurrahman Matdoan, S.Pd.I.

4. No. Tanda Terima : 23/PAN/PHP-KOT/2018

Pokok Perkara             : Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Baubau Tahun 2018

Pemohon                     : H. Yusran Fahim, S.E. dan Drs. H. Ahmad, M.M.

5. No Tanda Terima : 21/PAN/PHP-KOT/2018

Pokok Perkara             : Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Baubau Tahun 2018

Pemohon                     : Hj. Roslina Rahim dan La Ode Yasin

6. No Tanda Terima : 20/PAN/PHP-BUP/2018

Pokok Perkara             : Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Puncak Tahun 2018

Pemohon                     : Lembaga Masyarakat Adat Kerukunan Masyarakat Pegunungan Tengah Lapago, yang dalam hal ini diwakili oleh Paus Kogoya., S.IP., selaku ketua dan Alfius Tabuni, S.E., selaku sekretaris

7. No. Tanda Terima    : 19/PAN/PHP-BUP/2018

Pokok Perkara             : Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Bantaeng Tahun 2018

Pemohon                     : Dra. Hj. Andi Sugiarti Mangun Karim, M.Si. dan Andi Mapaptoba

8. No. Tanda Terima : 18/PAN/PHP-BUP/2018

Pokok Perkara             : Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Manggarai Timur Tahun 2018

Pemohon                     : Tarsisius Sjukur dan Yoseph Byron Aur, S.Sos.

9. No. Tanda Terima : 17/PAN/PHP-BUP/2018

Pokok Perkara             : Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Cirebon Tahun 2018

Pemohon                     : Drs. H. Kalinga, M.M. dan Dian Hernawa Susanty

10. No. Tanda Terima : 16/PAN/PHP-BUP/2018

Pokok Perkara             : Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Rote Ndao Tahun 2018

Pemohon                     : Bima Theodorianus Fanggidae, M.B.A. dan Drs. Erenst Salmun Zadrak Pella, M.Si.

11. No. Tanda Terima : 15/PAN/PHP-KOT/2018

Pokok Perkara             : Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Serang Tahun 2018

Pemohon                     : Vera Nurlaela dan Nurhasan, S.E.

12. No. Tanda Terima : 14/PAN/PHP-BUP/2018

Pokok Perkara             : Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Pulang Pisau Tahun 2018

Pemohon                     : H. Idham Amur, S.H., M.Si. dan H. Ahmad Jayadikarta, S.I.P.

13. No. Tanda Terima : 13/PAN/PHP-BUP/2018

Pokok Perkara             : Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Sinjai Tahun 2018

Pemohon                     : H. Takyuddin Masse, S.E., M.Si. dan Mizar Roem, S.E.

14. No. Tanda Terima : 12/PAN/PHP-KOT/2018

Pokok Perkara             : Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Subulussalam Tahun 2018

Pemohon                     : H. Sartina NA, S.E., M.Si. dan Dedi Anwar Bancin, S.E.

15. No. Tanda Terima : 11/PAN/PHP-BUP/2018

Pokok Perkara             : Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Banyuasin Tahun 2018

Pemohon                     : H. Arkoni MD. dan H. Azwar Hamid

16. No. Tanda Terima : 10/PAN/PHP-KOT/2018

Pokok Perkara             : Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Padangpanjang Tahun 2018

Pemohon                     : H. Hendri Arnis, BSBA dan H. Eko Furqani, S.E., M.M.

17. No. Tanda Terima : 9/PAN/PHP-KOT/2018

Pokok Perkara             : Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Cirebon Tahun 2018

Pemohon                     : H. Bamunas Setiawan Boediman, M.B.A. dan Effendi Edo, S.AP., M.Si.

18. No. Tanda Terima : 8/PAN/PHP-BUP/2018

Pokok Perkara             : Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Biak Numfor Tahun 2018

Pemohon                     : Nichodemus Ronsumbre dan Ir. Akmal Bachri Hi Kalabe

19. NoTanda Terima : 7/PAN/PHP-BUP/2018

Pokok Perkara             : Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Bolaang Mongondow Utara  Tahun 2018.

Pemohon                     : Drs. H. Hamdan Datunsolang dan Drs. Murianto Babay, M.M.

20. No.Tanda Terima  : 6/PAN/PHP-BUP/2018

Pokok Perkara             : Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Bangkalan Tahun 2018

Pemohon                     : H. Imam Buchori, S.H. dan Ir. H. Mondir A. Rofii

21. No. Tanda Terima : 5/PAN/PHP-BUP/2018

Pokok Perkara             : Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Bangkalan Tahun 2018

Pemohon                     : Dr.H.Moch.Farid Al Fauzi, S.T., M.M. dan Drs. Ec. Sudarmawan, M.M.

22. No. Tanda Terima : 4/PAN/PHP-KOT/2018

Pokok Perkara             : Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Madiun Tahun 2018

Pemohon                     : Dr. Harryadin Mahardika dan Arief Rahman, S.T., M.M.

23. No. Tanda Terima : 3/PAN/PHP-KOT/2018

Pokok Perkara             : Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Gorontalo Tahun 2018

Pemohon                     : H. Adhan Dambea, S.H., S.Sos., M.A. dan Hardi Hemeto, S.E., M.Si.

24. No. Tanda Terima : 2/PAN/PHP-KOT/2018

Pokok Perkara             : Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Pare-Pare Tahun 2018

Pemohon                     : DR. Ir. H. Achmad Faisal Andi Sapada, S.E., M.M. dan Asriady Samad,   A.Md.

25. No. Tanda Terima : 1/PAN/PHP-KOT/2018

Pokok Perkara             : Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Tegal Tahun 2018

Pemohon                     : K.H. Habib Ali Zaenal Abidin, S.E. dan Tanty Prasetyoningrum

Sumber : situs MKRI.Id 9/7/2018 . Jam 21.30 Wib