Jajaran Polda Jambi Mutasi Besar-Besaran berita baru pns kota semarang dalam

Jurnalisme Online dalam Regulasi Media di Indonesia

Dalam perspektif hukum, sifatnya media online yang berbeda dengan media konvensional ini memunculkan konsekuensi etis maupun hukum yang berbeda pula. Sebagai medium penyampai pesan dan ranah kebebasan berekspresi, tentunya perkembangan jurnalisme online selayaknya mempunyai aturan sendiri. Sampai hari ini aturan hukum yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur jurnalisme online masih dikembalikan kepada UU Pers.

Aturan hukum yang dimiliki Indonesia berkaitan dengan jurnalisme online cukup parsial. Tidak jelas mana yang lex spesialis, mana yang lex generalis. Di sisi lain, peraturan baru yang hendak dibuat dan masuk dalam agenda program legislasi nasional, belum menjanjikan keputusan hukum yang mampu mewadahi perkembangan jurnalisme online, mengingat lahan ini sangat dinamis sampai hari ini.

Jurnalisme online dalam hukum media di Indonesia masih dipayung dengan Undang-undang No.40 tahun 1999 tentang Pers. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Pers disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pers adalah :

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Undang-undang ini dinilai masih bisa diberlakukan untuk mengatur jurnalisme online karena dalam pasal 1 Undang-undang tersebut, jurnalisme online masih masuk dalam pengertian pers yang digagas oleh UU. Secara terminologi berdasarkan pasal 1 UU Pers yang masuk dalam kategori pers adalah segala kegiatan jurnalistik baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, data, grafis, maupun bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Jurnalisme online masuk dalam kategori media yang menggunakan ranah elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. Oleh karenanya, jurnalisme online masih bisa menggunakan undang-undang ini sebagai payung hukum.

Persoalan yang kemudian muncul adalah jurnalisme online mempunyai karakter yang berbeda dengan jurnalisme konvensional. Sementara undang-undang pers dibuat masih memuat konteks jurnalisme konvensional meskipun dalam pengertian undang-undang itu kata ‘media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia’ dianggap bisa mewakili jurnalisme online. Terdapat beberapa persoalan jurnalisme online yang memang masih bisa dipayungi dengan undang-undang Pers karena memang sifatnya masih sama atau mirip dengan kasus untuk media cetak dan media penyiaran. Namun begitu ada beberapa persoalan dalam jurnalisme online yang tidak bisa ditampung dan dipayungi oleh undang-undang pers karena karakternya yang sudah berbeda.

Konferensi internasional di Pusat Jurnalisme Warsawa Polandia pada 11-12 Oktober 1997 mencatat bahwa ada hal mendasar mengenai kasus jurnalisme berinternet (Journalism in Cyberspace) yang hampir sama dengan dengan kasus pada jurnalisme cetak dan elektronik. Persoalan-persoalan tersebut meliputi, hal-hal yang menyerang kepentingan individu, pencemaran nama baik, pembunuhan karakter/reputasi seseorang. Kemudian hal-hal yang sifatnya menyebarkan kebencian, rasialis, dan mempertentangkan ajaran agama. Selain itu berkenaan dengan masalah kesusilaan seperti menyebarkan hal-hal tidak bermoral, mengabaikan kaidah kepatutan menyangkut seksual yang menyinggung perasaan umum, dan perundungan seksual terhadap anak-anak. Hal-hal yang bersifat kebohongan publik juga tidak diperkenankan misalnya melakukan kecurangan, tidak jujur, termasuk menyampaikan promosi/iklan palsu. Yang terakhir adalah masalah hak ciptacipta (copyright) dan Hak Atas Karya Intelektual (HAKI, atau Intelectual Property Right/IPR). Dalam jurnalisme cetak, jurnalisme penyiaran, maupun jurnalisme online, masalah-masalah tersebut cukup fundamental dan tidak boleh dilakukan. (Priyambodo, 2008)

Namun begitu ada pula persoalan-persoalan dalam jurnalisme online yang khas dan khusus terjadi hanya dalam jurnalisme online saja. Sebagaimana dikutip Priyambodo, Johnson mencatat kecenderungan kasus khusus yang terjadi dalam cyberjournalism. Kasus-kasus tersebut dalam catatan Johnson lebih berkisar pada persoalan kewilayahan dan sifat journalisme online yang mengglobal dan melintasi batas wilayah secara geografis maupun ideologi. Johnson mencatat kasus yang khusus muncul dalam cyberjournalism itu seperti, persoalan azas tuntutan hukum, karena cakupan penyebaran berita di Internet dan sistem kinerja cyberjournalism bersifat lintas batas kewilayah negara. Selain cakupan berita juga berkenaan dengan kinerja jurnalis yang juga memungkinkan lintas negara. Yang tak kalah krusial adalah persoalan ekonomi mengenai ketentuan pajak lintas negara, karena kecenderungan ekonomi global juga mempengaruhi kinerja cyberjournalism, terutama menyangkut proses transaksi jual beli hak cipta atas berita. (Priyambodo, 2008)

Bercermin dari catatan-catatan di atas, yang jelas belum diatur dalam undang-undang pers di Indonesia adalah ketentuan jurnalisme yang dilakukan lintas negara berikut implikasi yang mengikutinya. Persoalan kegiatan pers yang dilakukan lintas negara, dalam undang-undang pers yang diatur baru mengenai keberadaan pers asing dan pengembangan pemberitaan melalui kantor berita. Hal ini termaktub dalam pasal 14 dan pasal 16 Bab VI undang-undang pers. Dalam pasal 14 disebutkan

Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan keluar negeri, setiap warga negara Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita

Sedangkan pada pasal 16 disebutkan :

Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang diatur oleh pasal 14 dan 16 undang-undang pers ini lebih berkisar pada persoalan perusahaan atau institusi pers asing. Padahal dalam praktiknya, lembaga asing berbasis online di Indonesia lebih banyak bermain menggunakan jurnalis mereka yang dikirim ke Indonesia daripada mendirikan perusahaan pers di Indonesia. Lagipula dalam persoalan jurnalisme online, perusahaan pers tidak perlu mendirikan perusahaan secara fisik di wilayah teritorial Indonesia karena mereka menggunakan wilayah cyber yang kaplingnya tidak dibatasi secara teritorial. Sebagai gantinya mereka mengirimkan jurnalisnya untuk mendekati objek berita.

Persoalan wartawan ini juga menyisakan pertanyaan ketika kita bersinggungan dengan jurnalisme online. Pasalnya, dalam wilayah online tidak semua penyumbang tulisan terinstitusionalisasi secara resmi. Dalam wilayah online, ada yang disebut sebagai citizen journalism atau jurnalisme warga yang memberikan kemerdekaan berekspresi kepada warga masyarakat guna menyebarluaskan informasi. Pada konsep citizen journalism mereka yang menulis bukan selalu wartawan profesional dengan institusi pers yang terinstitusionalisasi, namun warga masyarakat secara umum. Lalu, dengan rutinitas menulis informasi yang mereka posting di website mereka dan menyatakan diri sebagai bagian dari citizen journalism, si penulis ini bisa disebut sebagai wartawan?

Dalam Pasal 1 ayat 4 undang-undang pers disebutkan bahwa wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Selanjutnya dalam pasal 7 undang-undang pers disebutkan bahwa, (1) wartawan bebas memilih organisasi wartawan, (2) wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Dengan ketentuan tersebut, maka secara lebih lanjut siapapun yang melaksanakan profesinya sebagai wartawan berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana termaktub dalam pasal 8 undang-undang pers.

Mereka yang aktif menulis dalam bilik-bilik citizen journalism seperti yang terjadi dalam kompasiana, liputan6.com dan detik.com tentunya masih berada di wilayah abu-abu untuk disebut sebagai wartawan atau bukan. Pasalnya, aktivitas jurnalisme yang mereka lakukan bukanlah aktivitas jurnalis sebagaimana mereka yang menjabat reporter maupun redaktur resmi dalam sebuah media. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan adalah dengan kebebasan berekspresi yang mereka lakukan, bagaimana perlindungan hukum yang berlaku untuk mereka. Jika mereka disebut sebagai wartawan, jelas akan kembali pada pasal 1 ayat 4, pasal 7 dan pasal 8 undang-undang pers. Namun, jika mereka tidak bisa dimasukkan dalam kategori wartawan, perlindungan kebebasan bicara yang mereka lakukan menjadi seperti apa?

Fakta bahwa aktivitas jurnalisme melalui media baru akan membuat makin banyaknya jurnalis yang muncul dalam wilayah ini sebenarnya sudah diprediksi oleh De Bens dan Ostbye yang melakukan penelitian terhadap Pasar Surat Kabar di Eropa. Pada kesimpulannya yang termuat dalam Media Policy :Convergence, Concentration, and Commerce, De Bens dan Ostbye menyebutkan bahwa

New technologies have diminished the number of print workers but increased the number of journalists. One could argue that the new technologies (and the search for advertising revenues) has increased the editorial output of most newspapers (more special columns, more inserts). New technologies have also improved layout, colour printing, and so on. The next step in the introduction of new technologiy is probably linked to new forms of distribution of information. (De Bens and Ostbye, 2002 : 20)

Sebenarnya jika dirujukkan kepada undang-undang lain, Indonesia memiliki undang-undang No. 11 tahun 2008 mengenai ITE (internet dan Transaksi Elektronik) yang secara khusus membahas persoalan-persoalan di wilayah online. Hanya saja, persoalan jurnalisme online dalam hal ini aktivitas yang dilakukan oleh aktivis jurnalisme warga tidak bisa serat merta dipayungi dengan undang-undang ini. Meskipun dalam konteksnya, kegiatan jurnalisme warga ini bisa dimasukkan dalam aktivitas mendistribusikan dan mentransmisikan informasi atau dokumen elektronik. Akan tetapi, undang-undang ini dibuat bukan dalam rangka menggagas persoalan distribusi informasi sebagai bagian dari aktivitas jurnalisme.

Selain mengenai persoalan wartawan, yang patut diperhatikan dalam payung hukum jurnalisme online adalah persoalan speed dan interaktivitas yang melekat sebagai ciri khas jurnalisme online. Speed adalah persoalan penting yang membuat jurnalisme online hidup. Mereka yang bekerja di wilayah ini tidak perlu menunggu waktu untuk cetak ataupun waktu untuk siar guna menayangkan beritanya. Ketika berita itu terjadi, wartawan tinggal menulis atau merekam lalu mengunggahnya di situs beritanya, seketika masyarakat langsung bisa mengakses. Misalnya berita mengenai bom Cirebon kemarin. Pengeboman terjadi pada sekitar pukul 12.30, tidak perlu menunggu cetak dan jam siar, selisih beberapa menit kemudian melalui situs-situs berita online, kabar mengenai pengeboman ini langsung bisa kita akses. Speed memang menjadi andalan utama dalam jurnalisme online. Yang kemudian patut diperhatikan dari persoalan speed pada jurnalisme online ini adalah mengenai akurasi berita dan kelengkapan berita.

Berbeda dengan cetak dan penyiaran yang menunggu lengkapnya 5W dan 1H serta berbagai aspek nilai berita lainnya untuk bisa tayang, jurnalisme online memperbolehkan tayangnya berita singkat meskipun elemennya belum lengkap. Kelengkapan berita dalam wilayah online, terhubung dengan adanya hyperlink. Di satu sisi, dalam satu peristiwa berita yang bisa dimuat melalui peristiwa tersebut bisa banyak dan berangkaian. Pembaca pun bisa memilih berita mana yang mereka butuhkan dan berita mana yang tidak mereka butuhkan. Namun karena sifat pengumpulan fakta dan elemen pemberitaan yang mengandalkan hyperlink karena mengejar speed ini kelengkapan informasi dan akurasi pemberitaan menjadi hal yang terabaikan. Jika distribusi informasi untuk audiens ini hanya berkisar antara audiens dan media saja, maka tidak menjadi persoalan pelik. Masalahnya, dalam perkembangan jurnalisme online ini, wilayah percakapan (oral) sebagai bagian dari distribusi informasi di Indonesia masih belum bisa dilepaskan. Ketika berita muncul di internet, kabar yang muncul tidak selalu berhenti pada pembaca yang mengakses berita. Berita online bisa menyebar melalui share yang dilakukan oleh pembaca melalui media online, maupun menyebar melalui perbincangan yang dilakukan tanpa medium online.

Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Merlyna Lim, melihat bagaimana internet mengambil peran untuk memobilisasi massa melalui distribusi informasi yang dilakukan oleh para cyberactivism melakukan penelitian terhadap distribusi informasi melalui internet dalam kurun waktu 4 tahun mulai dari tahun 1999-2003. Lim mencatat bahwa mereka yang aktif di dunia maya melanjutkan (forwarded) setiap informasi yang mereka dapatkan baik melalui websites, mailing list, maupun email personal yang diunduh, dicetak, digandakan, dan disecarkan ke publik. Aktivitas ini tak ubahnya sebagai aktivitas komunikasi secara oral yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. (Muliana, 2008:34)

Model Komunikasi Online dan Offline di Indonesia

Melalui diagram di atas Lim berargumen bahwa two step flow communication menjadi penentu keberhasilan distribusi informasi di Indonesia. Selama reformasi tahun 1998 interconnectedness antara pengguna online media ini memainkan peranan penting. Teori Lim tentang interconnectedness ini dikatakan bahwa satu pembaca mengkopi atau melanjutkannya kepada lebih banyak orang, sebagai efek snowball dan kemungkinan berita itu kemudian akan dibaca oleh orang yang jumlahnya menjadi lebih banyak lagi.

“This interconnectedness of all actors from all these layers created the necessary multiple effect for information dissemination to result in mase mobilization and political reform.” (Muliana, 2008 : 35-36)

Dari sini kita melihat bahwa tanggung jawab atas akurasi pemberitaan, meskipun speed menjadi tuntutan adalah mutlak diperlukan. Selain itu, hyperlink yang menjadi solusi atas kelengkapan pemberitaan hanyalah salah satu karakter jurnalisme online yang menonjol. Dalam undang-undang pers secara tegas disebutkan dalam pasal 4 ayat (3), “Untuk menjamin kebebasan pers, pers nasional mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.” Pasal ini mendukung kegiatan jurnalistik dan penyebarluasan informasi. Namun yang perlu menjadi catatan, bagaimana jika informasi dalam aktivitas jurnalistik tersebut belum lengkap dan memungkinkan timbulnya hoax, sementara dengan prinsip speed informasi tersebut harus segera tayang?

Secara lebih lanjut dalam pasal 6 huruf (c) disebutkan peranan pers nasional sebagai, “Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar.” Artinya, berita yang sifatnya masih kemungkinan dan membuka peluang terjadinya hoax tidak boleh ditayangkan sebagai berita. Meskipun dari running pemberitaan di waktu kemudian elemennya akan menjadi lengkap, namun untuk menghindari berita yang sifatnya hoax, seharusnya hal ini diatur. Paling tidak untuk menghindari distribusi informasi yang salah. Apalagi dalam beberapa pemberitaan, acapkali ditemukan berita dengan menggunakan narasumber yang nilai ketokohannya, sebagai salah satu elemen pemberitaan, tidak mempunyai kelayakan.

Media online berdalih, untuk menghindari hoax atau jika pembaca merasa tidak nyaman dengan pemberitaan yang ada dalam media, mereka bisa langsung berinteraksi dengan redaksi mengenai pemberitaan yang bersangkutan. Ini adalah satu lagi sifat jurnalisme online yang berbeda dengn jurnalisme cetak maupun penyiaran. Feedback dari audiens pada media online bersifat langsung dan seketika. Berbeda dengan media cetak maupun penyiaran dimana feedbacknya tertunda karena tidak bisa dilakukan secara langsung. Tanggapan audiens dalam jurnalisme online dapat dilakukan secara langsung melalui kolom-kolom online yang disediakan oleh redaksi baik dengan cara harus register maupun tanpa register.

Reaksi pembaca atas pemberitaan dalam jurnalisme online ini menjadi perubahan pula dalam wajah jurnalisme dari sisi penggunaan hak jawab dan hak koreksi. Dalam undang-undang pers dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak jawab adalah hak seseorang atau kelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Sedangkan hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Pada media konvensional hak jawab dan hak koreksi ini dilakukan secara prosedural. Bahkan secara lebih lanjut mengenai hak jawab Dewan Pers mengelurarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 mengenai Pedoman Hak Jawab dalam persoalan pers.

Adanya forum dan tempat berkomentar yang ada dalam setiap pemberitaan jurnalisme online juga menjadi wajah baru hak jawab. Audiens , baik itu audiens secara umum maupun narasumber yang membaca pemberitaan mengenai dirinya dapat melakukan feedback langsung melalui ruang yang difungsikan untuk interaktivitas antara redaksi dengan audiens. Sayangnya, yang patut dicatat dari ruang ini adalah dalam wajah jurnalisme online hari ini acapkali feedback yang terjadi adalah perdebatan terbuka antara audiens yang satu dengan audiens yang lainnya dalam forum tersebut tanpa moderasi. Secara tidak langsung ini mengganggu kenyamanan publik karena mengganggu audiens yang lain.

Kesimpulan

Dari uraian di atas, paling tidak ada tiga persoalan penting dalam wilayah jurnalisme online yang masih patut diperhatikan terkait dengan pembahasannya di wilayah hukum. Pertama, mengenai wilayah jurnalisme online di daerah global village yang menghalalkan terjadinya aktivitas jurnalisme online lintas negara, sementara payung hukum kita belum cukup mengakomodasi hal tersebut. Kedua, mengenai kedudukan wartawan. Hadirnya wilayah online, bukan berarti wartawan kehilangan pekerjaannya, justru muncul wartawan-wartawan baru termasuk mereka yang aktid di wilayah citizen journalism. Sayangnya, kedudukan mereka sendiri dan aktivitas kebebasan berekspresi mereka belum terpayungi oleh hukum. Ketiga, mengenai persoalan speed dan akurasi dalam jurnalisme online. Di satu sisi memberikan alternatif informasi, namun di sisi lain memungkinkan terjadinya hoax, banjir informasi, dan tuntutan media literasi bagi audiens untuk memahami konteks peristiwa yang diberitakan. Keempat, persoalan interaktivtas antara redaksi dan audiens dalam dunia maya membuat hak jawab dan hak koreksi menjadi abu-abu.

Menilik perkembangan jurnalisme online di Indonesia hari ini, sebagai medium penyampai pesan dan ranah kebebasan berekspresi, tentunya perkembangan jurnalisme online selayaknya mempunyai aturan sendiri. Mengingat, sifat dari jurnalisme ini berbeda dengan jurnalisme konvensional yang muncul sebelumnya dengan konsekuensi kebebasan berekspresi yang berbeda dengan jurnalisme konvensional. Sampai hari ini aturan hukum yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur jurnalisme online dikembalikan kepada Undang-undang Pers dan sebagian ke Undang-undang ITE.

Bisa dikatakan sampai hari ini regulasi media di Indonesia belum cukup proporsional memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya jurnalisme online. Proporsionalitas dari aturan ini tentunya dilihat berdasarkan kepentingan publik yang harus dibela dalam undang-undang dan bagaimana kebebasan pers jurnalisme online seharusnya dituangkan dalam peraturan hukum. Kebutuhan Indonesia akan aturan yang tegas dalam ranah online pun, tak bisa menunggu esok. Pasalnya, perkembangan ranah online sampai hari ini sudah tak terbendung. Jangan sampai perkembangan teknologi yang sedemikian pesat dan memberikan sentuhan perubahan pada pers tidak selaras dengan aturan yang berlaku.

Sumber:

https://muftipages.wordpress.com/2011/06/13/menilik-aturan-jurnalisme-online-sebagai-jurnalisme-masa-depan-dalam-regulasi-media-di-indonesia/

Pasca Pemekaran Kabupaten Kerinci dan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Sungai Penuh yang secara resmi mulai berlaku sejak tahun 2008,berbagai perubahan terus dilakukan, Pemerintahan Kabupaten Kerinci pasca Pemerintahan H.Fauzi Siin dilanjutkan oleh Bupati H.Murasman dan Wakil Bupati Drs.H.Mohd Rachman telah berlansung selama 5 tahun, dan setahun terakhir Pemerintahan Kabupaten Kerinci dilanjutkan oleh Bupati Dr.H.Adirozal,M.Si dan Wakil Bupati Zainal Abidin,SH,MH

Pengamatan dilapangan menunjukkan aktifitas pembangunan perlahan namun pasti mulai bergerak,,suara dan ritme kegiatan berkesenian dan berkebudayaan mulai kembali menggeliat, bagaimana dengan anak kandungnya Kota Sunga Penuh? Jawabannya coba kita cari tahu sendiri.

Bupati Kerinci Dr.H.Adirozal,M.Si saat menerima kunjungan penulis diawal beberapa hari setelah dilantik menjadi Bupati Kerinci mengemukakan bahwa Bumi Sakti Alam Kerinci(Kabupaten Kerinci) memiliki beragam potensi sumber daya alam,diantaranya adalah potensi pertanian, perkebunan,perikanan,peternakan dan pertambangan yang sangat potensial untuk terus kita kembangkan.

Untuk itu dalam rangka memacu akselerasi pertumbuhan ekonomi Pemerintah Kabupaten Kerinci telah mengambil kebijakkan memberikan peluang yang selebar lebanrnya bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Kerinci.

Salah satu upaya yang paling sederhana yang dilakukan ialah memberikan data serta informasi yang cetap,tepat dan akurat serta melakukan serangkaian promosi, kebijakan lain dengan memberikan pelayanan perizinan yang transparan cepat dan mudah serta mempersiapkan dan meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur investasi yang dibutuhkan dibarengi dengan meningkatkan keamanan san stabilitas daerah.

Menurut Dr.H.Adirozal,M.Si yang juga alumni terbaik Lemhannas 2013, Sakti alam Kerinci dikalangan ilmuawan dan wisatawan sebagai Negeri sekepal tanah surga”, Tanahnya subur, udara yang sejuk, keindahan alam dan keragaman budaya nan eksotik -merupakan sumber daya yang sangat potensial terutama dalam sektor pengembangan bisnis pariwisata.

Kondisi alamnya yang masih sangat alami karena sebagian besar wilayah Kabupaten Kerinci merupakan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), daerah ini dikelilingi bukit barisan. Bila dilihat dari ketinggian, maka Kabupaten Kerinci yang dulunya termasuk wilayah Sumatera Barat dengan nama Pesisir Selatan Kerinci itu akan tampak seperti kawah atau kuali.

Menurut Mantan Wakil Walikota Padang Panjang ini beberapa sumber daya alam potensial yang dimiliki Kabupaten Kerinci, seperti air terjun Telun Berasap, air terjun Pulau Tengah, air terjun Sungai Medang yang memiliki tujuh tingkatan, air terjun Pendung, air terjun tiga beradik Kumun, Sumber Pemandian Air Hangat Sungai Medang, Air Hangat Gaung di Semurup, Danau Kerinci, Danau Lingkat, perkebunan teh PTPN IV Nusantara Kayu Aro yang disebut-sebut sebagai perkebunan teh terluas di Asia Tenggara

Panorama alam bukit barisan, Bukit Kayangan Bina Karya, Gunung Kerinci yang merupakan gunung api tertinggi di Sumatera, serta Danau Gunung Tujuh yang merupakan danau tertinggi di Asia tenggara. Betapa eksotik, betapa menakjubkan. Danau di atas gunung, Danau yang dikelilingi tujuh gunung. Dan masih banyak lagi potensi alam yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Khusus dua objek wisata terakhir tentu tidak asing lagi terutama bagi mereka yang menyebut diri pecinta alam, serta bagi mereka yang menyukai petualangan.

Tidak hanya potensi alam, daerah ini juga memiliki keunikan dan keberagaman budaya daerah yang dapat dijadikan daya tarik wisatawan asing untuk datang berkunjung ke daerah yang kerab disebut Sakti Alam Kerinci

Diantara bentuk kesenian khas suku Kerinci, adalah seni tale (bersenandung) dan tradisi kunoun (tutur). Ada juga pertunjukan seni budaya megalitik sastra mantra, pantun, seloko, penno, dan tambo. Kemudian tari-tariannya yang unik dan mengandung magis, sebut saja tari asyik, tari iyao-iyao, tari rangguk, tari mandi taman, tari niti mahligai yang membuat penarinya kerasukan, upacara adat Kenduri sko atau kenduri pusaka yang digelar dalam rentang waktu lima tahun hingga duapuluh tahun sekali, dan masih banyak lagi macam kesenian serta ritual adat yang dapat dijadikan atraksi dalam dunia pariwisata.

Selain itu, Kabupaten Kerinci juga dapat dijadikan pusat studi sejarah dan penelitian dunia, karena peradaban di Kabupaten Kerinci termasuk yang tertua. Hal ini terindikasi dari beberapa penemuan fosil yang perkiraan usianya sudah sangat tua serta temuan artefak peninggalan zaman megalitikum.

Di daerah ini juga terdapat banyak naskah kuno, aksara incung yang merupakan aksara asli Kerinci, benda-benda peninggalan sejarah, situs-situs budaya, serta cerita-cerita rakyat tentang makhluk hidup yang tinggal di rimba-rimba pegunungan, penduduk pribumi menyebutnya Uhang Pandak atau orang pendek dengan telapak kaki terbalik. Cerita ini telah menarik perhatian para peneliti dunia. Bahkan ada di antara mereka yang betah tinggal bertahun-tahun di Kabupaten Kerinci karena sangat ingin melihat langsung wujud Uhang Pandak yang legendaris itu.

Meskipun Kabupaten Kerinci memiliki segala kekayaan alam dan budaya seperti yang dipaparkan di atas, namun di segi pariwisata Kabupaten Kerinci belum begitu populer. Hanya segelintir orang saja yang mengetahui kekayaan tersebut, seperti para peneliti dunia dan sejarawan. Hal ini bisa jadi disebabkan berbagai faktor.

Salah satu faktor tersebut adalah kurangnya promosi pariwisata daerah Kerinci ke dunia luar. Meskipun pemerintah Kabupaten Kerinci rutin mengadakan “Festival Masyarakat Peduli Danau Kerinci (FMPDK)” setiap tahunnya. Namun kegiatan ini belumlah cukup untuk mempromosikan pariwisata Kerinci meskipun banyak wisatawan dari luar daerah yang datang untuk menyaksikan kegiatan ini.

Mesti diakui bahwa kegiatan promosi wisata alam dan budaya di alam Kerinci selama ini belum dilakukan secara optimal ,kedepan kegiatan mempromosikan potensi wisata alam dan budaya Kerinci perlu dilakukan secara kontiniu dan dibarengi dengan usaha mengembangkan pariwisata itu sendiri.

Selama ini faktor lain yang menjadi penghambat perkembangan dunia pariwisata di Kabupaten Kerinci adalah pengelolaan tempat wisata yang belum profesional serta belum optimalnya upaya pemerintah dalam membenahi dan menata infrastruktus di setiap destinasi wisata ,dan kita harus menyadari bahwa pengembagan Pariwisata dan Kebudayaan di alam Kerinci dapat mendukung perekonomian daerah karena adanya multiplier effects of tourism.

Kedepan Pemerintah Daerah secara bertahap dan terencana mesti membuat kebijakan untuk membangun infrastruktur yang dapat mendukung pariwisata itu sendiri, seperti akses jalan yang menjadi penghubung Kota Serambi Madinah ini dengan dunia luar.

Selama ini sarana infrastruktur jalan yang menghubungkan dari dan Kekerinci belum memenuhi standart kualitas jalan, belakangan ruas jalan jalan-jalan di Kabupaten Kerinci yang berlubang dan bergelombang mulai dilakukan perbaikan, demikian juga dengan ruas jalan jalan yang menghubungkan Kabupaten Kerinci dengan ibu Kota Propinsi Jambi dan dengan Kabupaten tetangga di Propinsi Jambi telah mengalami perbaikan dan peningkatan kualitas dan kedepan melalui dana APBN dan APBD Tingkat I ruas jalan yang menghubungkan Kabupaten Kerinci dengan provinsi Sumatera Barat,dan Bengkulu terus diperjuangkan untuk ditingkatkan

Selain itu, sarana akomodasi, restoran, serta berbagai elemen penting pariwisata yang selama ini masih sangat minim perlu dilakukan pembenahan dan pengelolaan yang lebih profesional

Dan untuk merawat dan melestarikan aset kebudayaan Suku Kerinci, Pemerintah Kabupaten Kerinci melalui dana APBN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik sejak 2013 mulai membangun Musium kebudayaan Sakti Alam Kerinci di kawasan wisata Danau Kerinci

Dengan mengetahui berbagai faktor penghambat perkembangan dunia pariwisata di Kabupaten Kerinci, setidaknya dapat kita temukan solusi yang tepat agar bisnis pariwisata di Kabupaten ini bisa mencapai target yang diinginkan.

Untuk itu, sangat diperlukan kerja sama yang baik dari seluruh pelaku pariwisata dan pemerintah Kabupaten Kerinci, serta seluruh unsur yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung seperti masyarakat setempat.

Pemerintah harus terus melakukan perbaikan terhadap elemen pariwisata seperti mengelola tempat wisata dan mengembangkan pariwisata secara profesional dan konsisten, melatih para pelaku pariwisata agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas terhadap wisatawan, menyediakan sarana akomodasi dan restoran, membangun infrastruktur seperti perbaikan badan jalan yang menghubungkan Kabupaten Kerinci dengan dunia luar, serta terus melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah.

Kita sama sama berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama wisata alam dan Kebudayaan di bumi Sakti Alam Kerinci akan dikenal luas dan menjadi salah satu daerah tujuan wisata bagi wisatawan mancanegara dan domestik, dan untuk mengenal lebih dekat potensi alam di Sakti Alam Kerinci penulis menulis sebagian destinasi wisata yang ada di Kabupaten Kerinci.

Banyak pihak memahami dan menyadari bahwa usia pemerintahan Bupati Dr.H.Adirozal dan Wakil Bupati Zainal Abidin, ibarat belum seumur jagung, diawal pemerintahannya, tampak jelas beliau masih mendalami berbagai akar masalah yang dihadapi dalam proses pembangunan di Sakti Alam Kerinci, Percepatan Pembangunan akan dimulai secara serius memasuki tahun kedua.

Sebagai sosok intelektual, dosen ,seniman,budayawan dan mantan Wakil Walikota Padang Panjang Sumatera Barat, jelas Adirozal memiliki program untuk membangun negeri tempat beliau dilahirkan, dibesarkan bahkan mungkin tempat menutup mata, sebagai putra daerah yang dipilih secara demokratis H.Adirozal,M.Si dan Zainal Abidin,SH akan mempersembahkan karya terbaik untuk negerinya.

Menjawab pertanyaan Dr.H.Adirozal menjelaskan bahwa pada periode pemerintahannya bersama Wakil Bupati Zainal Abidin,MH tahun 2014-2019 memiliki Visi Terwujudnya Kerinci yang lebih baik dengan misi Meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat berbasis pertanian,industri micro,kecil dan menengah serta pariwisata.

Misi kedua Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas berakhlak beriman dan bertaqwa, Misi ketiga Meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi antar sektor, Misi keempat Meningkatkan kualitas ekosistim yang berbasis sumber daaya lokal dan kelima Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bermartabat,berwibawa,amanah dan bermoral.

Persoalan hari ini yang menjadi pertanyaan bagi masyarakat adalah mampukah Bupati Kerinci Dr.H.Adirozal dan Wakil Bupati Zainal Abidin,MH mewujudkan impian dan citanya ? jawabannya adalah kita beri kesempatan dan waktu bagi beliau bekerja untuk menggapai impian dan meraih cita cita luhur mewujudkan Kerinci yang lebih baik.

Para pengamat dan tokoh masyarakat Sungai Penuh dan Kerinci menyebutkan bahwa salah satu diantara hasil karya/prestasi dan kenangan yang paling di ingat oleh sebagian besar masyarakat di bumi Sakti Alam Kerinci adalah keberhasilan H.Fauzi Siin dan segenap jajarannya dan segenap anggota DPRD Kabupaten Kerinci dalam memekarkan Kabupaten Kerinci menjadi dua daerah otonum yakni Kabupaten Kerinci sebagai Kabupaten Induk dan kota Sungai penuh sebagai daerah otonom baru.

Mimpi dan maha karya H.Fauzi Siin bersama sama para tokoh dan pimpinan/anggota DPRD Kerinci saat itu ,kini mulai dirasakan manfaatnya, dari sisi Pendapatan secara otomotasi Pendapatan yang bersumber dari DAU dan DAK semakin bertambah,Pelayanan publik semakin mudah, walaupun di bagian hilir Kabupaten Kerinci mesti diakui jika Ibu Kota Kabupaten telah pindah kawasan Bukit Tengah akan memperpanjang dan merepotkan masyarakat di hilir untuk mendapatkan pelayanan, akan tetapi kedepan dengan sulitnya masyarakat di bagian Kerinci Hilir untuk mendapatkan akses pelayanan publik akan membuka lebar pintu untuk pemekaran Kerinci jilid 2.

Akan tetapi dengan adanya daerah otonum baru Kota Sungai Penuh membuka peluang bagi masing masing daerah untuk melakukan terobosan,disamping itu diakui atau tidak dengan pemekaran Kabupaten Kerinci dan pembentukan Kota Sungai Penuh membuka peluang kerja dan memberikan kesempatan untuk menduduki jabatan eselon, dulu jabatan Kepala SKPD semisal kepala Dinas Pendidikan hanya satu SKPD, sekarang sudah tercipta dua SKPD .

Secara Khusus penulis beberapa tahun yang silam sempat melakukan perbincangan dengan Bupati Kerinci H.Fauzi Siin tentang Dampak Pemekaran, secara lugas H.Fauzi Siin mengemukakan, pemekaran Kabupaten Kerinci dan Pembentukan Kota Sungai Penuh sangat bermanfaat bagi upaya percepatan Pembangunan

Dengan diurus oleh dua orang kepala daerah otomatis pelayanan dan pemerataan pembangunan akan semakin cepat dan jika dilaksanakan dengan sungguh sungguh dalam waktu yang tidak terlalu lama Kota Sungai Penuh dan kabupaten Kerinci akan tumbuh berkembang pesat,pusat pemerintahan Kerinci baru secara otomatis akan terbangun, dengan demikian sarana infrastrukturpun pasti ikut terbangun.

Akan tetapi meski secara Admintrasi dan sesuai dengan ketentuan Undang –Undang Kabupaten Kerinci dimekarkan menjadi dua daerah otonum,akan tetapi secara adat Budaya masyarakat yang ada di alam Kerinci baik di Kota Sungai Penuh maupun di Kabupaten Kerinci tetap satu sistim pranata adat dan tetap hidup dalam akar budaya yang sama

Sebuah catatan sejarah mengungkapkan bahwa Sungai Penuh sejak masa Kolonial Jepang dan pendudukkan Jepang hingga akhir Juli 2008,merupakan pusat pemerintahan Kolonal Belanda dan Jepang , pada awal Kemerdekaan Sungai Penuh merupakan Ibu Kota Kabupaten Pesisir Selatan-Kerinci (PSK) dan sejak Kabupaten Kerinci menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Propinsi Jambi Sungai Penuh merupakan Pusat Ibu kota Kabupaten Kerinci hingga daerah ini di Mekarkan pada tahun 2008 yang lalu

Keberadaan Sungai penuh dimasa lalu,masa kini dan masa depan tetap menjadi pusat Pemerintahan Kota Sungai Penuh , dan Sungai Penuh dimasa depan tetap akan menjadi pusat Pendidikan, Perdagangan dan Jasa serta menjadi barometer bagi kecamatan kecamatan lain yang ada di disekitar Kota Sungai Penuh dan daerah Kabupaten tetangga

Pada awal terbentuknya Propinsi Jambi tahun 1957, Daerah Jambi merupakan salah satu Kerisedenan  dalam  lingkungan wilayah  Propinsi Sumatera Tengah,melalui Undang undang darurat Nomor19/1957 tanggal 9 Agustus 1957 terbentuklah Propinsi  Jambi.

Pada waktu Jambi masih dalam bentuk Keresidenan, daerah Kerinci tidak termasuk dalam Keresidenan Jambi,Kerinci merupakan sebuah  Kewedanaan yang berada dalam lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci(PSK )

Setelah satu tahun berdirinya Propinsi Jambi  melalui UU Darurat Nomor 19 /1957,lahir pula Undang undang lain yang memperbaharui Undang undang tersebut,Undang undang tersebut adalah Undang undang nomor 81 Tahun 1958 yang menetapkan Jambi sebagai sebuah Propinsi yang dipermekar daerahnya atau daerah Swatantra Tingkat II yang meliputi .Kabupaten Tanjung Jabung dengan  Ibukotanya Kuala Tungkal,Kabupaten Batanghari dengan Ibukotanya Jambi,Kabupaten Bungo Tebo dengan Ibukotanya Muara Bungo,Kabupaten Sarolangun Bangko dengan Ibukotanya Bangko,Kabupaten Kerinci dengan Ibukotanya Sungai Penuh dan Kotamadya Jambi dengan Ibukotanya Jambi.

Pada tahun 2000 Kabupaten dalam Propinsi Jambi kembali dimekarkan dengan dikeluarkannya  Undang- undang Nomor 14  Tahun  2000  tentang perubahan Undang-undang Nomor 54 tahun 1999  tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun,Kabupaten Tebo,Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sampai  tahun   2007 /  2008  Propinsi Jambi memiliki 9 (Sembilan )  Kabupaten dan  1 (satu)  Kota.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun  2008  tanggal  21 Juli 2008  ( Lembaran Negara RI Nomor  08, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4871 )  terbentuklah Kota Sungai Penuh yang merupakan hasil  pemekaran dari Kabupaten Kerinci ( Kabupaten Induk).

Sebenarnya impian untuk menjadikan Sungai Penuh sebagai sebuah daerah otonom dengan arti kata menjadi sebuah kota telah lama di mimpikan oleh Pemimpin dan Masyarakat Kerinci, awalnya Bupati Kerinci yang saat itu dijabat Bapak H.Rusdi Sayuti telah menggagas dan menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Pusat melalui Jenderal Ali Murtopo yang saat itu melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kerinci.

Lebih seperempat abad mimpi untuk menjadi sebuah daerah otonum atau menjadi sebuah Kota terpaksa harus terkubur dalam pusaran kemajuan zaman, baru tahun 2008 yang lalu Mimpi itu muncul kembali dan menjadi kenyataan, lewat perjuangan dan kegigihan Bupati Kerinci H.Fauzi Siin dan segenap jajarannya dan dukungan DPRD Kerinci,DPRD Propinsi Jambi dan segenap tokoh tokoh Kerinci di dalam dan di luar daerah serta Support dan dukungan Gubernur Jambi H.Zulkifli Nurdin akhirnya DPR-RI dan Presiden Repubik Indonesia melalui Undang Undang Nomor 25 tahun 2008 mengesahkan Sungai Penuh menjadi sebuah kota atau daerah otonum baru.

Memang untuk menjadikan Sungai penuh menjadi sebuah daerah otonum baru bukanlah persoalan yang mudah -semudah membalikan telapak tangan, Mesti di catat dalam sejarah bahwa sosok H.fauzi Siin merupakan aktor utama pelaku sejarah lahirnya Kota Sungai Penuh, berbagai pengobanan material,spritual termasuk air mata telah beliau curahkan untuk memajukan negerinya dan meningkatkan harkat masyarakatnya, kalau boleh penulis umpamakan Beliau (H.Fauzi Siin ) ibarat sebuah Lilin beliau rela berkorban demi untuk menerangkan dan memajukan Negerinya .

Pembentukan Kota Sungai Penuh tidak dilakukan dengan serta merta, sebelum dijadikan sebagai daerah Otonum baru terlebih dahulu dilakukan sebuah kajian dan penilaian melalui kerja sama dengan  Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) program Pasca Sarjana Magister administrasi daerah yang dipimpin oleh Prof.DR. Sadu Wasustiono,MS,beliau juga merupakan salah seorang anggota tim penyusun PP No 129 Tahun 2000 yang memuat persyaratan dan Kriteria pemekaran,penghapusan dan penggabungan daerah

Hasil kajian ini melengkapi  pengajuan  usulan  sesuai dengan mekanisme  proses per Undang- undangan yang secara kronologis administratif tertuang dalam penjelasan UU RI no 25 Tahun 2008 Tentang Pembentukkan Kota Sungai Penuh.

Undang-undang pembentukan Kota Sungai Penuh di Undangkan tanggal 21 Juli 2008, tetapi peresmiannya  dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Mardianto tanggal 08 November 2008 atas nama Presiden Republik Indonesia,

Sebelum Prof.Dr.KH.Asafri Jaya Bakri,MA dan Ardinal Salim,SE dillantik menjadi Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh yang depenitif, selama hampir 3 tahun Kota yang belum seumur jagung ini di pimpin oleh 3 orang Penjabat Walikota yakni Drs.H.Masril Muhamad, Drs.Hasvia,MT. dan Akmal Thaib

Melalui proses Demokrasi yang alot  dan menegangkan dan Pilwako dua putaran yang penuh dengan pernak pernik yang berakhir melalui sidang di Mahkamah Konstitusi akhirnya Drs.Ahmadi Zubir,M.Pd .harus mengakui ke unggulan  rivalnya  pasangan  Prof.Dr.KH.Asafri Jaya Bakri,MA dan Ardinal Salim,SE.

Pelantikan  Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh  depenitif dilaksanakan hari Sabtu,25 Juni 2011 oleh Gubernur Jambi Drs.H.Hasan Basri Agus,MM di Gedung Nasional Kota Sungai Penuh dihadiri Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Sungai Penuh,Anggota BPK RI.DR.H.Rizal Djalil,MM, Anggota DPR.RI.Drs.H.Muradi Darmansyah, Mantan Bupati Kerinci H.Fauzi Siin,Bupati Kerinci H.Murasman Bupati dan Walikota Daerah tetangga, para Kandidat  peserta Pilwako  tokoh tokoh adat,Ulama dan kalangan aktifis dan  perwakilan  masyarakat Kota Sungai Penuh .

Sebagai  Walikota yang berasal dari kalangan akademisi, Gubernur Jambi Hasan Basri Agus,MM  pada saat itu mengemukakan untuk menyukseskan program program Pembangunan Kota Sungai Penuh dan mewujudkan Visi dan Misi yang digagas pasangan AJB _ Ardinal  harus  “ Merangkul ”  semua para calon Walikota dan Wakil Walikota yang  ikut  berkompetisi  di  Pilwako,  Walikota dan  Wakil Walikota adalah milik  masyarakat Kota Sungai Penuh dan tidak ada perbedaan, sehingga tercipta suasana yang harmonis

Gubernur H.Hasan Basri Agus dengan tegas dan luas mengemukakan bahwa Walikota dan Wakil Walikota  yang  baru  dilantik agar menciptakan pemerintahan yang Kridibel, Proaktif,Responsive dan bermartabat dalam memberikan pelayanan kepada publik

Dalam amanatnya Gubernur Jambi H.Hasan Basri Agus,MM  berharap kedepan Walikota terpilih untuk dapat meraih penghargaan “Adipura” seperti yang pernah diraih pada masa Pemerintahan   H.Fauzi Siin.

WaliKota-Wakil WaliKota Sungai Penuh untuk tetap menjaga konsolidasi dan komonikasi dengan tokoh  tokoh  masyarakat  Kota Sungai  Penuh  baik yang berada di daerah maupun yang berada di luar daerah teutama dengan pejabat dan tokoh masyarakat yang berada di Pusat dan di Propinsi Jambi, Konsolidasi  dan  Komunikasi dengan para “Perantauan”asal Kota Sungai Penuh itu penting agar kita bisa bersama sama membangun Kota Sungai Penuh.

Selain itu Dr.H.Rizal Djalil,MM /anggota BPK RI mengemukakan dalam menjalankan dan  mewujudkan Pemerintahan  Good Governance  dan Clean  Guvernance,apalagi dalam  menjalankan roda Pemerintahan dengan menggunakan APBD Kota Sungai Penuh yang tepat sasaran

AJB-Ardinal diharapkan untuk merealisasikan janji janji Politik dalam menjalankan pemerintahannya seperti menjadikan Kota Sungai Penuh sebagai pusat pendidikan dan pusat perdagangan

Tidak kalah pentingnya aktifis pemberdayaan dan Penggagas Forum Seniman dan Budayawan Kota Sungai Penuh, berharap agar Walikota dan Wakil Walikota untuk”membangkitkan batang terendam” Potensi dan Prestasi yang pernah dicapai Kota Sungai Penuh sebagai  Pusat Pendidikan di kawasan Barat Propinsi Jambi dan sebagai”Suluh Bindang” alam Kerinci perlu diraih kembali

Walikota dan Wakil Walikota serta SKPD pembantu Walikota harus mampu memenuhi Janji Janji Politik yang dijual pada masa Kampanye

Kota Sungai Penuh merupakan Kota Kecil yang spesifik ,untuk itu penanganannya mesti dilakukan secara spesifik,umumnya masyarakat Kota Sungai Penuh adalah masyarakat yang cerdas, dilain pihak peranan pemangku pemangku adat masih sangat dominan dan mereka menjadi panutan dan tokoh informal yang masih sangat dihargai,untuk itu pembangunan Kota Sungai Penuh juga harus mempertimbangkan pendekatan budaya.

Saat ini kita sangat miris melihat peninggalan peninggalan sejarah, kebudayaan serta peradaban luhur nenek moyang suku kerinci banyak yang kurang terawat,bahkan beberapa diantaranya terancam punah dan ada juga yang Hijrah kenegeri seberang.

Dengan mata kepala saya sendiri melihat puluhan rumah rumah tua, dan peningalan kebudayaan di negeri ini diambang kepunahan,beberapa artefak seperti situs pemakaman tua,punden berundak dan benda benda pusaka mengalami kerusakan, sementara pihak dinas terkait seakan akan tak memiliki kemampuan menyelamatkan asset kebudayaan,mereka lebih sibuk mengurusi proyek dan melakukan kegiatan seremonial serta berbagai kegiatan studi banding ke berbagai kota yang tidak jelas manfaatnya.

Persoalan yang kita lihat dilapangan selama ini kebanyakkan pejabat structural yang mengurus masalah seni dan kebudayaan “kebanyakan selama ini (Maaf !) tidak menguasai masalah, dan sebagian mereka diangkat sebagai”pelengkap pederitaan”yang diangkat sesuai dengan selera bukan sesuai dengan kemampuan.

Secara pribadi beberapa waktu yang lalu saya telah menyampaikan kepada sejumlah pejabat di Kementerian Pariwisata dan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang potret wisata yang ada di alam Kerinci termasuk di Kota Sungai Penuh dan beberapa objek wisata sejarah dan kebudayaan lainnya, yang saat ini belum terkelola secara profesional

Banyak destinasi destinasi wisata yang ada di daerah ini yang terbengkalai, wisatawan mancanegara masih ”malas” datang negeri persoalannya disamping masalah infrastruktur jalan yang belum sepenuhnya baik terutama ruas jalan via Pesisir Selatan dan kesejumlah destinasi wisata, persolan lain masyarakat dan pemerintah setempat masih setengah hati dan malu malu kucing dalam menggali dan menjual potensi wisata di daerahnya,yang konon memang belum siap untuk jual.

Memang pada waktu promosi misalnya seperti kegiatan Promosi ke TIM dan Pekan Budaya(Pekan Harmoni) misalnya semangat mengebu ngebu,akan tetapi ketika wisatawan datang mereka kelabakan karena tidak siap menyambut wisatawan,atraksi yang di janjikan tenyata tidak dipersiapkan,dilain pihak pengembangan industry kreatif belum dilakukan secara optimal,dan hingga saat Investor asing dan Nasional harus berpikir ulang untuk menanamkan investasi,baru ada Pabrik pengolahan stik Casiavera yang menaruh minat untuk berinvestasi.

Memang harus diakui pula bahwa zaman telah berubah dan orang tidak bisa terbuai oleh romantisme sejarah, kita hanya mengharapkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah mau menjawab tantangan untuk kembali menggairahkan kembali geliat pembangunan di Kota Sungai Penuh yang ‘Nyaris” berjalan di tempat jika tak ingin disebut berjalan mundur.

Dilain pihak tak dapat pula di pungkiri bahwa Pemerintahan saat ini dengan kemampuan yang mereka miliki telah mencoba untuk menggairahkan dan menggelorakan pembangunan di bumi “Sahalun Suhak Salateouh Bdea”,namun upaya yang telah dilakukan belum optimal dan belum memenuhi harapan banyak pihak,berbagai ketimpangan dan problem pembangunan masih sangat dirasakan,belum terlihat adanya terobosan yang berarti dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah.

Tak salah kata MC.Leiland, Dalam suatu masyarakat dan negara terdapat sedikit orang yang unggul karena motif berptestasi,dan Virus berprestasi itu harus disebarkan guna mempengaruhi dan mengubah orang orang dalam masyarakat itu. Sebagian masyarakat di Tengah Kota Sungai penuh menaruh harapan agar siapapun yang kelak yang bakal memimpin Kota Sungai penuh harus mampu untuk memberi warna dan membawa perubahan dalam tatanan dan pembangunan secara keselurahan di setiap jengkal bumi Sahalun Suhak Saleteouh Bdea, ”.sentuhan pemimpin kedepan an aparat SKPD diharapkan dapat membawa perubahan bagi masyarakat di Kota Sungai Penuh tanpa harus mencabut akatr budaya yang selama ratusan tahun mampu menentramkan kehidupan sosial kemasyarakatan masyarakat di negeri ini

Insya Allah Desember tahun ini masyarakat Kota Sungai Penuh untuk kedua kalinya akan melaksanakan Pesta Demokrasi Pemilihan Walikota Sungai Penuh, setelah sebelumnya belum ada calon kandidat yang berani berhadap hadapan dengan Incumben, saat ini telah muncul lebih dari 5 balon kandidat, banyaknya Calon yang memberanikan diri dipandang positif dan barangkala juga menguntungkan bagi kandidat Incumben.

Mesti diakui, banyak upaya yang telah di lakukan Walikota Prof.DR.KH.Asafri Jaya Bakri,MA, Jembatan Kerinduan beliaulah yang menyelesaikannya secara final, meski perencanaan dan program telah di susun oleh Penjabat sebelumnya termasuk dukungan tokoh Sungai Penuh DR.H.Rizal Djalil,MM, Normalisasi Sungai Batang Merao sebelumnya juga telah dilakukan oleh Pemerintahan era Fauzi Siin.

Pada masa Hasvia menjabat penjabat Walikota Sungai Penuh, ia pernah mengatakan, mimpi saya adalah menghitam legamkan jalan jalan dari dan ke kota agar masyarakat Kota Sungai Penuh bisa “Ber siul siul” ketika mengenderai kenderaan di dalam dan pinggiran Kota, dan saya juga ingin sarana Listrik tidak mati mati, kecuali saat pembangkit kehabisan minyak, mimpi itupun terwujud jelang Hasvia maju menjadi 4 Cawako pada Pilkada pertama 4 tahun yang silam, dan alhamdulillah Walikota Depinitif dapat melanjutkan program bahkan saat ini juga harus di akui jalan Propinsi yang ada di Kota sudah lebar ,meski drainase masih perlu direhab ulang karena saluran macet dan bila hujan mengguyur kawasan pusat Kota di Jalan Pancasila dan RE.Martadinata acap digenangi air bah.

Kita memang tidak perlu saling tuding dan mencari meng kambing Hitam kan persoalan, yang penting ialah bagaimana kedepan secara bersama sama kita kembali menata ulang dan membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan yang kini mulai terasa agak renggang, banyak orang berharap kedepan agar Pemerintah, Ulama,Kaum Adat,kalangan dunia usaha termasuk para sahabat wartawan san aktifis LSM termasuk rang rantau untuk bersatu padu dengan motto”Sahalun Suhak Saleteouh Bdea” membangkitkan batang terendam dan menghidupkan si ranting mati.

Harapan kita bersama tentunya ialah agar pesta demokrasi berjalan dengan sukses,aman dan lancar,lebih dari itu Suara Rakyat yang kerap disebut Suara Tuhan agar tidak di nodai dengan politik pitih(duit), Kalau suara Tuhan yang di wakili oleh suara rakyat dihargai dengan imbalan uang, kita khawatir cita cita membangun Kota Sungai Penuh akhirnya hanya tinggal mimpi, Sungai Penuh yang Maju,tentram Indah dan damai juga tinggal mimpi

Harapan lain ialah siapapun pemimpin Kota Sungai Penuh kedepan hendaknya jangan sekali kali melupakan sejarah pendirian Kota Sungai Penuh, dan Pemimpin Kedepan hendaknya mau belajar untuk berterima kasih kepada tokoh tokoh termasuk berterimakasih kepada Mantan Bupati Kerinci H.Fauzi Siin aktor utama pembentukan Kota Sungai Penuh, sebesar apapun pemberian yang mungkin akan diberikan kepada beliau tidak akan mampu membalas pengorbanan dan pengabdian yang telah beliau lakukan untuk negeri yang sama sama kita cintai yang telah beliau dirikan dan beliau bangun dengan susah payah dan pengorbanan yang tak terperikan…….Semoga.

Pembentukan Kabupaten Kerinci Hilir

(Sebuah harapan dan Peluang)

Oleh: Budhi Vrihaspathi Jauhari

Pasca Pemekaran Kabupaten Kerinci menjadi dua daerah otonum Kabupaten Kerinci(induk)dan daerah pemekaran baru Kota Sungai Penuh Tahun 2008 yang lalu menginspirasi masyarakat di wilayah Kerinci Hilir untuk kembali memekarkan Kabupaten Kerinci (Induk) dengan membentuk daerah otonum baru Kabupaten Kerinci Hilir .

Wacana Pemekaran Kabupaten Kerinci dan pembentukan Kabupaten Kerinci Hilir sejak tahun 2012 semakin menggema dengan adanya Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat ) Kerinci bagian Hilir dan salah satunya adalah keinginan masyarakat untuk membentuk daerah Otonum Baru Kabupaten Kerinci Hilir.

Sebagai wujud keseriusan tokoh tokoh masyarakat dan para elit elit politik serta apirasi/tuntutan pembentukan Kabupaten Kerinci yang disuarakan oleh sebagian besar masyarakat di bagian hilir Kabupaten Kerinci, maka pada tanggal 1 Mei tahun 2014 telah di laksanakan Seminar dengan thema sentral “Tinjauan potensi pemekaran(pembentukan) daerah otonum baru Kabupaten Kerinci Hilir yang dilaksanakan di Hotel Kerinci dan dihadiri penggagas pembentukan DOB Kabupaten Kerinci Hilir, puluhan tokoh tokoh masyarakat, tokoh adat, cendekiawan,alim ulama,pemuda dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat dari wilayah hilir Kabupaten Kerinci.

Hasil seminar sehari yang dihadiri Wakil Bupati Kerinci Zainal Abidin,SH,MH, Tim Penggagas Pembentukan Kerinci Hilir Drs.H.Ec.Hasani Hamid, DR.H.Nasrun Madin,SE,Ir.H.Akmal Thaib,H.Chandra Purnama,SH.MH, tokoh tokoh adat di wilayah Kerinci Hilir,Mahasiswa,aktifis Lembaga Swadaya Masyarakat dan sejumlah akademisi/pakar dari beberapa Perguruan Tinggi di Jambi dan Sumatera Barat telah membuahkan sebuah rekomendasi yang inti rekomendasi tersebut ialah: Bahwa Berdasarkan hasil pembahasan, saran dan pendapat yang berkembang dalam Seminar Tinjauan Potensi Pemekaran Kabupaten Kerinci Hilir yang bertempat di Hotel Kerinci pada tanggal 1 Mei 2014, peserta seminar yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat, telah menghasilkan beberapa point rekomendasi yakni Merekomendasikan bahwa aspirasi masyarakat kerinci hilir sudah bulat menyatukan tekad untuk mendorong terbentuknya pemekaran Kabupaten Kerinci Hilir, karena kebutuhan akan terbentuknya kabupaten kerinci hilir sudah sangat mendesak, inipun sudah sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kerinci periode 2014-2019 yaitu Pemekaran Kabupaten Kerinci dengan membentuk DOB Kabupaten Kerinci Hilir.Seminar juga merekomendasikan pembentukan Panitia Persiapan Pemekaran Kabupaten Kerinci Hilir dan membentuk sekretariat panitia di kota Sungai Penuh sebagai pusat informasi pemekaran Kabupaten Kerinci Hilir.

Bahwa seperti yang telah dijelaskan bahwa pembentukan suatu kabupaten untuk dimekarkan dari Kabupaten Induk berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor : 78 Tahun 2007 tentang cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan, suatu daerah dapat dimekarkan bila batas minimal penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Induk telah mencapai 7 (tujuh) tahun berdiri.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pemekaran sudah dapat dilaksanakan pada tahun 2015 dan peserta seminar merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk memenuhi syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan. Adapun persyaratan administratif yang harus dipenuhi untuk pemekaran kabupaten Kerinci Hilir  meliputi :

Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa yang berada di wilayah 6 (enam) kecamatan yaitu : Kecamatan Sitinjau Laut, Kecamatan Danau Kerinci, Kecamatan Keliling Danau, Kecamatan Gunung Raya, Kecamatan Bukit Kerman dan Kecamatan Batang Merangin. Keputusan DPRD Kabupaten Kerinci tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten Kerinci Hilir. Keputusan Bupati Kerinci tentang persetujuan Pembentukan calon kabupaten Kerinci Hilir. Keputusan DPRD Propinsi Jambi tentang persetujuan pemekaran kabupaten Kerinci Hilir. Keputusan Gubernur Jambi tentang persetujuan pemekaran Kabupaten Kerinci Hilir. Rekomendasi Menteri dan atau Hak inisiatif DPR RI

Seminar juga Merekomendasikan dan mendorong kepada Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk memenuhi syarat teknis meliputi : faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintah daerah. Merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk memenuhi ketentuan persyaratan teknis melalui kajian atau study kelayakan terhadap faktor-faktor indikator yang harus dipenuhi yaitu : faktor kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah kemampuan keuangan dengan kategori sangat mampu atau mampu.

Untuk mewujudkan mimpi dan peluang masyarakat di wilayah Kerinci Hilir yang menginginkan terbentuknya sebuah daerah otonum baru di wilayah Kerinci Hilir, selama 5 hari tim penggagas dan Badan Musyawarah Pembentukan Kerinci Hilir melakukan sosialisasi ,tatap muka dan menjaring aspirasi masyarakat di wilayah Kerinci hilir dengan mengundang seluruh Kepala Desa,Ketua BPD,Tokoh ulama , tokoh adat,dan Pemuda se wilayah Kerinci Hilir .

Kegiatan sosialisasi dan temu dialog penggagas-Bamus dan segenap elemen masyarakat menyimpulkan bahwa Pemekaran Kabupaten Kerinci dan pembentukan daerah otonum baru Kerinci Hilir merupakan sebuah keharusan yang mesti diperjuangkan oleh segenap komponen lapisan masyarakat di wilayah Kerinci hilir.

Ketua Tim penggagas Pembentukan Kerinci Hilir Drs.H.Hasani Hamid,MM dalam pidato orasinya yang dilaksanakan di 6 Kecamatan dalam wilayah Kerinci Hilir mengemukakan bahwa Pembentukan daerah otonomi baru Kerinci Hilir diperjuangan semata mata untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan mendekatkan pelayanan publik, percepatan dan pemerataan pembangunan, memperpendek rentang kendali pemerintahan secara geografis dan efektifitas pengelolaan potensi daerah guna mempercepat terwujudnya masyarakat yang sejahtera lahir dan bathin

Menurut Drs.Ec .H.Hasani Hamid Pemekaran Kabupaten Kerinci serta pembentukan daerah otonomi baru Kerinci Hilir diperjuangkan bukanlah di dorong oleh perebutan kekuasaan atau bukan karena perbedaan kultur akan tetapi bertujuan seperti yang dikemukakan diatas.

Ketua Badan Musyawarah pembentukan Kerinci Hilir H.Chandra Purnama,SH,MH mengawali sambutannya pada acara sosialisasi yang dilaksanakan di Kecamatan Keliling Danau, Kecamatan Danau Kerinci,Kecamatan Bukit Kerman,Kecamatan Gunung Raya dan di Kecamatan Batang Merangin mengemukakan bahwa pembentukan Kabupaten Kerinci Hilir merupakan wujud dari hasrat dan keinginan masyarakat yang berada pada 6 Kecamatan di wilayah Hilir Kabupaten Kerinci yang menuntut adanya pemerataan pembangunan di segala bidang kehidupan dan lebih mendekatkan pelayanan publik,dan tuntutan pemekaran ini sesuai dengan janji politik yang disampaikan oleh Bupati Kerinci DR.H.Adirozal,M.Si dan Wakil Bupati Kerinci Zainal Abidin,SH,MH pada saat kampanye pilkada dan janji politik ini telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Kerinci.

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pada Bab VI Penataan Daerah bagian kedua Pembentukan Daerah pasal 32 ayat (1) (1) Pembentukan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) berupa:a. pemekaran Daerah; dan b. penggabungan Daerah. ayat(2) Pembentukan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mencakup pembentukan Daerah provinsi dan pembentukan Daerah kabupaten/kota.

Pada Paragraf 1 Pemekaran Daerah Pasal 33 ayat (1) Pemekaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a berupa: a. Pemecahan Daerah provinsi atau Daerah Kabupaten / kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru: atau b.penggabungan bagian Daerah dari Daerah yang bersanding dalam 1 (satu) Daerah provinsi menjadi satu Daerah baru. Ayat (2)Pemekaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan Daerah Persiapan Provinsi atau Daerah Persiapan kabupaten/kota. Ayat (3) Pembentukan Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif.

Pada Pasal 34 ayat (1) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) meliputi:a. persyaratan dasar kewilayahan; dan b. persyaratan dasar kapasitas Daerah. Sedangkan pada ayat (2) Persyaratan dasar kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. luas wilayah minimal; b. jumlah penduduk minimal; c. batas wilayah; d.Cakupan Wilayah; dan e. batas usia minimal Daerah provinsi, Daerah kabupaten/kota, dan Kecamatan. pada ayat (3) Persyaratan dasar kapasitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kemampuan Daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pada Pasal 35 ayat (4) Cakupan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d meliputi: a. Paling sedikit 5 (lima) Daerah kabupaten/kota untuk pembentuk kan Daerah provinsi; b.Paling sedikit 5 (lima) Kecamatan untuk pembentukan Daerah kabupaten; dan c.Paling sedikit 4(empat)Kecamatan untuk pembentukan Daerah Kota.

Pada ayat (6) Batas usia minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e meliputi:a.Batas usia minimal Daerah provinsi10(sepuluh)tahun dan Daerah kabupaten / kota 7 (tujuh) tahun terhitung sejak pembentukan; dan b.Batas usia minimal Kecamatan yang menjadi cakupan Wilayah Daerah kabupaten/kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.

Pada Pasal 37 Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) disusun dengan tata urutan sebagai berikut: huruf b untuk Daerah kabupaten/kota meliputi: 1. keputusan musyawarah Desa yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah kabupaten/kota; 2. persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/wali kota Daerah induk; dan 3.Persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari Daerah provinsi yang mencakupi Daerah Persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk.

Pasal 38 ayat (1) Pembentukan Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) diusulkan oleh gubernur kepadaPemerintah Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, atau Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia setelah memenuhi persyaratan dasar kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37. Ayat (2)Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat(1),Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif.ayat (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Pada Ayat (4) Dalam hal usulan pembentukan Daerah Persiapan dinyatakan memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Pemerintah Pusat membentuk tim kajian independen.(5) Tim kajian independen bertugas melakukan kajian terhadap persyaratan dasar kapasitas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

(6) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh tim kajian independen kepada Pemerintah Pusat untuk selanjutnya dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. (7) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi pertimbangan Pemerintah Pusat dalam menetapkan kelayakan pembentukan Daerah Persiapan.

Pasal 39 ayat (1) Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Ayat (2) Jangka waktu Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 3 (tiga) tahun.sedangkan ayat (3) Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala daerah persiapan.

Pada ayat (5) Kepala daerah persiapan kabupaten/kota diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan dan diangkat atau diberhentikan oleh Menteri atas usul gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Ayat (6) Ketentuan mengenai persyaratan kepala daerah persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam peraturan pemerintah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 40 ayat (1) Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah Persiapan berasal dari: a. bantuan pengembangan Daerah Persiapan yang bersumber dari APBN; b. bagian pendapatan dari pendapatan asli Daerah induk yang berasal dari Daerah Persiapan; c. penerimaan dari bagian dana perimbangan Daerah induk; dan d. sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada ayat (2) Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah induk.

Sedangkan Pasal 41 (1) Kewajiban Daerah induk terhadap Daerah Persiapan meliputi: a.Membantu penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, b.Melakukan pendataan personel, pembiayaan,peralatan dan dokumentasi; c.Membuat pernyataan kesediaan untuk menyerahkan personel, pembiayaan, peralatan, dan dokumentasi Daerah Persiapan ditetapkan menjadi Daerah baru dan d. Menyiapkan dukungan dana.

Pada ayat (2) Kewajiban Daerah Persiapan meliputi: a. Menyiapkan sarana dan prasarana pemerintahan;b. Mengelola personel, peralatan, dan dokumentasi; c. Membentuk perangkat Daerah Persiapan;d. Melaksanakan pengisian jabatan aparatur sipil negara pada perangkat Daerah Persiapan;e. Mengelola anggaran belanja Daerah Persiapan; dan f. menangani pengaduan masyarakat.

Ayat (3) Masyarakat di Daerah Persiapan melakukan partisipasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan,pembangunan, dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh Daerah Persiapan.

Jika kita memperhatikan dan membaca dengan cermat dan seksama Undang undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,maka pemekaran Kabupaten Kerinci dan pembentukan daerah otonum baru Kabupaten Kerinci Hilir, serta memperhatikan dinamika dan aspirasi yang disampaikan tokoh tokoh masyarakat termasuk BPD,Cendekiawan,Ulama dan para Pemuda di wilayah Kerinci Hilir maka kehendak masyarakat di wilayah Kerinci untuk membentuk daerah otonum perlu disikapi dan diperhatikan secara sunguh sungguh.

Aspirasi dan kehendak sebagian besar masyarakat di Kerinci Hilir untuk “Merdeka” dalam artian menjadi sebuah daerah otonum ternyata tidak bertepuk sebelah tangan, Pemerintah Kabupaten Kerinci secara sungguh sungguh telah menetapkan Pembentukan daerah otonum baru Kabupaten Kerinci Hilir dengan memasukan program ini kedalam RPJMD Kabupaten Kerinci termasuk menganggarkan dana Pemekaran kedalam APBD Kabupaten Kerinci.

Menurut hemat penulis,Pemekaran Kabupaten Kerinci dan Pembentukan daerah Otonom baru Kabupaten Kerinci merupakan sebuah tuntutan kemajuan zaman yang menghendaki perobahan yang bermuara pada upaya untuk mensejahterakan masyarakat dan memperpendek rentang kendali pelayanan publik, Masyarakat Suku Kerinci yang mendiami lembah alam Kerinci dan saat ini berada di dua daerah otonom Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci(induk) akan dimekarkan kembali dengan membentuk daerah otonomi baru Kerinci Hilir, meski secara administrasi dan ketatanegaraan masing masing daerah berdiri sendiri dalam mengatur rumah tangga masing masing, akan tetapi secara budaya masyarakat suku Kerinci yang berada di segenap penjuru alam Kerinci tetap berada dalam kesatuan adat dan kebudayaan

Mencermati pernyataan tokoh Masyarakat Kerinci Hilir Drs.H.Mohd Rahman,MM, bahwa gagasan dan perjuangan pembentukan daerah otonom baru Kabupaten Kerinci Hilir tidak ada hubungan dengan kegiatan Pilkada/Pilgub yang akan dilaksanakan akhir tahun ini, Pembentukan Kabupaten Kerinci Hilir semata mata murni aspirasi dan kehendak masyarakat Kerinci di bagian Hilir.

Mantan Ketua DPRD Kerinci DR.H.Nasrun Madin,SE,menyebutkan bahwa pembentukan daerah otonum Kerinci Hilir telah mengemuka sejak tahun 1970 an dan belakangan pada tahun 2012 telah disuarakan adanya Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat) Kerinci Hilir yang salah satu diantaranya menginginkan terbentuknya daerah Otonomi baru Kabupaten Kerinci Hili, wacana ini terus menggema.bergulir dan mampu menggelorakan segenap lapisan masyarakat di wilayah Kerinci hilir untuk menjadi sebuah daerah otonom baru demi untuk percepatan dan pemerataan pembangunan di alam Kerinci khususnya di wilayah Kerinci Hilir.

Dalam diskuisi bersama sejumlah aktifis di cafetaria Baheun Buleoh Pasar Sore Seleman -Pemerhati budaya Kerinci Bj Rio Temenggung Tuo mengemukakan bahwa pemekaran sesungguhya baru dapat dilaksanakan manakala tidak tercapai pelayanan prima,dan saya kira tuntutan sebagian besar masyarakat Kerinci hiir untuk membentuk daerah otonom baru Kabupaten Kerinci Hilir adalah syah syah saja,akan tetapi semua pihak diharapkan untuk duduk bersama,Bapak Bupati-DPRD Kerinci dan masyarakat yang diwakiliki oleh para tokoh tokoh dan berbagai unsur elemen masyarakat semestinya harus duduk bersama untuk mencari titik temu dan melakukan kajian secara lebih mendalam.

Secara pribadi saya melihat bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci saat ini mulai memberikan lampu hijau dengan menyediakan anggaran melalui dana APBD untuk melakukan pengkajian secara lebih mendalam,dan kita harapkan pemekaran atau pembentukan Kabupaten Kerinci Hilir semata mata untuk mendekatkan pelayanan publik/pelayanan prima yang bermuara untuk peningkatan kesejahteraan rakyat khususnya rakyat Kerinci di bagian hilir dan kita tidak perlu membuat dikotonomi antara hulu dan hilir,sebab bagaimanapun juga masyarakat Kerinci di Hulu- tengah dan hilir merupakan masyarakat yang memiliki kultur dan satu kesatuan akar budaya(adat) yang sama,dan yang jelas pemekaran yang tengah kita perjuangkan bukan untuk membagi bagi kekuasaan,melainkan untuk membagi rata kue pembangunan disetiap sub sektor pembangunan secara adil dan bijaksana.

Kita harapkan pemekaran Kerinci jilid dua benar benar terwujud dan jangan sampai menyisakan persoalan dikemudian hari termasuk untuk penentuan ibu kota Kabupaten yang bakal terbentuk agar benar benar dikaji secara lebih mendalam,jangan sampai kekhilafan dalam menetapkan ibu kota terulang kembali dan penyelesaian aset antara Kabupaten induk dan daerah pemekaran Kota Sungai Penuh yang hingga saat ini belum tuntas,dan yang perlu dingat bahwa meskipun mungkin Kerinci dapat dimekarkan menjadi 10-20 Kabupaten dan kota akan tetapi adat,budaya suku Kerinci tetap satu dan sampai kiamatpun tidak dapat dipisahkan………… Semoga….!!! (Budhi Vrihaspathi Jauhari)

Insya Allah tanggal 8 November 2015 mendatang Kota Sungai Penuh genap berusia 7 tahun, ibarat murid Sekolah Dasar Kota Sungai Penuh baru menginjak kelas I SD. Pasca dibentuknya Kota Sungai Penuh hingga saat ini belum membawa perubahan yang berarti, tingkat pengangguran relatif tinggi,para sarjana yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi yang ada di Kota Sungai Penuh semakin sulit untuk mendapatkan tiket menjadi PNS, sedangkan peluang kerja di sektor swasta belum mampu menampung angkatan kerja yang semakin membludak

Kota Sungai Penuh sejak Pemerintahan Belanda dan Jepang bercokol di alam Kerinci hingga akhir Juli 2008,merupakan ibu kota Kabupaten Kerinci, pusat Pemerintahan,pusat Pendidikan, Perdagangan dan Jasa serta menjadi barometer bagi kecamatan kecamatan lain yang ada di Kabupaten Kerinci,dan dimasa penjajahan Belanda dan Jepang Sungai Penuh merupakan pusat Pemerintahan dan pusat perdagangan,semua hasil pertanian dan perekebunan kecuali Teh di kumpulkan di Sungai Penuh dan selanjutnya di kirim ke Pelabuhan laut di Padang

Kota Kecil yang berada di puncak andalas pulau Sumatera ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 ( Lembaran Negara RI Nomor 08, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4871 ) Kota dibentuk merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kerinci ( Kabupaten Induk).

Gagasan untuk membentuk Kota Otonom Kota Sungai Penuh telah muncul sejak tahun 1970 an, Bupati Kerinci yang saat itu dijabat oleh H.Rusdi Sayuti,BA (alm) bersama DPRD Kabupaten Kerinci dan masyarakat Kerinci telah memunculkan aspirasi untuk menjadikan Sungai Penuh sebagai Daerah Otonom,Lebih 32Tahun gagasan untuk membentuk Kota Otonom baru dapat terwujud menjelang penghujung berakhirnya jabatan Gubernur Jambi Drs.H.Zulkifli Nurdin dan menjelang berakhirnya jabatan Bupati Kerinci H.Fauzi Siin.

Pada masa itu ketika Sungai Penuh masih menjadi ibu kota Kabupaten Kerinci Pertumbuhan Sungai Penuh saat itu dinilai cukup pesat, sehingga banyak kalangan yang menilai Kecamatan Sungai Penuh saat itu sudah tidak efektif lagi bila hanya dikelola oleh Pemerintah Kecamatan.melalui kajian dan penilaian melalui kerja sama dengan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) program Pasca Sarjana Magister administrasi daerah yang dipimpin oleh Prof.DR. Sadu Wasustiono,MS,beliau juga merupakan salah seorang anggota tim penyusun PP No 129 Tahun 2000 yang memuat persyaratan dan Kriteria pemekaran,penghapusan dan penggabungan daerah.

Berdasarkan hasil kajian ini melengkapi pengajuan usulan sesuai dengan mekanisme proses per Undang- undangan yang secara kronologis administratif tertuang dalam penjelasan UU RI no 25 Tahun 2008 Tentang Pembentukkan Kota Sungai Penuh..

Undang-undang pembentukan Kota Sungai Penuh di Undangkan tanggal 21 Juli 2008, tetapi peresmiannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Mardianto tanggal 08 November 2008 atas nama Presiden Republik Indonesia, dan saat itu Menteri Dalam Negeri melantik Drs. Masril Muhamad .MBA sebagai Penjabat Walikota Sungai Penuh, namun Jabatan Drs.Masril hanya berlansung beberapa bulan, Masril mengakhiri tugasnya karena memasuki usia pensiun yang tidak dperpanjangkan, dalam jabatan yang cukup singkat Drs.Masril mampu mengawali upaya pembenahan struktur dan aparatur Kota Sungai Penuh yang saat itu masih sangat belia.

Gubernur jambi saat itu Drs H.Zulkifli Nurdin,MBA melantik Drs.Hasvia Hasyimi,MTP untuk melanjutkan kepemimpinan Masril selaku Penjabat Walikota ,dan pada masa Penjabat Walikota Sungai Penuh dijabat oleh Hasvia dilakukan Peringatan / Perayaan Hari Ulang Tahun yang Pertama Kota Sungai Penuh yang dilaksanakan pada tanggal 08 November 2009.

Masa jabatan Hasvia Hasyimi selaku Penjabat Walikota Sungai Penuh,harus berakhir,Mantan Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan setda Propinsi Jambi dan mantan Staf Gubernur Jambi Bidang Pemerintahan dan Politik juga berakhir ditengah perjalanan,Hasvia dengan dukungan beberapa Partai pengusung ikut bertarung dan menjadi Calon pada Pilkwako,dan dalam pelaksanaan Pilwako,Hasvia pada putaran pertama harus mengakui keunggulan dua pasangan kandidat lainnya yang lebih unggul.

Pada masa Drs.Hasvia Hasyimi,MT menjabat Walikota Sungai Penuh,Putra Rio Mendiho Dusun Sungai Penuh ini dengan dana yang sangat minim dan fasilitas yang sangat terbatas mencoba untuk menata dan membenahi berbagai infrastruktur Kota Sungai Penuh dan menata wajah birokrat (SKPD) yang ada di kota Sungai Penuh.

Hasvia di kenal sebagai sosok dengan latar belakang Birokrat Perencana yang lama bertugas di Bappeda Propinsi Jambi. Ia tahun betul kelemahan dan potensi Kota sungai penuh, ia juga memahami karakter masyarakatnya dan lebih dari itu ia memahami kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakatnya

Suatu hari ia pernah berkata kepada penulis,”Mimpi” saya adalah bagaimana masyarakat Kota Sungai Penuh yang berada di daerah pinggiran seperti masyarakat Tanah Kampung dapat”bersiul-siul” ketika berjalan atau naik kenderaan ke Kota Sungai Penuh,mimpi ini perlahan lahan ia wujudkan, langkah awal Hasvia “Menghitam legamkan” jalan jalan dari dan ke Pusat Kota Sungai Penuh. Hampir 90 % ruas ruas jalan dilakukan pengaspalan,dan sejumlah sentra sentra produksi diakukan pembukaan jalan termasuk perbaikan sarana irigasi dan pembuatan turap pengaman Sungai Batang Bungkal.

Langkah strategis lainnya yang dilakukan Hasvia ialah membuat wajah Kota Sungai Penuh “terang benderang” sepanjang malam hari, ia mampu me Lobby pihak Pimpinan PLN untuk memenuhi pasokan listrik untuk Kota Sungai Penuh

Dalam menggairahkan pembangunan di kota Sungai Penuh, Hasvia melakukan pendekatan budaya, semua tokoh tokoh masyarakat, seniman dan budayawan tanpa kecuali ia rangkul dan yang paling menonjol dalam tempo satu tahun Hasvia mampu meraih penghargaan WTP yang diserahkan oleh Wakil Presiden RI DR.Budiono.

Sejumlah aparat birokrat Pusat dan berbagai kalangan menyebutkan, pada masa Hasvia lah jembatan yang saat ini bernama Jembatan Kerinduan di rencanakan oleh Hasvia, berbagai kajian dan mimpi mimpi Bupati Kerinci sebelumnya ia rangkum menjadi sebuah Program yang saat itu belum terpikirkan oleh kalangan Birokrat

Hasvia dengan dukungan DR.H.Rizal Djalil,MM melakukan Kajian dan Loby loby ke Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, hasilnya Pemerintah Pusat berkenan untuk mengucurkan dana untuk membangun Jembatan yang disebut jembatan kaki Seribu.

Sayangnya Hasvia tak sempat menyelesaikan pekerjaan besarnya, Hasvia mengundurkan diri sebagai Penjabat WaliKota Sungai Penuh, Hasvia dengan dukungan beberapa partai Pendukung antara lain PAN, PDI dan PKPB maju sebagai Calon Walikota pada Pilwako pertama Kota Sungai Penuh. Untuk mengisi kekosongan Gubernur Jambi melantik Ir.H.Akmal Thaib,MM sebagai Penjabat Walikota Sungai Penuh menggantikan Drs.Hasvia,MTP hingga Pelantikan Walikota-Wakil Walikota Depinitif

Melalui proses Demokrasi yang alot dan demokratis dana Pilwako dua putaran dan meski harus melalui sidang di Mahkamah Konstitusi akhirnya Drs.Ahmadi Zubir,M.Pd .harus mengakui ke unggulan rivalnya pasangan Prof.Dr.H.Asafri Jaya Bakri,MA dan Ardinal Salim,SE..dan dengan sikap kesatria semua kandidat yang kalah bersaing harus mengakui keunggulan pasangan AJB-Ardinal,dan mereka menghadiri acara pelantikan Prof.Dr.Asyafri Jaya Bakri,MA – Ardinal Salim,SE yang dilakukan Gubernur Jambi Drs.H.Hasan Basri Agus,MM.

Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh depenitif dilaksanakan hari Sabtu,25 Juni 2011 oleh Gubernur Jambi Drs.H.Hasan Basri Agus,MM di Gedung Nasional Kota Sungai Penuh dihadiri Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Sungai Penuh,Anggota BPK RI.DR.H.Rizal Djalil,MM, Anggota DPR.RI.Drs.H.Muradi Darmansyah, Mantan Bupati Kerinci H.Fauzi Siin,Bupati Kerinci H.Murasman Bupati dan Walikota Daerah tetangga, para Kandidat peserta Pilwako tokoh tokoh adat,Ulama dan kalangan aktifis dan perwakilan masyarakat Kota Sungai Penuh .

Sebagai Walikota yang berasal dari kalangan akademisi, Gubernur Jambi Hasan Basri Agus,MM mengemukakan untuk menyukseskan program program Pembangunan Kota Sungai Penuh dan mewujudkan Visi dan Misi yang digagas pasangan AJB _ Ardinal untuk 5 tahun kedepan maka Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh harus “ Merangkul ” semua para calon Walikota dan Wakil Walikota yang ikut berkompetisi di Pilwako, Walikota dan Wakil Walikota adalah milik masyarakat Kota Sungai Penuh dan tidak ada perbedaan,sehingga tercipta suasana yang harmonis,Walikota dan Wakil Walikota yang baru dilantik agar menciptakan pemerintahan yang Kridibel, Proaktif,Responsive dan bermartabat dalam memberikan pelayanan kepada publik.Dalam amanatnya Gubernur Jambi H.Hasan Basri Agus,MM berharap kedepan Walikota terpilih untuk dapat meraih penghargaan Adipura seperti yang pernah diraih pada masa Pemerintahan H.Fauzi Siin.

Berbagai kalangan tokoh tokoh masyarakat di Kota Sungai Penuh berharap Walikota-Wakil Walikota Sungai Penuh untuk tetap menjaga konsolidasi dan komonikasi dengan tokoh tokoh masyarakat Kota Sungai Penuh baik yang berada di daerah maupun yang berada di luar daerah teutama dengan pejabat dan tokoh masyarakat yang berada di Pusat dan di Propinsi Jambi, Konsolidasi dan Komunikasi dengan para “Perantauan”asal Kota Sungai Penuh itu penting agar kita bisa bersama sama membangun Kota Sungai Penuh.

Selain itu Rizal Djalil mengemukakan dalam menjalankan dan mewujudkan Pemerintahan Good Governance dan Clean Guvernance, apalagi dalam menjalankan roda Pemerintahan dengan menggunakan APBD Kota Sungai Penuh yang tepat sasaran sehingga target Kota Sungai Penuh untuk kembali mempeoleh prediket WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dapat diraih kembali,sebab dalam penilaian BPK RI mengalami penurunan dibandingkan tahun 2009 yang lalu.

Yang paling diharapkan oleh masyarakat di Kota Sungai Penuh adalah AJB dan Ardinal untuk merealisasikan janji janji Politik dalam menjalankan pemerintahannya seperti menjadikan Kota Sungai Penuh sebagai pusat pendidikan dan pusat perdagangan

Mengawali tugas sebagai Walikota Sungai Penuh, Penulis Budhi Vrihaspathi Jauhari melakukan wawancara dengan Walikota Sungai Penuh Prof.DR.KH.Asafri Jaya Bakri,MA , beliau pada saat itu mengemukakan selama 5 tahun masa jabatannya sebagai Walikota Sungai Penuh dengan kemampuan yang ada berupaya untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah disampaikan pada saat Kampanye Pilwako, diantara nya adalah mengembalikan Sungai Penuh sebagai Pusat pendidikan terdepan di kawasan barat Propinsi Jambi,saya ingin mengembalikan kejayaan Sungai Penuh sebagai Kota Pendidikan terdepan dengan memprioritaskan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan yang berbasis keunggulan lokal dan pada tahun 2013-2014 akan merintis Pendirian Universitas Negeri guna menampung lulusan SMTA dan SMK yang jumlahnya terus mengalami peningkatan.

Pemerintah merencanakan akan memanfaatkan kawasan pusat Pemerintahan Kabupaten Kerinci sebelum dimekarkan menjadi kawasan Campus dan Rektorat Universitas,Gedung ini baru dapat dimanfaatkan jika Pusat Pemerintahan Kabupaten Kerinci dipindahkan ke ibu Kota Kabupaten Kerinci di daerah Puncak Bukit Tengah telah dilaksakan.dan jika Universitas ini dibangun dilokasi bekas perkantoran Pemerintah Kabupaten Kerinci Pergurian Tinggi Universitas ini dapat menampung peserta didik dari Kota Sungai Penuh,Kabupaten Kerinci dan kabupaten tetangga Solok Selatan-Pesisir Selatan(Sumatera Barat).

Tahun terus berlalu, hari hari telah dilalui bersama,Insya Allah tanggal 9 Desember mendatang masyarakat Kota Sungai Penuh kembali untuk yang kedua kalinya melakukan pesta Demokrasi pemilhan Wali Kota Sungai Penuh untuk 5 tahun kedepan, sejak 1 bulan terakhir Wajah Kota Sungai Penuh semakin ramai di hiasasi aneka baliho baliho dan spanduk spanduk yang dipajangkan oleh balon balon Kandidat tak terkecuali baliho dan spanduk Incumben termasuk Baliho dan spanduk HBA yang kembali mencalonkan diri sebagai Gubernur Jambi untuk periode yang kedua.

Setelah tiarap dan disebut sebut Sungai Penuh tidak memiliki anak jantan,akhirnya wilayah tengah Kota Sungai Penuh memunculkan banyak calon calon, diantara balon balon yang mulai mengepakkan sayapnya adalah Syafriadi,SH, Drs,Hasvia,MT, Hardizal,MH,Defitra Eka Jaya,S.Sos, Feri Satria,SE dan belakangan muncul Figur dari aspirasi masyarakat H.Herman Muchtar,SE,MM.

Sedangkan dari wilayah Hilir Kerinci yang memastikan kembali bertarung pada Pilwako ialah balon kandidat Incumben, sedangkan balon kandidat dari hulu di kabarkan akan muncul sosok Drs.Ahmadi Zubir yang saat ini menjabat Kaban Kesbangpol Kabupaten Kerinci.Dengan demikian hingga media april telah tercatat 8 Balon Kandidat WaliKota Sungai Penuh

Hasil Pantauan wartawan media ini di lapangan dapat dipastikan dari 6 Balon Kandidat dari wilayah tengah Sungai Penuh akan mengerucut menjadi 1 orang Balon Kandidat yang tangguh dan pada Pilwako tahun ini diprediksi 3 kandidat dari Huli,tengah dan Hilir Kerinci akan bertarung pada Pilwako mendatang dan dari informasi yang berkembang di tengah tengah masyarakat kemungkinan besar akan muncul balon kandidat boneka atau pecundang yang akan memecahkan konsentrasi suara pemilih .

Emil Feria,S,Ag. Pengamat Politik dan mantan Aktifis Reformasi Kerinci 1998 ketika dihubungi mengemukakan bahwa Pilwako merupakan cara kita untuk mendapatkan Pemimpin yang berkualitas, untuk itu pelaksanaan Pilwako harus di laksanakan secara Jujur ,Adil dan Damai.

Bung Karno tokoh proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia pernah mengatakan bahwa kita jangan sekali kali melupakan sejarah,kalimat ini terasa singkat namun bermakna dalam ketika dikaitkan dengan kontek kekinian.

Sebagai tanggung jawab moral terhadap ranouh kincai yang telah memberi ruang dan memberikan nafas kehidupan, dalam waktu dekat Lembaga Bina Potensia Aditya Mahatva Yodha dan Sanggar Seni Incung Alam Kerinci kembali akan menerbitkan buku sejarah tentang reformasi di alam Kerinci.

Buku ini diharapkan akan membuka mata dan mengetuk pintu anak anak di negeri ini untuk memahami makna reformasi yang terjadi di alam Kerinci dan sebagai sebuah cermin bagi para pemimpin yang ada di dua daerah otonum Kerinci dan Sungai penuh untuk belajar dari sebuah sejarah perjuangan anak anak negeri yang melakukan gerakan reformasi.

Penulis mencoba untuk merajut rangkaian peristiwa yang mulai terhapus dari memori kolektif anak anak negeri masa kini, dan berikut ringkasan dan kutipan rancanga buku yang segera akan di terbitkan

Dalam tulisan penulis utama Budhi Rio Temenggung penerima PIN Emas dan Anugerah Kebudayaan Tingkat Nasional itu menyebutan bahwa Badai Prahara kembali menimpa bangsa Indonesia dan merupakan siklus 30 tahunan, tragedi dan kemelut politik kembali berulang menjadi krisis multidimensional yang dimulai dari krisis moneter pada pertengahan tahun 1977

Pada awal Mei 1998 terjadi gerakkan Reformasi,di Ibukota Negara terjadi aksi gelombang Demontrasi yang melibatkan segenap komponen mahasiswa di seluruh Indonesia yang dipelopori mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta,aksi Demontrasi yang dipelopori mahasiswa Universitas Trisakti ini menimbulkan korban jiwa.

Pada tanggal 20 Mei 1998 Prof.Dr.H.Amin Rais,MA mempelopori Demontrasi besar besaran yang melibatkan mahasiswa dan masyarakat,aksi demontrasi yang dipimpin Ketua Umum DPP Muhamadiyah itu digelar di halaman muka gedung MPR/DPR RI yang intinya menuntut agar Presiden Soeharto agar meletakkan jabatannya.

Desakan arus masyarakat dan mahasiswa yang menuntut Pak Harto untuk Lengser ke prabon membuahkan hasil, Pak Harto yang mendapat gelar Bapak Pembangunan itu pada tanggal 21 Mei 1998 secara resmi meletakkan Jabatan,dan diganti Prof.Dr.Ing.H.Baharuddin Yusuf Habibi, dan susunan Kabinet Reformasi BJ Habibi dilantik di Istana Negara pada tanggal 23 Mei 1998.

Dikalangan tokoh tokoh nasional,Prof.Dr.H.Amin Rais,MA dikenal sebagai sosok yang paling berani dalam menyuarakan isu suksesi kepresidenan di banding dengan individu manapun.

Pengalaman penulis bertatap muka dengan tokoh Reformasi ini saat mengunjungi Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin,sosok Amin Rais terlihat sederhana sejuk tenang, santun dan dalam merangkai kata kata beliau sangat sistematis dan mudah dipahami oleh banyak kalangan,mata beliau menatap tajam pada lawan bicaranya,dan pikirannya tidak mengembara.

Sosok Prof.Dr.H.Amin Rais,MA menyusun pokok pokok pikirannya kedalam beberapa cara yang cermat,dan para audiene yang berbicara dengan beliau dapat mencemati dan mengikuti alur pikiran dan gagasan gagasan yang beiau sampaikan.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Sosok H.Amin Rais adalah tokoh yang memiliki banyak peran,ia seorang Profesor ilmu politik di Universitas Gajah Mada, beliau juga memimpin organisasi Muhamadiyah,sebuah organisasi muslim yang memayungi lebih 30 juta orang anggota yang memainkan peran dalam pemberdayaan umat melalui kegiatan kegiatan sosial dan pendidikan.

Beliau juga bersekutu dengan politisi oposisi Megawati Soekarno Putri,dan beliau dengan berani mengancam akan membawa masa pendukungnya turun kejalan untuk memprotes pemerintahan Presiden Soeharto.

Prof.Dr.H.Amin Rais adalah pendiri sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional, sebuah partai politik yang terbuka yang multi etnik dan multi agama dan beliu juga pernah mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia.

Figur Amin Rais menyerupai KH Ahmad Dahlan pendiri Muhamadiyah tahun 1912 yang lebih dikenal sebagai tokoh moderat yang peduli terhadap pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan,Amin Rais bergabung dalam barisan Muhamadiyah mengikuti jejak pendahulunya seperti KH Mas Mansyur(1936-1942) Ki Bagus Hadikusumo (1942-1953) dan AR Mansyur (1953-1959),Semuanya adalah tokoh yang menjadi tokoh nasional karena prestasinya pada bidang pendidikan dan kepeduliannya pada pemberantasan kemiskinan melalui lembaga lembaga pendidikan dan institusi sosial yang dimiliki oleh Muhamadiyah.

Prof.Dr.H.Amin Rais,MA merupakan tokoh Reformasi yang memiliki peran pentig yang sangat besar dalam gerakkan pembaharuan dan perjuangan yang dilakukan oleh Mahasiswa Kerinci dan tokoh tokoh masyarakat Kerinci yang memperjuangkan suksesi kepemimpinan di Kabupaten Kerinci.

Mayoritas Mahasiswa Kerinci yang di pelopori Ikatan Mahasiswa Kerinci Indonesia(IMKI) dan mayoritas Masyarakat Kerinci melakukan aksi Demontrasi dan menduduki Gedung DPRD Kerinci menyuarakan aspirasi untuk melakukan perubahan termasuk suksesi kepemimpinan.

Mayoritas Rakyat Kerinci menginginkan agar Bupati Kerinci di pilih dari putra terbaik Kerinci bukan pemimpin yang di import dari luar yag nota bene bukan putra terbaik masyarakat Kerinci,seperti masyarakat lainnya di nusantara, masyarakat di alam Kerinci juga menuntut kebebasan,transparansi,keadilan,demokrasi yang dilandaskan pada nilai nilai hak asasi manusia,tanggung jawab asasi,serta keamanan umat manusia (human security)dalam waktu yang sesingkat singkatnya.

Pada tahun 1998, Tim Reformasi Kerinci yang di pimpin dr.H.Nasrul Qadir dan perwakilan Mahasiswa Kerinci yang terdiri Alfian,Syofyan Sori,Emil,dan kawan kawan bersama tokoh tokoh mahasiswa Kerinci menghadap Tokoh Reformasi Nasional Prof.Dr.H.Amin Rais, dan Pengacara Dr.Adnan Buyung Nasution untuk meminta dukungan .

Prof.Dr.H.Amin Rais menyambut baik kedatangan tim Reformasi Kerinci, dan secara pribadi beliau mengirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Letnan Jenderal Syarwan Hamid, yang intinya meminta agar Mendagri untuk menerima delegasi/ tim reformasi Kerinci.

Menteri Dalam Negeri Syarwan Hamid menerima kunjungan tim Reformasi Kerinci dan delegasi Mahasiswa Kerinci yang menyampaikan aspirasi suksesi kepemimpinan Kerinci, hasil pertemuan itu membuah hasil berupa penyaringan dan penjaringan Calon Bupati Kerinci di lakukan proses ulang.

Dilain pihak pada tanggal 31 Mei 1998 di Gedung Nasional Sungai Penuh dilakukan pertemuan Danrem Gapu Jambi dengan tokoh masyarakat beserta wakil Ormas dalam Kabupaten Kerinci,Pada pertemuan tersebut diperkenalkan Calon Bupati Kerinci yang tidak dikenal oleh sebagian besar masyarakat penghuni ranouh Sakti Alam Kerinci

Mantan Aktifis PB IMKI Devanan Munir dan Alfian,SE mengemukakan (wawancara 23-24 Maret 2015) Suksesi Kepemimpinan di Kabupaten Kerinci berlansung bersamaan dengan suksesi kepemimpinan di tingkat nasiona Pada tahun 1998 Bupati Kerinci Kolonel (Purn) TNI H.Bambang Sukowinarno akan mengakhiri tugas dan pengabdian sebagai bupati Kerinci

Dalam waktu yang bersamaan pada saat itu ditengah tengah masyarakat berkembang informasi bahwa DPRD Kerinci mencalonkan figur pengganti H.Bambang Sukowinarno yang di droping dari atas, dan calon yang diajukan itu tidak dikenal oleh masyarakat di Sakti Alam Kerinci

Calon pengganti Bupati H.Bambang Sukowinarno juga telah mendapat restu dari Muspida Propinsi Jambi. Dilain pihak rakyat sakti alam Kerinci berkeinginan mencalonkan AD yang berasal dari putera daerah Kerinci, meski masyarakat telah mengusulkan namun pihak AD pada saat tetap pada calon semula.

Munculnya nama Imam Santoso yang belum dikenal secara luas oleh masyarakat Kerinci,kondisi ini membuat masyarakat di Kerinci menolak secara tegas calon Bupati yang di droping dari pusat,sebagian besar masyarakat di alam Kerinci menginginkan putra terbaik Kerinci untuk menjadi Bupati Kerinci.

Keinginan sebahagian besar masyarakat Kerinci untuk melakukan perubahan kepemimpinan ditanggapi dingin oleh sebagian besar anggota DPRD Kabupaten Kerinci,situasi dan keadaan di masa orde baru merupakan salah satu faktor yang membuat anggota DPRD dimasa itu tidak bisa menolak adanya calon titipan dari pemerintah pusat.

Seiring dengan Reformasi yang terjadi di pusat ,mendorong mahasiswa mahasiswa Kerinci dan tokoh tokoh masyarakat ikut ambil bagian untuk menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Kerinci

Pada tanggal 25 Mei 1998,sekitar 100 orang lebih Mahasiswa Kerinci dari Jambi dan Padang mengadakan aksi Demontrasi di depan kantor DPRD Kabupaten Kerinci.aksi demontrasi mahasiswa ini mendapat dukungan oleh masa reformasi lainnya yang sudah ada di Kabupaten Kerinci,Pada intinya masa pendemo mengajukan tuntutan agar elakukan pemilihan Bupati Kerinci yang baru sesuai dengan aspirasi dan tuntutan masyarakat Kerinci, masa pendemo menyatakan menolak kandidat yang tidak dikekendaki oleh masyarakat Kerinci.

Setelah melakukan aksi demontrasi,beberapa hari kemudian terjadi pendudukan terhadap gedung DPRD Kerinci, beberapa saat berhasil menduduki Gedung DPRD Kerinci,maka sebagian anggota DPRD Kerinci menyatakan setuju memilih kembali calon Bupati Kerinci.

Pada tanggal 25 Juni 1998 Lembaga Kerapatan Adat Alam Kerinci melaksanakan rapat yang dilaksanakan di Gedung Nasional Sungai Penuh guna membicarakan soal pimpinan daerah Kerinci untuk masa yang akan datang, pada pertemuan itu Lembaga Kerapatan Adat Alam Kerinci meminta agar calon Bupati Kerinci diambil dari putera daerah yang terbaik.

Pada tanggal 26 Juni 1998 dilaksanakan pembicaraan dengan Ketua DPRD Kerinci M.Jono Junis dan dihadiri anggota Muspida Kabupaten Kerinci, dan pada saat itu juga secara resmi dibentuk Tim Kerja Gerakan Reformasi Sakti Alam Kerinci dengan Komposisi tim kerja gerakkan Reformasi Sakti Alam Kerinci terdiri dari Penasehat Drs.H.Thaher Ahmad,H.Burhan Ilyas, Depati.H.Miftah Yunus.H.Zakaria Angku Mudo,H.Darwis Alqaimi,H.Dasiba,Depati. KH. Wali Ahmad.

Sedangkan Ketua Tim Kerja Gerakkan Reformasi Sakti Alam Kerinci ditunjuk Depati.dr.H.Nasrul Qadir, Wakil ketua masing masing H.Sutan Kari,BA, Drs H.Daraqtuni Dahlan dan H.Nasrul Madin.Sekretaris Drs.Kisran Rachim,Wakil sekretaris Bustari,SH dan Depati Hedy Gustian, Bendahara Depati Amiruddin Gusti. Tim kerja dibantu dan didukung Pembantu Umum dan beberapa bidang

Pada Tanggal 8 Agustus 1998 dilaksanakan Musyawarah Besar Mahasiswa Kerinci se Indonesia yang dilaksanakan di Gedung Nasional Sungai Penuh, Musyawarah tersebut pada pokoknya membicarakan soal pimpinan daerah Kerinci,Para mahasiwa Kerinci se Indonesia berpendapat bahwa calon Bupati Kerinci hendaklah dari putera daerah Kerinci terbaik.

Aspirasi dan harapan mahasiswa mendapat dukungan dan respon positif dari segenap lapisan masyarakat dan anggota DPRD Kerinci,dan pada tanggal 4 September 1998 adalah penetapan jadwal kegiatan,peraturan tata tertib dan pengumuman mulai dibukanya penyaringan bakal calon Bupati Kerinci masa bhakti 1999-2004.

Pada tanggal 19 September 1998 tim Reformasi Sakti Alam Kerinci telah melakukan dialog dengan anggota DPRD Kerinci, Pada tanggal 25 September 1998 dilakukan penutupan penjaringan bakal calon Bupati Kerinci,proses berikutnya pada tanggal 6 Oktober dimulai dialog antara calon Bupati Kerinci dengan anggota DPRD Kerinci selama 3 hari dengan perincian: Pada hari Pertama tanggal 6 oktober 1998 dilaksanakan dialog dengan Bapak Drs Syarifuddin dan bapak Drs, Sa’adudin, Pada hari kedua tanggal 7 Oktober dilaksanakan dialog Bapak Letkol.Czi(Purn)H.Fauzi Siin dan Bapak Kolonel (pol) Syamsir Karim dan pada hari ketiga tanggal 8 Oktober 1998 dilaksanakan dialog Bapak Kolonel Czi Iman Santoso dan bapak Dr.Firwantan,SE,Mec,Dea.Ing

Pada tanggal 6 Oktober 1998 diperoleh informasi dari DPRD Kerinci yang menyatakan bahwa dari 6 orang kandidat balon bupati Kerinci,salah seorang diantaranya di coret,sehingga calon kandidat tinggal 5 orang yang bakal di usung oleh DPRD Kerinci kepada Menteri Dalam Negeri RI.

Pihak Kementerian Dalam Negeri RI menetapkan 3 orang calon untuk di pilih oleh anggota DPRD Kerinci masing masing H.Fauzi Siin,Drs Sa’adudin dan Drs.Ec.Syarifuddin.

Proses Reformasi untuk mendapatkan sosok pemimpin/bupati pilihan rakyat alam Kerinci semakin jelas, dan pada pada tanggal 27 Januari 1999 didalam gedung DPRD Kerinci dilaksanakan sidang Paripurna dengan agenda utama Pemilihan Bupati Kerinci. Hasil Pemilihan yang demokratis itu akhirnya Letkol.Czi(Purn) meraih 14 suara, Bapak Drs.H.Sa’adudin meraih 12 Suara dan Bapak Drs.Syarifuddin meraih 4 suara.

Hasil Pemilihan Bupati Kerinci pertama era Reformasi ini disampaikan oleh pimpinan DPRD Kerinci kepada Menteri dalam negeri melalui Gubernur Jambi, dan pada tanggal 3 Maret 1999 Gubernur Jambi Bapak Drs.H.Abdurahman Sayoeti dalam sidang Paripurna Khusus DPRD Kerinci atas nama Menteri Dalam Negeri Melantik dan mengambil sumpah jabatan Letkol.Czi(Purn) H.Fauzi Siin menjadi Bupati Kepala daerah Kabupaten Kerinci.Upacara pelantikan Bupati Kerinci mendapat sambutan hangat dari segenap lapisan masyarakat di bumi sakti alam Kerinci.

“Kilas Balik Peran Mahasiswa Kerinci dalam Proses Reformasi”

Era Reformasi memberikan angin segar menyeluruh dalam kehidupan di negara Republik Indonesia yang amat kita cintai,Bersamaan dengan runtuhnya tembok kekuasaan rezim orde baru dan berbicara tentang Reformasi di alam Kerinci kita tidak hanya mengenal tokoh tokoh formal, banyak sosok tokoh aktifis Mahasiswa yang berada di belakang layar,diantara motor dan lokomotif penggerak reformasi itu tercatat nama Aktifis Mahasiswa dari Jambi misalnya Devanan Munir tim /korinator media, Alpian, SE, MM Ketua Umum PB IMKI/ Ketua Senat Akubank Muhammadiyah Jambi Svempri, S,Pd Ketua Senat Mahasisiwa FKIP Universitas Jambi Raisul Jamal Jahidin, SE Presiden BEM Universitas Jambi Jafar Ahmad, M.Si Presiden BEM IAIN Sutlan Thaha Syaifuddin Zahirman, SH PB IMKI (Pengurus Besar Ikatan Mahasiswa Kerinci Indonesia) Sofyan Sori, SP,pengurus senat unja dan PB IMKI (Pengurus Besar Ikatan Mahasiswa Kerinci Indonesia) Suhardiman, SH /KETUM BPMF Hukum Unja/Sekjend PB IMKI Firman Edy Warta, S.Pd /mantan ketua senat fkip Sekum PB IMKI A.Martono, S.Pd ketua MPR unja /aktivis PB IMKI dan Petisi 5 Mensediar, S.Pd Gubernur BEM FKIP Universitas Jambi Ika Sonizar Ketua Senat Fakultas Tarbiyah IAIN STS Jambi Fajran, SP Ketua FKMK Mendalo / ranting IMKI Elfi Prasetya, SE Senator Mahasiswa Universitas Jambi Toni Indrayadi, S.Pd Ketua FKMK Mendalo / ranting IMKI Wazirman, S.Ag Ketua IMKI Cabang Sungai Penuh Firnando, S.Ag Aktivis IMKI Cabang Kerinci Darmadianto, S.Pd Aktivis PB IMKI Devia Efriza, S.Pd Aktivis PB IMKI,Mustahiddin,SP. Ketua IMK Jambi,Sasli Rais,SH,Mantan Ketua IMK Jambi, Rodi Candra,Spd,Mpd Sekum PB IMKI,Abidin,SE,Mantan Ketua IMK Jambi,Dedy Gusrizal,S.Pd Mantan Ketua IMK Jambi,Muzakir Walad,Mantan Ketua IMK Cabang Jambi, Purwadi,Emil Peria,S.Ag,Syafwandi Ketua PMII Cabang Kerinci

Sementara aktifis Mahasiswa dari Padang –Sumatera Barat sejumlah aktifis Mahasiswa Kerinci tercatat sejumlah mahasiswa diantaranya ialah Gusrizal Nuzran Joher Al Fadli Abbas Dr. Deri, Dr. Iwan ,Mahmud,ST, Irmanto,S.pd dan dikalangan mahasiswa ketokohan Drs.H.Nizam Hasan Majelis konsultsi PB imki merupakan panutan mahasiswa dan pemuda kerinci yang berada di Kota Jambi.

Dalam rangka untuk mewujudkan Reformasi di Kerinci selain mahasiswa Kerinci se Indonesia dan OKP OKP, banyak tokoh tokoh masyarakat Kerinci ikut terlibat,sebagian diantaranya memberikan bantuan dalam bentuk dukungan moral termasuk menyediakan secara gratis kenderaan untuk mengantarkan para mahasiswa Kerinci di Jambi untuk menggelarkan aksi demontrasi untuk memperjuangkan harapan masyarakat Kerinci yang menginginkan Pemimpin(bupati) Kerinci harus berasal dari putra terbaik Kerinci.

Tercatat puluhan tokoh yang terlibat lansung dalam tim kerja gerakan Reformasi Sakti Alam Kerinci, diantara tokoh itu ialah Drs.H.Thaher Ahmad, H.Miftah Yunus, dr.H.Nasrul Qadir,H.Dasiba,H.Zakaria Angku Mudo,H.Darwis Alqaimi,KH.Wali Achmad,BA,H.Sutan Kari,BA,H.Nasrul Madin, Bustari,SH, Drs.Kisran Rachim, H.Amiruddin Gusti dr.H.Walid Adnan,H.Buhari Rain,BA,Drs.H.Khusairi,H.Mansurdin Gusti, Hedy Gustian, Salipah Dauh, Dahmunir. Suriname, Supratman Yunus, Drs.Anizar, H.Rusdi Usman, Drs.A.Wahab Karimi, Syabaruddin,Nila Sutria,S.Pd,Nazar Idris,SH,Hazairin Zaini

Meski tidak berbuat terlalu banyak memberikan konstribusi,penulis yang juga ketua umum Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kerinci (IPPMK) Kabupaten Sarolangun Bangko mendapat tugas memimpin Organisasi Ikatan Mahasiswa Kerinci-Indonesia (IMKI) Kabupaten Sarolangun Bangko, dengan sekretaris Umum Ampera,SE dan sejumlah aktifis Mahasiswa Kerinci yang melanjutkan pendidikan di STKIP YPM Bangko, dan markas IMKI Sarko merupakan salah satu terminal persinggahan bagi aktifis Mahasiswa dari Jambi dan Tokoh masyarakat Kerinci yang melanjutkan perjalanan untuk memperjuangkan Reformasi di Bumi Sakti Alam Kerinci

Reformasi dan suksesi di Kabupaten Kerinci membuktikan bahwa perlawanan rakyat yang dimotori oleh mahasiswa terlalu kuat untuk diabaikan dan di taklukkan, bahkan Prof Dr.H.Amin Rais di hadapan Mahasiswa di Universitas Trisakti Jakarta mengatakan: Kalian(mahasiswa) adalah anak kandung rakyat! Seragam,senjata,dan pelurunya dibeli dengan menggunakan uang rakyat,dan semuanya dimaksud untuk melindungi rakyat!.

Devanan Munir (wartawan) dan Wazirman,S.Ag,MM-Mantan Ketua Ikatan Mahasiswa Kerinci Indonesia Cabang Kerinci (wawancara:24:3:2015) gerakan Reformasi yang di motori oleh Mahasiswa mahasiswa Kerinci merupakan mata rantai dari gerakan Reformasi di tingkat Nasional yang menginginkan perubahan kepemimpinan, dalam hal perjuangan rakyat Kerinci yang menuntut perubahan kepemimpinan di Kerinci,peran dan dukungan pak Amin Rais cukup besar, dengan dukungan dan surat yang beliau tujukan kepada Menteri Dalam Negeri merupakan jalan lapang untuk mewujudkan reformasi dan suksesi kepemimpinan di bumi Sakti Alam Kerinci.

Melalui suratnya tertanggal 5 Juli 1998, Tokoh Reformasi Nasional Amin Rais meminta agar Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Letnan Jenderal Syarwan Hamid untuk dapat menerima dan memberi ruang untuk menerima Tim Reformasi Kerinci yang di utus ke Jakarta.

Hasil pertemuan dengan Mendagri Syarwan Hamid pada intinya Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memback up dan mendukung gerakan reformasi yang dilakukan oleh Mahasiswa Kerinci dan segenap masyarakat Kerinci.

Selain tim Reformasi Kerinci yang di pimpin dr.H.Nasrul Qadir dan sejumlah perwakilan mahasiwa Kerinci, puluhan tokoh tokoh Kerinci di Jabodetabek ikut turun tangan memberikan dukungan dan bantuan moral dan material kepada tim Refoemasi yang memperjuangkan aspirasi masyarakat Sakti Alam Kerinci

Diantara Tokoh Tokoh Himpunan Keluarga Kerinci se Jabodetabek tercatat nama Fahmi Mukhtar, Ir. H.Syahruddin Semat,Mustafa Kadir Ir.H.Syafruddin Ahmad, Alvenstony dan puluhan tokoh HKK,masyarakat dan Mahasiswa Kerinci di Jakarta dan sekitarnya.

Pada awal perjuangan Reformasi yang dilakukan oleh mahasiswa Kerinci di Jambi terdapat sikap pro dan kontra diantara sesama tokoh dan masyarakat Kerinci,sikap pro dan kontra terlihat jelas di kalangan sesama anggota DPRD Kerinci, sikap ini timbul tak lepas karena sistim yang berlaku pada saat itu merupakan sisa warisan produk orde baru yang dominan Top Down dalam memilah dan mengangkat Pemimpin(Bupati) Kerinci.

Akan tetapi setelah Mahasiswa melakukan Demontrasi dan setelah Tim Reformasi berhasil melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri membuahkan hasil, maka sikap kontra secara perlahan berubah menjadi pro, demikian sikap sejumlah organisasi masyarakat(ormas) kembali menyatu.

Diantara Ormas Islam yang ada di Kabupaten Kerinci, Ormas Muhamadiyah Cabang Kerinci termasuk salah satu ormas yang sejak awal telah memberikan dukungan terhadap gerakan reformasi yang dilakukan oleh para mahasiswa yang menginginkan perubahan terutama perubahan kepemimpinan di Kabupaten Kerinci.

Pimpinan Muhamadiyah Cabang Kerinci, H.Hasyimi,BA termasuk tokoh yang berteriak lantang melakukan orasi di DPRD Kerinci, bahkan diantara banyak organisasi dan individu yang memberikan dukungan ,Muhamadiyah Kerinci menyediakan bangunan asrama Putri Panti Asuhan Aisyiah Kerinci untuk dijadikan sebagai salah satu sekretariat dan ruang inap bagi(Posko) bagi para mahasiswa Kerinci, dalam hal ini peran Pimpinan Panti Asuhan Hj.Djamaliah sangat besar,ia tidak hanya mendukung,lebih dari itu beliau memberikan asupan makanan bagi para mahasiswa termasuk para aktifis yang melakukan demontrasi

Reformasi di alam Kerinci yang di motori oleh para mahasiswa kerinci dan mendapat dukungan dari tokoh tokoh masyarakat dan segenap masyarakat sakti alam Kerinci berakhirnya dengan dilakukannya Pemilihan Bupati Kepala Daerah Kerinci pertama Era Reformasi, berbagai agenda pembangunan daerah di program dan di susun oleh Bupati Kerinci dan DPRD Kerinci dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat se alam Kerinci.

Banyak program dan gebrakan pembangunan yang telah dilakukan oleh Bupati Kerinci H.Fauzi Siin, meskipun dilain pihak masih banyak kekurangan yang mesti dilakukan perbaikan dan pembenahan.

Sama seperti manusia ciptaa Tuhan yang lain, jelas H.Fauzi Siin bukanlah manusia yang sempurna apalagi paripurna,Sebagai putra daerah ia telah memperjuangkan dan melakukan berbagai upaya pembangunan untuk mensejahterakan masyarakatnya, meski di sana sini masih terdapat ketidak sempurnaan.

Sebagai prajurit TNI, H.Fauzi Siin dikenal sebagai sosok orang yang disiplin dan tegas serta memiliki tekat yang kuat yang terkadang mengundang resiko,tapi H.Fauzi Siin menurut pengamatan penulis adalah type seorang pemberani dan berkemauan keras yang bertanggung jawab.

Terlepas dari kelebihan dan kekurangan yang beliau miliki, ia telah mengabdikan dirinya untuk mengangkat harkat dan martabat serta berupaya untuk mensejahterakan masyarakat Kerinci yang amat ia cintai.

Untuk membuka keterisolasian Kabupaten Kerinci bagi wisatawan mancanegara yang akan mengunjungi Kabupaten Kerinci,pada saat itu Gubernur Jambi Drs.H.Zukifli Nurdin yang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kerinci (15/1-2000) bersama Mantan Menteri Pariwisata seni dan budaya Repubik Indonesia Drs.H.Mazuki Usman,MA kepada Bupati Kerinci H.Zulkifli Nurdin mengusulkan agar landasan pacu Bandara Depati Parbo yang saat itu hanya memiliki panjang 650 meter agar ditingkatkan menjadi 1.250 meter sehingga Bandara ini dapat didarati oleh pesawat CN 135,CN 235, dan Foker 28.

Pada saat mengunjungi Bandara Depati Parbo tanggal 15 Januari 2000 Gubernur Jambi H.Zukifli Nurdin mengemukakan bahwa potensi alam Kabupaten Kerinci sangat indah dan menawan dan memiliki nilai layak jual kepada dunia internasional

Menurut Gubernur jambi pada waktu itu untuk memperpendek waktu tempuh ke Kabupaten Kerinci yang jarak tempuhnya 8-10 jam dari ibu kota Propinsi Jambi maupun dari Muara Labuh Sumatera Barat melalui jalun darat,untuk itu masalah transportasi udara ini harus diupayakan

Bupati Kerinci H.Fauzi Siin pada saat melakukan Halal Bil Halal dan Silaturahmi Gubernur Jambi H.Zulkifli Nurdin dengan masyarakat Kerinci mengemukakan bahwa luas Kabupaten Kerinci 420.000 Hektar, dari luas wilayah itu 51 % atau 215.000 Hektar merupakan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNS) dan hanya 48,31% atau 205.000 Hektar merupakan lahan budidaya.

Sebagai masyarakat yang bermata pencarian di sektor pertanian maka kendala utama yang dirasakan oleh masyarakat untuk mengembangkan usahanya adalah terbatasnya ruang gerak dalam usaha ekstensifikasi pertanian karena dibatasi adanya Taman Nasional Kerinci Seblat.

Menurut H.Fauzi Siin sebenarnya Kabupaten Kerinci memiliki potensi sumber daya alam berupa bahan galian tambang seperti andesit,andesit pirogsi,tas,kaolin,phospat,batu gamping,batu bangunan,mar mar,batu kali,obsidian,belerang,gamping,kristalin,grano,diosit,emas dan batu bara,dan semua potensi sumber daya alam itu semuanya berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat.

Fauzi Siin memahami betul bahwa Taman Nasional Kerinci Seblat merupakan kawasan yang luas memiliki ekosistim yang alami atau kawasan spesifik,Tidak ada kegiatan eksplotasi, diserta manajemen yang bertujuan untuk melestarikan lingkungan alami secara maksimum tetapi terbuka bagi pengunjung secara spesifik.

Agar tidak terjadi perambahan hutan TNKS dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat , Bupati Kerinci H.Fauzi Siin mengusulkan perlu adanya suatu kompensasi dari TNKS bagi masyarakat bukan hanya dana pengamanan TNKS bagi masyarakat yang berbatasan lansung dengan TNKS seperti yang telah diterapkan selama ini,akan tetapi kompensasi ini diberikan kepada semua masyarakat petani yang tidak dapat menggarap lahan TNKS tersebut.

Fauzi Siin yang pernah menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bogor-Jawa Barat melihat kondisi sarana infra struktur jalan dari dan Kekerinci selama bertahun tahun tak pernah membaik, dan ruas jalan di Kerinci menuju daerah luar hanya ada 3 jalur yakni jalur Tapan-jalur Muara Labuh dan jalur Bangko.

Fauzi Siin kepada Gubernur Jambi H.Zulkifli Nurdin pada kesempatan tatap muka dengan Gubernur dan tokoh tokoh masyarakat Kerinci diawal masa tugasnya sebagai Bupati Kerinci mengharapkan agar di buka jalan alternatif yakni jalan tembus Pungut Mudik-Tanah Tumbuh Muara Bungo ke Kabupaten Kerinci.

H.Fauzi Siin juga mengharapkan agar ruas jalan Sungai Penuh- batas Sumatera Barat dan ruas jalan Sungai Penuh-Batas Merangin yang merupakan jalan Propinsi agar dapat di tingkatkan statusnya menjadi jalan negara.

Ruas jalan Sungai Penuh-Batas Merangin kondisinya saat itu sangat memprihatinkan,ruas jalan ini sangat rawan lonsor dan terdapat tikungan tajam dan tebing yang terjal yang sangat membahayakan bagi pengguna jalan, kondisi jalan yang sama juga berada di jalur Sungai penuh-Tapan batas dengan Sumatera Barat.

Banyak hal yang telah Fauzi Siin lakukan untuk membangun Sakti Alam Kerinci, dan salah satu karya monumental yang beliau lakukan ialah memekarkan Kabupaten Kerinci menjadi dua daerah otonum dan membentuk Kota Sungai Penuh sebagai daerah otonum baru, hasilnya pembangunan Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci berkembang cukup pesat kendati belum dapat disebut optimal, pertumbuhan ekonomi masyarakat di dua daerah otonum semakin menggairahkan,dibeberapa titik tumbuh pusat perekonomian baru, sarana infrastruktur transportasi menunjukkan kemajuan yang cukup menggembirakan.

Pada masa periode Pemerintahan Bupati H.Fauzi Siin berbagai pembangunan infrastruktur terus dilakukan, berbagai event berskala nasional Regional dan Daerah digagas oleh H.Fauzi Siin sebagai salah satu cara untuk lebih memperkenalkan Kabupaten Kerinci kedunia luar

Diantara gagasan H.Fauzi Siin yang fenomenal ialah kegiatan “Festival Masyarakat Peduli Danau Kerinci “(FMPDK) yang masih bertahan hingga saat ini.Beliau juga berhasil mengharumkan nama Kabupaten Kerinci pada Pekan Olah Raga Provinsi jambi (PORPROV)XVII Tahun 2006 di Kabupaten Kerinci.

Mengawali Gebrakannya sebagai Bupati Kerinci, H.Fauzi Siin melakukan gebrakan yang cukup membanggakan, Fauzi Siin dengan dukungan Gubernur Jambi dan Kementerian Pariwisata Seni dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 1999 menggelar pesta akbar “Festival Masyarakat Peduli Danau Kerinci” yang pertama di pusatkan di kawasan wisata danau Kerinci(Sanggaran Agung)

H.Fauzi Siin memahami bahwa Kabupaten Kerinci yang berada di puncak andalas pulau Sumatera banyak menyimpan potensi wisata alam,seni dan kebudayaan yang sangat beragam, alam Kerinci memiliki panorama alam yang aduhai indahnya dikelilingi oleh pegunungan dan bukit bukit yang berbaris rapi mengililingi sakti alam Kerinci.

Di lembah terdapat hampara sawah yang menghijau ibarat permadani yang terbentang luas sesayup mata memandang,dan di bagian selatan terdapat danau Kerinci yang memiliki riak gelombang dan pemandangan yang indah di kala senja.

Alam Kerinci dengan hutan Taman Nasional Kerinci Seblatnya menyimpan Flora dan Fauna langka dan alam Kerinci termasuk salah satu pusat peradaban tua di nusantara yang kaya dengan tangible dan intangible.

Potensi dan kondisi ini lah yang mengilhami H.Fauzi Siin untuk mengagas sekaligus menggelas event Pariwisata nasional pertama di Propinsi jambi yakni “Festival Masyarakat Peduli Danau Kerinci, yang tahun 2014 yang lalu merupakan kegiatan FMPDK ke 13 yang merupakan kelanjutan FMPDK pertama yang digagas dan di dirintis oleh H.Fauzi Siin.

Ketika penulis melakukan wawancara dengan H. Fauzi Siin (1999), event Nasional FMPDK ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk memperkenalkan dan memasarkan potensi wisata alam seni dan budaya yang di miliki oleh sakti alam Kerinci.

Dan Menurut H.Fauzi Siin kala itu, kegiatan FMPDK merupakan kegiatan rutine tahunan untuk mempromosikan aset Pariwisata,Seni dan Budaya yang ada di Kerinci,Festival ini sendiri untuk pertama kali dllaksanakan tahun 1999, dan dengan adanya agenda kegiatan FMPDK terlihat terjadi peningkatan arus kunjungan wisatawan sebelum dilaksanakan kegiatan festival, meski belum memenuhi harapan dan belum mampu sepenuhnya menyedot “dollar”akan tetapi dengan Festifal ini setidaknya dunia internasional telah mengenal Kabupaten Kerinci dalam arti yang seluas luasnya,apa yang kita lakukan saat ini merupakan langkah awal untuk mempromosikan aset yang ada di negeri kata kata H. Fauzi Siin.

Memang salah satu perioritas Pemerintah kabupaten Kerinci yang telah di tuangkan dalam Surat Keputusan Bupati nomor 166 tahun 1999 tentang lima program pokok pembangunan daerah Kerinci adalah mengembangkan pariwisata dengan meningkatkan sarana dan prasarana objek wisata serta perluasan informasi/promosi wisata.

Secara nasional even FMPDK merupakan gerakan awal dalam upaya memeilihara serta membina budaya bangsa,seiring dengan kebersamaan dalam pembangunan kepariwisataan

Dalam rangkaian kegiatan Porprov H.Fauzi Siin berhasil membangun sarana prasarana olah raga seperti Lapangan tenis, penataan Gelanggang Olah raga(Stadion KONI) Pancasila di Tanah Kampung,Pembangunan sarana Panjat Tebing,Padepokan Pencak Silat dan pembangunan berbagai sarana olah raga /fasilitas pertandingan yang memenuhi persyaratan tekhnis

Pada Porprov yang dipusatkan di Kabupaten Kerinci sedikitnya ada 20 tangkai cabang olah raga yang dipertandingkan,dan kegiatan Pekan Olah Raga yang dilaksanakan di Kabupaten Kerinci merupakan PORPROV yang paling sukses dilakukan di luar kota Jambi pada zamannya, dampaknya di Kota Sungai Penuh yang saat itu merupakan ibu Kota Kabupaten Kerinci memiliki sarana olah raga paling lengkap diantara sarana olah raga yang ada di Kabupaten tetangga.

Untuk melancarkan sarana transpotasi udara satu satunya Bandara yang ada di luar Kota Jambi saat itu, Fauzi Siin melakukan perbaikan,peningkatan dan perluasan Bandara Depati Parbo sehingga mampu di darati pesawat jenis Foker 50, Peningkatan Kualitas Bandara Perintis ini merupakan upaya Beliau untuk memperlancar transportasi udara yang pada gilirannya dapat mendukung program pembangunan sub sektor kepariwisataan di Kabupaten Kerinci.

Pada masa pemerintahan Bupati Kerinci H.Fauzi Siin ,dengan dukungan Gubernur Jambi Drs.H.Zulkifli Nurdin dan Kementerian Pekerjaan Umum,meski berhadapan dengan sejumlah prostes dari sejumlah NGO Lingkungan hidup dalam dan luar negeri, H. Fauzi Siin dengan tegas dan berani menerobos pembangunan jalan baru dengan memotong sejumlah kawasan perbukitan dan sejumlah tikungan berbahaya mulai dari Muara Hemat hingga kawasan Batang Merangin, dampaknya mimpi Nek Fauzi Siin yang ingin memperlancaran transportasi darat yang mengubungkan dari dan ke Kerinci

Akhirnya pada era Kepemimpinan Gubernur Jambi Drs.H.Hasan Basri Agus.MM ruas jalan Sungai penuh – Bangko Via Muara Hemat saat ini semakin mulus dan nyaman untuk dilalui kenderaan angkutan barang dan penumpang.

Selama 10 tahun masa kepemimpinan H.Fauzi Siin sebagai Bupati Kerinci,berbagai sarana infrastruktur terus dilakukan pembenahan, Untuk meningkatkan kesejahteraan Petani, H.Fauzi Siin ia bersama Gubernur Jambi Drs.H.Zulkifli Nurdin memperjuangkan pembangunan terminal agri bisnis di sentra pertanian di Kecamatan Kayu Aro,

Melalui bantuan Kementerian Pertanian terminal Agri Bisnis dapat terwujud meski hingga terminal tersebut belum dimanfaatkan secara optimal oleh para pelaku bisnis hasil pertanian, Kepada Penulis pada acara peresmian Terminal Agribisnis beliau menyampaikan harapannya agar terminal agro bisnis diharapkan mampu untuk mendukung usaha pertanian yang dilakukan oleh para petani dan pelaku bisnis.

Pada masa H.Fauzi Siin menjabat Bupati Kerinci,beliau telah melakukan berbagai upaya dan terobosan untuk “merayu” investor dan BUMN di pusat untuk melakukan investasi di bumi Sakti Alam Kerinci,Pada masa H.Fauzi Siin lah di rintis usaha untuk membangun PLTA di wilayah Batang Merangin, melakukan berbagai terobosan menemui Pemerintah Pusat untuk melakukan survey dan penelitian panas bumi di sejumlah lokasi termasuk di daerah Gunung Raya.

Pada saat itu mimpi H.Fauzi Siin belum semua Ide gagasan dan mimpinya yang terwujud,akan tetapi belakangan ini perlahan namun pasti berbagai potensi sumber daya alam di alam Kerinci mulai digali dengan melibatkan Investor dan Pemerintah Pusat/ Kementerian terkait.

Kondsi Pasar dan PKL di Kota Sungai Penuh yang sembrawut dan tidak tertata membuat Fauzi Siin harus memeras otak, disamping menertibkan PKL, Fauzi Siin melkukan renovasi pasar tradisional dan membangun Pasar Modren “Kincai Plaza”.

Di lingkungan masyarakat adat di Sungai Penuh, Fauzi Siin menyandang gelar Sko Depati dan Fauzi Siin juga membangun Fasilitas Gedung untuk kaum empat jenis,dan dalam kurun waktu 10 tahun kepemimpinannya,beliau telah memberikan perhatian terhadap kemajuan sektor pendidikan, pertumbuhan perguruan tinggi saat itu tumbuh pesat,sedikitnya selama menjadi Bupati jumlah perguruan tinggi yang semula hanya ada 2 perguruan tinggi meningkat menjadi 8 perguruan tinggi

H.Fauzi Siin sangat peduli dengan masalah kesehatan masyarakatnya, beliau membangun memprogramkan dan membangun puluhan Puskesmas,Pustu hingga ke ujung negeri,dan H. Fauzi Siin memprogramkan dan melakukan peningkatan kualitas sarana pelayanan rumah sakit umum daerah MHAT dan mendatangkan sejumlah dokter spesialist untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada segenap masyarakat di alam Kerinci.

Sepanjang usia Kabupaten Kerinci, hanya H.Fauzi Siin yang mampu meraih lambang supremasi Kebersihan Kota Adipura lebih dari 4 kali, dan Pasca Pembentukan Kota Sungai penuh yang beliau lahirkan dan beliau perjuangkan dengan susah payah hingga saat ini tak satupun Penjabat Walikota Sungai Penuh termasuk Walikota Sungai penuh yang depenitif yang mampu menambah Piala Adipura, jangankan membawa pulang adipura,merawat adipura yang ada pun Pemerintah Kota belum mapu ,buktinya ruas jalan yang diperbaiki sebagian amburadul, pada musim hujan air menggenangi sebagian wajah kota, unieknya di daerah hilir yang dulunya pada musium hujan rentan banjir, saat ini justru dibagian hulu khususnya di kawasan tengah kota seperti ruas jalan Kumun, ruas jalan menuju jembatan kerinduan, dan beberapa ruas jalan di sejumlah titik direndam banjir.

Penyebab banjir sudah dapat ditebak, saluran drainase yang dibangun dan ruas jalan yang diaspal kembali rusak sebelum waktunya karena di duga dikerjakan oleh produk kontraktor karbitan alias kontraktor “aji mumpung”

Sosok H.Fauzi Siin dikenal dekat dengan para pemangku pemangku adat, dan akrab dengan pentolan aktifis NGO dan aktifis Mahasiswa, tidak hanya itu saja, dikalangan para seniman dan budayawan beliau dikenal sebagai seorang bapak sekaligus pemimpin (Bupati) yang sangat peduli kepada Kegiatan berkesenian dan berkebudayaan,semua karya seni sangat beliau hargai dan beliau sangat memberi apresiasi terhadap dunia berkesenian dan berkesusastraan, kabarnya beliau merupakan sahabat dekat sekaligus keluarga dekat Pujangga Kerinci Ghazali Burhan Riodja.

Diman-tokoh muda Kerinci dan mantan aktifis mahasiswa Kerinci jambi menilai bahwa sebagai sosok militer H.Fauzi Siin dikenal sebagai sosok yang sangat disiplin dan kadang kadang terkesan pemarah, bila ada yang salah dan bertentangan dengan kebiasaan umum beliau tak segan segan memarahi siapa saja, akan tetapi kemarahan beliau tak berlansung lama, dalam hitungan jam beliau kembali memberikan senyuman,penulis pun suatu ketika pernah kecipratan marah beliau, dan pada waktu itu juga kemarahan beliau kembali reda dan beliau kembali bercanda.

Dikalangan wartawan dan aktifis termasuk tokoh tokoh masyarakat sosok H.Fauzi Siin dikenal royal, bahkan beliau tak segan segan memberikan honor kegiatan beliau untuk membantu masyarakat yang sedang ditimpa kesusahan, dan dikalangan ulama dan tokoh adat termasuk masyarakat awam H.Fauzi Siin selalu membuka diri, jam berapapun sepanjang beliau belum istirahat tidur,beliau menerima para tamu, tidak peduli, subuh,pagi siang atau malam rumah dinas bupati Kerinci tak pernah sepi dari tamu, sikap beliau yang benar benar merakyat membuat beliau di senangi kawan dan dihargai lawan, tak pernah saya melihat H.fauzi Siin menyimpan rasa dendam kepada orang lain ujar Diman mantan Aktifis Mahaiswa Kerinci di Jambi dan di zamannya Fauzi Siin dikenal sebagai Bupati yang paling sering blusukan dan turun kelapangan melakukan inspeksi mendadak ke desa desa

Menurut sejumlah tokoh adat dan tokoh masyarakat dimasa lalu kehidupan berkesenian dan berkebudayaan sangat terasa,berbagai acara seni dan budaya dan kenduri sko merupakan rutinitas yang dilakukan hampir di setiap dusun dusun,dan pada waktu waktu tertentu beliau membawa tim kesenian Kerinci ke Kabupaten dan kota tetangga bahkan hingga ke negara negara sahabat, kegiatan rutinan tahunan Festival Masyarakat Peduli Danau Kerinci (FMPDK) senantiasa ramai di kunjungi wisatawan termasuk sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara, belakangan sejak beberapa tahun terakhir jarang terdengar suara musik seruling bambu di malam hari, jarang terlihat lagi gemulai para penari asyik atau tari tari tradisioanal Kerinci seperti niti mahligai dan tari tauh, kalaupun ada muncul hanya sekali sekali dan itupun bila di butuhkan.

Pada acara Diskusi ringan bersama sejumlah anggota Sarung di Baheoun Buleouh Kincai,penulis menyebutkan saat ini tengah dilakukan pemilihan data disamping mencari data data tambahan untuk melengkapi isi buku,mudah mudahan jika ada kemudahan rezeki buku ini akan di cetak d Bandung, Insya Allah usai Pilwako kita akan launcing buku ini

Mampukah Tokoh Sungai Penuh berhadapan dengan Imcumben

Oleh: Budhi VJ.

Insya Allah Desember mendatang direncanakan akan berlansung pemilihan Walikota Sungai Penuh,artinya sekitar 9 bulan lagi babak penentuan pemenang Pilwako akan mencapai final.

Sejauh ini hanya kandidat Incumben yang memastikan akan kembali bertarung pada pesta demokrasi 5 tahunan yang kali ini pelaksanaannya dipercepat,masyarakat kota Sungai Penuh akan menunggu dan menyaksikan apakah bakal calon yang maju berlaga di pentas Pilwako benar benar memiliki visi yang merakyat atau mereka hanya mencari sebuah jalan untuk mencari kekuasaan dengan segala cara.

Kota Sungai Penuh merupakan sebuah Kota termuda yang Propinsi Jambi,Kota ini diproklamasikan ( berdiri) berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun  2008  tanggal  21 Juli 2008  ( Lembaran Negara RI Nomor  08, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4871 )  dan terbentuknya Kota Sungai Penuh yang merupakan hasil  pemekaran dari Kabupaten Kerinci (Kabupaten Induk).

Gagasan untuk membentuk  Kota  Otonom  Kota Sungai Penuh telah muncul sejak tahun 1970 an, Bupati Kerinci yang saat itu dijabat oleh H.Rusdi Sayuti,BA (alm) bersama DPRD Kabupaten Kerinci dan masyarakat Kerinci telah  memunculkan  aspirasi untuk menjadikan  Sungai Penuh sebagai Daerah Otonom,Lebih 32 Tahun gagasan untuk membentuk Kota Otonom baru dapat terwujud menjelang penghujung berakhirnya jabatan Gubernur Jambi Drs.H.Zulkifli Nurdin dan menjelang berakhirnya jabatan Bupati Kerinci H.Fauzi Siin

Mesti diakui secara jujur bahwa sejarah dan perjuangan lahirnya Kota Sungai Penuh tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras H.Fauzi Siin yang saat itu masih menjabat Bupati Kerinci, dengan berbagai upaya dan perjuangan diplomasi akhirnya DPR-RI menyetujui pemekaran Kabupaten Kerinci dan meresmikan terbentuknya Daerah Otonomi Baru Kota Sungai Penuh.

Persoalan saat ini, apakah pemerintah Kota Sungai Penuh saat ini tahu dengan perjuangan dan pengorbanan H.Fauzi Siin? yang rela mengorbankan segenap kemampuan yang beliau miliki termasuk air mata? Kota Sungai Penuh tidak akan pernah terwujud tanpa campur tangan Tuhan dan tanpa perjuangan serta pengobanan dan kegigihan yang dilakukan oleh “Nek” sapaan akrab H.Fauzi Siin.

Pada suatu ketika Penulis pada tahun 2007 melakukan wawancara dengan Bupati Kerinci yang saat itu djabat oleh H.Fauzi Siin, menurut Bupati Kerinci saat itu pertumbuhan Sungai Penuh sebagai ibu kota Kabupaten Kerinci saat itu dinilai cukup pesat, sehingga  banyak  kalangan yang menilai  Kecamatan Sungai Penuh  saat itu sudah tidak efektif lagi bila hanya dikelola oleh Pemerintah Kecamatan

Agar Mimpi masyarakat untuk menjadikan Sungai Penuh sebagai sebuah Kota ,maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci melalui kajian  dan penilaian melalui kerja sama dengan  Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) program Pasca Sarjana Magister administrasi daerah yang dipimpin oleh Prof.DR. Sadu Wasustiono,MS,beliau juga merupakan salah seorang anggota tim penyusun PP No 129 Tahun 2000 yang memuat persyaratan dan Kriteria pemekaran,penghapusan dan penggabungan daerah.hasil kajian ini melengkapi  pengajuan  usulan  sesuai dengan mekanisme  proses per Undang- undangan yang secara kronologis administratif tertuang dalam penjelasan UU RI no 25 Tahun 2008 Tentang Pembentukkan Kota Sungai Penuh.

Undang-undang pembentukan Kota Sungai Penuh di Undangkan tanggal 21 Juli 2008, tetapi peresmiannya  dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Mardianto tanggal 08 November 2008 atas nama Presiden Republik Indonesia, dan saat itu Menteri Dalam Negeri melantik Drs. Masril Muhamad .MBA sebagai Penjabat Walikota Sungai Penuh, namun Jabatan Drs.Masril hanya berlansung beberapa bulan, Masril mengakhiri tugasnya karena memasuki usia pensiun yang tidak dperpanjangkan, dalam  jabatan yang cukup singkat  Drs.Masril mampu mengawali upaya pembenahan struktur dan aparatur Kota Sungai Penuh yang saat itu masih sangat belia.

Gubernur jambi saat itu Drs  H.Zulkifli Nurdin,MBA melantik Drs.Hasvia Hasyimi,MTP untuk melanjutkan kepemimpinan Masril selaku Penjabat Walikota ,dan pada masa Penjabat Walikota Sungai Penuh   dijabat oleh Hasvia  dilakukan Peringatan / Perayaan Hari   Ulang Tahun yang Pertama Kota Sungai Penuh yang dilaksanakan pada tanggal 08 November 2009.

Masa jabatan Hasvia Hasyimi selaku Penjabat Walikota Sungai Penuh,harus berakhir,Mantan Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan setda Propinsi Jambi dan mantan Staf  Gubernur Jambi Bidang Pemerintahan dan Politik juga berakhir ditengah perjalanan,Hasvia dengan dukungan beberapa Partai pengusung ikut  bertarung dan menjadi Calon pada Pilkwako,dan dalam pelaksanaan  Pilwako

Penjabat Walikota pengganti Hasvia ditunjuk Ir.H.Akmal Thaib, dan Ir.H. Akmal Thaib memangku jabatan penjabat Walikota Sungai Penuh hingga dilantiknya Walikota dan Wakil Walikota yang depenitif

Pada Pilwako putaran pertama Hasvia harus mengakui keunggulan dua pasangan kandidat lainnya yang lebih unggul dalam perolehan suara.

Penjabat Walikota Sungai Penuh Drs.H.Marsil Muhamad , Drs. Hasvia Hasyimi,MTP dan Ir.H.Akmal Thaib dengan kemampuan dan Fasilitas  Kota yang masih sangat terbatas pada saat itu dan  telah mampu menata wajah birokrat dan menata fasilatas sosial yang masih sangat minim,saat itu sebagian besar aset belum di serahkan oleh Kabupaten Induk,agar roda Pemerintahan dapat berjalan Masril dan Hasvia”ter”paksa harus menyewa rumah rumah penduduk dan ruko sebagai sarana perkantoran bagi SKPD SKPD yang ada dalam Kota Sungai Penuh, Kabupaten induk sampai  awal tahun ini “ belum rela” memberikan aset bangunan kepada anak  kandungnya Kota Sungai Penuh”

Dalam menjalankan tugas pemerintahan,Walikota dan jajaran Sekretariat Kota memaanfaatkan bangunan kuno bekas kantor Bupati Kerinci era tahun 1970 an yang kurang refresentatif. Dengan kondisi seadanya secara bertahap penjabat Walikota saat itu terus menata diri dan memberikan pelayanan public bagi masyarakat Kota Sungai Penuh.

Semasa Hasvia menjabat sebagai Penjabat Walikota Sungai Penuh, berbagai terobosan dilakukan bersama SKPD –SKPD terakhir.Pekerjaan yang paling diingat oleh masyarakat Hasvia bersama SKPD berhasil melakukan pengaspalan jalan jalan dalam Kota Sungai Penuh hingga kepinggiran Kota Sungai Penuh,Hasvia dengan dukungan pihak PLN Cabang Sumatera Barat-Riau berhasil membuat wajah Kota Sungai Penuh terang benderang dan pemadaman lampu semakin berkurang.Hasvia juga berhasil membangun jalinan silaturahmi dengan kalangan Budayawan dan seniman dalam Kota Sungai penuh dan yang paling menonjol Hasvia berhasil meraih penghargaan WTP yang diserahkan oleh Wakil Presiden RI DR.Budiono.

Umur jabatan Hasvia selaku penjabat Walikota Sungai Penuh tidak berumur panjang,Hasvia dengan dukungan beberapa partai Pendukung antara lain PAN, PDI dan PKPB  maju sebagai Calon Walikota pada Pilwako pertama Kota Sungai Penuh. Untuk mengisi kekosongan Gubernur Jambi melantik Ir.H.Akmal Thaib,MM sebagai Penjabat Walikota Sungai Penuh menggantikan Drs.Hasvia,MTP hingga Pelantikan Walikota-Wakil Walikota Depinitif

Melalui proses Demokrasi yang alot  dan demokratis dana Pilwako dua putaran dan meski harus melalui sidang di Mahkamah Konstitusi akhirnya Drs.Ahmadi Zubir,M.Pd .harus mengakui ke unggulan  rivalnya  pasangan  Prof.Dr.H.Asafri Jaya Bakri,MA dan Ardinal Salim,SE..

Pelantikan  Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh  depenitif dilaksanakan hari Sabtu,25 Juni 2011 oleh Gubernur Jambi Drs.H.Hasan Basri Agus,MM di Gedung Nasional Kota Sungai Penuh.

Walikota terpilih Prof.Dr.Asafri Jaya Bakri,MA dan wakil Walikota Ardinal Salim,SE semestinya mengakhiri jabatan Juni 2011, dan pada tahun ini sesuai dengan peraturan perundang undangan kegiatan Pilwako dimajukan Desember 2015, berbagai persiapan dan kesiapan terus dilakukan untuk menyambut pesta Demokrasi Pilwako2015 yang beriringan dengan Pemilihan Gubernur Jambi.

Pendaftaran Bakal Calon Walikota memang masih beberapa bulan lagi,namun hingga saat ini Masyarakat Sungai Penuh khususnya yang berada di dalam wilayah adat Depati Nan Bertujuh belum memastikan Bakal Calon yang akan di usung untuk mengikuti pertarungan pada ajang Pilwako Desember 2015 yang akan datang,suasana adem ayem masih terlihat di 3 Kecamatan yang termasuk dalam lingkup wilayah adat Depati Nan Bertujuh, dan rasa nya sangat mustahil kandidat Balon dari wilayah adat ini yang mampu bertarung melawan kandidat incumben yang nota bene adalah juara bertahan.

AJB Lawan tanding tak terkalahkan?

Dalam Diskusi di Baheoun Buleoh Kincai Direktur Lembaga Bina Potensia Aditya Mahatva Yodha Budhi VJ Rio Temenggung menyebutkan bahwa ibarat ggenderang, tak lama lagi pertandingan untuk menduduki kursi walikota Sungai Penuh segera di mulai, dan hingga saat ini baru sosok incumben Walikota Sungai Penuh Prof.Dr.H.Asafri Jaya Bakri,MA yang telah memastikan untuk kembali maju bertarung sebagai peserta pilwako tahun 2015. Sedangkan kandidat balon Walikota yang lain masih tiarap dan menghitung hitung kekuatan.

Secara Pribadi saya melihat bahwa saat ini tokoh tokoh dari wilayat adat depati nan bertujuh Sungai Penuh belum ada yang mampu mengimbangi kekuataan Incumben,ibarat sebuah pertandingan Prof.Dr.H.Asafri Jaya Bakri,MA adalah juara bertahan yang memiliki banyak amunisi dan kekuataan termasuk masih memangku jabatan sebagai Walikota,dan saya melihat Pak Profesor bakal melenggang mulus tanpa perlawanan yang berarti. .

Dilain pihak hingga saat ini beliau beliau yang menyebut diri sebagai tokoh masyarakat di wilayah depati nan bertujuh Sungai Penuh belum menunjukkan nyali atau masih berpikir ulang untuk memunculkan kandidat yang imbang dalam menghadapi sosok Incumben.

Memang beberapa waktu yang lalu sejumlah tokoh telah digadang gadangkan untuk diajukan sebagai kandidat balon Walikota Sungai Penuh Periode 2016-2021,sebut saja kandidat yang muncul antara lain tercatat nama H.Herman Mukhtar,SE, Dr.H.Rizal Djalil,MM,M Drs.H.Meirizal Meirad, Drs.Hasvia Hasyimi,MTP, Ir,H.Amrizal Jufri Ir.Netres Ulfi .sedangkan dari kalangan muda disebut sebut nama Syafriadi,SH, Defitra Eka Jaya,SH, Fery Satria,SE.

Tokoh Sungai Penuh sekelas DR.H.Rizal Djalil ,H.Herman Mukhtar dan Meirizal Meirdab dipastikan tidak akan turun panggung, disamping merupakan tokoh senior mana mungkin beliau itu mau turun kelas

Saat ini khusus untuk Sungai Penuh ada 4 tokoh yang layak ikut bertanding di ajang pilwako, dan diantara tokoh tokoh muda itu punya kesempatan dan kemampuan yang tak jauh berbeda, akan tetapi secara pribadi saya berpendapat,adat tujuh kriteria bagi tokoh tokoh dari wilayah adat Depati Nan Bertujuh untuk menang dalam melawan Incumbent, ketujuh kriteria itu ialah: Figur hendaknya dapat diterima oleh banyak kelompok dan dapat menyatukan banyak kelompok (dan yang bersangkutan memiliki resistensi rendah).Kapasitas pribadi memadai.

Jika calon kandidat mau tampil berlaga pada ajang Pilwako mendatang,mereka harus Mapan secara ekonomi,Memiliki potensi basis masa yang relatif besar,Memiliki jaringan yang luas, Dan memiliki potensi sebagi magnet di lingkungan masyarakat adat wilayah Depati Nan Bertujuh.

Mesti diakui Incumben dalam hal ini Walikota Prof.Dr.H.Asafri Jaya Bakri,MA merupakan juara bertahan yang tangguh, secara kepartaian beliau sosok ketua partai yang memiliki jaringan yang luas,memiliki finansial yang kuat dan memiliki mesin mesin politik yang handal dan diperhitungkan,beberapa tokoh kuat dan memiliki pengaruh berada dalam satu perahu,dan lebih dari itu Profesor ahli strategi ini masih memegang tampuk pemerintahan( kekuasaan).Jadi untuk sementara secara matematik jika tidak mampu sebaiknya tidak usah ikut bertanding,sebab incumbent memerlukan lawan tanding yang imbang dan sepadan.

Orang Sungai Penuh tidak akan mampu menjadi orang nomor 1 kalau diantara mereka tidak ada yang mau mengalah,sebaiknya membuang masyarakat Sungai Penuh harus membuang jauh mimpi indah untuk menjadi orang Nomor 1 Di Kota Sungai Penuh, orang Sungai Penuh untuk sementara waktu cukup hanya menjadi penggagas dan perintis pembentukan Kota bukan untuk menjadi pemimpin Kota.

Andai memang masyarakat di wilayah adat depati nan bertujuh Sungai Penuh berminat untuk menjadi kandidat nomor I,hanya ada satu cara yakni segenap beliau beliau yang menjadi sosok tokoh dan masyarakat di lingkungannya hendaknya bersatu dalam menyepakati satu calon lawan tanding yang ideal(kuat) untuk melawan incumben dan menjauhkan isu money politik,dari sudut manapun tak kan ada yang mampu melawan incumben,dan masyarakat adat wilayah depati nan bertujuh hendaknya tidak asal mengadu jagonya saja. Dan yang tidak kalah pentingnya para tokoh termasuk masyarakatnya jangan tergiur dengan politik uang recehan

Kita juga berharap pada Pilwako mendatang jangan sampai terjadi Cawako dan Partai yang bermain dua kaki “Perselingkuhan Politik, atau melakukan politik tikung menikung, dan dilain pihak walau politik tawar menawar tidak diharamkan akan tetapi kita berharap kedepan tidak terjadi tawar menawar materi baik dalam bentuk money atau dalam bentuk Proyek,jika ini terjadi kita kasihan Walikota terpilih nantinya proram pertama yang ia lakukan adalah membalas budi dalam bentuk berbagi proyek,akibatya orang yang tidak pernah menjadi pemborong akan ikut mendapat borongan,akibatnya dapat dipastikan pekerjaan yang dikerjakan asal jadi bae.

Harapan kita semuanya tentuya walikota dan Wakil Walikota  yang  kelak akan terpilih agar menciptakan pemerintahan yang Kridibel, Proaktif,Responsive bermartabat, beradat dan beradab dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Kerincitime.co.id, Kerinci – 5 orang komisioner KPU dilaporkan ke DKPP, sebab mereka dinilai telah melanggar kode etik, berikut pelanggaran yang diadukan ke DKPP;

1.    Peristiwa yang Diadukan dan / atau Dilaporkan :

I. SK KPUD Kerinci Nomor 01 Tahun 2012, ditandatangani bukan oleh

pejabat yang berwenang.

a. Waktu Kejadian                     :  8 Oktober 2013

b. Tempat Kejadian                   :  KPUD Kerinci

c. Perbuatan yang dilakukan  :

Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2012, Teradu/Terlapor I MULFI, SE telah menandatangani Surat Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 yang menetapkan Hari Pencoblosan pada tanggal 4 Juli 2013. Sedangkan Teradu/Terlapor I MULFI, SE pada tanggal 8 Oktober 2012 belum sah menjadi ketua KPU Kabupaten Kerinci karena Teradu/Terlapor I baru sah menjadi ketua KPU Kabupaten Kerinci pada tanggal 9 Oktober 2012 sesuai dengan SK KPU Propinsi Jambi Nomor …………  (Photo Copy bukti P1, P2  terlampir)

Bahwa berdasarkan Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, Teradu/Terlapor I MULFI, SE,  secara sadar dan sengaja tidak mengindahkan ketentuan :

Pasal 11 berbunyi :  Dalam melaksanakan asas kepastian hukum, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:

a.   melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;

b.   melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya;

c.   melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan

Pasal 15 berbunyi  :  Dalam melaksanakan asas profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:

a.   menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu;

b.   bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu;

c.   bertindak hati-hati dalam melakukan perencanaan dan penggunaan anggaran agar tidak berakibat pemborosan dan penyimpangan;

II. SK KPUD Kerinci Nomor 01 Tahun 2012, tidak diumumkan sesuai ketentuan yang berlaku.

a. Waktu Kejadian                  :  8 Oktober 2013

b. Tempat Kejadian                :  KPUD Kerinci

c. Perbuatan yang dilakukan  :

Bahwa Teradu/Terlapor I telah jelas dan nyata sama sekali tidak mengumumkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 yang menetapkan Hari Pencoblosan pada tanggal 4 Juli 2013.

Bahwa berdasarkan Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, Teradu/Terlapor I, II, III, IV dan V sama sekali tidak mengindahkan ketentuan :

Pasal 12 berbunyi :        Dalam melaksanakan asas jujur, keterbukaan, dan akuntabilitas, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:a.                              menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan;

1. membuka akses publik mengenai informasi dan data yang berkaitan dengan keputusan yang telah diambil sesuai peraturan perundang-undangan;
2. menata akses publik secara efektif dan masuk akal serta efisien terhadap dokumen dan informasi yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. menjelaskan kepada publik apabila terjadi penyimpangan dalam proses kerja lembaga penyelenggara Pemilu serta upaya perbaikannya;
4. memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang diajukan mengenai keputusan yang telah diambil terkait proses Pemilu; dan
5. memberikan respon secara arif dan bijaksana terhadap kritik dan pertanyaan publik.

Pasal 16 berbunyi :  Dalam melaksanakan asas tertib, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:

a.   memastikan seluruh informasi yang disampaikan kepada publik berdasarkan data dan/atau fakta;

b.   memastikan informasi yang dikumpulkan, disusun, dan disebarluaskan dengan cara sistematis, jelas, dan akurat;

c.   memberikan informasi mengenai Pemilu kepada publik secara lengkap, periodik dan dapat dipertanggungjawabkan; dan

d.memberitahu kepada publik mengenai bagian tertentu dari informasi yang belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan berupa informasi sementara.

III. KPUD Kerinci melakukan pelanggaran dalam seleksi PPK dan PPS.

a. Waktu Kejadian                  :  19 Desmber 2012 s.d. 4 Maret 2013

b. Tempat Kejadian                :  KPUD Kerinci

c. Perbuatan yang dilakukan  :

Bahwa Teradu/Terlapor secara sadar melanggar tahapan yang telah ditetapkannya sendiri dalam proses seleksi PPK dan PPS Surat Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 01 Tahun 2012 untuk hari pemungutan suara pada tanggal 4 Juli 2013

Bahwa berdasarkan Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 11 poin (c) dan poin (d)

Pasal 11 berbunyi         :  Dalam melaksanakan asas kepastian hukum, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:

c.   melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan

d.   menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil.

Bahwa pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelengaraan Pemilihan Umum Pasal 40  ayat (3)

ayat (3)  berbunyi     :  “PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara”

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 tahun  2011 tersebut dan Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Propinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2010 pada  Pasal 20 ayat (2) :

ayat (2) berbunyi : “Pengumuman seleksi calon Anggota PPK dan Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada poin (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum hari pemungutan suara dengan cara menempelkan pada papan-papan pengumuman dan/atau dapat melalui media cetak dan/atau elektronik”.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) diatas jika hari pemcoblosan adalah tanggal 4 Juli 2013, maka pengumuman seleksi calon anggota PPK dan PPS harus sudah diumumkan pada tanggal 4 Desember 2012, pada kenyataannya secara jelas dan nyata Teradu/Terlapor I Mulfi, SE mengumumkannya pada tanggal 19 Desember 2012. Kemudian dilanjutkan pada ayat (3) (Photo Copy bukti P11 terlampir)

ayat (3) berbunyi      :     “ Dalam pengumuman seleksi calon anggota PPK dan anggota PPS sebagaimana dimaksud ayat (2), wajib disebutkan” poin c berbunyi :  “uang honorarium tiap bulan”

Teradu/Terlapor I dalam pengumuman pembentukan PPK dan PPS sama sekali tidak mencantumkan besaran uang honorarium yang akan diterima setiap bulan (Photo Copy bukti P11  terlampir)

Kemudian tergugat juga melanggar Pasal 21 ayat (1) :

ayat (1) berbunyi :   “KPU Kabupaten/Kota melaksanakan tes tertulis dan wawancara terhadap calon Anggota PPK dan Anggota PPS paling lambat 14 (empat belas) hari pada bulan pertama dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2)”

Dengan jadwal hari pencoblosan tanggal 4 Juli 2013, maka pasal ini sudah nyata dan terang benderang Teradu/Terlapor I, II, III, IV dan V sama sekali tidak mengindahkan pasal 21 karena pada kenyataannya jadwal seleksi telah memasuki bulan kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2)

Selanjutnya pada Pasal 21 ayat (3) :

ayat (3) berbunyi  :   “Pengumuman tes tertulis dan wawancara paling lambat 7 (tujuh) hari pada bulan pertama dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang menghasilkan paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon Anggota PPK pada masing-masing kecamatan dan paling sedikit 6 (enam) orang calon Anggota PPS pada masing-masing desa/kelurahan dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan”.

Terhadap jadwal hari pencoblosan tanggal 4 Juli 2013, Teradu/Terlapor secara nyata dan jelas dan secara sadar telah melanggar ketentuan yang dimaksud Pasal 21 ayat (3) karena penetapan 10 (sepuluh) calon anggota PPK jatuh pada tanggal 10 Januari 2013 yang sudah masuk pada bulan kedua dari tahapan tersebut.

Pihak Teradu/Terlapor I, II, III, IV dan V juga secara sadar dan sengaja melanggar ketentuan tentang pengucapan sumpah/janji anggota PPK yaitu ketentuan pada :

Pasal 22 berbunyi : “KPU Kabupaten/Kota memandu pengucapan sumpah/janji Anggota PPK dan Anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 paling lambat 1 (satu) hari pada bulan pertama dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2)”

Berdasarkan pasal 22 diatas Pelantikan atau pengucapan sumpah/janji anggota PPK seharusnya dilaksanakan Teradu/Terlapor I adalah 1 (satu) hari pada bulan pertama seleksi PPK yaitu pada bulan Desember 2012,  pada kenyataannya Teradu/Terlapor I melaksanakan memandu pengucapan sumpah/janji anggota PPK berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 dalam Kabupaten Kerinci tanggal 4 Maret 2013 pada tanggal 4 Maret 2013,   hal ini berarti pengucapan sumpah janji dilaksanakan pada bulan ke empat dalam tahapan yang ditetapkan, pelaksanaan kegiatan ini tentunya jauh sekali dari ketentuan yang ditetapkan Pasal 22 dimaksud. (Photo Copy bukti P12  terlampir)

Tindakan Teradu/Terlapor I, II, III, IV dan V sudah jelas,  nyata dan terang benderang melanggar Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 pasal 10

Pasal 10 berbunyi :  “Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib dilaksanakan secara tepat waktu”.

1. IV.  KPU Kabupaten Kerinci melanggar prosedur penundaan tahapan Pemilukada Kabupaten Kerinci dari hari pemungutan suara tanggal 4 Juli 2013 ke tanggal 8 September 2013

a. Waktu Kejadian                     :  8 Oktober 2013

b. Tempat Kejadian                   :  KPUD Kerinci

c. Perbuatan yang dilakukan  :

Bahwa berdasarkan Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 11

Pasal 11 berbunyi :  Dalam melaksanakan asas kepastian hukum, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:

a.   melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;

b.   melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya;

c.   melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan

d.   menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil.

Pasal 15 berbunyi  :  Dalam melaksanakan asas profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:

a.   menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu;

b.   bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu;

c.   bertindak hati-hati dalam melakukan perencanaan dan penggunaan anggaran agar tidak berakibat pemborosan dan penyimpangan;

Bahwa Teradu/Terlapor I menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 tanggal 27 Februari 2013.

Perubahan jadwal pemilukada Kabupaten Kerinci sudah jelas dan nyata tidak sesuai dengan kewenangan Teradu/Terlapor I, II, III, IV dan V, dan keputusan Teradu/Terlapor sudah jelas bertetnangan dan melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 149 ayat (5)

Ayat (5) yang berbunyi : “Penundaan seluruh atau sebagian tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Bupati/Walikota atau usul KPUD Kabupaten/Kota melalui Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota”.

1. V.   KPU Kabupaten Kerinci melanggar tata naskah dinas standar formal Komisi Pemilihan Umum

a. Waktu Kejadian                     :  8 Oktober 2013

b. Tempat Kejadian                   :  KPUD Kerinci

c. Perbuatan yang dilakukan  :

Bahwa berdasarkan Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 15

Pasal 15 berbunyi  :     Dalam melaksanakan asas profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:

a.   menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu;

b.   bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu;

Teradu/Terlapor I dalam melaksanakan administrasi surat-surat keputusan penting lembaga negara sama sekali tidak mengindahkan kaidah naskah-naskah formal dan resmi pemerintahan,  hal ini di buktikan dalam surat keputusan Teradu/Terlapor I tentang kelulusan 10 (sepuluh) besar PPK dan 5 (lima) besar PPK ditemukan bahwa pada konsideran dasar-dasar hukum Mengingat dan Menimbang pada surat keputusannya hanya menggunakan kata “ dst “, hal ini menimbulkan keabsahan keputusan tersebut menjadi sama sekali tidak memiliki dasar hukum sehingga implikasinya keputusan yang tidak menyebutkan pertimbangan dasar hukum yang kuat adalah keputusan yang cacat hukum dan atau batal demi hukum. (Photo Copy bukti P14 dan P15  terlampir)

Teradu/Terlapor I secara jelas dan nyata melanggar PKPU Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum pada

Pasal 5 berbunyi       :                 “Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, wajib  ditaati dan dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 termasuk Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat PPK dan Sekretariat PPLN”.

Sehubungan dengan kejadian tersebut diatas, kiranya DKPP agar memeriksa dan memutuskan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan DKPP memberikan keputusannya dalam waktu yang tidak terlalu lama, mengingat tahapan Pemilukada Kabupaten Kerinci akan dilaksanakan pada tanggal 8 September 2013.

Selanjutnya mohon DKPP didalam keputusannya terkait dengan penundaan hari pemungutan suara dari tanggal 4 Juli 2013 ke tanggal 8 September 2013 merekomendasikan dan memerintahkan kepada pihak berwenang dalam hal ini Mendagri Bapak Gamawan Fauzi,  Gubernur Jambi Bapak Hasan Basri Agus, Pimpinan DPRD Kaupaten Kerinci dan KPU Propinsi Jambi untuk membatalkan pelaksanaan pemilukada Kabupaten Kerinci  tanggal 8 September 2013,  ini dikarenakan keabsahan dan legalitas Pemilukada Kabupaten Kerinci akan tetap menjadi masalah.

1. 2.    Alat Bukti
   1. Surat Keputusan KPU Provinsi Jambi Nomor      Tahun 2012 tentang ….(Photo Copy bukti P1 terlampir)
   2. Surat Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013. (Photo Copy bukti P2 terlampir)
   3. Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci ke Bupati Kerinci Nomor: 280/62/DPRD/2013 perihal Koordinasi dan Konsultasi tentang Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kerinci Tahun 2013 tanggal 05 Februari 2013 yang pada badan surat tersebut menyatakan bahwa tahapan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kerinci belum ada. (Photo Copy bukti P3 terlampir)
   4. Surat  PANWASLU Kabupaten Kerinci ke KPU Kabupaten Kerinci Nomor: 32/Setkab/Panwaslu-Krc/2013 sifat Penting Perihal Perekrutan Ulang PPK dan PPS tanggal 05 Februari 2013 pada badan surat tersebut pihak Panwaslu menyatakan Tahapan Pemilukada belum ada. (Photo Copy bukti P4 terlampir)
   5. Kesepakatan Bersama rapat Koordinasi Persiapan Pemilukada  Kabupaten Kerinci Tahun 2013 tanggal 19 Februari 2013 yang ditandatangani oleh pihak PEMDA Kabupaten Kerinci, DPRD Kabupaten Kerinci, Panwaslu Kabupaten Kerinci dan pihak tergugat sendiri, dimana pada poin ke 8 telah nyata dan terang benderang pihak Tergugat belum mempunyai tahapan. (Photo Copy bukti P5 terlampir)
   6. Pemberitaan media massa (JAMBI EKSPRES tanggal 05 April 2013) tentang Tahapan Pilkada Kerinci Diminta Dievaluasi. (Photo Copy bukti P6 terlampir)

Usaha-usaha untuk mengklarifikasi dan memperbaiki tahapan sudah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 25 Maret 2013, 26 Maret 2013 dan tanggal 3 April 2013 bersama dengan OKP dan LSM yang ada di Kabupaten Kerinci Pengadu/Pelapor telah berusaha melalui DPRD Kabupaten Kerinci meminta klarifikasi dari Teradu/Terlapor, tapi pihak Teradu/Terlapor sama sekali tidak mengindahkannya (Photo Copy bukti P7, P8, P9  terlampir)
2. Pada Tanggal 16 Juni 2013  Pengadu/Pelapor bersama LSM dan OKP Kabupaten Kerinci telah menyurati Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang legalitas tahapan Pemilukada Kabupaten Kerinci, tapi sampai hari ini pihak Mendagri sama sekali tidak memberi respon. (Photo Copy bukti P10 terlampir)
3. Pengumuman KPU Kabupaten Kerinci Nomor 143/KPU.Kab-005.656382/XII/2012 tentang Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 dalam Kabupaten Kerinci. (Photo Copy bukti P11 terlampir)

10. Surat Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor  2 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 dalam Kabupaten Kerinci. (Photo Copy bukti P12 terlampir)

11. Surat Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor : 010.030/KPU-KAB/005.65.656382/I/2013 tentang 10 besar calon PPK tanggal                     10 Januari 2013 (Photo Copy bukti P13 terlampir)

12. Surat Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor : 016.030/KPU-KAB/005.65.656382/I/2013 tentang 5 besar anggota PPK tanggal               21 Januari 2013 (Photo Copy bukti P14 terlampir)

10000