Meneropong Kepemimpinan Provinsi Jambi Menuju Tahun 2020 berita bentrok brimob dan kostrad di gorontalo provinsi mana

Oleh Syamsul Bahri, SE

Sebagaimana diketahui Provinsi Jambi secara resmi menjadi Provinsi tahun 1958 berdasarkan Undang-undang No. 61 tahun 1958 tanggal 25 juni 1958, terletak secara geografis antara 0º 45¹ 2º 45¹ LS dan 101º 0¹ – 104º 55 BT, ditengah pulau sumatera  mulai punggung tengah bukit Barisan membujur dari barat (litter W-Kabupaten Kerinci) ke arah timur sepanjang pantai timur (Ujung Jabung Tanjung Jabung Timur-berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan), dengan luas 53.435.72 Km², yang terdiri dari 98,82% daratan, 0,82% lautan dan 0,36% wilayah garis pantai, dalam artian sudah mengelola daerah sendiri selama ±61 tahun,

Pembentukan Provinsi melalui proses yang cukup rumit dan memiliki sejarah yang cukup panjang, sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Tengah. Diproses melalui Badan Kongres Rakyat Jambi (BKRD) dalam Kongres Rakyat Jambi (BKRD) pada tanggal 15 – 18 Juni 1956 mengatakan bahwa tuntutanmengenai status daerah Jambi menjadi daerah otonomi setingkat Provinsi merupakan tuntutan atas ketidakadilan (perimbangan keuangan)dan upaya penyelesaian konflik (perimbangan kekuasaan) karena dipadang dari segi geografis, sosiologis, politis dan ekonomidaerah Jambi telah dapat dan sudah selayaknya berotonomi sendiri setingkat Provinsi.

Sampai saat ini sudah 14 Gubernur baik pejabat Gubernur, baik ditunjuk, dipilih oleh DPRD maupun dipilih secara langsung melalui Pilkada Langsung, dari beberapa sumber data Gubernur Jambi dipilih secara langsung melalui pasangan calon Gubernur dimulai dari pasangan pemenang Pemilihan Gubernur  yaitu tahun 2005-2010 yaitu Drs. H. Zulkifli Nurdin, MBA dan Drs. H. Antony Zeidra Abidin, dilanjutkan pada tahun 2010-2015  oleh pasangan Drs. H. Hasan Basri Agus, MM dan Drs. H. Fachrori Umar, M.Hum, selanjutnya dilanjutkan pada tahun 2016-2020 oleh pasangan  H. Zumi Zola Zulkifli, S.TP, MA  dan Drs. H. Fachrori Umar, M.Hum, karena ada persoalan kasus Pidana Korupsi dilanjutkan kepemimpinan Gubernur tahun 2018-2020 sebagai gubernur defenitif oleh  Drs. H. Fachrori Umar, M.Hum.

Bahwa Provinsi jambi memilikikekayaan potensi Sumber Daya Alam yang melimpah, baik pertambangan, perkebunan, kehutanan, pertanian, wisata alam dan budaya dll, serta merupakan sebuah Provinsi di Pulau Sumatera yang kaya dan memiliki sumber Pendapatan Asli daerah yang memadai, bahkan merupakan salah satu Provinsi yang memiliki letak yang strategis kawasan segi tiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapore (IMS-GT), bahkan nilai penting lainnya yang sangat mendukung investasi adalah dominan wilayah relatif aman bencana alam “gempa dan tsunami”.

Dengan kekayaan alam dan peluang investasi yang baik seyogyannya membawa nilai positif dan konsekwensi logis kehidupan sosial ekonomi masyarakat Jambi lebih baik dari aspek pertumbuhan ekonomi, dengan komposisi Penduduk berdasarkan Pekerjaan, didominiasi oleh Petani sebanyak 76,2%, Perdagangan sebanyak 13,1 % dan Jasa kemasyarakatan sebanyak 10,8%, menuju sebuah kesejahteraan yang menjadi cita-cita negara dalam proses pembangunan, yang dimulai dari sebuah proses demokrasi politik, baik demokrasi Pemilihan Pimpinan Daerah era orde baru maupun pola Pilkada era Reformasi, dengan tujuan utama adalam mewjudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Dari data tersebut diatas, dengan melihat komposisi kewilayahan, jelas penduduk Jambi masih didominasi dengan sumber mata pencaharian Penduduk adalah petani dari kelompok holtikultura, pangan, perkebunan Rakyat, perikanan, peternakan, dalam artian kegiatan pertanian merupakan sumber penghidupan utama masyarakat Jambi.

Berdasarkan data BPS Provinsi Jambi Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jambi September 2019 sebesar 98,36 atau naik 2,27 persen dibanding NTP bulan sebelumnya. Peningkatan NTP dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) naik sebesar 1,45 persen sedangkan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) turun sebesar 0,80 persen..

Kondisi harusnya menjadi catatan penting bagi para pasangan bacagub Provinsi Jambi tahun 2020, terlepas beberapa faktor yang dominan mempengaruh NTP tersebut seperti harga karet dan sawit, beserta harga komodity petani yang menurun serta bencana asap yang melanda Provinsi Jambi semenjak Juni 2019 sampai Oktober 2019.

Bakal Calon Gubernur (bacagub) Provinsi Jambi yang ingin berkompetisi pada Pilgub Tahun 2020, pada saat era pasar bebas sudah dimulai semenjak tahun 2015 yaitu “Asean Community 2015” atau Masyarakat Ekonomi Asean tahun 2015 (MEA) sudah berjalan dengan daya saing dan tantangan perubahan lingkungan, sehingga pemimpin yang ideal seyogyanya menjadi kebutuhan mendesak dalam memperjuangkan dan mewujudkan visi dan misi negara yang telah di ungkapkan dalam pembukaan UUD 1945, dan di terjemahkan berdasarkan kebutuhan baik nasional, regional kewilayahan Provinsi, Kabupaten Kota.

Pasar bebas itu adalah membiarkan pasar bekerja tanpa distorsi, keyakinan ini berakibat bahwa perusahaan swasta harus bebas dari intervensi pemerintah, apapun akibat sosial yang dihasilkan, sehingga membuka kebebasan arus perdagangan barang dan jasa menjadi indikator utama, bahkan pasar tenaga kerja profesional, seperti dokter, pengacara, akuntan, konsultan, perawat, tenaga tehnis dan lainnya.

Persaingan kompetisi produk hasil dari Entrepreneurship/usahawan Provinsi Jambi akan ikut berkompetisi secara fair di pasar bebas atau akan seutuhnya menerima produk negara lain di Provinsi Jambi, begitu juga apakah peluang tenaga kerja profesional yang dididik dari Provinsi Jambi dapat diterima di negara tetangga atau tidak, sebuah tantangan yang sangat berat, bukan berarti tidak bisa.

Tantangan berat tersebut harus bisa di jawab dalam proses Pilkada dengan rezim UU Pilkada No. 10/2016 yang mengamanahkan Pemimpin daerah yang terpilih dalam Pilkada 2020 hanya menjabat selama empat tahun. Itu terjadi karena UU Pilkada No 10 tahun 2016 belum direvisi.

Pelaksanaan Pilkada Gubernur tahun 2020 dilaksanakan bersamaan dengan Pilkada serentak di Kota Sungai Penuh, Kabupaten Tanjung Jabung, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Batanghari dan Bupati Bungo.

Pilkada tersebut menjadi taruhan bagi Provinsi Jambi masa yang akan datang, untuk bisa memanfaatkan MEA atau di manfaatkan oleh MEA, dengan konsekwensi menekan dan memperkecil kemiskinan secara real, bukan hanya pertumbuhan ekonomi secara statistik belaka.

Pilkada untuk wilayah provinsi Jambi, dengan melihat perspektive yang akan datang terutama dengan telah berjalannya MEA, kedepan dibutuhkan dan diinginkan pemimpin yang terpilih memiliki pemikiran pemahaman untuk mencegah dampak negatif dan membuat strategi dalam memanfaatkan MEA untuk kepentingan masyarakat Jambi khusus masyarakat Indonesia pada umumnya, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya beli masyarakat

Pasar Asean menjadi satu kesatuan pasar tunggal Asia tenggara, keberadaan MEA itu akan menjadikan arus lalu lintas barang, jasa, investasi, dan modal bebas di kawasan Asia Tenggara, apakah MEA itu merupakan berkah atau justru musibah ?, bagi Provinsi jambi bahkan Indonesia.

Begitu juga Bacagub juga diharapkan memiliki visi dan misi yang aplikatif untuk menghentikan dan mencegah bencana asap di Indonesia yang bersumber salah satu dari Provinsi Jambi, bukan hanya pemadaman yang reaktif dan bombastis, melainkan upaya pencegahan dan meminimalkan bencana asap melalui strategi yang terukur dan ternilai, karena bencana asap ini disamping sangat merugikan baik ekonomi, kesehatan, transportasi, pendidikan dll, bahkan merugikan secara politik bagi Provinsi Jambi bahkan Negara Republik Indonesia kecenderungan periodenisasi bencana asap semakin pendek, tentunya tidak kalah pentingnya dari aspek ekonomi, kesehatan, infrastruktrur, yang terukur melalui NTP, HDR dll, adalah ikut menyelamatkan Warisan Dunia yang ado Provinsi Jambi seperti TN Kerinci Seblat, TN Bukit Dua Belas, TN Bukit Tiga Puluh dan TN Berbak dan Sembilang..

Ini menjadi salah satu penilaian untuk siapa yang akan menjadi pemimpin di Provinsi Jambi dan Bupati/Wali Kota dalam Provinsi Jambi, menentukan apakah Provinsi Jambi bisa ikut memberi jawaban atas pertanyaan tersebut diatas, yaitu menjawab tantangan “apakah MEA itu merupakan berkah atau justru musibah ?”

Sepakat atau tidak sepakat bahwa MEA akan tetap berjalan, tentunya pertanyaan tersebut diatas, harus di jawab dengan MEA harus memberi berkah bagi masyarakat Provinsi Jambi, tentunya dibutuhkan Pemimpin yang peka dan memiliki konsep yang jelas dalam memperkuat perekonomian regional Provinsi Jambi menuju MEA.

Lembaga swadaya Indonesia for Global Justice (IGJ) mengatakan pemerintah belum memiliki strategi dan rencana yang tepat untuk melindungi kepentingan petani, nelayan, buruh, dan pedagang tradisional.

Hal ini berpotensi mendorong hilangnya akses rakyat terhadap sumber daya alam dan tingginya angka kemiskinan di pedesaan. Direktur Eksekutif IGJ Riza Damanik menyatakan, nelayan, petani, buruh, maupun pedagang pasar tradisional adalah kelompok paling dirugikan atas pemberlakuan MEA tahun depan

Fakta diatas yang membutuhkan nilai-nilai kepemimpinan sangat menentukan keberhasilan pembangunan dalam rangka mengoptimalkan dan pemanfaatan MEA di Provinsi Jambi, terutama dalam perdagangan bebas, dimana arus barang dan arus manusia terus bergerak tanpa hambatan, apakah sebagai produk, tenaga kerja, wisatawan, perdagangan dll melalui mekanisme pasar sebagai proses yang menentukan, tentu mekanisme pasar terhadap manusia, Entrepreneurship, barang dan jasa yang dikelola dengan manajemen kepemimpinan terutama dalam mekanisme usaha dan bisnis yang memiliki keadilan dan berkeadilan.

Pemimpin di Era globalisasi diharapkan adanya upaya peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk Interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu Negara/Provinsi/Kabupaten/Kota menjadi semakin sempit. Di era ini terjadi proses interaksi antar individu, antar kelompok, dan antar negara yang pada akhirnya menimbulkan saling ketergantungan, keterkaitan dan saling memengaruhi satu sama lain yang melintasi batas-batas wilayah. Interaksi ini terjadi dalam berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi dan pertahanan keamanan.

Era pasar bebas diperkuat dengan era teknologi informasi yang sangat cepat seperti telepon genggam, televisi satelit, dan Internet menunjukkan bahwa informasi dan komunikasi lintas benua sangat cepat dan dunia semakin sempit, tentunya akan berpengaruh terhadap eksistensi negara/Provinsi/Kabupaten/Kota. Kondisi ini terlihat dengan indikator pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh organisasi multinasional, dan dominasi organisasi internasional dalam menguasai perdagangan. Disisi lain peningkatan interaksi sosial budaya melalui perkembangan media massa baik televisi, film, musik, dan transmisi berita juga sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi sesuai dengan kemampuan daya saing yang dimilikinya.

Sehingga sesuatu yang harus diperjuangkan Pilkada dapat menghasilkan Pemimpin Provinsi Jambi, baik Gubernur, Bupati maupun walikota, menurut Profesor Chipta Lesamana yaitu pemimpin dengan konsep (1) konsep kepemimpinan yang Progresif adalah Pemimpin hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada konsep-konsep moralitas. (2) Konsep kepemimpinan yang fleksibel terhadap perkembangan zaman bukan berarti kita harus melupakan identitas yang dimiliki.

Selanjutnya, ciri ciri kepemimpinan yang diharapkan menurut Robert L. Katz (1955) dalam jurnalnya Skills of an Effective Administrator yaitu memiliki tiga ketrampilan, yaitu:(1). Ketrampilan teknis (technical skill), adalah pengetahuan dan ketrampilan seseorang dalam proses kebijakan administratif dan/atau teknik; (2) Ketrampilan manusiawi (human skill), kemampuan bekerja secara efektif dengan orang-orang dan membina kerjasama tim; (3) Ketrampilan konseptual (conceptual skill), kemampuan untuk berpikir dalam kaitannya dengan model, kerangka, hubungan yang luas dan rencana jangka panjang (visioner).

Dan diharapkan pemimpin yang terpilih nantinya memiliki gaya kepemimpinan yang dibutuhkan menurut Stephen Robbins (1996) bahwa pemimpin transaksional adalah pemimpin yang memandu atau memotivasi pengikut mereka ke arah tujuan yang ditetapkan dengan memperjelas peran dan tuntutan tugas, yang secara eksplisit termasuk pemimpin task oriented dimana penyelesaian tugas menjadi hal utama dengan petunjuk rinci yang wajib dijalankan oleh pengikutnya. Dan gaya kepemimpinan transformasional adalah pemimpin yang memberikan pertimbangan dan rangsangan intelektual yang diindividualkan dan yang memiliki karisma. Pemimpin seperti ini mencurahkan perhatian pada kebutuhan pengikutnya, mereka mengubah kesadaran pengikut akan persoalan- persoalan dengan membantu mereka memandang masalah lama dengan cara baru dan mereka mampu membangkitkan serta mengilhami para pengikut untuk mengeluarkan upaya ekstra dalam mencapai tujuan kelompok.

Dan kita sebagai rakyat sebagai pemilik kedaulatan harus ingat dan legowo, bahwa Negara kita sudah terbagi dan terkapling oleh kepentingan Parpol dan ini jelas terlihat di Parlemen dan penentuan Caleg dan Kepala Daerah yang melalui Partai Politik, tentunya kepentingan parpol yang sangat dominan dalam pemerintahan (Exsekutif dan legeslatif), yang menyebabkan kepentingan rakyat belum tentu menjadi “kepentingan utama”, yang cenderung mengatas namakan kepentingan rakyat untuk kepentingan Parpol (golongan) yang selalu menjadi prioritas.

Maka Gubernur/Bupati/Wali kotasetelah terpilih harus independen dan mengutamakan kepentingan rakyat baik sebagai pemilih maupun tidak, walaupun mereka terpilih melalui persyaratan administrasi mejanya Parpol, pemimpin yang terpilih diharapkan berjiwa idealis berusaha Istiqomah antara hati, pikiran, dan perbuatannya, tentunya tidak peduli apapun hambatan atau tantangan yang menghadangnya.

Sehingga Kepemimpinan produk Pilkada untuk Provinsi Jambi tahun 2020, diharapkan memiliki atribut individual seperti aspek-aspek kepribadian, temperamen, kebutuhan, motivasi dan nilai-nilai dengan ciri-ciri watak yang relatif stabil dalam berprilaku.

Dari pemahaman tersebut Pemimpin itu adalah seseorang pemimpin dilahirkan, bukan dibuat, sehingga seseorang yang dilahirkan sebagai pemimpin maka akan jadi pemimpin, pemahaman bahwa tidak semua bisa menjadi pemimpin, sehingga seorang pemimpin lebih memiliki kecenderungan untuk membahagiakan masyarakat yang dipimpinnya, dengan mengabaikan kepentingan yang bersifat pribadi atau stafnya.

pemimpin yang ideal dalam era globalisasi ini yang dapat menggerakkan organisasi mencapai tujuan dan sasarannya dengan berbagai dinamika dan konflik yang terjadi didalamnya, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya.

Lembaga swadaya Indonesia for Global Justice (IGJ) menuding pemerintah tidak memiliki strategi dan rencana yang tepat untuk melindungi kepentingan petani, nelayan, buruh, dan pedagang tradisional, dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang mulai efektif 2015

MEA bagi Provinsi Jambi sepakat atau tidak sepakat dibutuhkan, ini harusnya dilakukan oleh Pemimpin yang dilahirkan oleh PILKADAL tahun 2015, agar daya saing Asean meningkat serta bisa menyaingi Cina dan India untuk menarik investasi terutama Investasi dalam Negeri dan juga Investasi Asing, Investasikan dibutuhkan untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan.

Dengan potensi baik Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia di Provinsi Jambi cukup membanggakan, namun memerlukan pemimpin yang memahami kondisi dan nilai tersebut, agar penciptaan lapangan kerja melalui enterprenuership yang baik dan memiliki prospek yang cerah, serta penciptaan tenaga kerja profesional yang bisa lintas pulau, Provinsi bahkan lintas negara, sesuatu yang harus menjadi visi dan Misi dari Pemimpin yang akan datang.

Kondisi saat ini, bahwa membanjirnya produk-produk negara Asia tenggara seperti minuman, buah-buahan, menjadi persoalan bagi kita masyarakat, karena penduduk Indonesia yang lebih 250 juta jiwa, hanya di jadikan pasar dari negara Asean, sesungguhnya sangat menjadi persoalan, sehingga untuk memanfaatkan MEA dibutuhkan Pemimpin yang bisa memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai masyarakat produktif.

Kekayaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia, merupakan nilai positif dan potensi positif tersebut, tentunya akan dapat diraih dan direbut untuk kepentingan masyarakat Provinsi Jambi sebagai daerah potensial pertanian, pertambangan, perkebunan, pariwisata dll, dengan kepemimpinan yang bisa memahami dan memiliki naluri enterpreneurship dan inovasi yang handal dan diserta naluri bisnis untuk kepentingan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan didukung oleh memiliki jaringan secara nasional dan Internasional, dan upaya tersebut harus dimulai saat ini.

Diharapkan Visi dan Misi para pasangan Calon Gubernur/Bupati/walikota, tidak  terlalu miskin, hanya berpikir secara lokalistik, namun harus berpikir kondisi global dan pasar bebas, yang tentunya sekarang dan kedepan, Provinsi Jambi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari globalisasi baik ekonomi maupun  lingkungan, dan itu pasti,tentunya terkait dengan bencana asap menjadi catatan sangat penting, untuk dijadikan bagian dari Visi dan Misi utama.

Sehingga perspektif pemimpin yang diharapkan untuk bisa menjadi manajer sebuah perusahaan yang bernama ”Provinsi Jambi”, dengan pemilik aset adalah rakyat Provinsi Jambi, yang sesungguhnya aset yang kaya tersebut sudah bisa mambahagiakan dan mensejahterakan masyarakat Provinsi Jambi masa kini dan yang akan datang.

Tentunya perspektif pemimpin yang akan bisa membaca, berinovasi, berenterprenuer untuk mengoptimalkan nilai – nilai ekonomi aset rakyat dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan, dibutuhkan pasangan pemimpin yang memiliki naluri enterprenuership, anti KKN, tidak menjadikan Provinsi Jambi sebagai bidang usaha, berani dan bertanggung jawab dalam bertindak, berinovasi, memiliki jaringan nasional dan Internasional.

Pemimpin dalam Ketentuan Pilkada adalah pasangan pemimpin yaitu Gubernur/Bupati/Wako bersama-sama dengan wakil atau pasangan, tentunya dalam penentuan atau pemilihan pasangan tidak saja berpikir dari persyaratan yang diajukan oleh Partai Politik, namun harus selektif untuk memperkuat kepemimpinan, terutama dalam mendukung upaya-upaya penguatan enterprenuership, kewirausahaan, dalam rangka menciptakan produk baik barang maupun jasa dalam kompetisi global.

Tentunya pemilihan pasangan atau pendamping tidak memberi kesan hanya untuk persyaratan administratif saja, namun harus sejiwa dan terintegrasi dalam pemahaman dan penyusunan Visi dan misi pasangan, untuk menghindari keterpecahan di tengah perjalanan dan waktu.

Sebagai pasangan Pemimpin yang akan datang harus dapat mengantarkan Provinsi/ Kabupaten/ Kota untuk membangun, menata dan mensejahterakan masyarakat secara adil, aman, tentram dan semua pemeluk agama dapat hidup berdampingan, serta dapat mengantarkan provinsi Jambi mandiri secara ekonomi dalam tatanan dunia global dan masyarakat global

Sehingga dari data dan kebutuhan pemimpin di era pasar bebas dan globalisasi sekarang ini, dilihat dari profile pasangan, tentunya pemilih sangat memahami siapa yang akan dipilih dengan melihat kebutuhan pimpinan masa yang akan datang, dan (”kebenaran dan pembenaran” yang tidak mungkin bersatu”) akan menjadi bagian dari sebuah tanggung jawab masyarakat Provinsi Jambi untuk menentukan arah Pembangunan, tentunya arah yang positif dan membawa kemajuan secara ekonomi dan dapat memberikan kontribusi dalam mengatasi perubahan iklim yang menjadi agenda utama dari Pemerintah Indonesia saat ini dalam percaturan politik lingkungan dunia. Dengan harapan, pemilukada ini dapat berjalan damai dan masyarakat dapat memilih pemimpin yang dibutuhkan dan diidamkan untuk mewujudkan Provinsi Jambi yang lebih maju dan lebih bisa mensejahterakan masyarakatnya secara adil dan berkelanjutan.

Jauhkan upaya – upaya kotor untuk memenangkan Pilkada ini, karena akan sangat menodai demokrasi dan menghianati masyarakat Jambi, yang sangat mengidamkan Pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyatnya, bukan pemimpin yang mensejahterakan keluarga, kerabatnya dan mempertahankan dynasti.

Lahirnya atau terpilihnya pemimpin, bukan hanya dilihat dari hasil akhir untuk mencapai kemenangan sebagai Kepala Daerah, melainkan proses untuk mencapai dan menduduki kursi kepemimpinan menjadi bagian penting untuk menilai seseorang dikatakan pemimpin yang memimpin, wait and see.

Kerincitime.co.id, Berita Jakarta – Pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin  unggul dari pasangan calon nomor urut 02 Prabowo – Sandiaga Uno  dalam rekapitulasi suara nasional Pilpres 2019.

Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilu 2019 hingga Senin (20/5) malam, KPU telah merampungkan rekapitulasi di seluruh provinsi.

KPU menyatakan Jokowi-Ma’ruf telah memperoleh 85.036.828 suara sah. Jumlah tersebut setara dengan persen dari total 55,41 persen suara sah.

Sementara Paslon 02 Prabowo-Sandi mendapatkan 68.442.493 suara. Jumlah itu setara dengan 44,59 persen dari total 153.479.321 suara sah.

Dengan perolehan suara itu, Jokowi-Ma’ruf mencatatkan kemenangan di 21 provinsi. Mereka menang Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Bangka Belitung, Bali, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, dan Nusa Tenggara Timur.

Lalu Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Lampung, Kalimantan Timur, Yogyakarta, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Gorontalo, Kalimantan Utara, DKI Jakarta, Sumatra Utara, Papua, Papua Barat, dan Maluku.

Sementara Prabowo-Sandi menang di Jawa Barat, Jambi, Sumatra Selatan, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Bengkulu, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Banten, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Riau.

KPU punya waktu hingga 22 Mei 2019 untuk merampungkan dan menetapkan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019. Saat ini KPU akan menyelesaikan proses administrasi seperti penandatanganan hasil rekapitulasi dan juga penghitungan perolehan suara.

Setelah itu, ada waktu tiga hari bagi peserta pemilu untuk melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Jika tak ada gugatan, KPU punya waktu maksimal tiga hari berikutnya untuk menetapkan para calon terpilih.

Berikut hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019 di 34 provinsi yang dicatat CNNIndonesia.com:

1.Provinsi Bali
Paslon 01: 2.351.057
Paslon 02: 213.415

2.Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Paslon 01: 495.729
Paslon 02: 288.235

3.Provinsi Kalimantan Utara
Paslon 01: 248.239
Paslon 02: 106.162

4.Provinsi Kalimantan Tengah
Paslon 01: 830.948 suara.
Paslon 02: 537.138 suara.

5.Provinsi Gorontalo
Paslon 01: 369.803.
Paslon 02: 345.129.

6.Provinsi Bengkulu
Paslon 01: 583.488
Paslon 02: 585.999

7.Provinsi Kalimantan Selatan
Paslon 01: 823.939
Paslon 02: 1.470.163

8.Provinsi Kalimantan Barat
Paslon 01 : 1.709.896
Paslon 02 : 1.263.757

9.Provinsi Sulawesi Barat
Paslon 01 : 475.312
Paslon 02 : 263.620

10.Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Paslon 01 : 1.655.174
Pason 02 : 742.481

11.Provinsi Kalimantan Timur
Paslon 01: 1.094.845
Paslon 02: 870.443

12. Provinsi Lampung
Paslon 01: 2.853.585
Paslon 02 : 1.955.689

13. Provinsi Maluku Utara
Paslon 01 : 310.548
Paslon 02 : 344.823

14. Provinsi Sulawesi Utara
Paslon 01 : 1.220.524
Paslon 02 : 359.685

15. Provinsi Jambi
Paslon 01 : 859.833
Paslon 02 : 1.203.025

16. Provinsi Sulawesi Tengah
Paslon 01: 914.588
Paslon 02 : 706.654

17. Provinsi Jawa Timur
Paslon 01 : 16.231.668
Paslon 02 : 8.441.247

18. Provinsi Nusa Tenggara Timur
Paslon 01: 2.368.982
Paslon 02: 305.587

19. Provinsi Sumatra Selatan
Paslon 01 : 1.942.987
Paslon 02 : 2.877.781

20. Provinsi Sulawesi Tenggara
Paslon 01 : 555.664
Paslon 02 : 842.117

21.Provinsi
Sumatra Barat
Paslon 01 : 407.761
Paslon 02 : 2488733

22. Provinsi Jawa Tengah
Paslon 01 : 16.825.511
Paslon 02 : 4.944.447

23. Provinsi Kepulauan Riau
Paslon 01 : 550.692
Paslon 02 : 465.511

24. Provinsi Banten
Paslon 01 : 2.537.524
Paslon 02 : 4.059.514

25. Provinsi Nusa Tenggara Barat
Paslon 01 : 951.242
Paslon 02 : 2.011.319

26. Provinsi Aceh
Paslon 01 : 404.188
Paslon 02: 2.400.746

27. Provinsi Jawa Barat
Paslon 01 : 10.750.568
Paslon 02: 16.077.446

28. DKI Jakarta
Paslon 01: 3.279.547
Paslon 02: 3.066.137

29. Papua Barat
Paslon 01: 508.997
Paslon 02: 128.732

30. Sulawesi Selatan
Paslon 01: 2.117.591
Paslon 02: 2.809.393

31. Sumatra Utara
Paslon 01: 3.936.515
Paslon 02: 3.587.786

32. Riau
Paslon 01: 1.248.713
Paslon 02: 1.975.287

33. Maluku
Paslon 01: 599.457
Paslon 02: 392.940

34. Papua
Paslon 01: 3.021.713
Paslon 02: 311.352

Sumber : cnnindonesia.com

Jurnalisme Online dalam Regulasi Media di Indonesia

Dalam perspektif hukum, sifatnya media online yang berbeda dengan media konvensional ini memunculkan konsekuensi etis maupun hukum yang berbeda pula. Sebagai medium penyampai pesan dan ranah kebebasan berekspresi, tentunya perkembangan jurnalisme online selayaknya mempunyai aturan sendiri. Sampai hari ini aturan hukum yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur jurnalisme online masih dikembalikan kepada UU Pers.

Aturan hukum yang dimiliki Indonesia berkaitan dengan jurnalisme online cukup parsial. Tidak jelas mana yang lex spesialis, mana yang lex generalis. Di sisi lain, peraturan baru yang hendak dibuat dan masuk dalam agenda program legislasi nasional, belum menjanjikan keputusan hukum yang mampu mewadahi perkembangan jurnalisme online, mengingat lahan ini sangat dinamis sampai hari ini.

Jurnalisme online dalam hukum media di Indonesia masih dipayung dengan Undang-undang No.40 tahun 1999 tentang Pers. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Pers disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pers adalah :

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

 

Undang-undang ini dinilai masih bisa diberlakukan untuk mengatur jurnalisme online karena dalam pasal 1 Undang-undang tersebut, jurnalisme online masih masuk dalam pengertian pers yang digagas oleh UU. Secara terminologi berdasarkan pasal 1 UU Pers yang masuk dalam kategori pers adalah segala kegiatan jurnalistik baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, data, grafis, maupun bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Jurnalisme online masuk dalam kategori media yang menggunakan ranah elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. Oleh karenanya, jurnalisme online masih bisa menggunakan undang-undang ini sebagai payung hukum.

Persoalan yang kemudian muncul adalah jurnalisme online mempunyai karakter yang berbeda dengan jurnalisme konvensional. Sementara undang-undang pers dibuat masih memuat konteks jurnalisme konvensional meskipun dalam pengertian undang-undang itu kata ‘media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia’ dianggap bisa mewakili jurnalisme online. Terdapat beberapa persoalan jurnalisme online yang memang masih bisa dipayungi dengan undang-undang Pers karena memang sifatnya masih sama atau mirip dengan kasus untuk media cetak dan media penyiaran. Namun begitu ada beberapa persoalan dalam jurnalisme online yang tidak bisa ditampung dan dipayungi oleh undang-undang pers karena karakternya yang sudah berbeda.

Konferensi internasional di Pusat Jurnalisme Warsawa Polandia pada 11-12 Oktober 1997 mencatat bahwa ada hal mendasar mengenai kasus jurnalisme berinternet (Journalism in Cyberspace) yang hampir sama dengan dengan kasus pada jurnalisme cetak dan elektronik. Persoalan-persoalan tersebut meliputi, hal-hal yang menyerang kepentingan individu, pencemaran nama baik, pembunuhan karakter/reputasi seseorang. Kemudian hal-hal yang sifatnya menyebarkan kebencian, rasialis, dan mempertentangkan ajaran agama. Selain itu berkenaan dengan masalah kesusilaan seperti menyebarkan hal-hal tidak bermoral, mengabaikan kaidah kepatutan menyangkut seksual yang menyinggung perasaan umum, dan perundungan seksual terhadap anak-anak. Hal-hal yang bersifat kebohongan publik juga tidak diperkenankan misalnya melakukan kecurangan, tidak jujur, termasuk menyampaikan promosi/iklan palsu. Yang terakhir adalah masalah hak ciptacipta (copyright) dan Hak Atas Karya Intelektual (HAKI, atau Intelectual Property Right/IPR). Dalam jurnalisme cetak, jurnalisme penyiaran, maupun jurnalisme online, masalah-masalah tersebut cukup fundamental dan tidak boleh dilakukan. (Priyambodo, 2008)

Namun begitu ada pula persoalan-persoalan dalam jurnalisme online yang khas dan khusus terjadi hanya dalam jurnalisme online saja. Sebagaimana dikutip Priyambodo, Johnson mencatat kecenderungan kasus khusus yang terjadi dalam cyberjournalism. Kasus-kasus tersebut dalam catatan Johnson lebih berkisar pada persoalan kewilayahan dan sifat journalisme online yang mengglobal dan melintasi batas wilayah secara geografis maupun ideologi. Johnson mencatat kasus yang khusus muncul dalam cyberjournalism itu seperti, persoalan azas tuntutan hukum, karena cakupan penyebaran berita di Internet dan sistem kinerja cyberjournalism bersifat lintas batas kewilayah negara. Selain cakupan berita juga berkenaan dengan kinerja jurnalis yang juga memungkinkan lintas negara. Yang tak kalah krusial adalah persoalan ekonomi mengenai ketentuan pajak lintas negara, karena kecenderungan ekonomi global juga mempengaruhi kinerja cyberjournalism, terutama menyangkut proses transaksi jual beli hak cipta atas berita. (Priyambodo, 2008)

Bercermin dari catatan-catatan di atas, yang jelas belum diatur dalam undang-undang pers di Indonesia adalah ketentuan jurnalisme yang dilakukan lintas negara berikut implikasi yang mengikutinya. Persoalan kegiatan pers yang dilakukan lintas negara, dalam undang-undang pers yang diatur baru mengenai keberadaan pers asing dan pengembangan pemberitaan melalui kantor berita. Hal ini termaktub dalam pasal 14 dan pasal 16 Bab VI undang-undang pers. Dalam pasal 14 disebutkan

Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan keluar negeri, setiap warga negara Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita

 

Sedangkan pada pasal 16 disebutkan :

Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Yang diatur oleh pasal 14 dan 16 undang-undang pers ini lebih berkisar pada persoalan perusahaan atau institusi pers asing. Padahal dalam praktiknya, lembaga asing berbasis online di Indonesia lebih banyak bermain menggunakan jurnalis mereka yang dikirim ke Indonesia daripada mendirikan perusahaan pers di Indonesia. Lagipula dalam persoalan jurnalisme online, perusahaan pers tidak perlu mendirikan perusahaan secara fisik di wilayah teritorial Indonesia karena mereka menggunakan wilayah cyber yang kaplingnya tidak dibatasi secara teritorial. Sebagai gantinya mereka mengirimkan jurnalisnya untuk mendekati objek berita.

Persoalan wartawan ini juga menyisakan pertanyaan ketika kita bersinggungan dengan jurnalisme online. Pasalnya, dalam wilayah online tidak semua penyumbang tulisan terinstitusionalisasi secara resmi. Dalam wilayah online, ada yang disebut sebagai citizen journalism atau jurnalisme warga yang memberikan kemerdekaan berekspresi kepada warga masyarakat guna menyebarluaskan informasi. Pada konsep citizen journalism mereka yang menulis bukan selalu wartawan profesional dengan institusi pers yang terinstitusionalisasi, namun warga masyarakat secara umum. Lalu, dengan rutinitas menulis informasi yang mereka posting di website mereka dan menyatakan diri sebagai bagian dari citizen journalism, si penulis ini bisa disebut sebagai wartawan?

Dalam Pasal 1 ayat 4 undang-undang pers disebutkan bahwa wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Selanjutnya dalam pasal 7 undang-undang pers disebutkan bahwa, (1) wartawan bebas memilih organisasi wartawan, (2) wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Dengan ketentuan tersebut, maka secara lebih lanjut siapapun yang melaksanakan profesinya sebagai wartawan berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana termaktub dalam pasal 8 undang-undang pers.

Mereka yang aktif menulis dalam bilik-bilik citizen journalism seperti yang terjadi dalam kompasiana, liputan6.com dan detik.com tentunya masih berada di wilayah abu-abu untuk disebut sebagai wartawan atau bukan. Pasalnya, aktivitas jurnalisme yang mereka lakukan bukanlah aktivitas jurnalis sebagaimana mereka yang menjabat reporter maupun redaktur resmi dalam sebuah media. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan adalah dengan kebebasan berekspresi yang mereka lakukan, bagaimana perlindungan hukum yang berlaku untuk mereka. Jika mereka disebut sebagai wartawan, jelas akan kembali pada pasal 1 ayat 4, pasal 7 dan pasal 8 undang-undang pers. Namun, jika mereka tidak bisa dimasukkan dalam kategori wartawan, perlindungan kebebasan bicara yang mereka lakukan menjadi seperti apa?

Fakta bahwa aktivitas jurnalisme melalui media baru akan membuat makin banyaknya jurnalis yang muncul dalam wilayah ini sebenarnya sudah diprediksi oleh De Bens dan Ostbye yang melakukan penelitian terhadap Pasar Surat Kabar di Eropa. Pada kesimpulannya yang termuat dalam Media Policy :Convergence, Concentration, and Commerce, De Bens dan Ostbye menyebutkan bahwa

New technologies have diminished the number of print workers but increased the number of journalists. One could argue that the new technologies (and the search for advertising revenues) has increased the editorial output of most newspapers (more special columns, more inserts). New technologies have also improved layout, colour printing, and so on. The next step in the introduction of new technologiy is probably linked to new forms of distribution of information. (De Bens and Ostbye, 2002 : 20)

 

Sebenarnya jika dirujukkan kepada undang-undang lain, Indonesia memiliki undang-undang No. 11 tahun 2008 mengenai ITE (internet dan Transaksi Elektronik) yang secara khusus membahas persoalan-persoalan di wilayah online. Hanya saja, persoalan jurnalisme online dalam hal ini aktivitas yang dilakukan oleh aktivis jurnalisme warga tidak bisa serat merta dipayungi dengan undang-undang ini. Meskipun dalam konteksnya, kegiatan jurnalisme warga ini bisa dimasukkan dalam aktivitas mendistribusikan dan mentransmisikan informasi atau dokumen elektronik. Akan tetapi, undang-undang ini dibuat bukan dalam rangka menggagas persoalan distribusi informasi sebagai bagian dari aktivitas jurnalisme.

Selain mengenai persoalan wartawan, yang patut diperhatikan dalam payung hukum jurnalisme online adalah persoalan speed dan interaktivitas yang melekat sebagai ciri khas jurnalisme online. Speed adalah persoalan penting yang membuat jurnalisme online hidup. Mereka yang bekerja di wilayah ini tidak perlu menunggu waktu untuk cetak ataupun waktu untuk siar guna menayangkan beritanya. Ketika berita itu terjadi, wartawan tinggal menulis atau merekam lalu mengunggahnya di situs beritanya, seketika masyarakat langsung bisa mengakses. Misalnya berita mengenai bom Cirebon kemarin. Pengeboman terjadi pada sekitar pukul 12.30, tidak perlu menunggu cetak dan jam siar, selisih beberapa menit kemudian melalui situs-situs berita online, kabar mengenai pengeboman ini langsung bisa kita akses. Speed memang menjadi andalan utama dalam jurnalisme online. Yang kemudian patut diperhatikan dari persoalan speed pada jurnalisme online ini adalah mengenai akurasi berita dan kelengkapan berita.

Berbeda dengan cetak dan penyiaran yang menunggu lengkapnya 5W dan 1H serta berbagai aspek nilai berita lainnya untuk bisa tayang, jurnalisme online memperbolehkan tayangnya berita singkat meskipun elemennya belum lengkap. Kelengkapan berita dalam wilayah online, terhubung dengan adanya hyperlink. Di satu sisi, dalam satu peristiwa berita yang bisa dimuat melalui peristiwa tersebut bisa banyak dan berangkaian. Pembaca pun bisa memilih berita mana yang mereka butuhkan dan berita mana yang tidak mereka butuhkan. Namun karena sifat pengumpulan fakta dan elemen pemberitaan yang mengandalkan hyperlink karena mengejar speed ini kelengkapan informasi dan akurasi pemberitaan menjadi hal yang terabaikan. Jika distribusi informasi untuk audiens ini hanya berkisar antara audiens dan media saja, maka tidak menjadi persoalan pelik. Masalahnya, dalam perkembangan jurnalisme online ini, wilayah percakapan (oral) sebagai bagian dari distribusi informasi di Indonesia masih belum bisa dilepaskan. Ketika berita muncul di internet, kabar yang muncul tidak selalu berhenti pada pembaca yang mengakses berita. Berita online bisa menyebar melalui share yang dilakukan oleh pembaca melalui media online, maupun menyebar melalui perbincangan yang dilakukan tanpa medium online.

Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Merlyna Lim, melihat bagaimana internet mengambil peran untuk memobilisasi massa melalui distribusi informasi yang dilakukan oleh para cyberactivism melakukan penelitian terhadap distribusi informasi melalui internet dalam kurun waktu 4 tahun mulai dari tahun 1999-2003. Lim mencatat bahwa mereka yang aktif di dunia maya melanjutkan (forwarded) setiap informasi yang mereka dapatkan baik melalui websites, mailing list, maupun email personal yang diunduh, dicetak, digandakan, dan disecarkan ke publik. Aktivitas ini tak ubahnya sebagai aktivitas komunikasi secara oral yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. (Muliana, 2008:34)

Model Komunikasi Online dan Offline di Indonesia

 

Melalui diagram di atas Lim berargumen bahwa two step flow communication menjadi penentu keberhasilan distribusi informasi di Indonesia. Selama reformasi tahun 1998 interconnectedness antara pengguna online media ini memainkan peranan penting. Teori Lim tentang interconnectedness ini dikatakan bahwa satu pembaca mengkopi atau melanjutkannya kepada lebih banyak orang, sebagai efek snowball dan kemungkinan berita itu kemudian akan dibaca oleh orang yang jumlahnya menjadi lebih banyak lagi.

“This interconnectedness of all actors from all these layers created the necessary multiple effect for information dissemination to result in mase mobilization and political reform.” (Muliana, 2008 : 35-36)

 

Dari sini kita melihat bahwa tanggung jawab atas akurasi pemberitaan, meskipun speed menjadi tuntutan adalah mutlak diperlukan. Selain itu, hyperlink yang menjadi solusi atas kelengkapan pemberitaan hanyalah salah satu karakter jurnalisme online yang menonjol. Dalam undang-undang pers secara tegas disebutkan dalam pasal 4 ayat (3), “Untuk menjamin kebebasan pers, pers nasional mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.” Pasal ini mendukung kegiatan jurnalistik dan penyebarluasan informasi. Namun yang perlu menjadi catatan, bagaimana jika informasi dalam aktivitas jurnalistik tersebut belum lengkap dan memungkinkan timbulnya hoax, sementara dengan prinsip speed informasi tersebut harus segera tayang?

Secara lebih lanjut dalam pasal 6 huruf (c) disebutkan peranan pers nasional sebagai, “Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar.” Artinya, berita yang sifatnya masih kemungkinan dan membuka peluang terjadinya hoax tidak boleh ditayangkan sebagai berita. Meskipun dari running pemberitaan di waktu kemudian elemennya akan menjadi lengkap, namun untuk menghindari berita yang sifatnya hoax, seharusnya hal ini diatur. Paling tidak untuk menghindari distribusi informasi yang salah. Apalagi dalam beberapa pemberitaan, acapkali ditemukan berita dengan menggunakan narasumber yang nilai ketokohannya, sebagai salah satu elemen pemberitaan, tidak mempunyai kelayakan.

Media online berdalih, untuk menghindari hoax atau jika pembaca merasa tidak nyaman dengan pemberitaan yang ada dalam media, mereka bisa langsung berinteraksi dengan redaksi mengenai pemberitaan yang bersangkutan. Ini adalah satu lagi sifat jurnalisme online yang berbeda dengn jurnalisme cetak maupun penyiaran. Feedback dari audiens pada media online bersifat langsung dan seketika. Berbeda dengan media cetak maupun penyiaran dimana feedbacknya tertunda karena tidak bisa dilakukan secara langsung. Tanggapan audiens dalam jurnalisme online dapat dilakukan secara langsung melalui kolom-kolom online yang disediakan oleh redaksi baik dengan cara harus register maupun tanpa register.

Reaksi pembaca atas pemberitaan dalam jurnalisme online ini menjadi perubahan pula dalam wajah jurnalisme dari sisi penggunaan hak jawab dan hak koreksi. Dalam undang-undang pers dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak jawab adalah hak seseorang atau kelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Sedangkan hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Pada media konvensional hak jawab dan hak koreksi ini dilakukan secara prosedural. Bahkan secara lebih lanjut mengenai hak jawab Dewan Pers mengelurarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 mengenai Pedoman Hak Jawab dalam persoalan pers.

Adanya forum dan tempat berkomentar yang ada dalam setiap pemberitaan jurnalisme online juga menjadi wajah baru hak jawab. Audiens , baik itu audiens secara umum maupun narasumber yang membaca pemberitaan mengenai dirinya dapat melakukan feedback langsung melalui ruang yang difungsikan untuk interaktivitas antara redaksi dengan audiens. Sayangnya, yang patut dicatat dari ruang ini adalah dalam wajah jurnalisme online hari ini acapkali feedback yang terjadi adalah perdebatan terbuka antara audiens yang satu dengan audiens yang lainnya dalam forum tersebut tanpa moderasi. Secara tidak langsung ini mengganggu kenyamanan publik karena mengganggu audiens yang lain.

 

Kesimpulan

Dari uraian di atas, paling tidak ada tiga persoalan penting dalam wilayah jurnalisme online yang masih patut diperhatikan terkait dengan pembahasannya di wilayah hukum. Pertama, mengenai wilayah jurnalisme online di daerah global village yang menghalalkan terjadinya aktivitas jurnalisme online lintas negara, sementara payung hukum kita belum cukup mengakomodasi hal tersebut. Kedua, mengenai kedudukan wartawan. Hadirnya wilayah online, bukan berarti wartawan kehilangan pekerjaannya, justru muncul wartawan-wartawan baru termasuk mereka yang aktid di wilayah citizen journalism. Sayangnya, kedudukan mereka sendiri dan aktivitas kebebasan berekspresi mereka belum terpayungi oleh hukum. Ketiga, mengenai persoalan speed dan akurasi dalam jurnalisme online. Di satu sisi memberikan alternatif informasi, namun di sisi lain memungkinkan terjadinya hoax, banjir informasi, dan tuntutan media literasi bagi audiens untuk memahami konteks peristiwa yang diberitakan. Keempat, persoalan interaktivtas antara redaksi dan audiens dalam dunia maya membuat hak jawab dan hak koreksi menjadi abu-abu.

Menilik perkembangan jurnalisme online di Indonesia hari ini, sebagai medium penyampai pesan dan ranah kebebasan berekspresi, tentunya perkembangan jurnalisme online selayaknya mempunyai aturan sendiri. Mengingat, sifat dari jurnalisme ini berbeda dengan jurnalisme konvensional yang muncul sebelumnya dengan konsekuensi kebebasan berekspresi yang berbeda dengan jurnalisme konvensional. Sampai hari ini aturan hukum yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur jurnalisme online dikembalikan kepada Undang-undang Pers dan sebagian ke Undang-undang ITE.

Bisa dikatakan sampai hari ini regulasi media di Indonesia belum cukup proporsional memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya jurnalisme online. Proporsionalitas dari aturan ini tentunya dilihat berdasarkan kepentingan publik yang harus dibela dalam undang-undang dan bagaimana kebebasan pers jurnalisme online seharusnya dituangkan dalam peraturan hukum. Kebutuhan Indonesia akan aturan yang tegas dalam ranah online pun, tak bisa menunggu esok. Pasalnya, perkembangan ranah online sampai hari ini sudah tak terbendung. Jangan sampai perkembangan teknologi yang sedemikian pesat dan memberikan sentuhan perubahan pada pers tidak selaras dengan aturan yang berlaku.

Sumber:

https://muftipages.wordpress.com/2011/06/13/menilik-aturan-jurnalisme-online-sebagai-jurnalisme-masa-depan-dalam-regulasi-media-di-indonesia/

Kerincitime.co.id, Berita Jakarta – KPU Umumkan Daftar Nama 49 Caleg Eks Koruptor Pada Pemilu 2019, Para caleg eks napi korupsi itu terbagi di caleg DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

“Data yang dihimpun oleh KPU dari seluruh calon anggota DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, terdapat 49 orang yang berstatus mantan terpidana (korupsi),” kata komisioner KPU Ilham Saputra di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 30 Januari 2019.

Dari 49 caleg itu, 9 merupakan caleg DPD, 16 caleg DPRD provinsi, dan 24 caleg DPRD kabupaten/kota.

Ilham mengatakan, berdasarkan ketentuan Pasal 182 dan Pasal 240 UU Nomor 7 tahun 2017, caleg mantan terpidana disyaratkan mengumumkan statusnya secara terbuka ke publik.

Berikut daftar 49 caleg mantan terpidana korupsi itu:

Partai Golkar

1. Hamid Usman. Caleg DPRD Provinsi Maluku Utara. Dapil Maluku Utara 3, nomor urut 1.
2. Desy Yusnandi. Caleg DPRD Provinsi Banten. Dapil Banten 6, nomor urut 4.
3. H. Agus Mulyadi. Caleg DPRD Provinsi Banten. Dapil Banten 9, nomor urut 5.
4. Petrus Nauw. Caleg DPRD Provinsi Papua Barat. Dapil Papua Barat 2, nomor urut 12
5. Heri Baelanu. Caleg DPRD Kabupaten Pandeglang. Dapil Pandeglang 1, nomor urut 9.
6. Dede Widarso. Caleg DPRD Kabupaten Pandeglang. Dapil Pandeglang 5, nomor urut 8.
7. Saiful T.Lami. Caleg DPRD Kabupaten Tojo Una Una. Dapil Tojo Una Una 1, nomor urut 12.
8. Edy Muldison. Caleg Kabupaten Blitar. Dapil Blitar 4, nomor urut 1.

Partai Gerindra

1. Moh Taufik. Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta. Dapil DKI 3, nomor 1.
2. Herry Jones Johny Kereh. Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Dapil Sulawesi Utara 1, no 2.
3. Husen Kausaha. Caleg DPRD Kabupaten Belitung Timur. Dapil Maluku Utara 4, nomor 2.
4. Ferizal. Caleg DPRD Kabupaten Belitung Timur. Dapil Belitung Timur 1, nomor 4.
5. Mirhammuddin. Caleg DPRD Kabupaten Belitung Timur. Dapil Belitung Timur 2, nomor 1.
6. Hi.Al Hajar Syahyan. Caleg DPRD Kabupaten Tanggamus. Dapil Tanggamus 4, nomor 1.

Parai Berkarya

1. Mieke L Nangka. DPRD Provinsi Sulawesi Utara 2 Nomor 4.
2. Arief Armain. DPRD Provinsi Maluku Utara 4 nomor 1.
3. Yohanes Marinus Kota. DPRD Kabupaten Ende 1 nomor 1.
4. Andi Muttarmar Mattotorang. DPRD Kabupaten Bulukumba 3 nomor 9.

Partai Hanura

1. Welhemus Tahalele. DPRD Provinsi Maluku Utara 3, nomor 2.
2. Mudasir. DPRD Provinsi Jawa Tengah 4 nomor 1.
3. Akhmad Ibrahim. DPRD Provinsi Maluku Utara 3 nomor 5.
4. YHM Warsit. DPRD Kabupaten Blora 3 nomor 1.
5. Moh. Nur Hasan. DPRD Kabupaten Rembang 4 nomor 1.

Partai Demokrat

1. Jones Khan. DPRD Kota Pagar Alam 3 nomor 1
2. Jhony Husban. DPRD Kota Cilegon 1, nomor 4
3. Syamsudin. DPRD Kabupaten Lombok Tengah 5, nomor 6.
4. Darmawati Dareho. DPRD Kota Manado 4, nomor 1.

PDI Perjuangan

1. Abner Reinal Jitmau. DPRD Prov Papua Barat 2, nomor 12.

Partai Keadilan Sejahtera

1. Maksum DG Mannassa. DPRD Kabupaten Mamuju 2, nomor 2.

Partai Bulan Bintang

1. Nasrullah Hamka. DPRD Provinsi Jambi 1, nomor 10.

Partai Garuda

1. Ariston Moho. Caleg DPRD Kabupaten Nias Selatan. Dapil Nias Selatan 1 nomor 3.
2. Yulius Dakhi. Caleg DPRD Kabupaten Nias Selatan. Dapil Nias Selatan 1 nomor 1.

Partai Perindo

1. Smuel Buntuang. Caleg DPRD Provinsi Gorontalo. Dapil Gorontalo 6 nomor 1.
2. Zulfikri. DPRD Kota Pagar Alam 2. Dapil Kota Pagar Alam nomor 1.

PKPI

1. Joni Kornelius Tondok. Caleg DPRD Kabupaten Toraja Utara. Dapil Toraja Utara 4 nomor 1.
2. Mathius Tungka. Caleg DPRD Kabupaten Poso. Dapil Poso 3 nomor 2.

PAN

1. Abdul Fattah. DPRD Provinsi Jambi. Dapil Jambi 2 nomor 1.
2. Masri. DPRD Kabupaten Belitung Timur. Dapil Belitung Timur 1 nomor 2.
3. Muhammad Afrizal. DPRD Kabupaten Lingga. Dapil Lingga 3 nomor 1.
4. Bahri Syamsu Arief. DPRD Kota Cilegon. Dapil Kota Cilegon 2 nomor 1.

DPD:

1. DPD Provinsi Aceh, Abdullah Puteh Nomor 21
   2. DPD Provinsi Sumatera Utara, Abdillah Nomor 39
   3. DPD Provinsi Bangka Belitung, Hamzah Nomor 35
   4. DPD Provinsi Sumatera Selatan, Lucianty Nomor 41
   5. DPD Kalimantan Tengah, Ririn Rosyana Nomor 41
   6. DPD Sulawesi Tenggara, La Ode Bariun Nomor 68
   7. DPD Provinsi Sulawesi Tenggara Masyhur Masie Abunawas Nomor 69
   8. DPD Provinsi Sulawesi Tenggara A Yani Muluk Nomor 67
   9. DPD Provinsi Sulawesi Utara Syachrial Kui Damapolii Nomor 40.

Sumber : Inlahjambi.com media partner kerincitime.co.id