Kerincitime.co.id, Berita Jambi – Azim Antoni Norega ditangkap Polisi terkait dugaan kasus narkoba pada 3 September 2021, sejak itu hingga 22 September Azin ditahan oleh Polres Kota Jambi.

Kemudian dilanjutkan dengan perpanjangan tahanan hingga 1 November 2021, sejak itu hingga tanggal 26 Desember 2021.

“selama 55 (lima puluh lima) hari tersangka ditahan di Rumah Tahanan Polresta Jambi tanpa ada Surat Perintah Penahanan dan Penahanan lanjutan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang, dan keluarga serta panasihat hukum tidak diberitahu dan belum menerima surat perintah penahanan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang sampai saat ini” ungkap Mat Jais.

Atas dasar itu Mat Jais orang Tua Kandung  layang surat Praperadilan, berikut surat pengajuan praperadilan tersebut:

Mat Jais Ayah Kandung Azim sebagai Pemohon mewakili tersangka sesuai dengan surat kuasanya, mengajukan Permohonan Praperadilan terhadap Kejaksaan Negeri Jambi atas Penahanan tersangka Azim Antoni Norega als Azim bin Jaiz berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara berupa surat Perpanjangan penahanan dari Kejaksaan Negeri Jambi Nomor:B-3163/L.5.10/Enz.1/09/2021tanggal, september 2021 dan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan)Nomor: Print- 4791/L.5.10/Enz.2/12/2021, tanggal 27 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Jambi.

Dijelaskannya bahwa ada beberapa alasan pemohonan praperadilan, pertama, Penahanan Tersangka atas nama Azim Antoni Norega als Azim bin Jaiz di Rumah Tahanan Polresta Jambi telah melewati dan melebihi jangka waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1981 sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 24 Ayat (2) KUHAP, berdasarkan surat Perpanjangan penahanan dari Kejaksaan Negeri Jambi Nomor: B- 3163/L.5.10/Enz.1/09/2021 tanggal, september 2021 untuk paling lama 40 hari terhitung mulai tanggal 23 september 2021 s/d tanggal 01 November 2021.

Bahwa berdasarkan Surat perintah penahanan dari pihak Kepolisian Resor Kota Jambi Nomor : SP-Han / 160/ IX / 2021/Resnarkoba tanggal 3 september 2021 pada angka 2 (dua) surat perintah penahanan tersebut berbunyi menempatkan tersangka di Rutan Polresta Jambi untuk paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 september 2021 s/d 22 september 2021,didakwa melanggar pasal 114 ayat 2) dan/atau pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Selanjutnya berdasarkan surat Perpanjangan penahanan dari Kejaksaan Negeri Jambi Nomor; B- 3163/L.5.10/Enz.1/09/2021 tanggal, september 2021 untuk paling lama 40 hari terhitung mulai tanggal 23 september 2021 s/d tanggal 01 November 2021 di Rumah tahanan Polresta Jambi, didakwa melanggar pasal 114 ayat (2) dan/atau pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Sejak berakhirnya jangka waktu surat Perpanjangan penahanan dari Kejaksaan Negeri Jambi Nomor; B-3163/L.5.10/Enz.1/09/2021 tanggal 01 November 2021,tersebut diatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) KUHAP, Sampai tanggal 26 Desember 2021,selama 55 ( lima puluh lima )hari tersangka ditahan di Rumah Tahanan Polresta Jambi tanpa ada Surat Perintah Penahanan dan Penahanan lanjutan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang, dan keluarga serta panasihat hukum tidak diberitahu dan belum menerima surat perintah penahanan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang sampai saat ini.

Bahwa Berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) KUHAP tersebut diatas, Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 68 Ayat (2)Undang-Undang Nomor; 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan,yang berbunyi dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf (a), Keputusan dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum,seharusnya tersangka sudah dibebas dan dikeluarkan dari Rumah Tahanan Polresta Jambi demi hukum,sampai saat ini tersangka masih ditahan di Rumah Tahanan Polresta Jambi selama 123 (seratus dua puluh tiga) hari.

Berkenaan dengan berakhirnya Surat Perintah Penahanan dan Penahan Lanjutan sebagaimana yang dimaksud Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP sebagaimana tersebut diatas,Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang seharusnya melaksanakan Ketentuan Pasal 25 KUHAP Yang berbunyi:

Pasal (1) Perintah Penahanan yang diberikan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari;

Pasal (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk paling lama tiga puluh hari;

Pasal (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi;

Pasal (4) Setelah waktu lima puluh hari tersebut, penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Bahwa Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang yang telah melakukan Penahanan terhadap tersangka atas nama Azim Antoni Norega als Azim bin Jaiz di Rumah Tahanan Polresta Jambi selama 55 ( Lima Puluh lima) hari sejak tanggal 01 November 2021 sampai 26 Desember 2021 tanpa ada surat perintah penahanan dan penahanan lanjutan adalah perbuatan yang sewenang-wenang dan sangat bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (6) Undang-Undang Nomor.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 Ayat (7),Pasal 3 huruf (a),(b),(c),dan huruf (d),Pasal 4 Ayat (1) huruf (b) dan huruf (d),Pasal 5 huruf (a),(b) dan huruf (c),Pasal 61 Ayat (1),Pasal 62 Ayat (2),Pasal 68 Ayat (1) huruf (a),(b),(c), dan huruf (d) dan Ayat (2),Pasal 70 Ayat(1) huruf (c) dan Ayat (2) huruf(a) dan Huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,serta bertentangan dengan Pasal 333 Ayat (1) KUHP.

Kedua, Penahanan Tersangka atas nama Azim Antoni Norega als Azim bin Jaiz di Rumah Tahanan Polresta Jambi dengan Surat Perintah Penahanan ( Tingkat Penuntutan)Nomor:Print- 4791/L.5.10/Enz.2/12/2021, tanggal 27 Desember 2021 yaitu dengan ketentutan bahwa tersangka ditahan di Rutan Polresta Jambi selama 20 hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2021 hingga 15 Januari 2022, adalah tidak berdasar dan batal demi hukum,dengan alasan sebagai berikut:

Satu, sejak berakhirnya jangka waktu surat Perpanjangan penahanan dari Kejaksaan Negeri Jambi Nomor; B-3163/L.5.10/Enz.1/09/2021 tanggal 01 November 2021, sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) KUHAP, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang tidak menerbitkan surat perintah penahanan dan penahanan lanjutan,selama 55( lima puluh lima ) hari sejak tanggal 02 November 2021 sampai 26 Desember 2021, sedangkan tersangka tetap ditahan di Rumah Tahanan Polresta Jambi tanpa ada Surat Perintah Penahanan dan Penahanan lanjutan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang,

Dua, Bahwa Surat Perintah Penahanan( Tingkat Penuntutan) Nomor: Print-4791 /L.5.10 /Enz.2/12 / 2021,tanggal 27 Desember 2021 yaitu dengan ketentutan bahwa tersangka ditahan di Rutan Polresta Jambi selama 20 hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2021 hingga 15 Januari 2022, adalah tidak berdasar dan batal demi hukum, karena Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang tidak melaksanakan ketentuan   sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP;

Tiga, Bahwa tersangka atas nama Azim Antoni Norega als Azim bin Jaiz ditahan di Rumah Tahanan Polresta Jambi sejak tanggal 03 September 2021 sampai Surat Perintah Penahanan( Tingkat Penuntutan) Nomor:Print-4791 /L.5.10 /Enz.2/12 / 2021, dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 27 Desember 2021 jumlah masa penahanan yang bersangkutan selama 116 (seratus enam belas) hari,oleh karena itu Kejaksaan Negeri Jambi tidak berwenang menahan tersangka karena bertentangan dengan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (1) Jo pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 29 Ayat (4) KUHAP.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas Pemohon sampaikan Bahwa tersangka atas nama Azim Antoni Norega als azim bin Jaiz telah ditahan di Rumah Tahanan Polresta Jambi selama 123 ( seratus dua puluh tiga) hari sampai tanggal 03 Januari 2022, saat gugatan Permohonan Praperadilan ini pemohon ajukan ke Pengadilam Negeri Jambi,selanjutnya Pemohon sampaikan sebagai berikut :

Pertama, Tersangka ditahan selama 20 ( dua puluh ) hari di Rumah Tahanan Polresta Jambi dengan Surat perintah penahanan dari pihak Kepolisian Resor Kota Jambi Nomor : SP-Han / 160/ IX / 2021/Resnarkoba tanggal 3 september 2021 pada angka 2 (dua) surat perintah penahanan tersebut berbunyi menempatkan tersangka di Rutan Polresta Jambi untuk paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 september 2021 s/d 22 september 2021,

Dua, Tersangka ditahan selama 40 ( empat puluh ) hari di Rumah Tahanan Polresta Jambi dengan surat Perpanjangan penahanan dari Kejaksaan Negeri Jambi Nomor; B-3163/L.5.10/Enz.1/09/2021 tanggal, september 2021 untuk paling lama 40 hari terhitung mulai tanggal 23 september 2021 s/d tanggal 01 November 2021;

Tiga, Tanpa ada surat Perintah Penahanan dan Penahanan lanjutan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang, ditahan selama 55 ( lima puluh lima ) hari di Rumah Tahanan Polresta jambi,sejak tanggal 02 November 2021 sampai 26 Desember 2021;

Empat, Tersangka ditahan di Rumah Tahanan Polresta Jambi untuk selama 20 (dua Puluh) hari terhitung tanggal 27 Desember 2021 sampai tanggal 15 Januari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (TingkatPenuntutan) Nomor:Print- 4791/L.5.10 / Enz.2 /12 /2021,tanggal 27 Desember 2021 dari Kejaksaan Negeri Jambi.

Menariknya, setelah pengajuan praperadilan, sidang Praperadilan akan digelar pada tanggal 18 Januari 2022, anehnya pihak Kejaksaan melimpahkan ke Pengadilan Negeri Jambi pada 7 Januari 2022, dan akan sidang pada 12 Januari 2022.

“ada dugaan pihak penegak hukum menjegal praperadilan menjadi batal, pihak pengedilan dan kejaksaan bermain mata, kita dapat jadwal sidang praperadilan lebih awal, tapi malah sidang sidang Azim dijadwalkan lebih awal lagi padahal baru kemarin diajukan”  ungkap Mat Jais. (red)

Apakah Anda seorang jurnalis atau punya niat serius menekuni dunia jurnalis? Tolong baca tulisan ini. Mari kita sharing -bukan bermaksud menggurui-. Dan, mari belajar bijak.

Dunia pers di Provinsi Jambi kian memprihatinkan. Di tengah pesatnya media sosial yang membuat media-media konvensional makin terjepit, perkembangan dunia ini kian lambat dan malah makin mengalami kemunduran.

Ini diperburuk dengan kondisi para pelaku profesi pers atau jurnalis atau biasa dikenal dengan sebutan wartawan, lambat laun mengalami degradasi. Parahnya lagi, jiwa korsa di dalam dada sebagian kawan-kawan jurnalis, mulai hilang bersamaan dengan pesatnya industri media online yang, bisa dikatakan, terlalu cepat dewasa sebelum usianya.

Degradasi Jurnalis

Degradasi dari KBBI dapat diartikan sebagai; kemunduran, kemerosotan, penurunan, dan sebagainya (tentang mutu, moral, pangkat, dan sebagainya). Degradasi jurnalis dapat diartikan; kemerosotan atau lunturnya mutu/nilai, moral, dan norma yang berlaku di diri jurnalis.

Sebelum membicarakan ini, ada baiknya melihat lebih luas fungsi dan kedudukan pers di Indonesia.

Dalam negara demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan berhak mengetahui apa yang terjadi terhadap seluruh aspek yang dapat mempengaruhi kehidupan dan penghidupan rakyat (baca faq tentang peranan pers – Dewanpers.id https://dewanpers.or.id/kontak/faq/start/290).

Pers menciptakan keterbukaan pada pemerintahan sekaligus dimungkinkan adanya alternatif pemikiran, saran, kritik dan pengawasan kepada pemerintah dan para pihak yang terkait yang berujung pada terciptanya tatanan bernegara dan berbangsa yang demokratis. Memenuhi hak masyarakat inilah yang juga sering menyebabkan pers disebut sebagai pilar keempat demokrasi.

Adanya peran memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui inilah yang membuka pintu bagi pers mencari, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, memiliki dan menyiarkan informasi. Pintu ini pulalah yang membuat pers dapat dan boleh mewawancarai mulai dari para pejabat publik, politikus, pengusaha sampai rakyat biasa.

Dengan terbukanya pintu ini pula dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999 ditegaskan terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, dan pelarangan siaran. Tidak hanya itu, sebagai konsekuensinya, bagi mereka yang menghalang-halangi tugas dan fungsi sesuai dengan amanah yang diberikan oleh UU Pers, diancam sebagai perbuatan yang melanggar kemerdekaan pers.

Dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa nilai pers sangat tinggi di mata hukum dan negara demokratis. Sebagai penjaga demokrasi dan pilar ke empat demokrasi, moral dan norma jurnalis sangat dibutuhkan.

Sementara fakta saat ini berbeda jauh dengan harapan. Ibaratnya, jauh panggang dari tiang. Coba kita perhatikan.

Paling dekat, bisa lihat insiden “serangan” salah satu media online di Jambi terhadap sosok jurnalis dari media online lain. Tulisan di media online itu, sangat mencoreng dan memalukan jurnalisme di Jambi. Ini seperti memukul air di dulang, kena muka sendiri.

Seakan tak percaya, berkali-kali dibaca, ternyata memang apa yang ditulis di media online itu sangat subyektif. “Serangan”-nya terfokus kepada media online dan sosok jurnalis di media online yang “diserang” itu.

Jika ada pencatat sejarah, ini adalah catatan terburuk di antara sekian banyak sejarah perkembangan jurnalisme di Provinsi Jambi. Sekali lagi, TERBURUK!

Degradasi jurnalis bisa dilihat begitu kentara di insiden (sebaiknya pakai kata insiden sebagai bentuk ketidaksengajaan -semoga saja begitu) ini.

Di kemanakan nilai, mutu dan moral jurnalis pada insiden ini? Tidakkah yang menulis sadar, bahwa dia adalah jurnalis juga, seseorang yang berprofesi sebagai pewarta? Seorang penjaga demokrasi?

Apakah penulis “serangan” tak sadar, bahwa ketika ia “menyerang” subyek oknum jurnalis, ia juga “menyerang” profesinya sendiri? Ini tak ubahnya, membuka aib rumah tangga sendiri. Orang yang mendengar atau mengetahui akan senang, tertawa, mencemooh dan menghina, bukannya malah simpati dan perhatian. Sadarkah kau, kawan?

Jika sudah begini, perlu diajukan pertanyaan terpenting. Yakni, bisakah dirimu hidup seorang diri? Bisakah kau membela dirimu sendiri ketika kau “diserang” habis-habisan oleh orang di luar dunia jurnalis? Siapa yang akan membelamu (jika kau terbukti sudah menyerang dirimu sendiri)?

Jiwa Korsa yang Mulai Hilang

Pertanyaan-pertanyaan di atas ada kaitan erat dengan jiwa korsa. Ya, jiwa kesatuan. Pers di Jambi mulai kehilangan jiwa korsa-nya.

Dikutip dari laman Wikipedia, Jiwa korsa (bahasa Perancis: esprit de corps) adalah kesadaran korps, perasaan sebagai suatu kesatuan, kekitaan, kecintaan terhadap suatu perhimpunan atau lembaga. Jiwa korsa dapat berupa banyak hal, seperti rasa hormat kepada korps, setia pada sumpah, janji dan tradisi, kesadaran bersama antarkawan dalam satu korps, dan kebanggaan menjadi anggota korps.

Konsep jiwa korsa pertama kali diperkenalkan oleh Napoleon Bonaparte dalam strategi peperangan, bahwasanya tentara dalam satu unit harus saling setia, bahu-membahu dan melindungi untuk memenangkan suatu perang.

Baiklah, jurnalis bukan tentara. Jurnalis juga bukan berada dalam pertempuran nyata. Tetapi, jurnalis berada di pertempuran maya dengan medan menegakkan demokrasi sebagai pondasi negara.

Karena itu, jurnalis semestinya saling bahu membahu dan saling melindungi untuk memenangkan demokrasi demi negara dan rakyat tercinta ini.

Satu diganggu, yang lain ramai-ramai bersatu dan membela. Inilah yang dimaknai jiwa korsa itu. Kuat karena bersatu, lemah karena bercerai.

Bukan malah menggunting dalam lipatan dan menikam dari belakang. Serendah inikah jiwa korsa jurnalis di Jambi?

Kenangan Indah Itu

Padahal, kenangan tentang jiwa korsa yang kuat di kalangan jurnalis, sangat melekat beberapa tahun lalu. Catatan sejarah tak bisa diingkari. Pada kasus Pohon Natal dan Lafaz Allah di Novita Hotel pada 23 Desember 2016, kondusifitas Jambi tak terlepas dari peran pers, aktivis dan seluruh elemen masyarakat.

Sewaktu itu, isu agama sangat sensitif. Apapun terkait isu ini pasca demo 212 di Jakarta, akan mendapat perhatian lebih dari sebagian besar masyarakat. Malangnya, adanya lafaz Allah di dalam gambar telapak kaki bawah pohon Natal dalam Hotel Novita Jambi, membuat emosi masyarakat meledak.

Begitu terekspose ke permukaan, hotel itu diserbu masyarakat Kota Jambi. Amuk massa hampir terjadi jika pemangku kebijakan tak tegas pada malam kejadian itu.

Dini hari, penyebar informasi soal lafaz Allah ini diperiksa. Mulai dari beberapa wartawan hingga beberapa orang aktivis yang menyebarkan konten tentang pohon natal Novita ini ke media sosial. UU ITE mengintai beberapa wartawan dan akvitis.

Tak butuh waktu lama bagi hampir semua jurnalis untuk bersatu membela kawan-kawannya yang sedang diperiksa polisi terkait kasus itu. Betapa indahnya kala itu. Jiwa korsa di dada jurnalis menggerakkan mereka untuk bergantian menjenguk rekan-rekan yang diperiksa di Polresta Jambi. Akomodasi dan konsumsi terus dialirkan selama pemeriksaan. Dukungan moral tak putus-putus!

Kapolda dan Kapolresta Jambi kala itu, meminta agar media tak lagi memberitakan kasus pohon natal Novita. Tujuannya agar tak “membakar” emosi masyarakat sehingga akan memperburuk situasi di Jambi. Bayangan efek demo 212 sangat mengkhawatirkan. Sedikit saja disulut, kemarahan massa akan tak terkendali!

Untungnya pers di Jambi segera paham dan mau bekerjasama. Sejah hari itu, berita soal pohon natal ditahan dan tak dikejar lagi perkembangannya. Sementara, dukungan kepada kawan-kawan jurnalis yang masing diperiksa di Polda Jambi, terus dilakukan secara berkelanjutan.

Dari hari ke hari, mulai pagi sampai malam, awak-awak jurnalis berdatangan mendampingi dan memberi dukungan moral kepada kawan-kawan jurnalis yang diperiksa. Ditambah pendampingan seorang pengacara yang juga mantan aktivis lingkungan kala itu, pemeriksaan dikawal dengan ketat.

Tak pernah satu haripun terlewat dukungan dari kawan-kawan jurnalis. Ini membuat para penyidik kasus itu angkat topi. Beberapa di antaranya mengacungkan jempol atas solidaritas dan jiwa korsa para wartawan yang hadir.

Selain itu, jiwa korsa juga ditunjukkan kawan-kawan aktivis. Seperti jurnalis, mereka juga mengawal pemeriksaan kasus rekan-rekannya yang diperiksa dengan ketat. Sehingga, jurnalis dan aktivis, memenuhi Mako Polda Jambi dengan damai dan penuh perhatian atas kasus itu.

Hasil akhir, pelaku pembuat lafaz di bawah pohon natal Novita Jambi itu terkuak. Penyidikan dialihkan ke pelaku. Sementara, jurnalis dan aktivis yang diperiksa diperbolehkan pulang. Betapa suka citanya kala itu. Seperti memenangkan pertempuran berkat jiwa korsa yang kuat!

Ini salah satu bukti, bahwa persatuan, akan membuat kekuatan tumbuh dengan sendirinya. Jiwa korsa dengan saling melindungi dan mendukung, membuat jurnalis dan aktivis lepas dari jerat UU ITE kala itu.

Apakah ada jurnalis atau aktivis di antara pembaca tulisan ini merupakan pelaku sejarah kasus pohon novita Jambi? Setujukah kau, kawan, tentang jiwa korsa kita ini? Semoga kita bisa menyimpan kenangan “manis” ini untuk selamanya.

Kata-kata Diselesaikan dengan Kata-kata (Tulisan Diselesaikan dengan Tulisan)

Mari lupakan sejenak soal jiwa korsa. Kita beralih ke kasus pidana undang-undang pers.

“Penyakit Lama” yang Terus Berulang

Akhir-akhir ini, “penyakit” lama di tubuh pers kembali “meradang”. Yakni, ancaman pidana gara-gara berita. Lebih jelasnya, KUHP versus Undang-undang Pers nomor 40 tahun 1999.

Ada beberapa kasus ketika gara-gara berita, pers atau media massa di Jambi, digugat atau dilaporkan ke lembaga hukum dengan menggunakan pasal KUHP. Semisal, pencemaran nama baik atau UU ITE.

Ini sangat tidak baik untuk iklim jurnalisme di Jambi dan Indonesia pada umumnya. Penggunaan pasal KUHP untuk kasus pemberitaan, sangatlah tidak tepat. Yang tepat, mestinya merujuk pada UU Pers nomor 40 tahun 1999.

Diambil dari laman Dewanpers.id (https://dewanpers.or.id/kontak/faq/start/290, tentang apakah uu pers termasuk lex specialis), dari alasan teoritis maupun yuridis Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sudah memenuhi syarat untuk dikatagorikan sebagai lex specialis.

Secara teoritis profesi jurnalistik yang diperankan oleh wartawan mendapat tempat yang khusus. Undang-undang tentang pers mengadopsi, mangakui dan menerima teori-teori yang berkembang secara universal dengan cara memasukan ke dalam batang tubuh Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dengan demikian, karena secara teoritis profesi wartawan melaksanakan kegiatan jurnalistik diatur secara khusus, maka mekanisme penyelesaian permasalahan yang timbul sebagai akibat pemberitaan pers harus pula didekati dan diselesaikan secara khusus pula.

Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers mengatur secara khusus mekanisme penyelesaian akibat pemberitaan pers dengan bahasa yang lebih singkat, yakni kesalahan produk jurnalistik diselesaikan dengan mekanisme jurnalistik pula. Kesalahan katakata harus diselesaikan dengan kata-kata juga.

Hak jawab adalah puncak muara dari semua mekanisme ini. Kesalahan jurnalistik diselesaikan dengan mekanisme hak jawab. Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers secara khusus mengakui, menerima dan mengejewantahkannya.

Bahkan dari dulu hingga kini, Dewan Pers berpegang teguh dengan ini : “Kata-kata diselesaikan dengan kata-kata”. Ada banyak pengaduan yang masuk ke Dewan Pers, rekomendasi yang diturunkan akan kembali ke pondasi dasar Pers, yakni, HAK JAWAB. Bukannya, PI-DA-NA.

Ini berlaku untuk media massa yang bekerja secara profesional. Tertib di dokumen lembaga maupun kode etik jurnalistik. Produk jurnalistik ini pula yang membedakan dengan media sosial.

Medsos wajar diintai dengan KUHP atau UU ITE. Itu karena medsos bukan media massa profesional. Di medsos, cenderung terjadi ketika banyak orang dengan “gegabah” menjadi “wartawan”. Status bukanlah produk jurnalistik. Tetapi berita yang dikeluarkan media massa baik cetak, elektronik maupun daring, barulah masuk ke kategori produk pers.

Setelah menjadi berita dan tayang, maka ini sudah masuk kategori produk pers dan dilindungi UU Pers nomor 40 tahun 1999. Jika ada masalah dengan kata-kata akibat produk pers, ya, harusnya diselesaikan dengan kata-kata, bukannya pidana.

Berkaca dari pengalaman, asal berpegang teguh dengan UU Pers nomor 40 tahun 1999, semoga konflik pers akan selesai dengan mekanisme pers itu sendiri. Jangan mau diseret ke pidana. Jika terseret dan dipaksa diseret-seret, bisa paksakan kembali ke UU Pers dengan menggunakan mekanisme PRA PERADILAN lembaga hukum yang memaksa tersebut.

“Dewasa” Sebelum Saatnya

Fenomena lain yang perlu diteliti, adalah jurnalis yang “dewasa” sebelum saatnya. Kenapa begini? Baik, mari kita bedah secara sekilas. Karena kalau dikupas habis, perlu waktu dan kajian mendalam. Setidaknya, ada gambaran untuk didiskusikan lebih dalam lagi.

Perkembangan dunia internet membuat pertumbuhan media online makin pesat. Dengan cukup bermodal domain name (nama situs) dan sewa hosting (baik share hosting ataupun VPS hosting), seseorang sudah bisa punya media online/daring-dalam jaringan-.

Bermodal template dan CMS –content management system-, pembuatan konten/artikel jadi lebih mudah. Otak-atik sebentar, tambah logo dan seting ini itu, daftarkan ke search console google supaya terindeks di situs pencarian google, bikin fans page di medsos seperti Facebook, Twitter dan Instagram, dan… bang, situs jadi.

Bahkan ada juga yang membuat situs media online menggunakan AGC (Auto Generate Content). Cukup copy dari sana-sini, lalu paste ke situs (manual atau otomatis), dan… bang lagi, lagi-lagi situs jadi. Tiba-tiba ownernya sudah jadi wartawan. Media online siap berlayar mengabarkan informasi.

Dalam waktu singkat, situs media online itu sudah berlayar di dunia maya. Tak peduli siapa jurnalis di belakangnya, pengalamannya maupun mutu tulisannya. Yang penting, situs jadi, link bertebaran di medsos-medsos, maka eksis sudah media online itu. Pemiliknya adalah wartawan, terkadang merangkap segalanya. Mulai dari wartawan dia, redaktur dia, pemimpin redaksi dia, buzzer dia dan ownernya dia. Satu orang untuk pengoperasian media itu.

Sebegitu mudahnya membuat media online saat ini. Dan, sebegitu gampangnya menjadi jurnalis lewat media online. Degradasi jurnalis kembali terjadi.

Padahal… dulu, jauh sebelum media online berkembang pesat, menjadi jurnalis profesional bukanlah perkara gampang. Perlu pelatihan-pelatihan kontinyu, perlu waktu, perlu gemblengan lapangan yang penuh asam-garam, perlu jenjang karir yang jelas hingga akhirnya seseorang bisa dikatakan wartawan yang “dewasa” pada saatnya.

Setidaknya, di zaman kejayaan koran, ada jenjang jurnalis yang tersedia berdasar pengalaman dan prestasi sesuai ketentuan manajemen.

Jenjang jabatan wartawan, antara lain :

1. Jurnalis magang/wartawan magang (biasanya 3 bulan)

Dalam prakteknya, wartawan magang diwajibkan mengikuti wartawan tetap/senior. Mulai dari peliputan, penulisan hingga pengeditan berita, wartawan magang diwajibkan melekat kepada seniornya. Ibaratnya, sebagai anak balita, wartawan magang ini dituntun dan ditatah oleh kakaknya sang wartawan senior.

Sampai akhirnya sang “balita” bisa berjalan sendiri walau dengan langkah terseok-seok. Dalam proses ini, biasanya wartawan magang ini diberi kode berita CR/MG. CR untuk calon reporter dan MG untuk magang. Penggunaannya seperti (CR01) atau (MG01), jika ia yang pertama jadi wartawan magang. (CR02)/(MG02) kalau dia yang kedua.

2. Jurnalis/wartawan tetap (sudah diangkat jadi karyawan dan melalui masa magang)

Setelah melalui proses magang dan dinyatakan layak jadi wartawan, wartawan baru ini dinobatkan sebagai wartawan tetap.

Nantinya, si wartawan lulus magang ini akan ditempatkan di pos liputan oleh redakturnya. Di sinilah ia sehari-hari akan berkutat dengan peliputan dan penggalian informasi untuk dijadikan berita. Dan kode di dalam berita akan diubah menjadi inisial sesuai namanya. Atau kode lain yang disepakati oleh si wartawan dan pemimpin redaksi. Semisal, (JNI) untuk singkatan dari JONI.

Proses menjadi wartawan biasa ini, memakan waktu hingga bertahun-tahun. Selama ini pula, si wartawan tetap ini akan dipindah-pindah tugaskan. Dari satu pos ke pos lain sehingga pengalaman dan wawasannya semakin luas.

Semisal, biasanya di pos liputan pemerintahan, akan dipindahkan ke pos liputan hukum dan kriminal. Lalu ke bisnis dan pendidikan. Kalau perlu, dipindahkan dari satu daerah kabupaten ke daerah kabupaten lain. Sehingga, dari tahun ke tahun, mekanisme pengayaan pengalaman ini melekat di diri wartawan itu.

Disadari atau tidak disadari, lambat laun wartawan itu menjadi “penuh” dan benar-benar “dewasa” pada saatnya. “Dewasa” di sisi wawasan, mental dan pengalaman.

Dan sadar atau tidak sadar, instingnya telah tumbuh dengan matang. Mulai dari insting berita –mencium seperti anjing, melihat seperti elang, mendengar seperti kelelawar-, insting keamanan –waspada dan penuh kehati-hatian serta memperluas jaringan keamanan- hingga insting pengetahuan –haus akan pengetahuan baru karena sadar bahwa menghadapi narasumber dan situasi selama peliputan membutuhkan pengetahuan yang luas-.

Ini pula yang menjadikan sarat utama sebagai wartawan menjadi tinggi. Harus sarjana minimal strata 1. Kalau tak sarjana, tak bisa jadi wartawan. Bayangkan jika seorang wartawan lulusan SMA berhadapan dengan nara sumber yang lulusan sarjana, tentu wibawa wartawan itu akan jatuh di mata nara sumber. Sarat utama ini dipegang hampir seluruh media cetak kala itu.

Sehingga, begitu seseorang ditetapkan sebagai wartawan tetap di satu perusahaan pers, tentunya ia adalah sarjana dan punya wawasan yang luas.

3. Redaktur/Editor

Ini jenjang ketiga jurnalis. Redaktur/editor adalah wartawan “dewasa” yang dirasa sudah layak menjadi editor atau penyunting atau pengedit berita dari wartawan biasa/tetap.

Biasanya, redaktur dipilih dari wartawan-wartawan tetap yang prestasinya lumayan bagus dan berita-beritanya menonjol. Standar utama adalah seberapa sering berita sang wartawan senior itu tampil di halaman utama koran/media cetak. Dan, seberapa gesit dan lihainya ia di lapangan selama meliput.

Standar-standar lain yang tinggi dan ketat, membuat seleksi menjadi Redaktur seperti seleksi eselon III di pemerintahan.

Redaktur bisa diibaratkan “gawang” pertama dari jurnalis ke manajemen/Pemimpin Redaksi. Pemred bisa diibaratkan Sekda di pemerintahan daerah.

Berada di posisi redaktur bukanlah perkara mudah. Wawasan yang dibutuhkan juga menjadi lebih kompleks. Mulai dari wawasan lapangan, wawasan isu terkini, wawasan narasumber, wawasan keamanan, termasuk wawasan bisnis dan tata bahasa yang baik dan benar.

Lewat redaktur, berita-berita dari wartawan diseleksi dan dipoles sedemikian rupa sehingga lebih menarik dan memenuhi kriteria jurnalistik yang bermutu dan bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat.

Di posisi ini, redaktur akan berlomba-lomba menunjukkan kualitasnya lewat kerja keras dan cerdas. Butuh bertahun-tahun untuk seorang redaktur naik ke jenjang berikut.

4. Koordinator Liputan (Korlip)

Korlip (dibawah redaktur pelaksana-redpel), jika diibaratkan, sudah masuk ke jenjang eselon II di pemerintahan. Kalau di pertempuran, Korlip tak ubahnya perwira menengah. Ia yang mengkoordinir pasukan dan kepentingan pasukan di bawah.

Karena itu, seorang korlip harusnya wartawan dan redaktur yang benar-benar menguasai medan tempur. Bisa menyesuaikan dalam situasi apapun. Cepat menganalisa dan membuat keputusan untuk dibawa ke perwira tinggi untuk kemudian dijadikan perintah yang akan dieksekusi.

Perintah-perintah dari Pemred, diteruskan ke korlip untuk dilaksanakan oleh redaktur dan wartawan. Masalah-masalah wartawan di lapangan diteruskan oleh wartawan ke redaktur dan korlip meneruskan lagi ke Pemred. Gugus koordinasi yang saklek ini membuat sistem jurnalistik di media massa cetak begitu kuat hingga bertahun-tahun lamanya.

Wartawan menjadi nyaman melaksanakan tugasnya karena ada korlip yang menjaga dirinya dan redaktur yang menjaga kualitas dan keamanan beritanya. Terlebih, ada Pemred sang jenderal yang siap pasang badan untuk dirinya jika ia dalam tekanan sementara ia berada di posisi yang benar.

Korlip bisa diibaratkan gawang ke 2 untuk menembus manajemen/Pemred, setelah redaktur.

5. Redaktur Pelaksana (Redpel)/Wakil Pemred

Setelah lolos jadi korlip dan ditetapkan layak naik jenjang, ia akan menempati posisi eselon II setengah. Yakni, Wakil Pemred/Redpel. Tugasnya seperti korlip, tetapi jauh lebih kepada teknis-teknis keredaksian.

Redpel jauh lebih ke pengawasan para redaktur. Teknis-teknis ke-redaktur-an, diurusi oleh Redpel. Redpel akan berkoordinasi melekat dengan Pemred. Dan mengejewantahkan sebagian instruksi ke Korlip. Juga berkoordinasi soal peliputan dengan Korlip.

Di sebagian perusahaan pers, posisi redpel ini tidak ada. Sebagian lain memakai jabatan ini sebagai “benteng” terakhir ke Pemred.

Untuk mencapai posisi ini, butuh waktu belasan hingga puluhan tahun oleh seorang wartawan. Seleksi alam yang ketat terjadi di posisi ini. Karena dalam satu perusahaan pers, biasanya hanya ada 1 Redpel dan 1 Korlip. Maka, yang mencapai posisi ini, tentunya seorang jurnalis yang sangat terlatih dan sangat “dewasa” baik di lapangan maupun di kantor.

6. Pemimpin Redaksi (Pemred)

Pemimpin redaksi (pemred) bisa diibaratkan Sekda di pemerintahan dan Jenderal di medan pertempuran. Ia adalah mata dan arah redaksi. Ia juga benteng terakhir perusahaan pers. UU Pers nomor 40 tahun 1999, membuat kaki seorang Pemred sebelah di penjara sebelah di luar. Bisa diibaratkan begitu, saking pentingnya posisi ini di satu perusahaan pers.

Jika menjadi wartawan, redaktur, korlip, redpel, butuh waktu hingga puluhan tahun, bagaimana dengan Pemred? Tentu lebih lama lagi. Tentu melalui proses yang tak sedikit dan sangat kompleks. Butuh wawasan penuh dan tak sekadar “dewasa”.

Pemred harus menguasai segala hal di keredaksian dan di jurnalistik. Kerja-kerja jurnalistik harus dikuasainya dengan matang. Tak boleh ada yang terlewat oleh pemred, kalau tidak, seluruh redaksi akan tergganggu dan pada akhirnya mengganggu perusahaan pers itu sendiri.

Di masa peperangan atau pra kemerdekaan, Pemred adalah Jenderal sekaligus Bos Perusahaan. Baik idealisme maupun bisnis, harus seiring sejalan dengan kebijakan Pemred. Tetapi, di era pers industri ini, Pemred adalah perpanjangan tangan manajemen (Direktur atau Generam Manager). Sehingga, tak jarang terjadi konflik interest antara Pemred dengan jajaran manajemen dalam pembuatan kebijakan dan penurunan berita.

Terlepas dari itu semua, Pemred adalah posisi tertinggi di karir wartawan. Posisi paling tidak enak dan membuat tidur tidak nyenyak. Sebab, seluruh jiwa dan raga, harus siap dipasang untuk kemanan seluruh jajaran redaksi dan manajemen.

Lihat, betapa beresikonya posisi Pemred. Dan, betapa sulitnya menjadi Pemred.

Fakta saat ini, menjadi Pemred berbanding terbalik dengan apa yang dipaparkan di atas. Atau, apa yang terjadi berpuluh-puluh tahun lalu sebelum media daring berkembang pesat.

Wartawan yang –maaf-, baru kemarin sore belajar menulis berita, pagi ini sudah punya media online hingga menjadi Pemred di medianya sendiri.

Apakah itu salah? Tidak. Tentu saja tidak. Asal, ia benar-benar bisa menjalankan fungsinya sebagai Pemred, Sang Jenderal Tempur penjaga redaksi dan dunia jurnalistik di media itu. Agar jurnalisme tak terdegradasi oleh ketidakmampuan dan ketidaktahuannya yang “dewasa” sebelum saatnya.

Melihat dari fenomena yang ada saat ini di Jambi, tak bisa dihindari lagi bahwa degradasi jurnalis makin memprihatinkan. Wahai senior-senior, bergeraklah untuk membina. Wahai junior-junior, belajarlah untuk mengejar “kedewasaan”.

Kembalilah ke nilai-nilai mulia diri kita sebagai seorang penjaga demokrasi! Dan, jangan terbawa emosi. Emosi tak pernah menghasilkan kebaikan, hanya memperburuk keadaan.

Mari kita tegakkan lagi jiwa korsa jurnalis. Bahwa seorang jurnalis diganggu, jurnalis lain akan bersatu untuk melakukan pembelaan. Jangan mau dipecah belah, karena kalau bukan kita yang saling bela, siapa lagi?

Salam hangat dari sesama jurnalis yang ingin belajar bijak dan rindu jurnalisme bermutu-bersatu.

* Monas Junior adalah nama pena dari Alpadli Monas. Pernah menjadi wartawan, redaktur, korlip dan Pemred di harian pagi Jambi Independent. Kini owner di media online Jambiseru.com. Pernah menerbitkan buku kumpulan cerpen “Aum” 2001, “Harimau Sumatera” 2002, “Apa yang Kau Lihat” 2012 dan Novel “Pemburu Emas : Legenda Bermula” 2018.

Berkali-kali terlibat dalam penulisan biografi, mulai dari “Polisi Ditantang Keringatan” Komjen Pol Anang Iskandar, “Ketika Hidup Telah Terpola” AKBP Robert A Sormin, “New Hope HBA” – Hasan Basri Agus, “Surat Dari Sahabat” HBA, “Lawan Macet di Kota Jambi” AKP M Arief.

Kerincitime.co.id, Berita Kerinci – Memahami keutamaan berkurban Iduladha bagi umat muslim adalah satu bentuk upaya meyakinkan dan memantapkan diri menunaikan ibadah sunnah kafiyah ini. Keutamaan berkurban Iduladha adalah dapat meningkatkan ketakwaan, menambah amal kebaikan, syiar agama, tanda bersyukur, hingga upaya mengagungkan hari tasyrik.

“Barangsiapa yang memiliki kelapangan (harta), sedangkan dia tidak berkurban, janganlah dekat-dekat tempat salat kami.” (H.R. Ahmad, Ibnu Majah, dan Hakim)

Iduladha merupakan hari raya haji yang jatuh setiap tanggal 10-13 Zulhijah dengan menyembelih hewan kurban berupa sapi, kambing, atau unta. Hukum ibadah kurban adalah wajib bagi yang mampu dan sunnah kafiyah. Hukum ibadah kurban sunnah kafiyah adalah bila ada salah satu anggota keluarga yang berkurban maka gugurlah tuntutan berkurban bagi anggota yang lain.

Di setiap keutamaan berkurban Iduladha juga membuktikan bahwa orang yang berniat untuk menggunakan sebagian hartanya untuk berkurban, termasuk sudah melakukan hal baik, yaitu berbagai kepada sesama. Dikutip dari laman Liputan6.com ulas keutamaan berkurban Iduladha lainnya dari berbagai sumber.

Keutamaan Berkurban Iduladha

1. Meningkatkan Ketakwaan

Keutamaan berkurban Iduladha seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Keutamaan berkurban Iduladha ini seperti yang tercantum dalam QS. Al Maidah ayat 27 yang berbunyi: “Sesungguhnya Allah hanya menerima (kurban) dari orang-orang yang bertaqwa.”

Melalui ayat tersebut, dapat dipahami bahwa keutamaan berkurban Iduladha merupakan salah satu ibadah yang diterima Allah dengan dari orang-orang yang bertaqwa kepadanya. Di keutamaan berkurban Iduladha juga membuktikan bahwa orang yang berniat untuk menggunakan sebagian hartanya untuk berkurban, termasuk sudah melakukan hal baik, yaitu berbagai kepada sesama. Bahkan Allah telah memerintahkan malaikat untuk memberikan kabar gembira pada setiap umat muslim untuk berkurban dan mendapatkan kebaikan dari-Nya.

2. Menambah Amal Kebaikan

Selain sebagai upaya untuk meningkatkan takwa kepada Allah, salah satu keutamaan berkurban Iduladha yang penting untuk diketahui dapat menambah amal kebaikan untuk bekal di kehidupan akhirat. Dalam keutamaan berkurban Iduladha ini, Allah akan memberikan pahala yang berlipat-lipat bagi setiap umat Muslim yang menggunakan sebagian hartanya untuk berkuban. Pada HR Ahmad dan Ibnu Majah dikatakan, “Pada setiap lembar bulunya itu kita memperoleh satu kebaikan.”

Bukan hanya itu, hewan-hewan yang telah disembelih saat kurban menjadi saksi di hari perhitungan amal bagi setiap hamba Allah yang melaksanakannya. Keutamaan berkurban Iduladha ini tertuang dalam HR Ibnu Majah:

“Tidak ada amalan yang dikerjakan anak Adam ketika hari (raya) kurban yang lebih dicintai oleh Allah Azza Wa Jalla dari mengalirkan darah. Sesungguhnya pada hari kiamat ia akan datang dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya dan bulunya. Sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada Allah Azza Wa Jalla sebelum jatuh ke tanah, maka perbaguslah jiwa kalian dengannya.”

3. Sebagai Syiar Agama

Keutamaan berkurban Iduladha merupakan upaya syiar agama yang dapat dilakukan oleh setiap umat Muslim. Dalam keutamaan berkurban Iduladha ini, umat Muslim yang melaksanakan kurban sudah turut serta menyebarkan pesan atau syiar agama, yaitu tentang kewajiban berkurban yang diperintahkan Allah kepada Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail.

Berkurban atau keutamaan berkurban Iduladha membuat umat Muslim juga telah menyisihkan sebagian rezeki yang diberikan Allah untuk memenuhi kewajibannya sebagai umat untuk saling berbagi kepada sesama.

Hal keutamaan berkurban Iduladha tersebut seperti yang tercantum dalam QS Al Hajj ayat 34 yaitu, “Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah).”

4. Aksi Sosial dan Kemanusiaan

Keutamaan berkurban Iduladha dapat berguna sebagai aksi sosial dan kemanusiaan. Di sini, keutamaan berkurban Iduladha yang dilakukan umat muslim setiap tahunnya, menjadi bukti bahwa agama Islam telah mengatur bagaimana menyeimbangkan perekonomian dan aspek kemanusiaan sosial. Di mana setiap manusia harus saling berbagi kepada sesama agar tercipta kehidupan sosial bermasyarakat yang harmonis.

Bukan hanya itu, keutamaan berkurban Iduladha dapat menghubungkan rasa kasih sayang dan kepedulian antara fakir miskin dengan golongan orang yang mampu. Kurban menjadi salah satu cara agar setiap umat dapat merasakan kenikmatan rezeki dan berkah yang senantiasa diberikan Allah kepada setiap hambanya.

5. Tanda Bersyukur

Keutamaan berkurban Iduladha adalah sebagai tanda mengungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT. Dalam hal ini, Allah pun telah memerintahkan setiap umat untuk berkurban meskipun sedang dalam tekanan dan serangan oleh kaum kafir.

Bila begitu keutamaan berkurban Iduladha, secara tidak langsung seluruh masyarakat masih dapat merasakan nikmat dan berkah kebaikan dari Allah meskipun sedang dalam keadaan sulit. Untuk itu, setiap umat harus saling berbagi kebaikan sebagai tanda bersyukur kepada Allah.

6. Mengagungkan Hari Tasyrik

Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Qurth, Rasulullah saw bersabda tentang keutamaan berkurban Iduladha:

“Hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari kurban (Iduladha), kemudian hari al-qarr.” (HR. Abu Daud 1765, Ibnu Khuzaimah 2866, dan disahihkan Al-Albani. Al-A’dzami mengatakan di dalam Ta’liq Shahih Ibn Khuzaimah bahwa sanadnya sahih).

Adapun yang dimaksud keutamaan berkurban Iduladha dengan hari al-qarr adalah tanggal 11 Dzulhijah berdasarkan keterangan Ibnu Khuzaimah bahwa Abu Bakar mengatakan: “Hari al-qarr adalah hari kedua setelah hari kurban.”

7. Hari Baik untuk Makan dan Minum

Hari Tasyrik juga disebut hari baik untuk makan dan minum. Keutamaan berkurban Iduladha di hari Tasyrik tertuang dalam hadis Rasulullah yang berbunyi:

“Hari Tasyrik adalah hari makan, minum, dan banyak mengingat Allah.” (HR. Muslim, Ahmad, Abu Daud, Nasa’i).

Pada hari ini umat Islam diharamkan untuk berpuasa. Hari Tasyrik dijadikan hari yang baik untuk makan dan minum agar setiap orang dapat saling membantu. Hal ini terwujud dalam saling membagikan daging kurban dan menyantapnya bersama keluarga dan kerabat.

8. Baik untuk Memohon Kebaikan Dunia Akhirat

Setiap muslim dianjurkan untuk memperbanyak doa memohon kebaikan di dunia dan akhirat kepada Allah SWT. Doa ini pula yang dibaca Rasulullah SAW, ketika datang hari tasyrik. Dalam hadis keutamaan berkurban Iduladha yang diriwayatkan dari Annas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda:

“Bahwasanya doa yang paling banyak dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rabbana aatinaa fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ‘adzaabannaar.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam Lathoif Al-Ma’artif dijelaskan mengenai sebuah riwayat dari Kinanah Al Quraisy, bahwa ia mendengar Abu Musa Al As’ari r.a. berkhutbah di hari an-nahr (Iduladha) dan berkata:

“Pada tiga hari setelah an-nahr itulah yang disebut Allah Swt. sebagai ayyamul ma’dudat. Doa yang dipanjatkan di hari-hari tersebut tidak akan tertolak, maka berdoalah kamu semua dengan berharap kepada-Nya.”. (Irw)

Sumber: Liputan6.com

Kerincitime.co.id, Berita Jakarta – Jumat merupakan hari yang istimewa bagi umat Islam.Banyak amalan yang dianjurkan untuk dilaksanakan pada hari ini. Hari Jumat adalah hari dimana pahala sedekah berlipat ganda, dikutip dari laman Kabardaerah.com.

Satu diantaranya adalah sedekah
Rasullah SAW bersabda “pahala sedekah berlipat ganda pada hari Jumat.”
Sedekah tidak hanya berupa uang, Rasullah bersabda,” Sesungguhnya tiap-tiap tasbih adalah sedekah, tiap-tiap tahmid adalah sedekah, tiap-tiap tahlil adalah sedekah, menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, melarang daripada kemungkaran adalah sedekah, dan berhubungan badan dengan istri adalah sedekah.” (HR Muslim).

1. Seperti Sedekah di Bulan Ramadhan :*

Keutamaan melakukan sedekah di hari Jumat jika dibandingkan dengan hari lainnya adalah karena bersedekah di hari itu sama halnya seperti sedekah di bulan Ramadhan.

Ibnu Qayyim berkata :*“Sedekah di hari Jumat dibanding dengan sedekah di hari lain adalah seperti sedekah di bulan Ramadhan dibandingkan sedekah di bulan – bulan selainnya.”

2. Pahala Berlipat Ganda :

Hari Jumat juga menjadi hari terbaik dimana nilai dan juga segala macam pahala akan dilipat gandakan, sehingga melakukan sedekah di hari Jumat akan memperoleh pahala yang berlipat ganda.

3. Menambah Berkah Rezeki :

Sedekah di hari Jumat juga akan membuahkan keajaiban serta pertolongan yang tidak pernah di duga sebelumnya seperti aliran rezeki yang semakin lancar.

Sedekah tidak harus berupa materi, akan tetapi juga bisa dalam bentuk bantuan atau tenaga yang juga termasuk dalam sedekah pada orang lain.

4. Hari Yang dianjurkan Untuk Melakukan Amal Soleh :

Dianjurkan juga untuk semakin memperbanyak sedekah serta amal soleh pada hari Jumat atau malam jumat.

Memperbanyak shalawat untuk Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pada malam atau siang hari di hari Jumat sebab shalawat dan sedekah yang sudah dilakukan pada hari Jumat akan diperlihatkan untuk Allah SWT.

Rasullullah bersabda :“Sesungguhnya hari yang paling afdhal adalah hari jumat. Karena itu, perbanyaklah membaca shalawat untukku. Karena shalawat kalian diperlihatan kepadaku.” (al-Iqna’, 1/170)

5. Sunnah Rasullullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam :

Dalam Tuhfah al-Habib ‘ala Syarh al-Khatib tentang hari Jum’at disebutkan jika :“Disunnahkan memperbanyak sedekah dan berbuat kebaikan di siang dan malam hari Jum’at”.

6. Sedekah akan dibalas 700 kali lipat :

Allah SWT berfirman dalam Alquran Surah Al Baqarah Ayat 261 : “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Dalam ayat tersebut, Allah sudah dengan jelas menyebutkan perhitungan sistematis diberikan khususnya untuk hari Jumat akan dibalas sampai 700 kali lipat dan Allah juga menekankan akan membalas sedekah untuk siapa pun yang Allah SWT kehendaki. (Irw)

AMANDEMEN UUD 1945
AKAN MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT ? (1)
(bersambung)
Oleh Syamsul Bahri

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tertuang secara jelas dalam pembukaan UUD 1945 pada alenia empat. Adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Tujuan tersebut dapat dikelompokkan menjadi tujuan dari aspek (1) perlindungan; (2), kesejahteraan; (3) pencerdasan, (4) pedamaian abadi dan (5) Keadilan Sosial
Parameter keberhasilan negara dari 5 aspek diatas itu apabila tujuan berbangsa dan bernegara dalam pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara ukuran subyek hukum sebagai warga negara sudah terpenuhi unsur-unsur tersebut diatas, antara lain. Hak warga negara Indonesia sendiri telah tercantum dalam UUD 1945. Hak-hak tersebut antara lain adalah hak asasi manusia, hak mendapatkan pekerjaan, hak perlindungan hukum yang sama, hak memperoleh pendidikan, hak mendapatkan Kesejahteraan, dan lain sebagainya.
Mencermati kondisi perpolitikan di Indonesia saat ini munculnya wacana perubahan sebagaian dari UUD 1945 dan/atau keseleruhan yang diklaim oleh Anggota Dewan sebagai keinginan masyarakat, terutama perubahan periodesasi jabatan Presiden, yang banyak dipertanyakan masyarakat yang mengajukan terkait masa periodenisasi Jabatan Presiden, disamping perubahan yang lainnya.

Sesungguhnya, sebelum wacana perubahan Amandemen ini diajukan baik sebagian maupun keseluruhan, harus dilakukan evaluasi secara komprehensif terkait dengan pelaksanaan dan implementasi dari UUD 1945 yang diamandemen sebanyak 4 kali sewaktu Reformasi, sehingga jelas mana yang harus diamandemen dan mana yang tidak perlu di amandemen, dan hasil evaluasi tersebut dibahas di kampus kampus serta diuji coba secara public, agar amendemen tersebut sesuai dengan kebutuhan sekarang dan masa yang akan datang, yang tidak memberi kesan “sekonyong-konyong” untuk kepentinga sesaat, tentunya kepentingan kekuasaan yang memiliki kecenderungan Otoritarianisme.

Jika kita cermati bahwa tujuan dari pelaksanaan demokrasi adalah bagaimana menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur dengan etika yang mengedepankan keadilan, kejujuran dan keterbukaan, melalui tatanan dalam kehidupan bernegara, kebebasan berpendapat dan kedaulatan rakyat, disini jelas demokrasi bukan tujuan, melainkan demokrasi sebagai alat atau sarana untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang termuat dalam alinea ke 4 pembukaan UUD 1945.

Bahwa sesungguhnya tujuan negera demokrasi adalah antara lain memberi kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi; mencegah perselisihan antar kelompok; menciptakan keamanan dan ketertiban bersama; mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan; yang tidak kalah penting tujuan demokrasi adalah membatasi kekuasaan pemerintahan, bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara demokrasi ada di tangan rakyat. Artinya rakyat berhak memberi aspirasi dan kritik pada pemerintahan. Sistem negara demokrasi juga bertujuan untuk membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak menjadi diktator atau kekuasaan absolut.

Maka tulisan kami ini berusaha untuk menyikapi kondisi saat ini, dengan menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana amandemen UUD 1945 yang 5, antara lain

Bentuk dan kedaulatan Negara

Jika kita cermati dalam pasal 1UUD 1945, bentuk Negara adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik atau Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan kedaulatan berada di tangan rakyat, dan negara berdasarkan Hukum.

Artinya negara berbentuk Negara Kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan.

Sementara sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengedepankan Otonomi daerah, dimana Otonomi daerah di defenisikan adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.

Konsekwensi dari Otonomi daerah tersebut, maka Pemilihan Kepala Daerah baik Gubernur maupun Bupati/Wali kota menjadi konsekwensi dari otonomi daerah tersebut, yang mengarah dan menjadi bentuk negara adalah federasi atau serikat.

Hal ini senada dengan pernyataan dari Mahfud MD pada Indonesia Lawyers Club 3 April 2018 yang menyatakan bahwa Gus Dur ketika ditanya yang benar itu negara kesatuan atau negara federal, Gus Dur menjawab beri nama itu negara kesatuan tapi isinya federal.

Begitu juga menurut (Kansil & Kansil, 2008) negara kesatuan adalah suatu negara yang merdeka dan berdaulat di seluruh negara yang berkuasa hanya ada satu pemerintah (pusat) yang mengatur seluruh daerah, sedangkan negara federasi atau serikat, bentuk negara adalah suatu negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara, yang menjadi negara-negara bagian dari negara serikat itu. Begitu juga yang dimaksud dengan pemerintahan daerah itu atau disebut local government dalam bahasa Inggris. Local government adalah “authority to determine and execute measures within a restricted area inside and smaller than a whole state” (Encyclopedia Britannica). Jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia pemerintahan daerah merupakan wewenang untuk menentukan dan melaksanakan langkah-langkah dalam area terbatas di dalam dan lebih kecil dari seluruh negara.

Kejelasan antara NKRI dan implementasi NKRI yang cenderung melaksanakan bentuk negeri federasi atau serikat ini perlu ada pembahasan yang jelas dan konkrit, agar dalam pelaksanaan pemerintahan jelas dan konkrit antara Presidential dengan Parlementer dan/ atau Negara Kesatuan atau Negara Serikat atau faderal.

Parlementer atau Presidential

Pemilihan Presiden sebagai konsekwensi sebuah negara Demokrasi dan dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang dipimpin sebagai kepala Negara dan Kepala Pemerintahan adalah pasangan Presiden terpilih melalui pemilihan langsung rezim lima tahunan.

Namun faktanya pada pemilihan presiden terutama selama Reformasi, kecenderngan dalam peleksanaan dan hasilnya mencerminkan sebagai sebuah negara berdasarkan system Parlementer bukan Presidential, hal ini munculnya koalisi dan opopsisi saat Pra Pilpres, Pilpres dan pasca Pilpres, Pengelompokan anggota Parlemen serta penetapan Menteri dalam Kabinet, dimana peran kelompok koalisi di Parlemen dan Kabinet sangat dominan.

Bahkan kondisi koalisi ini juga telah merumuskan startegi pemenangan presiden antara lain proses penyusunan Rencana Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 222 UU Pemilu yang berbunyi, “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”

Pasal 222 tersebut merupakan sebuah tragedy demokrasi yang mengakomodir koalisi dalam Parlemen yaitu Koalisi Pemerintah DPR, hal ini sudah banyak dibahas oleh para pakar dan Ilmuwan, yang sepakat bahwa parlement threshold 20% itu menginkari demokrasi pancasila, hal ini lebih diperkuat bahwa system koalisi tersebut lebih mengedapankan demokrasi pembenaran dan mengabaikan demokrasi kebenaran, karena Parlement threshold tersebut sudah digunakan untuk Pilpres tahun 2014.

Kemudian itu berlanjut melalui koalisi pemerintah bahwa UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, khususnya pada pasal 6, yang mengatur bahwa pejabat negara yang mencalonkan diri sebagai calon Presiden wajib mundur dari jabatannya, namun ketentuan tersebut dimentahkan melalui skenerio demokrasi Pembenaran melalui koalisi Pemerintahdi DPR ketentuan itu sudah tidak berlaku bagi Presiden dan Wakil Presiden sebagai petahana, tertuang dalam dalam pasal 170 UU Nomor 7 Tahun 2017, yang mengamanatkan bahwa UU Nomor 42 Tahun 2008 pasal 6 tersebut itu sudah resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Pasal 571 huruf a UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diberlakukan sejak tanggal 16 Agustus 2017, yang dipertegas pada pasal 300 dan 301 Tentang Pemilu, bahwa presiden dan wakil presiden tidak perlu melepas masa jabatan namun tetap menjalankan tugas negara.

Begitu juga sebaliknya terhadap kekuasan pemerintahan maupun sebagai kepala Negara, dengan system presidential, bahwa presiden diberi tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan visi negara sebagaimana telah tertuang dalam preambule UUD 1945, mewujudakan kesejahteraan sosila bagi seluruh rakyat Indonesia, yang harus didukung oleh system Zaken Kabinet, sehingga kewenangan Presiden yang memiliki hak prerogatif untuk menetapkan Kabinet dan menteri serta perangkat lain baik sesuai hak prerogatif berdasarkan keahlian atau profesionalisme.

Jika kita cermati sesungguhnya bahwa DPR dengan (1) fungsi legeslasi yaitu memegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang, (2) fungsi anggaran yaitu membahas dan memberikan sebuah persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap sebuah rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden dan (3) fungsi pengawasan yaitu melaksanakan sebuah pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN

Mencermati fungsi/tugas dan wewenang serta hak anggota DPR sebagai lembaga tinggi negara terutama dengan 3 fungsi tersebut diatas, semua anggota DPR yang terpilih melalui proses pemilu legeslatif tidak mungkin “berkoalisi” dengan Pemerintah dalam menjalankan fungsinya, melainkan semua anggota DPR menjalankan amanah yang diberikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk memantau, mengevaluasi, mengkritik, mengawasi pelaksaan tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam hal ini Presiden baik sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan maupun sebagai Kepala Negara, bahkan melakukan proses pemakzulan jika terpenuhi persyaratan sesuai UU, pertanyaan kenapa ada Koalisi Pemerintah di DPR ?????

Terlihat bahwa dengan kewenangan hak prerogatif dan kewenangan DPR, itu tidak memungkinkan terjadi koalisi Presiden dengan partai politik baik sebagai kepala pemerintahan maupun sebagai kepala negara yang memberi kesan bahwa koalisi partai politik membagi-bagi rezki atau kursi kekuasaan.

Dari uraian diatas, bahwa system demokrasi tidak boleh/tidak mengenal koalisi baik pemerintahan maupun oposisi, karena wilayah Politik ada di kelembagaan DPR yang sesungguhnya diberi kekuasaan oleh Rakyat untuk memantau, mengevaluasi, mencermati, mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam mewjudkan visi negera.

Pemilihan Kepala Daerah

Bahwa bentuk negara Indonesia yang sudah menjadi harga mati, adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berarti negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan.

Faktanya saat ini munculnya raja raja di daerah, baik gubernur maupun bupati/Wali kota melalui mekanisme Pilkada 5 tahun, yang tentu secara kepartian tidak akan sejalur dengan Presiden, karena masing-masing pejabat memiliki label sebagai petugas partai, dengan pola dan system hampir sama dengan Pemilihan Presiden melalui koalisi yang terbentuk dan dibentuk.

Bahkan di daerah, terkait dengan penentuan pejabat setingkat eselon 1,2, dan 3 bahkan 4 atau kabinet setingkat Propinsi, Kabupaten/kota, juga akan mencerminkan gaya koalisi daerah yang lebih cenderung menggunakan pendekatan emosional dan transaksi jual beli jabatan. Termasuk terlkait dengan pelaksanaan proyek pembangunan di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/kota

Kondisi ini menciptakan kecenderungan beberapa Bupati tidak terlalu mengindahkan nilai Kepemimpinan seorang Gubernur, bahkan cenderung berseberangan, tidak menutup kemungkinan kondisi itu tercipta antara gubernur dan Presiden, karena masing-masing pejabat berasal dari Partai yang berbeda dan mungkin memiliki visi dan misi untuk merebut kekuasaan pada periode selanjutnya, tentunya sinkronisasi program tidak akan berjalan secara utuh mulai dari pusat sampai ke daerah selama periode tersebut.

Secara fakta akibat ketidak jelas tersebut diatas, pelaksanaan pemerintahan antara pusat dan daerah ada kecenderungan belum sinkron dengan baik, karena antara Negara Kesatuan namun dalam prateknya kecenderungan menganut system Federal, begitu juga dengan System Pemerintahan yang Presidential yang cenderung implementasinya parlementer, dimana dominasi partai koalisi sebagai pemenang Pilpres sangat dominan baik dalam Parlemen maupun dalam Kabinet.

Kondisi ini menurut penulis cenderung menjadi factor memperlambat pertumbuhan ekonomi (sampai saat ini berkisar 5,0%), karena pengelolaan pemerintahan yang cenderung tidak berbasis kepada zaken cabinet, sehingga perlambatan pertumbuhan ekonomi yang akan membawa dampak-dampak negative lainnya, termasuk aspek Pendidikan, kesehatan, politik, hukum, Sara, bahkan radikalisme dll.

Periodenisasi Jabatan Presiden

Pasal 7 UUD 1945, berbunyi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.*)

Dari pasal 7 tersebut jelas bahwa masa Jabatan Presiden dan wakil untuk 1 periode selama 5 tahun dan boleh dipilih kembali melalui mekanisme Pilpres 5 tahunan. Maka untuk masa jabatan dan periode Pilpres ini, penulis mengajak untuk mecermati Proses Pilpres dan masa jabatan Pilpres selama 5 tahun dengan 2 periode tersebut.

Untuk maju sebagai Capres itu dibutuhkan waktu cukup dengan dukungan politik yang baik, termasuk dukungan financial, jika Presiden terpilih untuk periode I, dengan berbagai strategi pemenangan yang dilakukan bersama dengan Partai Koalisi pengusung dan pendukun, sehingga pola Presidential melalui implemetasi Parlementer dan Koalisi akan terus berjalan baik di Parlemen maupun di Kabinet, untuk tahun – tahun periode I sebagai berikut.

Tahun 1 pemerintahan, masih menata Parlemen yang berbasis koalisi dan Oposisi, serta berusaha menarik oposisi menjadi Koalisi dan Kabinet melalui proses pembelajaran dan perubahan nomen klatur dan administrative, sedangkan Parlemen cenderung sibuk dalam rangka proses pemilihan Pimpinan Partai baik dipusat maupun di daerah pasca Pilpres dan Pileg, yang mebawa pengaruh fungsi masing-masing baik sebagai anggota Parlemen, fungsi pengawasan maupun anggota Kabinet sebagai fungsi pelaksana pembangunan, disini kecenderungan pelaksanaan pemerintahan belum efektif.

Tahun ke 2 dan tahun ke 3, cenderung baik Parlemen maupun Kabinet akan mulai bekerja secara efektif untuk melaksanakan visi dan misi Presiden, karena proses pembelajaran dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan sudah berjalan, dan kecenderungan perubahan pejabat kementerian akan terjadi. Serta pelaksanaan Pemerintahan baik implementasi dan pengawasan akan cenderung berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tahun ke 4 dan ke 5, Pejabat di Kementerian yang cenderung berasal dari Partai Koalisi dan rekomendasi dari Partai Koalisi, sehingga pada tahun ke 4 dan 5 masing masing sudah berpikir untuk ikut memberikan kontribusi ke Partai dalam rangla Pemilhan Legeslatif dan mendukung pejabat Presiden Petahana untuk maju pada Periode selanjutnya, dengan mengkapitaslisasi fungsi, tugas dan Hak serta jabatan yang ada baik untuk mendukung Petahana maupun mendukung keberhaslan Partai Politik pada pelaksanaan Pemilu Legeslatif yang akan datang.

Kondisi ini lebih marak dan friontal pada masa tahun kelima untuk mendukung petahana dan Partai dalam merebut kekuasaan dan keberhasilan Partai Politik pada Pilpres maupun pada Pemilu Legeslatif

Sehingga dengan masa jabatan 5 tahun untuk 2 periode, pelaksanaan pemerintahan diperkirakan tidak akan efektif, begitu juga pada periode 2, persaingan akan lebih marak lagi, karena disamping merebut kursi DPR namun perebutan untuk menjadi Calon Presiden akan lebih marak oleh masing-masing Partai, sehingga 5 tahun masa jabatan Presiden untuk 2 periode akan sangat tidak efektif dalam pelaksanaan pembangunan, begitu juga dengan pemilihan Kepala daerah yang cenderung memunculkan tokoh dengan kekuatan financial, namun miskin gagasan dan miskin enterprenuership, bahkan mungkin miskin manajemen.

Faktanya selama Periode Reformasi, minimalnya seja tahun 2004, sebanyak 124 Pejabat Kepala Daerah yang kena OTT KPK, begitu pula pejabat baik di Kementerian maupun anggota DPR, bahkan Pelaku pejabat publik terbanyak adalah para anggota DPR dan DPRD, yaitu dalam 255 perkara. Kemudian kepala daerah berjumlah 110 perkara. Mereka diproses dalam kasus korupsi dan ada juga yang dijerat pencucian uang. Ini baru data sampai Juni 2019. Setelah itu, sejumlah politisi kembali diproses.

Kenapa ini harus terjadi terutama pada pejabat Kepala Daerah, Kmenterian dan DPR dan DPRD, yak arena system Pemilu kita yang seharusnya dikaji secara komprehensif, agar Demokrasi tidak berbiaya tinggi, jika berbiaya tinggi ya konsekwensinya pejabat berusaha untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji terkait dengan kebijakan pembangunan dan kebijakan public.

Diharapkan rencana amandemen UUD 1945 yang ke 5 ini, diamandemen melalui proses yang berakar dan merupakan kebutuhan berbangsa dan bernegara melalui tahapan ilmiah antara lain perlu kajian evaluasi tehadap implementasi pelaksanaan UUD 1945 secara komprenhensif dengan acuan adalah tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagaimana termaktub dalam Preambule UUD 1945, agar terwujudnya Kesejahteraan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena kesejahteraan social itu tidak hanya berpikir tentang pertumbuhan ekonomi semata-mata, namun juga berpikir tentang sustainable development, kesetaraan dalam hokum, politik, Pendidikan, lapangan kerja, budaya, agama, Radikalisme dll (bersambung)

Kerincitime.co.id, Berita Jambi – Formasi PPK dan CPNS formasi berbagai kabupaten/kota di Jambi resmi sudah ditetapkan.

Seluruh kabupaten/kota dan Pemprov Jambi sudah memastikan akan menggelar seleksi CPNS dan PPPK tersebut.

Totalnya ada ribuan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tersedia tahun ini di Provinsi Jambi.

Hanya saja untuk kabupaten Sarolangun, Tanjab Barat dan Kerinci. Affan Kabid Pengadaan, Kepangkatan, Mutasi dan Pensiun (PKMP) BKPSDM Kerinci dikonfirmasi Jambihariini.com Rabu (19/05/2021) membenarkan saat ini pihaknya masih menunggu kepastian anggaran, lalu akan mengumumkan jumlah formasinya.

“Iya kita masih menunggu kepastian anggaran. Nanti disampaikan jumlah formasinya.  Yang pasti Kerinci akan membuka seleksi PPPK, ” ujarnya

Berikut jumlah formasi CPNS dan PPK di Jambi;

Tanjab Timur
• CPNS 151 Formasi
• PPPK 1.029 Formasi

Tidak Menggelar CPNS
• Tanjab Barat

Tunggu Kepastian Anggaran
• Sarolangun
• Kerinci

Sungai Penuh
• CPNS dan PPPK 163 Formasi

Batanghari
• CPNS 161 Formasi
• PPPK 744 Formasi

Bungo
• CPNS 81 Formasi
• PPPK 1.053

Pemprov Jambi
• CPNS 175 Formasi
• PPPK 179 Formasi

Kota Jambi
• CPNS 122 Formasi
• PPPK 1.130 Formasi

Muaro Jambi
• CPNS (Tak ada perekrutan)
• PPPK 937 Formasi

Merangin
• CPNS (Tak ada perekrutan)
• PPPK 400 Formasi

Tebo
• CPNS 100 Formasi
• PPPK 1.494 Formasi

(Irw)

Sumber: Jambihariini.com

Kerincitime.co.id, Berita Sungai Penuh – Anggota BPD se-Kota Sungai Penuh kembali ikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) di Kota Jambi. Bimtek dijadwalkan selama empat hari, dimulai pada tanggal 16 hingga 19 September 2021.

Sementara itu, informasi yang dihimpun dari sejumlah peserta, mengaku Bimtek yang diikuti efektif kegiatan tak sampai dua hari, hanya satu hari setengah. Dimulai pembukaan pada Jumat (17/9) dan ditutup pada Sabtu (18/9) siang.

“Kami sampai di Jambi pada hari Kamis sore, langsung cek in hotel. Baru besoknya Bimtek dimulai. Hari Sabtu siang Bimtek selesai dan ditutup, serta penyerahan sertifikat,” ungkap salah seorang anggota BPD yang jadi peserta.

Setelah penutupan, sejumlah peserta langsung cek out hotel dan pulang ke Sungaipenuh, dan Minggu (19/9) pagi sudah sampai di rumah.

“Kegiatan Bimteknya hanya satu hari setengah. Kami mengira hari minggu penutupan dan penyerahan sertifikat, tapi sudah selesai hari Sabtu,” katanya.

Untuk biaya bimtek, lanjut dia, masing-masing anggota BPD menyetor Rp 2.700.000, untuk kegiatan empat hari. Biaya itu juga naik dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 2 juta. Sementara fasilitas yang didapat sama seperti biaya sebelumnya, tidak ada yang beda.

“Materi yang disampaikan dalam Bimtek, juga masih materi-materi lama, yang juga sudah pernah disampaikan pada Bimtek sebelumnya, seperti tugas dan fungsi BPD,” katanya.

“Untuk jumlah peserta kalau berdasarkan absen ada 183 orang, dan Sertifikat yang disiapkan 201 lembar,” ungkapnya.

Anggota BPD lainnya juga mengatakan sama. Dan menambahkan untuk biaya Bimtek disetor sesuai jumlah anggota BPD di desa, meskipun yang ikut Bimtek tidak semua anggota BPD.

“Jumlah BPD kami 5 orang, yang ikut ke Jambi 3 orang. Sementara pembayaran tetap untuk 5 orang, dan hotel juga untuk 5 orang dan dua orang yang tidak brangkat tetap terdaftar sebagai peserta dengan status diberangkatkan,” ungkapnya.

Ketua Lembaga Pusat Pendidikan Keuangan dan Pemerintahan Desa (PPKPD), Hasril Aprianto Putra, selaku penyelenggara Bimtek, dikonfirmasi mengatakan Bimtek BPD dilaksanakan empat hari.

“Kegiatannya empat hari tiga malam, dimulai hari Kamis (16/9),” ungkapnya.

Dikatakannya, hari pertama cek in hotel, hari kedua pembukaan kegiatan, hari ke tiga lanjutan kegiatan, dan hari keempat penutupan dan penyerahan sertifikat. “Jumlah peserta sebanyak 164 orang,” katanya.

Terhadap kegiatan tersebut, ternyata menuai banyak sorotan. Apalagi terkait pelaksanaan Bimtek yang dinilai berkurang dari jadwal yang ditentukan. Selain itu, masalah anggaran yang naik juga tak luput disorot.

“Ini cukup janggal. Setoran bertambah, fasilitas sama dengan sebelumnya, kegiatan Bimtek hanya satu hari setengah. Ini disinyalir untuk meraup untung besar, bukan semata-mata Bimtek,” ungkap Harmo Karimi, aktivis dari Aliansi Bumi Kerinci.

Untuk diketahui Lembaga Pusat Pendidikan Keuangan dan Pemerintahan Desa (PPKPD), milik Hasril Aprianto Putra, merupakan langganan pelaksana Bimtek di Kota Sungaipenuh sejak era AJB menjabat sebagai Walikota. Tersiar kabar, Hasril juga merupakan orang dekat istana tat kala AJB masih menjabat.(red)