Puluhan Kepsek dan Pejabat Pemkab Merangin Dilantik berita cpns merangin

Zona Inti Geopark Merangin Jambi terletak di kawasan Kabupaten Merangin Propinsi Jambi,merupakan salah satu pusat pusat petualangan alam terbaik di dunia,sebagian taman bumi yang memiliki posil flora dan fauna berusia parem ini berada di daerah aliran sungai Batang Merangin yang berhulu di danau Kerinci kabupaten Kerinci.

Hamparan fosil yang telah menjadi bebatuan ini memancarkan panorama alam yang aduhai dan disepanjang kawasan itu terdapat panorama alam dan arung jeram yang menantang dan sulit untuk ditaklukkan ,disepanjang aliran sungai yang menantang itu pengunjung dapat menyaksikan bebatuan ukuran raksasa sambil menikmati pemandangan sungai batang merangin yang mempesona dan gemuruh suara air yang menerjang bebatuan merupakan potret alam yang sulit untuk ditemui di wilayah lain.

Udara yang hangat dan suasana alam yang hening serta potret kehidupan masyarakat tradisional yang masih memegang teguh adat dan budaya diperkampungan perkampungan membuat kawasan ini kedepan akan menjadi salah satu destinasi wisata alam yang mendunia.

Untuk mengenal lebih dekat zona inti Geopark Merangin Jambi, penulis dan sejumlah kerabat selama 2 hari mengunjungi destinasi wisata Taman Bumi di kawasan Kabupaten Merangin Propinsi Jambi.

Pagi itu,matahari baru keluar dari peraduannya,puluhan remaja dan anak anak pecinta alam “Hampa” tampak memenuhi pinggiran sungai Batang Merangin yang penuh bebatuan,sejumlah warga desa air batu tampak duduk berkelumun,beberapa orang kaum wanita terlihat asyik duduk membersihkan hasil panen jahe dan tanaman kencur .

Menjelang ujung desa air batu,terdapat sebuah galery mini tempat memamerkan miniatur fosil flora –fauna geopark dan beberapa poto kegiatan aktifitas pecinta alam Hampa,beberapa orang anggota group pecinta alam yang di komandoi Syamsul Huda tampak asyik duduk bercengkrama di dalam galery, beberapa diantaranya terlihat asyik mengobrol di tangga masjid Kuno Air Batu.

Tokoh muda dan Seniman Merangin Zulefendi,S.Pd dan Ketua Group Pecinta Alam Hampa Syamsul huda menyebutkan bahwa Kabupaten Merangin merupakan satu dari 11 Kabupaten/kota yang ada di propinsi Jambi,memiliki potensi pariwisata seni dan budaya yang tidak kalah menarik dibandingkan dengan daerah daerah tujuan wisata di Propinsi Jambi.

Kabupaten yang memiliki moto Bumi Tali Undang Tambang Teliti ini merupakan salah satu daerah tujuan wisata terbaik di propinsi Jambi setelah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Konon pada masa prasejarah dan masa sejarah Kabupaten Merangin merupakan satu kesatuan dengan budaya masyarakat Kerinci,daerah ini dulu disebut kerinci rendah.

Peradaban dan kebudayaan Bumi Tali Undang Tambang Teliti memiliki kesamaan dengan bumi Sakti Alam Kerinci, pada masa lalu daerah ini merupakan bagian dari kebudayaan Proto Melayu atau melayu tua.

Dan diikabupaten Merangin banyak terdapat tinggalan tingalan sejarah masa lampau .bahkan di daerah ini terdapat Taman Bumi yang dikenal dengan istilah Geo Park. Salah satu contoh Geo Park yang ada disepanjang sungai batang Merangin adalah ditemukannya Fosil Flora yang telah berumur ratusan jutaan tahun, Flora Jambi adalah salah satu situs geologi yang mengandung fosil flora yang sangat tua di Indonesia bahkan di asia tenggara,umur fosil flora jambi ini adalah Assilian (Perem awal) yakni berusia lebih 300 juta 350 Juta tahun.

Drs.H.Junaidi T.Noor,MM ketua tim Doser Geopark Merangin Jambi dan Drs.Ujang Hariadi Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jambi kepada penulis mengemukakan bawa sesuai dengan hasil penelitian para pakar /tim ahli menyebutkan bahwa Geopark (Taman Bumi) merupakan suatu konsep menajemen pengembangan kawasan secara berkelanjutan,pengembangan kawasan ini memadu-serasikan tiga keragaman alam yaitu keragaman geologi (geodiversity), keragaman hayati (biodiversity), dan keragaman budaya (cultural diversity) dengan tujuan untuk pembangunan serta pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada asas perlindungan (konservasi) terhadap tiga keragaman tersebut. keragaman geologi (geodiversity) yang dapat dimanfaaatkna dalam geopark merupakan warisan geologi yang mempunyai nilai ilmiah (pengetahuan), jarang memiliki pembanding ditempat lain, serta mempunyai nilai estetika dalam berbagai skala.

Nilai-nilai tersebut menyatu membentuk kawasan yang unik sebagai tempat kunjungan dan objek rekreasi alam-budaya, serta berfungsi sebagai kawasan warisan geologi yang mempunyai arti lindung dan sebagai situs pengembangan ilmu pengetahan kebumian.

Provinsi Jambi yang meliputi kawasan Merangin secara geografis terletak di tengah pulau Sumatera. Provinsi ini sebelah berbatasan dengan Provinsi Riau, sebelah timur dengan selat berhala, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu. Kondisi geografis yang cukup strategis di antara Provinsi disekitarnya membuat peran Provinsi Jambi cukup penting terlebih lagi dengan dukungan sumber daya alam yang melimpah.

Salah satu sumber daya alam yang sangat bernilai terdapat di Kabupaten Merangin dengan ditemukannya beberapa potensi keragaman geologi, disepanjang aliran sungai Merangin dan Sungai Mengkarang.

Potensi-potensi tersebut, mencakup fosil flora dan fauna Jambi berumur 250-290 juta tahun (Zaman Perem Akhir). Fosil flora Jambi tersebut terekam pada batuan gunung api bersisipan sedimen laut (batu gamping, serpih gampingan).

Sementara itu didalam sedimen batuan tersebut ditemukan kandungan fosil fusulina, krinoid, amonit, dan brakhiopoda yang berumur perem awal tengah yakni sekitar 290 juta tahun yang lalu.

H.Rotani Yutaka,SH,Mantan Bupati Merangin dua priode merupakan sosok Budayawan yang memberikan perhatian penuh terhadap upaya pengembangan pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Merangin, kecintaan putra kelahiran Pulau Rengas terhadap Pariwisata dan kebudayaan di Bumi Tali Undang Tambang Teliti telah dibuktikan dengan bergairahnya pembangunan sub sektor Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Merangin.

Diantara gagasan dan ide H.Rotani Yutaka,SH dalam mengembangkan wisat alam dan budaya dapat dibuktikan dengan pengembagan situs situs budaya dan penataan destinasi destinasi wisata di Kabupaten Merangin, Kawasan Geopark ,Teluk Wang dan olah raga arung jeram serta pembangunan kawasan wisata Ujung Tanjung Muara Mesumai merupakan maha karya H.Rotani Yutaka,SH yang diwariskan Rotani Yutaka kepada peradaban negeri Merangin.

Dikawasan Geopark Merangin-Jambi ditemui fosil tumbuhan, berupa batang kayu terkesikkan berukuran raksasa berumur tersier-kuarter awal. Berdasarkan hasil penelitian pada koleksi fosil flora Jambi yang dilakukan oleh Badan Geologi yang bekerjasama dengan para ahli dari Belanda (Geological Research Institute-Naturalis Leiden, The Netherlands) mengindikasikan bahwa pada zaman Paleozoitikum Mintakat Sumatra Barat (west Sumatera Block) dihuni oleh fauna air hangat dan flora tropis Jambi yang berkaitan dengan Flora Cathaysia. “Taman Botani Purba”

Kawasan Sungai Mengkarang-Merangin waktu itu merupakan daratan berhutan tropis. Hal ini dibuktikan oleh kehadiran fosil tumbuhan berupa batang pohon yang sudah membatu dan fosil daun Macralethopretis sp, Cordaites sp, Calamites sp, Pecopteris sp, Lepidodendron, dna lain-lain. Fosil batang pohon Araucaryoxillon yang terawetkan masih berada paa posisi tumbuh (in-situ). Situs geologi ini merupakan yang terbaik di Asia. “Fosil Flora Jambi” adalah salah satu keragaman geologi Pulau Sumatera dan Indonesia yang sangat penting, karena fosil flora yang dikandungnya merupakn flora tertua di Asia Tenggara dan sebagai Fauna penghubung antara Provinsi Flora Cathhaysian dan Euramerican. Seperti diketahui, fosil flora Cina Utara sedikit lebih muda dari “Flora Jambi”, sehingga dapat disimpulkan, bahwa “Flora Jambi” merupakan inti titik penyebaran Flora (Botanical nucleus) ke berbagai arah.

Disepajang zona inti Geopark di daerah Desa Air Batu hingga Teluk Wang dan dikawasan Biuku Tanjung merupakan daerah aliran sungan Batang Merangin yang memiliki pesona alam yang menawan, Sungai Batang Merangin yang berhulu di Danau Kerinci banyak terdapat riam riam yang sangat cocok di kembangkan untuk wisata exstrem “Arung Jeram” berkelas dunia.

Para pecinta alam dan sejumlah wisatawan mancanegara menyebutkan bahwa kawasan Geopark yang terdapat di daerah Merangin memiliki panorama alam yang menawan dengan arung jeram yang mempesona dan penuh tantangan. Dan berdasarkan data dan informasi yang penulis peroleh mengemukakan bahwa sejak tahun 1926 Koleksi “Flora Jambi ini telah dilakukan penelitian oleh Zwierzycki dan Posthumus ,- terhadap beberapa lokasi yang ditemukan di beberapa sungai di Sumatera dan disebutnya sebagai “Jambi Flora”. terhadap koleksi “Jambi Flora” ini sudah juga dilakukan penelaahan kembali oleh Li dan Yao (1982); Li (1995); Rigby (1998). “Jambi Flora” mengandung komponen flora Cathaysian dan flora Euramerican dan akhir-akhir ini ada kemungkinan mengandung elemen-elemen Gondwana juga.

Hasil penemuan-penemuan ini sangat penting untuk mengetahui evolusi benua-benua renik yang berasal dari Gondwana pada zaman Paleozoikum Akhir dan Mesozoikum. Sebaliknya posisi paleogeografi benua-benua Gondwana seperti Cathaysia Utara dan Selatan, dan Indochina .Perlu dipahami secara ekologi dan proses ilkim (climatic processes) yang menjelaskan pemunculan tumbuhan yang berdaun lebar dan pola reticulate venation pada zaman akhir Paleozoikum.

Hasil penelitian pertama di tahun 2004 menunjukkan bahwa elemen flora pada lingkungan dataran banjir dan flora yang lebih menempati iklim kering ditemukan bersama-sama pada periode yang sama pula

Li pada tahun 1995 membandingkan flora Cathaysian dengan “Jambi Flora” dan menunjukkan bahwa flora tersebut sama dengan flora Cathaysian Selatan. Interpretasi ini sesuai dengan rekonstruksi paleogeografi yang menempatkan Mintakat Sumatera bagian selatan bersentuhan dengan mintakat Indochina dan Cathaysia Selatan Tetapi ada dua pendapat tentang posisi purba Sumatera bagian selatan ini. Pendapat pertama.menyatakan bahwa Sumatera bagian selatan dengan Indochina dan Cathaysia berada di selatan pada 400 Selatan , ini berarti bahwa memungkinkan suatu kumpulan benua renik dijadikan batu loncatan antara Gondwana bagian timur laut dan Cathaysia bagian utara, Tarim dan Angara, dan oleh karena hanya menyisakan selat yang sempit antara Paleothetys dan Paleopacific. Selain itu Metcalfe menempatkan Indochina, Cathaysia Selatan dan beberapa mintakat-mintakat yang lebih kecil di khatulistiwa, dan menyisakan samudera yang luas antara Gondwana dan sekumpulan benua renik di sebelah utara khatulistiwa dan memberikan hubungan darat antara Gondwana bagian timur laut dan kumpulan benua renik di bagian utara.formasi Mengkarang adalah satuan batuan terbawah di dalam Cekungan Bangko, terletak sekitar 20 km di barat Bangko dan tersingkap di sepanjang Sungai Mengkarang, Merangin dan Mesumai

”Formasi ini tersingkap juga di sekitar Sungai Tabir di sebelah barat laut Bangko.Mengutip hasil penelitian tim ahli penelitian “Jambi Flora” ini dilakukan oleh Pusat Survei Geologi dan Geological Research Institute-Naturalis Leiden, The Netherlands.Secara lebih terperinci. penelitian menunjukkan bahwa ada tiga kumpulan flora yaitu (1) flora lokal yang terdiri atas cordaites, pecopterids dan Calamites, (2) flora lokal dengan tambahan Macralethopteris dan (3) kemungkinan mengandung Macralethopteris Sp II dengan campuran flora bersifat Cathaysian.

Flora ini membedakan antara kumpulan flora overbank dengan flora sistem sungai teranyam (dengan pecopterids) dan flora kumpulan gosong pasir dengan sistem sungai teranyam (dengan Cordaites dan Calamites besar). Hal tersebut sudah jelas dari segi lingkungan pengendapan terutama pada endapan yang mengandung fosil. Fosil-fosil yang telah dikumpulkan yang mengandung karbon organik yang asli diharapkan dapat dilakukan penelitian dengan teknik yang baru terhadap kutikel (cuticle) dan stomata di masa mendatang.

Dilokasi sekitar Jembatan gantung Desa Dusun Baru terdaaapat fosil Litologi:Granodiorit,Dilokasi air terjun , 1 meter jeram Sungai Batang Merangin terdapat fosiil Litologi : Granodiorit dan dilokasi pinggiran Sungai Batang Merangin antara teluk wang dengan desa biuku tanjung kecamatan Bangko Barat ditemukan Fosil Kayu.

Jurnalisme Online dalam Regulasi Media di Indonesia

Dalam perspektif hukum, sifatnya media online yang berbeda dengan media konvensional ini memunculkan konsekuensi etis maupun hukum yang berbeda pula. Sebagai medium penyampai pesan dan ranah kebebasan berekspresi, tentunya perkembangan jurnalisme online selayaknya mempunyai aturan sendiri. Sampai hari ini aturan hukum yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur jurnalisme online masih dikembalikan kepada UU Pers.

Aturan hukum yang dimiliki Indonesia berkaitan dengan jurnalisme online cukup parsial. Tidak jelas mana yang lex spesialis, mana yang lex generalis. Di sisi lain, peraturan baru yang hendak dibuat dan masuk dalam agenda program legislasi nasional, belum menjanjikan keputusan hukum yang mampu mewadahi perkembangan jurnalisme online, mengingat lahan ini sangat dinamis sampai hari ini.

Jurnalisme online dalam hukum media di Indonesia masih dipayung dengan Undang-undang No.40 tahun 1999 tentang Pers. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Pers disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pers adalah :

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Undang-undang ini dinilai masih bisa diberlakukan untuk mengatur jurnalisme online karena dalam pasal 1 Undang-undang tersebut, jurnalisme online masih masuk dalam pengertian pers yang digagas oleh UU. Secara terminologi berdasarkan pasal 1 UU Pers yang masuk dalam kategori pers adalah segala kegiatan jurnalistik baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, data, grafis, maupun bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Jurnalisme online masuk dalam kategori media yang menggunakan ranah elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. Oleh karenanya, jurnalisme online masih bisa menggunakan undang-undang ini sebagai payung hukum.

Persoalan yang kemudian muncul adalah jurnalisme online mempunyai karakter yang berbeda dengan jurnalisme konvensional. Sementara undang-undang pers dibuat masih memuat konteks jurnalisme konvensional meskipun dalam pengertian undang-undang itu kata ‘media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia’ dianggap bisa mewakili jurnalisme online. Terdapat beberapa persoalan jurnalisme online yang memang masih bisa dipayungi dengan undang-undang Pers karena memang sifatnya masih sama atau mirip dengan kasus untuk media cetak dan media penyiaran. Namun begitu ada beberapa persoalan dalam jurnalisme online yang tidak bisa ditampung dan dipayungi oleh undang-undang pers karena karakternya yang sudah berbeda.

Konferensi internasional di Pusat Jurnalisme Warsawa Polandia pada 11-12 Oktober 1997 mencatat bahwa ada hal mendasar mengenai kasus jurnalisme berinternet (Journalism in Cyberspace) yang hampir sama dengan dengan kasus pada jurnalisme cetak dan elektronik. Persoalan-persoalan tersebut meliputi, hal-hal yang menyerang kepentingan individu, pencemaran nama baik, pembunuhan karakter/reputasi seseorang. Kemudian hal-hal yang sifatnya menyebarkan kebencian, rasialis, dan mempertentangkan ajaran agama. Selain itu berkenaan dengan masalah kesusilaan seperti menyebarkan hal-hal tidak bermoral, mengabaikan kaidah kepatutan menyangkut seksual yang menyinggung perasaan umum, dan perundungan seksual terhadap anak-anak. Hal-hal yang bersifat kebohongan publik juga tidak diperkenankan misalnya melakukan kecurangan, tidak jujur, termasuk menyampaikan promosi/iklan palsu. Yang terakhir adalah masalah hak ciptacipta (copyright) dan Hak Atas Karya Intelektual (HAKI, atau Intelectual Property Right/IPR). Dalam jurnalisme cetak, jurnalisme penyiaran, maupun jurnalisme online, masalah-masalah tersebut cukup fundamental dan tidak boleh dilakukan. (Priyambodo, 2008)

Namun begitu ada pula persoalan-persoalan dalam jurnalisme online yang khas dan khusus terjadi hanya dalam jurnalisme online saja. Sebagaimana dikutip Priyambodo, Johnson mencatat kecenderungan kasus khusus yang terjadi dalam cyberjournalism. Kasus-kasus tersebut dalam catatan Johnson lebih berkisar pada persoalan kewilayahan dan sifat journalisme online yang mengglobal dan melintasi batas wilayah secara geografis maupun ideologi. Johnson mencatat kasus yang khusus muncul dalam cyberjournalism itu seperti, persoalan azas tuntutan hukum, karena cakupan penyebaran berita di Internet dan sistem kinerja cyberjournalism bersifat lintas batas kewilayah negara. Selain cakupan berita juga berkenaan dengan kinerja jurnalis yang juga memungkinkan lintas negara. Yang tak kalah krusial adalah persoalan ekonomi mengenai ketentuan pajak lintas negara, karena kecenderungan ekonomi global juga mempengaruhi kinerja cyberjournalism, terutama menyangkut proses transaksi jual beli hak cipta atas berita. (Priyambodo, 2008)

Bercermin dari catatan-catatan di atas, yang jelas belum diatur dalam undang-undang pers di Indonesia adalah ketentuan jurnalisme yang dilakukan lintas negara berikut implikasi yang mengikutinya. Persoalan kegiatan pers yang dilakukan lintas negara, dalam undang-undang pers yang diatur baru mengenai keberadaan pers asing dan pengembangan pemberitaan melalui kantor berita. Hal ini termaktub dalam pasal 14 dan pasal 16 Bab VI undang-undang pers. Dalam pasal 14 disebutkan

Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan keluar negeri, setiap warga negara Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita

Sedangkan pada pasal 16 disebutkan :

Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang diatur oleh pasal 14 dan 16 undang-undang pers ini lebih berkisar pada persoalan perusahaan atau institusi pers asing. Padahal dalam praktiknya, lembaga asing berbasis online di Indonesia lebih banyak bermain menggunakan jurnalis mereka yang dikirim ke Indonesia daripada mendirikan perusahaan pers di Indonesia. Lagipula dalam persoalan jurnalisme online, perusahaan pers tidak perlu mendirikan perusahaan secara fisik di wilayah teritorial Indonesia karena mereka menggunakan wilayah cyber yang kaplingnya tidak dibatasi secara teritorial. Sebagai gantinya mereka mengirimkan jurnalisnya untuk mendekati objek berita.

Persoalan wartawan ini juga menyisakan pertanyaan ketika kita bersinggungan dengan jurnalisme online. Pasalnya, dalam wilayah online tidak semua penyumbang tulisan terinstitusionalisasi secara resmi. Dalam wilayah online, ada yang disebut sebagai citizen journalism atau jurnalisme warga yang memberikan kemerdekaan berekspresi kepada warga masyarakat guna menyebarluaskan informasi. Pada konsep citizen journalism mereka yang menulis bukan selalu wartawan profesional dengan institusi pers yang terinstitusionalisasi, namun warga masyarakat secara umum. Lalu, dengan rutinitas menulis informasi yang mereka posting di website mereka dan menyatakan diri sebagai bagian dari citizen journalism, si penulis ini bisa disebut sebagai wartawan?

Dalam Pasal 1 ayat 4 undang-undang pers disebutkan bahwa wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Selanjutnya dalam pasal 7 undang-undang pers disebutkan bahwa, (1) wartawan bebas memilih organisasi wartawan, (2) wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Dengan ketentuan tersebut, maka secara lebih lanjut siapapun yang melaksanakan profesinya sebagai wartawan berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana termaktub dalam pasal 8 undang-undang pers.

Mereka yang aktif menulis dalam bilik-bilik citizen journalism seperti yang terjadi dalam kompasiana, liputan6.com dan detik.com tentunya masih berada di wilayah abu-abu untuk disebut sebagai wartawan atau bukan. Pasalnya, aktivitas jurnalisme yang mereka lakukan bukanlah aktivitas jurnalis sebagaimana mereka yang menjabat reporter maupun redaktur resmi dalam sebuah media. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan adalah dengan kebebasan berekspresi yang mereka lakukan, bagaimana perlindungan hukum yang berlaku untuk mereka. Jika mereka disebut sebagai wartawan, jelas akan kembali pada pasal 1 ayat 4, pasal 7 dan pasal 8 undang-undang pers. Namun, jika mereka tidak bisa dimasukkan dalam kategori wartawan, perlindungan kebebasan bicara yang mereka lakukan menjadi seperti apa?

Fakta bahwa aktivitas jurnalisme melalui media baru akan membuat makin banyaknya jurnalis yang muncul dalam wilayah ini sebenarnya sudah diprediksi oleh De Bens dan Ostbye yang melakukan penelitian terhadap Pasar Surat Kabar di Eropa. Pada kesimpulannya yang termuat dalam Media Policy :Convergence, Concentration, and Commerce, De Bens dan Ostbye menyebutkan bahwa

New technologies have diminished the number of print workers but increased the number of journalists. One could argue that the new technologies (and the search for advertising revenues) has increased the editorial output of most newspapers (more special columns, more inserts). New technologies have also improved layout, colour printing, and so on. The next step in the introduction of new technologiy is probably linked to new forms of distribution of information. (De Bens and Ostbye, 2002 : 20)

Sebenarnya jika dirujukkan kepada undang-undang lain, Indonesia memiliki undang-undang No. 11 tahun 2008 mengenai ITE (internet dan Transaksi Elektronik) yang secara khusus membahas persoalan-persoalan di wilayah online. Hanya saja, persoalan jurnalisme online dalam hal ini aktivitas yang dilakukan oleh aktivis jurnalisme warga tidak bisa serat merta dipayungi dengan undang-undang ini. Meskipun dalam konteksnya, kegiatan jurnalisme warga ini bisa dimasukkan dalam aktivitas mendistribusikan dan mentransmisikan informasi atau dokumen elektronik. Akan tetapi, undang-undang ini dibuat bukan dalam rangka menggagas persoalan distribusi informasi sebagai bagian dari aktivitas jurnalisme.

Selain mengenai persoalan wartawan, yang patut diperhatikan dalam payung hukum jurnalisme online adalah persoalan speed dan interaktivitas yang melekat sebagai ciri khas jurnalisme online. Speed adalah persoalan penting yang membuat jurnalisme online hidup. Mereka yang bekerja di wilayah ini tidak perlu menunggu waktu untuk cetak ataupun waktu untuk siar guna menayangkan beritanya. Ketika berita itu terjadi, wartawan tinggal menulis atau merekam lalu mengunggahnya di situs beritanya, seketika masyarakat langsung bisa mengakses. Misalnya berita mengenai bom Cirebon kemarin. Pengeboman terjadi pada sekitar pukul 12.30, tidak perlu menunggu cetak dan jam siar, selisih beberapa menit kemudian melalui situs-situs berita online, kabar mengenai pengeboman ini langsung bisa kita akses. Speed memang menjadi andalan utama dalam jurnalisme online. Yang kemudian patut diperhatikan dari persoalan speed pada jurnalisme online ini adalah mengenai akurasi berita dan kelengkapan berita.

Berbeda dengan cetak dan penyiaran yang menunggu lengkapnya 5W dan 1H serta berbagai aspek nilai berita lainnya untuk bisa tayang, jurnalisme online memperbolehkan tayangnya berita singkat meskipun elemennya belum lengkap. Kelengkapan berita dalam wilayah online, terhubung dengan adanya hyperlink. Di satu sisi, dalam satu peristiwa berita yang bisa dimuat melalui peristiwa tersebut bisa banyak dan berangkaian. Pembaca pun bisa memilih berita mana yang mereka butuhkan dan berita mana yang tidak mereka butuhkan. Namun karena sifat pengumpulan fakta dan elemen pemberitaan yang mengandalkan hyperlink karena mengejar speed ini kelengkapan informasi dan akurasi pemberitaan menjadi hal yang terabaikan. Jika distribusi informasi untuk audiens ini hanya berkisar antara audiens dan media saja, maka tidak menjadi persoalan pelik. Masalahnya, dalam perkembangan jurnalisme online ini, wilayah percakapan (oral) sebagai bagian dari distribusi informasi di Indonesia masih belum bisa dilepaskan. Ketika berita muncul di internet, kabar yang muncul tidak selalu berhenti pada pembaca yang mengakses berita. Berita online bisa menyebar melalui share yang dilakukan oleh pembaca melalui media online, maupun menyebar melalui perbincangan yang dilakukan tanpa medium online.

Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Merlyna Lim, melihat bagaimana internet mengambil peran untuk memobilisasi massa melalui distribusi informasi yang dilakukan oleh para cyberactivism melakukan penelitian terhadap distribusi informasi melalui internet dalam kurun waktu 4 tahun mulai dari tahun 1999-2003. Lim mencatat bahwa mereka yang aktif di dunia maya melanjutkan (forwarded) setiap informasi yang mereka dapatkan baik melalui websites, mailing list, maupun email personal yang diunduh, dicetak, digandakan, dan disecarkan ke publik. Aktivitas ini tak ubahnya sebagai aktivitas komunikasi secara oral yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. (Muliana, 2008:34)

Model Komunikasi Online dan Offline di Indonesia

Melalui diagram di atas Lim berargumen bahwa two step flow communication menjadi penentu keberhasilan distribusi informasi di Indonesia. Selama reformasi tahun 1998 interconnectedness antara pengguna online media ini memainkan peranan penting. Teori Lim tentang interconnectedness ini dikatakan bahwa satu pembaca mengkopi atau melanjutkannya kepada lebih banyak orang, sebagai efek snowball dan kemungkinan berita itu kemudian akan dibaca oleh orang yang jumlahnya menjadi lebih banyak lagi.

“This interconnectedness of all actors from all these layers created the necessary multiple effect for information dissemination to result in mase mobilization and political reform.” (Muliana, 2008 : 35-36)

Dari sini kita melihat bahwa tanggung jawab atas akurasi pemberitaan, meskipun speed menjadi tuntutan adalah mutlak diperlukan. Selain itu, hyperlink yang menjadi solusi atas kelengkapan pemberitaan hanyalah salah satu karakter jurnalisme online yang menonjol. Dalam undang-undang pers secara tegas disebutkan dalam pasal 4 ayat (3), “Untuk menjamin kebebasan pers, pers nasional mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.” Pasal ini mendukung kegiatan jurnalistik dan penyebarluasan informasi. Namun yang perlu menjadi catatan, bagaimana jika informasi dalam aktivitas jurnalistik tersebut belum lengkap dan memungkinkan timbulnya hoax, sementara dengan prinsip speed informasi tersebut harus segera tayang?

Secara lebih lanjut dalam pasal 6 huruf (c) disebutkan peranan pers nasional sebagai, “Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar.” Artinya, berita yang sifatnya masih kemungkinan dan membuka peluang terjadinya hoax tidak boleh ditayangkan sebagai berita. Meskipun dari running pemberitaan di waktu kemudian elemennya akan menjadi lengkap, namun untuk menghindari berita yang sifatnya hoax, seharusnya hal ini diatur. Paling tidak untuk menghindari distribusi informasi yang salah. Apalagi dalam beberapa pemberitaan, acapkali ditemukan berita dengan menggunakan narasumber yang nilai ketokohannya, sebagai salah satu elemen pemberitaan, tidak mempunyai kelayakan.

Media online berdalih, untuk menghindari hoax atau jika pembaca merasa tidak nyaman dengan pemberitaan yang ada dalam media, mereka bisa langsung berinteraksi dengan redaksi mengenai pemberitaan yang bersangkutan. Ini adalah satu lagi sifat jurnalisme online yang berbeda dengn jurnalisme cetak maupun penyiaran. Feedback dari audiens pada media online bersifat langsung dan seketika. Berbeda dengan media cetak maupun penyiaran dimana feedbacknya tertunda karena tidak bisa dilakukan secara langsung. Tanggapan audiens dalam jurnalisme online dapat dilakukan secara langsung melalui kolom-kolom online yang disediakan oleh redaksi baik dengan cara harus register maupun tanpa register.

Reaksi pembaca atas pemberitaan dalam jurnalisme online ini menjadi perubahan pula dalam wajah jurnalisme dari sisi penggunaan hak jawab dan hak koreksi. Dalam undang-undang pers dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak jawab adalah hak seseorang atau kelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Sedangkan hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Pada media konvensional hak jawab dan hak koreksi ini dilakukan secara prosedural. Bahkan secara lebih lanjut mengenai hak jawab Dewan Pers mengelurarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 mengenai Pedoman Hak Jawab dalam persoalan pers.

Adanya forum dan tempat berkomentar yang ada dalam setiap pemberitaan jurnalisme online juga menjadi wajah baru hak jawab. Audiens , baik itu audiens secara umum maupun narasumber yang membaca pemberitaan mengenai dirinya dapat melakukan feedback langsung melalui ruang yang difungsikan untuk interaktivitas antara redaksi dengan audiens. Sayangnya, yang patut dicatat dari ruang ini adalah dalam wajah jurnalisme online hari ini acapkali feedback yang terjadi adalah perdebatan terbuka antara audiens yang satu dengan audiens yang lainnya dalam forum tersebut tanpa moderasi. Secara tidak langsung ini mengganggu kenyamanan publik karena mengganggu audiens yang lain.

Kesimpulan

Dari uraian di atas, paling tidak ada tiga persoalan penting dalam wilayah jurnalisme online yang masih patut diperhatikan terkait dengan pembahasannya di wilayah hukum. Pertama, mengenai wilayah jurnalisme online di daerah global village yang menghalalkan terjadinya aktivitas jurnalisme online lintas negara, sementara payung hukum kita belum cukup mengakomodasi hal tersebut. Kedua, mengenai kedudukan wartawan. Hadirnya wilayah online, bukan berarti wartawan kehilangan pekerjaannya, justru muncul wartawan-wartawan baru termasuk mereka yang aktid di wilayah citizen journalism. Sayangnya, kedudukan mereka sendiri dan aktivitas kebebasan berekspresi mereka belum terpayungi oleh hukum. Ketiga, mengenai persoalan speed dan akurasi dalam jurnalisme online. Di satu sisi memberikan alternatif informasi, namun di sisi lain memungkinkan terjadinya hoax, banjir informasi, dan tuntutan media literasi bagi audiens untuk memahami konteks peristiwa yang diberitakan. Keempat, persoalan interaktivtas antara redaksi dan audiens dalam dunia maya membuat hak jawab dan hak koreksi menjadi abu-abu.

Menilik perkembangan jurnalisme online di Indonesia hari ini, sebagai medium penyampai pesan dan ranah kebebasan berekspresi, tentunya perkembangan jurnalisme online selayaknya mempunyai aturan sendiri. Mengingat, sifat dari jurnalisme ini berbeda dengan jurnalisme konvensional yang muncul sebelumnya dengan konsekuensi kebebasan berekspresi yang berbeda dengan jurnalisme konvensional. Sampai hari ini aturan hukum yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur jurnalisme online dikembalikan kepada Undang-undang Pers dan sebagian ke Undang-undang ITE.

Bisa dikatakan sampai hari ini regulasi media di Indonesia belum cukup proporsional memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya jurnalisme online. Proporsionalitas dari aturan ini tentunya dilihat berdasarkan kepentingan publik yang harus dibela dalam undang-undang dan bagaimana kebebasan pers jurnalisme online seharusnya dituangkan dalam peraturan hukum. Kebutuhan Indonesia akan aturan yang tegas dalam ranah online pun, tak bisa menunggu esok. Pasalnya, perkembangan ranah online sampai hari ini sudah tak terbendung. Jangan sampai perkembangan teknologi yang sedemikian pesat dan memberikan sentuhan perubahan pada pers tidak selaras dengan aturan yang berlaku.

Sumber:

https://muftipages.wordpress.com/2011/06/13/menilik-aturan-jurnalisme-online-sebagai-jurnalisme-masa-depan-dalam-regulasi-media-di-indonesia/

Kerincitime.co.id, Merangin – Tahun 2016 Kabupaten Merangin dipastikan tidak menerima Calon Pegawai Negri Sipil (CPNS) pada jalur umum. Namun, ada angin segar dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN), Kabupaten Merangin dipastikan membuka penerimaan CPNS di tahun 2017 mendatang.

Kepala Badan Kepegawayan Daerah (BKD) Kabupaten Merangin, Hazwar, saat di konfirmasi Senin (3/10), mengatakan, melihat peta wilayah yang sangat besar dan masih banyak kekurangan tenaga CPNS sudah selayaknya Merangin untuk menerima CPNS.

“Ya, kita Merangin dapat angin segar dari Menpan bahwa Kabupaten Merangin ini akan menerima CPNS pada tahun 2017 mendatang,” katanya.

Merangin sendiri sudah hampir 4 tahun tidak menerima CPNS. Disamping itu melihat luas wilayah juga menjadi langkah awal dan angin segar untuk penerimaan CPNS tahun 2017 mendatang. Bahkan kata dia, kepastian penerimaan CPNS tahun 2017 mendatang setelah beberapa kali berkomunikasi dengan MENPAN bahwa menyetujui Merangin akan menerima PNS pada tahun 2017 mendatang.

“kita sudah komunikasi dengan menpan. MENPAN juga menyetujui bahwa Kabupaten Merangin akan menerima CPNS 2017, dalam artian sudah memberi angin segar untuk Kabupaten Merangin” tambahnya. (jambiupdate)