HOT NEWSKerinci

Proyek RS Rp137,5 Miliar di Kerinci, BBM dari Jambi Disorot: Aparat Mau Periksa atau Tutup Mata?

KERINCI – Proyek pembangunan Rumah Sakit Kabupaten Kerinci dengan nilai anggaran fantastis Rp137.509.300.000 kini menghadapi sorotan serius. Bukan hanya soal progres pembangunan, publik mulai mempertanyakan dugaan pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang digunakan untuk menunjang aktivitas proyek tersebut.

Sorotan menguat setelah sebuah truk tangki biru putih terpantau berada di sekitar lokasi proyek. Bahkan, dokumentasi kendaraan tangki pada malam hari turut memunculkan pertanyaan mengenai pola distribusi BBM yang digunakan. Informasi yang dihimpun menyebutkan pasokan tersebut diduga berasal dari Jambi.

Pertanyaannya, siapa yang memasok? Dari mana asal BBM tersebut? Apakah seluruh proses pengangkutan dan distribusinya memiliki legalitas yang sah?

Baca juga:  Dugaan Penyimpangan Proyek Pembangunan KDKMP di Kerinci Sungai Penuh, selain itu Dandim Minta Jatah Tambahan Pengerjaan Setiap Pembangunan KDKMP

Proyek dengan anggaran Rp137,5 miliar bukan proyek recehan. Setiap rupiah anggaran dan setiap kebutuhan operasional wajib dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai pembangunan fasilitas kesehatan yang dibiayai dengan anggaran besar justru menyisakan tanda tanya dalam rantai pasokan BBM-nya.

Polres Kerinci dan Polda Jambi kini dituntut menunjukkan keseriusan. Jangan menunggu persoalan menjadi besar baru bergerak. Periksa kendaraan tangki, telusuri pemiliknya, ungkap pemasoknya, periksa dokumen pengangkutan, serta telusuri siapa pihak yang memesan dan menerima BBM tersebut.

Jangan hanya memeriksa kendaraan, tetapi telusuri juga siapa yang berada di balik rantai pasokannya.

Kontraktor dan pengelola proyek juga tidak boleh lepas dari tanggung jawab untuk memberikan penjelasan. Transparansi bukan pilihan, melainkan kewajiban dalam pelaksanaan proyek bernilai ratusan miliar rupiah.

Baca juga:  Di Balik KDMP Rp80 Miliar, Dugaan Permainan Anggaran hingga Nama Mertua Dandim Mencuat

Jika BBM yang digunakan memang legal, tunjukkan dokumen dan jelaskan asal-usulnya kepada publik. Namun, apabila ditemukan praktik distribusi yang melanggar hukum, aparat harus bertindak tegas tanpa pandang bulu.

Masyarakat tidak membutuhkan proyek besar yang hanya terlihat megah secara fisik, tetapi juga membutuhkan kepastian bahwa seluruh prosesnya bersih, transparan, dan taat hukum.

Jangan sampai truk tangki sudah terlihat, informasi pasokan sudah beredar, tetapi aparat justru tidak bergerak.

Kini pertanyaan publik semakin jelas: APARAT MAU PERIKSA ATAU MEMBIARKAN?

Jika tidak ada pelanggaran, buktikan. Jika ditemukan penyimpangan, bongkar sampai ke akar-akarnya!

(red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button