
Bidik Oknum Anggota DPRD Sungai Penuh Pelaku Pengrusakan
Kerincitime.co.id, SUNGAI PENUH – Masih Ingat dengan video viral pengrusakan pembatas jalan di depan gedung Nasional Sungai Penuh, pekan lalu?
Aksi yang mulanya dilakukan penuh heroik itu, oleh oknum anggota DPRD Sungai Penuh, akhirnya berujung masalah hukum.
Kini, oknum dewan siap-siap berurusan dengan aparat kepolisian.
Terbaru, Polres Kerinci bergerak cepat menyelidiki kasus pengrusakan palang pembatas jalan di depan Gedung Nasional, Kota Sungai Penuh itu. Siang tadi, Jumat 14 Februari 2024, polisi turun ke lokasi dan langsung melakukan police line di area pengrusakan.
Kasat Reskrim Polres Kerinci, AKP Very Prastyawan, mengonfirmasi tim Inafis Polres telah memasang garis polisi (police line) di lokasi kejadian sebagai langkah responsif terhadap laporan Dinas PUPR Kota Sungai Penuh.
Polisi juga telah mengantongi bukti awal dan sedang menyiapkan pemanggilan serta pemeriksaan terhadap oknum anggota dewan itu.
“Saat ini tim identifikasi sedang melakukan penyelidikan. Kita semua tahu bahwa ini adalah fasilitas negara, sehingga jika ada pembongkaran, tentu harus dilakukan sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku,” ujar AKP Very Prastyawan, Jumat (14/2).
Menurut Kasat, hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) menunjukkan sekitar 10 tiang pembatas telah dibongkar dan hingga kini belum ditemukan. Pihak kepolisian masih terus mengumpulkan bukti dan mencari pelaku lain yang terlibat dalam aksi pengrusakan itu.
Isbal, seorang aktivis di Kerinci, menilai tindakan Pahrudin bisa masuk ranah pidana dan harus segera ditindak sesuai hukum yang berlaku.
“Ini tindakan yang sangat tidak terpuji dari seorang anggota dewan. Merusak fasilitas umum adalah tindak pidana, seharusnya polisi segera meningkatkan statusnya sebagai tersangka,” tegas Isbal.
Sementara itu, Randa, Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, menegaskan tidak ada perintah resmi dari DPRD terkait pembongkaran palang pembatas tersebut.
“Tidak ada rapat atau keputusan resmi dari DPRD terkait perusakan fasilitas publik ini. Ini tindakan pribadi yang harus dipertanggungjawabkan,” ujar Randa.
Sejak viral tiga hari lalu, video aksi Pahrudin telah ditonton lebih dari 11 ribu kali, mendapatkan 122 komentar dan 434 like, serta dibagikan sembilan kali.
Tindakan Pahrudin ini memicu banyak spekulasi. Ada yang menduga ini bagian dari kepentingan politik pribadi, sementara yang lain melihatnya sebagai aksi arogansi seorang pejabat publik. Namun, hingga kini, Pahrudin belum memberikan pernyataan resmi terkait kasus ini.
Publik kini menanti langkah tegas dari pihak kepolisian. Akankah Pahrudin benar-benar dijerat hukum atas tindakannya? Atau justru kasus ini akan menguap tanpa kepastian? Polres Kerinci masih terus melakukan penyelidikan mendalam.(Bal)