Biaya Rehabilitasi Lahan Begitu Besar, Hasilnya Kecil, Perlu Dievaluasi

Kerincitime.co.id, Berita Kerinci – Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan di indoensia sudah dilakukan bertahun-tahun lamanya, namun hingga saat ini belum terlihat hasil yang maksimal, betapa tidak pemerintah sudah mengeluarkan anggaran bermilyar-milyar, hasinya tidak sesuai dengan cost yang telah dikeluarkan.

Kondisi ini sudah perlu di evaluasi, perlu di restorasi programnya agar dana yang digelontorkan oleh pemerinta tidak menjadi sia-sia, banyangkan seluruh indonesia diberikan bantuan anggaran untuk rehabilitasi lahan namun hasilnya tidak maksimal.

Hal ini terungkap saat pemaparan tentang Rehabilitasi Lahan oleh Neneng susanti, S.Hut, M.Si Plt. KPHP Kerinci Provinsi Jambi pada kegiatan kerjasama yang dilakukan KPH-Masyarakat, dan NGO mitra setia KPH FFI (Fauna Flora International) Merangin Project, Perkumpulan Walestra dan WWF dalam acara diskusi “Pojok Iklim” Kementerian LHK pada 6 Desember 2017.

Neneng sapaan akrabnya mengakat masalah Imbal Jasa Lingkungan Dan Pengihitungan Karbon (Carbon Accounting) Dalam Mengatasi Perubahan Iklim.

Dikatakannya bahwa saat ini angka deforestasi di indonesia mencapai 1,17 juta ha pertahun, berbagai upaya restorasi sudah dilakukan. KPHP Kerinci dengan luas 34.250 ha, dengan luas lahan kritis lebih 35 % dari luas wilayah. Kerinci yang dahulunya dikenal dengan kota sejuk, saat ini sudah sedikit berbeda.

Kondisi itu memiliki korelasi positif terhadap tutupan lahan. Saat ini telah banyak upaya yang dilakukan dalam menangani permasalahan tersebut. Kegiatan rehabilitasi lahan yang dilakukan hingga saat ini belum menampakkan hasil yang signifikan.

“banyak upaya pemerintah yang sudah dilakukan selama ini namun belum membuahkan hasil maksimal” ungkapnya.

Sebab kecendrungan masyarakat akan menanam jika diberikan bibit tanam, atau Project oriented. Usai menanam selesai pula tanggung jawab terhadap tanaman tersebut. Terkadang menanam hanya untuk mengejar target proyek dan target serapan anggaran. Bermilyar-milyar anggaran rehabilitasi lahan sudah sampai ke masyarakat namun kecil sekali korelasi antara biaya yang dikeluarkan dengan perubahan tutupan lahan saat ini.

“masyarakat tidak memiliki tanggung jawab untuk memelihara tanaman yang sudah ditanam bahkan keinginan menanam hanya muncul saat ada bantuan bibit” terangnya.

Perlu evaluasi terhadap praktek rehabilitas lahan/restorasi lahan yang telah dilakukan dan perlu cara kreatif dalam mengajak masyarakat tetap menjaga keutuhan tegakan dan mau menanam. Salah satu yang dilakukan adalah program imbal jasa lingkungan yang dikenal dengan Payment For Environment Service (PES). Program ini dilakukan pada kelompok masyarakat adat dan evaluasi menunjukkan hasil yang positif terhadap tutupan lahan di kawasan hutan setempat.

“karena itu harus di evaluasi, dicari cara yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut, dengan cara imbal jasa lingkungan, dengan cara kreatif dalam mengajak masyarakat agar mau menanam” ungkapnya. (cr1)