Kerincitime.co.id, Berita Jambi – Enam Paket Proyek di Provinsi Jambi pekerjaan tanpa proses penganggaran terlebih dahulu, “Mana ada proyek yang dikerjakan tanpa proses penganggaran terlebih dahulu? Ini sudah pasti menyalahi aturan hukum,” tegas Robert dilansir jambilink.
Dalam logikanya, sebuah proyek yang sedemikian rupa tentu tidak mungkin lolos dari radar pejabat terkait.
“Kenapa pejabat PU membiarkan ini berjalan?” imbuhnya dengan nada penasaran yang tajam.
Menurut Robert, membangun sesuatu di aset milik negara tanpa persetujuan penganggaran adalah sebuah bentuk pelanggaran prosedur yang tidak bisa dianggap ringan.
Ia menegaskan, “Kita minta Badan Anggaran (Banggar) DPRD tidak menyetujui proyek ini. Ini sudah jelas menjadi persoalan hukum.”
Samosir menambahkan bahwa ini bukan hanya sekedar kasus korupsi biasa.
“Ini jelas korupsi yang terang-terangan dengan modus operandi yang canggih,” ucapnya, sambil menekankan pentingnya tindakan cepat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jaksa, dan Polda.
Lebih lanjut, Robert menjelaskan, ada beberapa poin hukum dalam masalah ini.
Pertama, pelanggaran anggaran. Menurut Robert, melakukan proyek tanpa persetujuan penganggaran dari DPRD adalah pelanggaran hukum yang jelas.
Ini bisa masuk dalam kategori penyalahgunaan wewenang atau bahkan korupsi.
“Jika terbukti ada pihak yang menerima atau memberikan suap dalam proses ini, maka hal itu bisa dikategorikan sebagai korupsi, yang adalah tindak pidana serius,”jelasnya.
Kedua penyalahgunaan wewenang. Menurut Robert, pejabat yang membiarkan proyek ini berjalan juga bisa dikenakan tindak pidana penyalahgunaan wewenang.
“Terutama jika mereka mengetahui dan membiarkan pelanggaran ini terjadi,”tegasnya.
Ketiga, pencucian uang. Kata Robert, jika ada dana yang dialihkan atau disamarkan untuk membiayai proyek ini, bisa jadi ini masuk dalam kategori pencucian uang.
Keempat, penipuan dan penggelapan. Robert menegaskan jika ada pihak yang sengaja menyembunyikan informasi atau menggunakan dana publik tanpa persetujuan, hal tersebut bisa juga dikategorikan sebagai penipuan atau pengelapan.
“Tidak hanya secara hukum, tetapi pejabat publik yang terlibat bisa juga dikenakan sanksi administratif atau bahkan pemecatan,”jelasnya.
Menurut Robert, terlepas dari tindak pidana yang mungkin terjadi, ini adalah bentuk penghinaan terhadap kepercayaan publik yang bisa memiliki dampak jangka panjang terhadap integritas sistem pemerintahan.
Oleh karena itu, kata Robert, sangat penting bagi lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan Tinggi Jambi, dan Polda Jambi untuk segera mengusut dan menindaklanjuti kasus ini untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dan keadilan diberikan.
“Karena ini terlalu berani, melakukan sesuatu yang berimplikasi hukum,”tegasnya.
Robert Samosir lalu membeberkan beberapa kegiatan yang diketahui pekerjaannya selesai sebelum pembahasan anggaran di DPRD :
1.Pembangunan pagar pendopo rumah dinas gubenur 180 juta.
2.Lanskap pendopo rumah dinas gubenur 150 juta.
3.Pembangunan gerbang pendopo rumah dinas gubebur 180 juta.
4.Pemasangan conblok pendopo rumah dinas gubenur 190 juta.
5.Pengerasan jalan ViP bandara 820 juta
6.Pengaspalan jalan VIP bandara 6,2 Milyar.
Kasus ini menjadi sebuah perhatian yang serius, sebuah mimpi buruk bagi integritas tata kelola pemerintah.
Apalagi, di tengah masyarakat yang mulai lelah dengan deretan kasus korupsi, kehadiran Robert Samosir seperti menjadi angin segar yang menjanjikan perubahan.
“Sangat dimungkinkan kasus seperti ini juga terjadi di tempat lain,”tegasnya.
Ia berjanji akan terus mengawasi dan berharap lembaga penegak hukum segera mengambil tindakan. (red)
Bagus 👍 hebat bisa menguak tabir kasus korupsi biar bisa terang benderang agar Jambi tidak lagi menjadi sarangnya korupsi blm selesai kasus yang lama timbul lagi kasus yang baru tidak ada efek jera bagi pejabat negeri ini apalagi kita mau pilkada banyak cara mencari celah untuk bisa berjalan mulus untuk mencapai tujuan salam’ Bravo’
Emang dari dulu banyak unsur kknnya