Kerincitime.co.id, Berita Jambi – Internal Gerindra Jambi bergejolak. Kebijakan “satu komando” coblos caleg DPR RI Nomor urut satu yang digulirkan ketua partai, Sutan Adil Hendra (SAH) ditentang. Sejumlah kader inti partai ogah taat dan memilih mendukung caleg nomor urut tiga, Murady Darmansyah.
Budiyako, anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi Gerindra masih tak terima didepak dari grup Whatsapp Pengurus Partai Gerindra awal Februari 2019 lalu. Rupanya nasib serupa dialami Bustami Yahya, Khairil, Ritas Mairiyanto, Eliya dan sederet nama kader inti lainnya. Mereka dikucilkan. Sejak saat itu, mereka jarang dilibatkan dalam kegiatan partai.
Gaduh internal partai besutan Prabowo Subianto itu, dipicu ihwal dukungan sejumlah caleg dan kader Gerindra kepada Murady Darmansyah, caleg DPR RI nomor urut tiga partai Gerindra. SAH mengklaim semua kader wajib menjalani intruksi pengurus pusat (DPP) agar memastikan kemenangan ketua partai, baik sebagai Presiden maupun sebagai caleg DPR RI. Alasannya, ketua adalah ikon partai.
“Mendukung calon nomor urut satu ini bukan keinginan saya, tapi perintah partai. Kebetulan saya jadi calon nomor satu yang masih dipercaya bapak Prabowo Subianto sebagai ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi dan juga dewan pembina DPP partai Gerindra. Semua kader Gerindra tahu ini, kecuali mereka yang baru gabung sekedar mencaleg di Gerindra,” jelas SAH kepada Jambi Link media partner kerincitime.co.id, kemarin sore.
Budiyako membantah keras pernyataan SAH, ketua partainya itu. Menurut Budiyako, DPP tidak pernah mengeluarkan intruksi harus memenangkan caleg nomor satu. Dukungan kepada Murady Darmansyah juga diklaim tidak melanggar AD/ART ataupun perintah DPP.
“Semua kader gerindra, mereka punya kesempatan dan punya hak dipilih. Sesama caleg partai boleh tandem, tidak ada paksaan. Jika ada paksaan, kita pertanyakan aturan dari mana? Yang tidak boleh itu kalau tandem dengan diluar partai,” beber Budiyako.
Budiyako merasakan betul hambatan dan pengucilan. Lantaran langkah politiknya berani tandem bersama Murady Darmansyah. Budiyako kecewa, sikap politik itu kok malah membuat SAH keberatan. Ia tak paham dimana salahnya?
“Saya merasa cocok tandem dengan pak Murady. SAH keberatan. Ini bukan perusahaan. Kami yang tandem dengan pak Murady dikeluarkan dari grup,” ujarnya.
Budiyako merasa, ada upaya sengaja mulai mencari-cari kesalahan. Para caleg tandem Murady dianggap pembangkang.
“Sudah ado beberapo caleg tandem pak Murady dibuat seperti itu. Kami tidak diundang dalam acara. Dianggap membangkang. Kami dianggap tidak loyal. Padahal tidak ada yang kami langgar. Ini terlalu dangkal cara berfikirnya,” jelasnya.
Budiyako justru menyindir kebijakan SAH menerbitkan fakta integritas dengan memaksa semua kader mengalihkan suaranya ke nomor urut satu. Menurut Budiyako, sebenarnya itulah pelanggaran.
“Apa dasarnya semua caleg harus dukung dio (SAH). Yang jelas saya ikut aturan partai. Saya tandem dengan pak Murady, karena dia juga kader Gerindra, caleg Gerindra,” ujarnya.
Setali tiga uang, caleg DPRD Provinsi Jambi Partai Gerindra Dapil Kota Jambi, Ritas Mairiyanto mengaku ikut dikeluarkan dari grup WA dan tidak dilibatkan dalam acara-acara partai. Gara-garanya, ia tandem bersama Murady Darmansyah.
“Yang dikeluarkan dari grup adalah caleg tandem pak Murady,” tegasnya.
Ritas mengatakan, jika ingin membesarkan partai, seharusnya caleg diberi ruang bebas untuk bergerak. Caleg jangan dibatasi untuk bergerak dan tandem dengan siapapun. Asalkan masih dalam satu partai. Yang tidak boleh adalah tandem dengan caleg diluar partai.
“Kalau mau membesarkan partai, berikan kesempatan caleg meraup suaro sebesarnyo. Lepaskan mereka mau tandem dengan siapa saja. Kenapa harus di intervensi ke satu orang. Kalau Cuma satu orang, buat aja caleg tunggal,” sindirnya.
Ritas menegaskan Intervensi dan pengekangan terhadap caleg justru menghancurkan partai. Ia menyayangkan kebijakan SAH tersebut.
Eliya, caleg DPRD Provinsi Jambi dapil Batanghari-Muaro Jambi termasuk yang dikucilkan lantaran memilih tandem bersama Murady Darmansyah. Bagi Eliya tak menjadi soal. Ia tak begitu pusing diperlakukan seperti itu. Beberapa caleg lain yang ikut tandem bersama Murady, bahkan diminta menurunkan gambarnya yang sudah terlanjur dipasang.
Perseteruan kubu SAH dan Murady itu kian meruncing tatkala Capres 02 Prabowo Subianto bertandang ke Jambi. Mereka yang dikeluarkan dari grup WA pengurus partai, rupanya tak diberi tempat di acara Prabowo Menyapa Masyarakat Jambi, Kamis pekan lalu. Padahal, kesemuanya adalah kader inti partai.
Nama-nama mereka malah diumumkan dalam grup WA internal Gerindra sebagai tamu terlarang. Mereka 11 nama yakni Murady Dharmansyah, Ritas Mairiyanto, Budiyako, Bustami Yahya, Masyita, H Ali, Gulo Brosul, Ellya, Raflis, Zulkarnaen, dan M Ravicky dilarang masuk.
Padahal, Murady dan caleg Gerindra itu juga ingin mensukseskan acara Prabowo. Tidak hanya itu, mereka justru pasang badan memenangkan Prabowo di Jambi. Murady bahkan sengaja memboyong koleganya, Hartono mantan pelatih Prabowo Subainto di tentara.
Murady memang gigih menggaet pemilih, termasuk kader Gerindra. Nama Murady mulai diperhitungkan ketika memboyong Cawapres Sandiaga Uno akhir Januari lalu. Ia juga menarik perhatian dengan membawa Rocky Gerung ke Jambi, meski ia batal tampil karena sakit. Niat Murady memboyong tokoh nasional itu lantaran ingin memastikan Prabowo-Sandi menang dan Gerindra menang. Tapi, langkah tersebut justru dipandang lain.
Perjuangan Murady membesarkan Gerindra justru terhambat. Bahkan untuk menjadi caleg Gerindra, bukan perkara mudah. Murady terpaksa lewat jalur tikus di pusat. Melalui koneksi tim mawar, Murady berhasil dipercaya Prabowo Subianto untuk membesarkan Gerindra di Jambi. Namun sayang, perjuangannya di Jambi mendapat hambatan.
Ketua DPD Gerindra Sutan Adil Hendra (SAH) meluruskan semua tudingan itu. Ia menegaskan, Gerindra adalah partai komando. SAH mengakui ada tiga atau empat orang kader baru yang tidak memahami situasi ini. Sehingga ketika garis partai memerintahkan ia maju sebagai caleg nomor satu, mereka menentangnya.
“Padahal ini perintah partai untuk berjuang bersama menjalankan amanah partai yaitu memenangkan bapak Prabowo sebagai presiden dan Ketua DPD sebagai calon DPR RI,” tegasnya.
SAH berdalih tidak pernah menzolimi Murady. Sebab sikap politiknya itu mencerminkan kebijakan DPP.
“Apapun yang saya buat di Jambi itulah intruksi DPP. Gerindra adalah partai kader. Lima tahun lalu juga begitu. Bustami tahu itu, Budiyako juga tahu,” imbuhnya
Teuku Muhammad Nazli, Humas Gerindra menyayangkan sikap caleg Gerindra yang menentang partai. Menurut Nazli, mereka seharusnya malu sudah diberi ruang menjadi caleg Gerindra.
“Bukannya membuktikan diri mencari suara sebanyak-banyaknya, malah merusak tatanan kepartaian. Tapi untunglah kita semua di Gerindra kompak untuk memenangkan Prabowo Sandi sebagai presiden dan wakil presiden, memenangkan ketua DPD untuk DPR RI, apalagi pak SAH merupakan dewan pembina DPP, yang berdarah-darah membesarkan partai ini,” jelasnya dalam rilis yang dikirimkan langsung oleh SAH.
Armen Siregar salah seorang pengurus teras Gerindra, mengungkapkan alasan sejumlah kader Gerindra dikeluarkan dari grup WA. Menurutnya, mereka dinilai memecah belah pengurus sehingga terpaksa dikeluarkan.
“Memposting sesuatu yang memecah belah pengurus, makanya mereka dikeluarkan,” tandasnya.
Sementara, Murady Darmansyah menjelaskan ia tak punya masalah dengan SAH. Menurutnya, ia menghormati SAH sebagai sahabat dan ketua partai. Murady jutsru tak pernah menganggap SAH sebagai rival. Sebab, niat utamanya bergabung di Gerindra adalah untuk memastikan kemenangan Prabowo-Sandi di Jambi.
“Tugas saya memastikan Gerindra di Jambi menang dan Prabowo-Sandi menang. Itu saja,” katanya.
Menyangkut dinamika di internal Gerindra, tokoh asal Kerinci ini berharap semua pihak mampu menahan diri dan bersikap dewasa. Ia tak mau diseret dalam pusaran konflik. Namun, ia menyayangkan jika niat membesarkan Gerindra dan memenangkan Prabowo-Sandi di Jambi justru dihambat-hambat. Hingga saat ini, Murady sulit menerima izin kampanye dari partai.
“DPP aja tidak memberian ijin kampanye. Tentu saya juga ngikut arahan DPP, maka tidak berikan ijin kampanye. Karena saya yang bertangungjawab terhadap keberlangsungan partai,” imbuh SAH. (red)
