Kerincitime.co.id, Berita Kerinci – Bobrok Mega Proyek PLTA Merangin di Batang Merangin Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi mulai terbongkar, apa yang dilakukan oleh pihak Perusahaan tidak mengedepakan kepentingan masyarakat seperti yang dijanjikan.
Masayarat Kerinci saat ini telah dijajah, Tenaga Kerja, Upah, konflik Pembebasan lahan pribadi dan ulayat, ini menjadi gejolah besar di tengah masyarakat setempat.
Pihak Perusahaan PT. Kerinci Merangin Hidro yang dipercaya oleh PT. Bukaka dinilai banyak menabrak aturan dan kesepakatan yang menguntungkan pihak tertentu baik itu Perusahaan dan pemangku Jabatan terkait, mulai dari Camat, Kades, Adat dan orang-orang yang bisa dipengaruhi yang akhirnya tetap menindas, merugikan masyarakat marjinal.
Hal ini terungkap saat audiensi Aliansi LSM Wartawan Bumi Kerinci dengan DPRD Kerinci Kamis 22/10/2020 pukul 10.30 wib di rungan Komisi II.
“yang harus menjadi cacatatan kita adalah kerinci saat ini sudah dijajah, mulai dari pengaturan pekerja, upah, pembebasan lahan hingga adat” ungkap Tono salah satu Alinasi Bumi Kerinci tim 9 didampingi Iksan Muchlisin, Efendi, Harmo, Soni Yoner, Yudi Hermawan, Dodi Indra, Doni Indra dan Wardizal.
Kemudian Ikhsan Muhklisin menegaskan, agar Bupati Kerinci tidak hanya duduk dan dengan, tapi lihat kondisi masyarakat Kerinci di lokasi Pembangunan PLTA, “pak Bupati turun, lihat kondisi masyarakat, apa yang terjadi di tengah masyarakat di lokasi pembangunan PLTA” ungkap Ikhsan.
Sementara itu Ketua DPRD Kerinci Edminuddin dan anggota DPRD Kerinci mengaku tidak tahu persoalan, tapi ia mengapresiasi informasi dan data yang disampaikan oleh Aliansi Bumi Kerinci tim 9, dan sepakat mendukung gerakan tersebut.
Pihaknya sepakat dan mendukung apa yang disampaikan oleh Aliansi Bumi Kerinci, dan secara kongkrit akan memaggil pihak terkait baik itu Dinas, Perusahaan PT. KMH, dan 5 Outsourcing.
“langkah kongkrit dukungan kita, memanggil pihak terkait secepatnya, dan akan kita bentuk pansus” ungkapnya.
Adi Purnomo salah satu anggota Komisi II juga mengungkapkan sama, Proyek PLTA sudah merusak semua tatatanan, mulai dari tatanan lingkungan masyarakat, adat, sosial, dan ini harus disikapi dengan serius. “ini persoalan serius, kita dukung dan segera menindaklanjuti persoalan ini” ungkapnya disambut dukungan dari anggota DPRD lainnya Panca, Angra, Muchsin, Erduan, dan Amrizal. (red)
