Usut Tuntas KKN Adirozal Bupati Kerinci

Kerincitime.co.id, Berita Jambi – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Jambi (LSM KOMPEJ) mendesak penegak hukum usut tuntas dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) Adirozal Bupati Kerinci Provinsi Jambi.

Defri Boy Ketua LSM Kompej menjelaskan bahwa Praktik kekuasaan dengan memberi posisi anggota keluarga dalam struktur kekuasaan atau sering di sebut dinasti politik kembali di perbincangkan khalayak ramai khususnya Kabupaten Kerinci.

Mencegah penguasaan politik pada satu kelompok. Penguasaan politik yang terpusat pada satu kelompok membuka peluang terjadinya praktik korupsi.

Jika akar feodalisme masih menancap kuat di negeri ini, rasanya mengikis dinasti politik tidak bisa berjalan dengan mudah. Dinasti politik merebak dikarenakan tiga faktor, yakni kekuatan modal finansial, kekuatan jaringan, dan posisi dalam partai.

Politik kekerabatan yang berkembang di suatu daerah, juga berdampak pada banyaknya tahapan pilkada yang cacat. Namun, rakyat sebagai pemilih juga patut dikritisi, sebab secara substansial demokrasi yang sehat itu bisa dicapai apabila pemilihnya juga berkualitas.

Kepemimpinan DR. Adi Rozal di anggap telah membentuk dinasti di Kerinci, hal itu dikarenakan jabatan-jabatan kepala dinas di Kabupaten Kerinci rata-rata diisi oleh kerabat dekat dengan DR. Adi ? Rozal, seperti Radium Halis menjabat sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura.

Kemudian Romuil Elhadi menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci.

Setalah itu Johani Wilmen menjabat Kepala Bidang DISPERINDAG Kabupaten Kerinci dan Nemires menjabat sebagai Irban di Kantor Inspektorat Kabupaten Kerinci.

Bahkan!

Masyarakat sipil di Kabupaten Kerinci juga tak bisa bergerak kritis mengawal kepemimpinan DR. Adi Rozal beserta dinastinya.

Cengkeraman kekuasaannya begitu kuat dan mengakar dalam postur politik di level elit daerah. Secara sosial juga, pengaruh DR. Adi Rozal juga mampu mengonstruksikan pengaruhnya kepada masyarakat hingga lapisan bawah. Pengaruh DR. Adi Rozal diterima dalam kesadaran sosial masyarakat.

Buktinya!

Masyarakat Kabupaten Kerinci nyaris menerima kepemimpinan DR. Adi Rozal tanpa protes dan lain sebagainya, Politik ‘Trah Keluarga’ DR. Adi Rozal telah menguasai Kabupaten Kerinci, Kepala daerah sudah sepatutnya membangun daerahnya tersebut secara merata, memberikan transparansi posisi politik kepada seluruh masyarakatnya.

Sehingga, masyarakat merasakan keadilan dan tidak menyebabkan kesenjangan sosial di dalam kehidupan masyarakatnya. Namun, Pemerintahan DR. Adi Rozal bersandar pada kepentingan sekelompok orang yang pada akhirnya menimbulkan politik oligarki.

Kekuasaan dalam oligarki mengikuti postulat kekuasaan Duverger bahwa kekuasan terdiri dari seluruh kerangka institusi sosial yang berhubungan dengan otoritas, yang berarti ada dominasi beberapa orang terhadap orang lain. Ada institusi (jabatan), ada otoritas (kewenangan/kekuasaan) dan ada objek yang akan dikuasai atau didominasi. Objek yang di kuasasi itu adalah rakyat, yang kesadaran politiknya masih hijau.

Kekuasaan digunakan untuk mengokohkan kepentingan politik oligarki hingga selama-lamanya. Keuntungan politik dan ekonomi dikeruk dan digunakan semata-mata untuk kepentingan mereka sendiri.

Oligarki tidak berpijak pada kepentingan kolektif, tetapi kepentingan kelompok atau orang perorang. Tidak terhitung berapa kepala daerah yang ditangkap karena korupsi.

Karena oligarki menjadi dalam demokrasi, tumbal rentan dari kekuasaan rakusnya dengan tertinggi oligarki penyalahgunaan itu. adalah Demokrasi rakyat, kekuasaan, bertentangan maka banyak dalam dengan kepala oligarki, daerah oligarki. kekuasaan yang Jika tertinggi berada di tangan elit.

Segala kepentingan tindakan mereka, dan para ellt. keputusan oligarki Rakyat itu. hanya Dinasti yang pada politik dibuat, posisi yang semata-matasub-ordinat mulai mewabah kekuasaan ditujukan di Indonesia oligarki merupakan sebuah ancaman.

Di samping dapat menutup peluang lahirnya pemimpin berkualitas, juga dapat melahirkan tirani dalam bentuk baru. Kelemahan hukum di satu sisi dan kebebasan berpolitik yang begitu luas di sisi lain, menjadi celah yang dimanfaatkan oleh para aktor politik yang memiliki segala akses untuk meraih uang dan menggapai kekuasaan.

Hal ini melahirkan praktik politik dinasti yang dengan jaringannya menjalani politik balas budi, politik uang, dan politik melanggengkan kekuasaan sehingga melahirkan praktik-praktik politik seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Politik dinasti juga menutup akses masyarakat dalam kontestasi politik tersumbat karena semua kerabat sang penguasa terlibat dominan dalam berbagai kontestasi politik. Inilah wajah ketimpangan ekonomi politik Kabupaten Kerinci sebagai produk dari kapitalisasi dinasti politik DR. Adi Rozal.

Indonesia sebagai negara demokratis masih terdapat praktek politik dinasti bahkan sejak berdirinya negara tersebut. Meskipun faktanya dinasti politik di Indonesia tidak disebut sebagai nepotisme selama tidak melanggar konstitusi sebagaimana dinyatakan bahwa seorang pejabat publik tidak boleh menunjuk atau mempromosikan kerabatnya untuk menempati jabatan tertentu di mana dia menjabat.

DR. Adi Rozal merupakan salah satu dinasti politik di Indonesia. hampir dua periode dinasti ini menduduki jabatan penting di pemerintahan dan masih terus eksis hingga sekarang.

Upaya yang dilakukan DR. Adi Rozal untuk mempertahankan keberlangsungan dinasti mereka adalah dengan mempertahankan ambisi, membentuk tim yang kuat, kampanye inovatif dan terorganisir, membangun image di media, melakukan lobby dan kecurangan, serta memanfaatkan kepopuleran nama keluarga.

Saat ini seharusnya aparatur penegak hukum untuk segera turun tangan menusut sampai tuntas dugaan tentang politik dinasti di Kabupaten Kerinci dengan melihat bagaimana caranya politik dinasti di Kabupaten Kerinci di jalankan oleh klan DR. Adi Rozal.

TUNTUTAN :

USUT TUNTAS DUGAAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME DAN POLITIK DINASTI YANG DI DUGA TELAH DI LAKUKAN OLEH DR. ADI ROZAL DI KABUPATEN KERINCI.