Soal Demo Mahasiswa Unja Rektor Gelar Rapat Pimpinan, Ini Hasilnya
Kerincitime.co.id, Berita Jambi – Ribuan mahasiswa Universitas Jambi (Unja) Senin (19/2/2018), menggelar unjuk rasa di kampus Mendalo. Unjuk rasa damai yang dilakukan di depan gedung rektorat tersebut adalah menolak parkir berbayar di kampus dan pihak rektorat sudah mengeluarkan keputusan tentang hal tersebut.
Saat dikonfirmasi, Rektor Universitas Jambi, Johni Najwan, mengatakan bahwa pihaknya sudah melaksanakan Rapat Pimpinan Unja yang dilaksanakan Senin, 19 Februari 2018 di Ruang Senat Lantai 3 Kampus Unja Mendalo yang dipimpin langsung oleh dirinya.
Rapat dihadiri oleh semua wakil rektor, semua dekan dan wakil dekan, direktur dan semua wakil direktur program pascasarjana, kepala lembaga, kepala biro serta semua Kabag di lingkungan Universitas Jambi. Dalam kesempatan ini telah diambil beberapa keputusan.
Menurut dia, dalam keputusan tersebut terdapat beberapa hal diantaranya bahwa pihaknya akan mengusut secara tuntas pelaksanaan parkir berbayar di FKIP. Kemudian akan tetap dilaksanakan parkir berbayar di lingkungan Unja.
Akan tetapi, kata dia, pelaksanaannya dilakukan setelah semua fasilitas/sarana parkir telah disiapkan oleh pengelola parkir sesuai dengan kontrak. Kemudian, sebelum semua fasilitas/sarana parkir disiapkan oleh pengelola parkir sesuai dengan isi kontrak, maka pengelola parkir tidak boleh memungut satu sen pun uang parkir.
Lalu setelah pengelola parkir menyiapkan semua fasilitas/sarana parkir sesuai isi kontrak, maka pengelola parkir harus melakukan sosialisasi dan uji coba semua peralatan dan semua sarana parkir selama satu minggu dengan ketentuan belum boleh memungut uang parkir satu sen pun.
Yang jelas, rektor memastika pengelolaan parkir berbayar di lingkungan Unja tetap lebih mengutamakan peningkatan pelayanan serta untuk kepentingan: keamanan, ketertiban dan keindahan serta kenyamanan keluarga besar Unja.
“Karena pengelolaan parkir berbayar di lingkungan Unja adalah untuk kepentingan bersama dan untuk mewujudkan Unja yang lebih baik, maka kuputusannya diberlakukan tanpa pengecualian, sehingga semua kendaraan harus berbayar, baik rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, kepala lembaga, kepala biro, dosen PNS/kontrak, tenaga pendidik PNS/kontrak serta semua mahasiswa adalah sama, yakni: untuk kendaraan roda dua seribu rupiah/hari dan roda empat dua ribu rupiah/hari,” ujarnya.
Walapun demikian, kata rektor, proses pelaksanaan keputusan tersebut tetap diberlakukan secara bertahap dan profesional. “Artinya jika ada yang sedang tidak memiliki uang, atau tidak mau membayar, siapapun dan tanpa pengecualian, maka pihak parkir akan tetap melayaninya secara optimal dan penuh kedamaian, karena damai Itu Indah,” ujarnya.
Sumber: Metrojambi
