Kerincitime.co.id, Berita Jakarta – Atas arahan Presiden RI Joko Widodo, Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyusun berbagai program Bantuan Sosial (Bansos) untuk mengurangi dampak kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat. Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini meminta masyarakat agar tenang karena pemerintah menyalurkan bantuan cukup beragam.
Program bansos yang terbaru adalah kebijakan bantuan kepada 5,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ada di seluruh Indonesia. Untuk keperluan itu, Kemensos mengalokasikan anggaran sebesar Rp 7,08 triliun.
“Mereka ini sama sekali baru. Datanya dari pemerintah daerah. Bantuannya sebesar Rp 200 ribu per KPM selama Juli sampai Desember 2021,” kata Risma dalam jumpa pers dengan media di Surabaya, Selasa (20/7).
Selain itu, dalam rangka mengurangi beban masyarakat bersamaan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, kebijakan baru yang diluncurkan adalah penyaluran beras.
Kemensos menyalurkan bantuan beras 5 kilogram yang khusus disalurkan untuk pekerja sektor informal terdampak pandemi di Jawa-Bali. Para penerima adalah pemilik warung makan, pedagang kaki lima, pengemudi ojek, buruh lepas, buruh harian, karyawan kontrak, dan sebagainya —yang tidak bisa bekerja karena pembatasan aktivitas.
Telah disiapkan 2.010 ton beras. Sebanyak 122 pemerintah kabupaten/kota mendapatkan masing-masing 3.000 paket beras (seberat 5 kilogram per paket) dan 6.000 paket untuk enam ibukota provinsi.
Selain itu, Kemensos juga bermitra dengan Perum Bulog dalam penyaluran beras seberat 10 kilogram per KPM bagi 10 juta KPM PKH, 10 juta KPM BST, dan 8,8 juta KPM Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) non PKH.
“Yang menyalurkan Perum Bulog, Kemensos hanya mengirimkan data penerima kepada Kementerian Keuangan. Total volume untuk beras dari Perum Bulog adalah sebesar 200.000.000 kilogram. Dengan bantuan beras, diharapkan memenuhi sebagian kebutuhan pokok para KPM yang terdampak pandemi. Bantuan beras dalam paket 5 kilogram juga sedang disalurkan oleh TNI-Polri,” lanjut Risma.
Dalam rangka pelaksanaan program perlindungan sosial, Kemensos juga mengoptimalisasi program bansos existing, yakni PKH, BPNT atau Kartu Sembako, dan BST PKH salur tahap ketiga yakni untuk bulan Juli-Agustus-September akan diberikan pada Juli 2021.
“Kemensos juga mencairkan BST untuk 10 juta KPM selama 2 bulan yakni Mei Juni, yang cair pada Juli. Kemudian untuk 18,8 juta KPM BPNT atau Kartu Sembako mendapat tambahan dua 2 bulan, yakni pada bulan Juli dan Agustus. Sehingga mereka seperti menerima 14 bulan,” jelasnya.
Untuk PKH, Risma mengingatkan, meskipun target bantuan 10 KPM, tapi sebenarnya yang riil mendapatkan bantuan PKH sebanyak lebih dari 33.674.865 jiwa.
“Sebab bantuan untuk peserta PKH itu berdasarkan komponen yang ada dalam keluarga. Dengan ketiga bansos ini diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat,” imbuhnya.
Anggaran untuk PKH sebesar Rp 28,3 triliun, dan BPNT atau Kartu Sembako sebesar Rp 42,3 triliun; disalurkan melalui Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara). Kemudian untuk BST, anggaran sebesar Rp 15,1 triliun yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia.
“Door to Door” dalam Penyaluran Bansos di Surakarta
Dalam upaya mengikuti arahan Presiden Joko Widodo agar salur bansos dipercepat sampai ke tangan penerima manfaat, Risma terus bergerak “door to door”. Pada Senin (19/7), ia sempat blusukan untuk mengecek penyaluran ke para penerima manfaat BST, BPNT, dan PKH di Surakarta.
Dalam kesempatan itu, Risma juga sempat berbincang-bincang dengan salah seorang warga penerima manfaat BST.
“Pangapunten niki sampeyan sudah menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) (mohon maaf, bapak terima BST)?,” tanya Risma.
“Sampun (sudah), Bu, menerima Rp 600 ribu,” kata Bagus (60) warga Kampung Baru RT 01 RW 3, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta.
Di tempat berikutnya, Risma melanjutkan pengecekan dengan menanyakan hal serupa kepada warga, Sri Lestasi (40), yang tercatat sebagai PKH dengan komponen anak sekolah SD dan SMP.
“Sudah terima bansos PKH?” tanya Mensos sambil memberikan beras 10 kilogram.
“Sampun, Bu, menerima bantuan PKH, “ jawab Sri.
Kemudian, Risma menyapa dan berdialog singkat dengan warga, Evi Purwaningsih (47), yang sudah menerima BST tepat waktu dari Kantor Pos terdekat.
Dalam pengecekan lapangan tersebut, Kemensos tidak lupa mendokumentasikan KTP atau KK dan kartu PKH yang dipercaya merupakan bentuk pengecekan ganda serta wujud transparansi. Sebelum meninggalkan lokasi pengecekan, Risma meminta para pendamping agar terus mengawal. Jika ada kendala, ia ingin hal tersebut segera diatasi agar warga segera menerima bansos.
“Tugas pendamping itu membantu warga agar mendapatkan bansos sesuai dengan haknya dan jika ada kendala, tolong dibantu, ya,” tutup Risma.
Artikel ini merupakan bentuk kerja sama dengan Kementerian Sosial RI
