Bupati Ancam Libatkan KPK, Kinerja PUPR dan ULP Dinilai Buruk
Kerincitime.co.id, Berita Muaro Jambi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muarojambi, mempertanyakan rendahnya serapan anggaran ke Bupati Muaro Jambi, Masnah Busro. Rendahnya serapan anggaran ini dikarenakan lambatnya proses lelang pekerjaan di dinas PUPR. Sehingga anggaran kegiatan fisik yang paling rendah serapannya.
Dihadapan anggota seluruh anggota dewan, Masnah Busro langsung menyebutkan bahwa, pada triwulan pertama dirinya sudah pernah mengenjot masalah serapan anggaran tersebut.
Dilansir jambiseru.com media partner kerincitime.co.id, Bahkan, dirinya juga sering memanggil Kepala Dinas PUPR Muaro Jambi, Yultasmi dan Kepala ULP Muaro Jambi, Safrinal. Akan tetapi, mereka berdua saling tuding menuding, saling menyalahkan.
“Kadis PUPR dan Kepala ULP itu saling menyalahkan. Ditanya kepada Kepala ULP kenapa serapan fisik ini masih minim. Dia (Kepala ULP, red) sebut perencanaan di PU belum siap. Begitu juga sebaliknya,” beber Masnah, Selasa (30/7/2019).
Ditegaskan Masnah, jika kedepan realisasi fisik tersebut masih minim. Masnah mengancam bakal mencopot Kadis PUPR dan Kepala ULP itu.
“Silahkan mundur atau saya yang mengundurkan. Terus terang saya tidak ada kepentingan di sini. Kepentingan saya cuma untuk membangun Muaro Jambi yang lebih baik, amanah dari masyarakat Muaro Jambi untuk saya membangun,” tegas Masnah.
Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa, seandainya kalau memang masih banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran. Masnah secara tegas akan merekomendasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, untuk membantu mengawasi perencanaan di Dinas PUPR dan ULP Muaro Jambi.
“Saya akan rekomendasikan KPK, untuk di Dinas PUPR dan di Dinas ULP. Setiap pembahasan ada orang KPK, itu kedepan,” cetus Masnah.
Selain itu, Masnah menuturkan bahwa, dalam hal ini, dirinya selalu yang di salahkan karena ulah para kadis-kadis tersebut. Kata dia, terkadang kadis-kadis itu bicara seenaknya. Setiap ditanya selalu tidak tahu.
“Saya minta jangan lempar batu sembunyi tangan. Ujung-ujungnya bupati yang selalu disalahkan. Dikit-dikit Bupati. Apalagi di Dinas PU paling banyak fisiknya. Jadi saya minta Dinas PU maupun ULP coba perencanaan di APBD-P dilaksanakan,” tandasnya. (bud)
