KPK Sebut Singapura Surganya Buronan Koruptor
Kerincitime.co.id, Berita Jakarta – Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Karyoto menyebut Singapura adalah surganya para buronan kasus tindak pidana korupsi.
Pasalnya, kata dia, Negeri Singa itu merupakan satu-satunya negara yang tidak menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Indonesia.
“Dan kita tahu bahwa satu-satunya negara yang tidak menandatangani ekstradisi yang berkaitan dengan korupsi adalah Singapura, itu surganya koruptor yang paling dekat adalah Singapura,” kata Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (6/4).
Ia menuturkan, langkah menangkap buronan korupsi yang menetap serta mendapat permanent resident (izin tinggal tetap) di Singapura bukan perkara mudah.
“Begini, kalau yang namanya pencarian dan kemudian dia berada di luar negeri apalagi di Singapura, secara hubungan antarnegara memang di Singapura nih kalau orang yang sudah dapat permanent resident dan lain-lain agak repot, sekalipun dia udah ditetapkan tersangka,” jelasnya.
Pernyataan Karyoto bukan tanpa sebab. Tercatat, ada beberapa buronan kasus korupsi yang tinggal di Singapura dan hingga kini belum ditangkap.
Seperti di kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), sebelum di-SP3, KPK kesulitan menangkap Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim yang diketahui memegang izin tinggal tetap (permanent resident) di Singapura.
KPK beberapa kali mengirimkan surat panggilan ke kediaman Sjamsul di Singapura.
Namun, Sjamsul tak pernah memenuhi panggilan itu.
Bahkan KPK menggandeng Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura dalam penanganan perkara Sjamsul, namun tak membuahkan hasil.
Hingga akhirnya KPK menghentikan penyidikan BLBI dan segera mencabut status buron Sjamsul Nursalim.
Selain Sjamsul, tersangka KPK lain yang diduga tinggal di Singapura yakni Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tanos.
Bedanya dengan Sjamsul Nursalim, Paulus Tanos yang merupakan tersangka proyek e-KTP belum ditetapkan sebagai buronan. Sulitnya menangkap buronan kasus korupsi di Singapura tak hanya dialami KPK.
Bareskrim pun kesulitan menangkap mantan Direktur Utama PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) Honggo Wendratno. Bahkan hingga kasusnya telah disidang, Honggo yang divonis 16 tahun penjara, belum juga ditangkap. (Irw)
Sumber: Fajar.co.id
