JambiopiniPariwisata/Budaya

Sejarah Berdirinya Provinsi Jambi

Dengan berakhirnya masa Kesultanan Jambi menyusul gugurnya Sultan Thaha Saifuddin tanggal 27 April 1904 dan berhasilnya Belanda menguasai wilayah-wilayah Kesultanan Jambi, maka Jambi ditetapkan sebagai Keresidenan dan tergabung ke dalam wilayah Nederlandsch Indie atau Hindia Belanda dengan Residen Jambi yang pertama O.L Helfrich yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 20 tanggal 4 Mei 1906 dan pelantikannya dilaksanakan tanggal 2 Juli 1906.

Kekuasan Belanda atas Jambi berlangsung ± 36 tahun karena pada tanggal 9 Maret 1942 terjadi peralihan kekuasaan kepada Pemerintahan Pendudukan Jepang.

Pada masa pendudukan Jepang Keresidenan berubah menjadi Syu dan dipimpinan oleh seorang Syuco dan Keresidenan menjadi Syucokan dan Afdeeling berubah menjadi Bunsyu
Angkatan Darat Kerajaan Jepang masuk ke wilayah Jambi melalui Pelabuhan Palembang dan Padang. Tentara Angkatan Darat Jepang berhasil menduduki Sarolangun pada tanggal 24 Februari 1942 melalui Lubuk Linggau dan Musi Rawas. Sedangkan tentara jepang dari Padang menduduki Muara Bungo pada tanggal 28 Februari 1942 dan Muara Tebo pada 4 Maret 1942.Dalam pertempuran di Pulau Musang Kolonel Mamura tewas.

Dalam beberapa tulisan di tulis Kota Jambi berhasil diduduki Jepang pada tanggal 4 Maret 1942 dipimpin oleh Kapten Oreta . Sedangkan Kerinci duduki Jepang baru tanggal 17 Maret 1942 yang masuk melalui Padang.

Dan pada 14 Agustus 1945 Jepang menyerah pada Sekutu. Tanggal 17 Agustus 1945 diproklamirkanlah Negara Republik Indonesia oleh Ir. Soekarno dan Drs.Moh. Hatta. Sumatera pada awal kemerdekaan menjadi satu Provinsi yaitu Propinsi Sumatera dengan Ibukota Medan dan MR. Teuku Muhammad Hasan ditunjuk memegangkan jabatan Gubernur Sumatera saat itu.

Kalau mengenai Proklamasi Kemerdekaan RI di Jambi baru di dapat masyarakat Jambi pada tanggal 18 Agustus 1945 berdasarkan informasi AK.Gani yg saat itu berada di Palembang. Dan oleh Barisan pemuda dan masyarakat dikibarkanlah Bendera Merah Putih pertama kali di puncak bangunan Watertoren atau PDAM Benteng sekarang.

Pada tanggal 18 April 1946 Komite Nasional Indonesia ( KNI) Sumatera bersidang di Bukittinggi memutuskan Propinsi Sumatera terdiri dari Tiga Sub Provinsi yaitu Sub Propinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan.

Baca juga:  Al Haris Lepas Fun Bike Gowes To Gambut

Sub Propinsi Sumatera Tengah mencakup keresidenan Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Tarik menarik Keresidenan Jambi untuk masuk ke Sumatera Selatan atau Sumatera Tengah ternyata cukup alot dan akhirnya ditetapkan dengan pemungutan suara pada Sidang KNI Sumatera tersebut dan akhirnya Keresidenan Jambi masuk ke Sumatera Tengah. Sub-sub Provinsi dari Provinsi Sumatera ini kemudian dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1948 ditetapkan sebagai Propinsi.

Dengan UU.No. 22 tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah keresidenan Jambi saat itu terdiri dari 2 Kabupaten dan 1 Kota Praja Jambi. Kabupaten-kabupaten tersebut adalah Kabupaten Merangin yang mencakup Kewedanaan Muara Tebo, Muara Bungo, Bangko dan Kabupaten Batanghari terdiri dari kewedanaan Muara Tembesi, Jambi Luar Kota, dan Kuala Tungkal.

Masa terus berjalan, banyak pemuka masyarakat yang ingin Keresidenan Jambi untuk menjadi bagian Sumatera Selatan dan dibagian lain ingin tetap bahkan ada yang ingin berdiri sendiri. Terlebih dari itu, Kerinci kembali dikehendaki masuk Keresidenan Jambi, karena sejak tanggal 1 Juni 1922 Kerinci yang tadinya bagian dari Kesultanan Jambi dimasukkan ke Keresidenan Sumatera Barat tepatnya jadi bagian dari Kabupaten Pesisir Selatan dan Kerinci (PSK)

Tuntutan Keresidenan Jambi menjadi daerah Tingkat I Propinsi diangkat dalam Pernyataan Bersama antara Himpunan Pemuda Merangin Batanghari (HP.MERBAHARI) dengan Front Pemuda Jambi (FROPEJA) pada tanggal 10 April 1954 yang diserahkan langsung Kepada Bung Hatta Wakil Presiden RI di Bangko, yang ketika itu berkunjung kesana saat itu .

Penduduk Jambi saat itu tercatat kurang lebih 500.000 jiwa (tidak termasuk Kerinci) sehingga memungkinkan untuk menjadi Propinsi tersendiri.

Keinginan tersebut diwujudkan kembali dalam Kongres Pemuda se-Daerah Jambi tanggal 30 April – 3 Mei 1954 dengan mengutus tiga orang delegasi yaitu Rd. Abdullah, AT Hanafiah dan H. Said serta seorang penasehat Delegasi yaitu Bapak Syamsu Bahrun menghadap Mendagri Prof. DR.MR Hazairin di Jakarta.

Baca juga:  Al Haris: Gemapatas Upaya Tingkatkan Kesadaran Masyarakat Jaga Batas Tanah

Berbagai kebulatan tekad setelah itu bermunculan baik oleh gabungan Parpol, Dewan Pemerintahan Marga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Merangin, Batanghari. Puncaknya pada kongres rakyat Jambi 14-18 Juni 1955 di Gedung Bioskop Murni terbentuklah wadah perjuangan Rakyat Jambi bernama Badan Kongres Rakyat Djambi (BKRD) untuk mengupayakan dan memperjuangkan Jambi menjadi Daerah Otonomi Tingkat I Propinsi Jambi.

Pada Kongres Pemuda se-daerah Jambi tanggal 2-5 Januari 1957 mendesak BKRD menyatakan Keresidenan Jambi secara de facto menjadi Propinsi selambat-lambatnya tanggal 9 Januari 1957 .

Sidang Pleno BKRD tanggal 6 Januari 1957 pukul 02.00 dengan resmi menetapkan keresidenan Jambi menjadi Daerah Otonomi Tingkat I Propinsi yang berhubungan langsung dengan pemerintah pusat dan keluar dari Provinsi Sumatera Tengah. Dewan Banteng selaku penguasa pemerintah Propinsi Sumatera Tengah yang telah mengambil alih pemerintahan Provinsi Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Mulyohardjo pada tanggal 9 Januari 1957 menyetujui keputusan BKRD.

Pada tanggal 8 Februari 1957 Ketua Dewan Banteng Letkol Ahmad Husein melantik Residen Djamin gr. Datuk Bagindo sebagai acting Gubernur dan H. Hanafi sebagai wakil Acting Gubernur Propinsi Djambi, dengan staff 11 orang yaitu Nuhan, Rd. Hasan Amin, M. Adnan Kasim, H.A. Manap, Salim, Syamsu Bahrun, Kms. H.A.Somad. Rd. Suhur, Manan, Imron Nungcik dan Abd Umar yang dikukuhkan dengan SK No. 009/KD/U/L KPTS. tertanggal 8 Februari 1957 dan sekaligus meresmikan berdirinya Propinsi Jambi di Halaman rumah Residen Jambi (kini Gubernuran Jambi).

Pada tanggal 9 Agustus 1957 Presiden RI Ir. Soekarno akhirnya menandatangani di Denpasar Bali. UU Darurat No. 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Propinsi Sumatera Barat, Riau dan Djambi. Dengan UU No. 61 tahun 1958 tanggal 25 Juli 1958 UU Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Sumatera Tingkat I Sumatera Barat, Djambi dan Riau. (UU tahun 1957 No. 75) sebagai Undang-undang.

Dalam UU No. 61 tahun 1958 disebutkan pada pasal 1 hurup b, bahwa daerah Swatantra Tingkat I Jambi wilayahnya mencakup wilayah daerah Swatantra Tingkat II Batanghari, Merangin, dan Kota Praja Jambi serta Kecamatan-Kecamatan Kerinci Hulu, Tengah dan Hilir.

Baca juga:  Sani: NU Berkontribusi bagi Jambi

Kelanjutan UU No. 61 tahun 1958 tersebut pada tanggal 19 Desember 1958 Mendagri Sanoesi Hardjadinata mengangkat dan menetapkan Djamin gr. Datuk Bagindo Residen Jambi sebagai Dienst Doend DD Gubernur (residen yang ditugaskan sebagai Gubernur Propinsi Jambi dengan SK Nomor UP/5/8/4). Pejabat Gubernur pada tanggal 30 Desember 1958 meresmikan berdirinya Propinsi Jambi atas nama Mendagri di Gedung Nasional Jambi (sekarang gedung BKOW). Kendati de jure Provinsi Jambi di tetapkan dengan UU Darurat 1957 dan kemudian UU No. 61 tahun 1958 tetapi dengan pertimbangan sejarah asal-usul pembentukannya oleh masyarakat Jambi melalui BKRD maka tanggal Keputusan BKRD tanggal 6 Januari 1957 ditetapkan sebagai hari jadi Propinsi Jambi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Djambi Nomor. 1 Tahun 1970 tanggal 7 Juni 1970 tentang Hari Lahir Propinsi Djambi.

Adapun nama Residen mulai dari masa kolonial sampai dengan kemerdekaan RI adalah sebagai berikut :

Masa Kolonial, Residen Belanda di Jambi adalah :
O.L. Helfrich (1906-1908)
A.J.N Engelemberg (1908-1910)
Th. A.L. Heyting (1910-1913)
AL. Kamerling (1913-1915)
H.E.C. Quast (1915 – 1918)
H.L.C Petri (1918-1923)
C. Poortman (1923-1925)
G.J. Van Dongen (1925-1927)
H.E.K Ezerman (1927-1928)
J.R.F Verschoor Van Niesse (1928-1931)
W.S. Teinbuch (1931-1933)
Ph. J. Van der Meulen (1933-1936)
M.J. Ruyschaver (1936-1940)
Reuvers (1940-1942)
Tahun 1942 – 1945 Jepang masuk ke Indonesia termasuk Jambi.

Residen Jambi yaitu:
Dr. Segaf Yahya (1945)
R. Inu Kertapati (1945-1950)
Bachsan (1950-1953)
Hoesin Puang Limbaro (1953-1954)
R. Sudono (1954-1955)
Djamin Datuk Bagindo (1954-1957) – Acting Gubernur
6 Januari 1957 BKRD menyatakan Keresidenan Jambi menjadi Propinsi
8 Februari 1957 peresmian Propinsi dan kantor gubernur di kediaman Residen oleh Ketua Dewan Banteng. Pembentukan propinsi diperkuat oleh Keputusan Dewan Menteri tanggal 1 Juli 1957.

Sumber :
Official: http://dprd-jambiprov.go.id dan berbagai sumber terkait dengan tulisan.
#Reposting

 

Back to top button
>