Solar Terancam Stop, PLN Diminta Alihkan ke Gas
JAKARTA – Permasalahan kontrak BBM bersubsidi PT Pertamina untuk pembangkit listrik milik PLN akhirnya ditangani pemerintah. Kemarin (7/8), wakil menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo bertindak menjadi pengenah kedua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) energi itu. Dari rapat tersebut, dicapai kesepakatan untuk segera menemukan harga tengah yang tidak merugikan kedua belah pihak.
Susilo mengatakan, hasil pertemuannya dengan Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya dan Direktur Utama PT PLN Nur Pamudji sudah cukup positif. Prinsipnya, Pertamina setuju untuk mempersulit pasokan PLN dengan syarat tak mengalami kerugian. Dengan kesepakatan tersebut, dia meminta kedua belah pihak memberikan harga jual baru melalui surat pagi ini (8/8).
“Pertamina tidak perlu untung. Asal jangan rugi saja. Kalau PLN harus tetap membangkitkan listrik. Sore ini harus sudah ada kesepakatan mengenai harga BBM untuk pembangkit listrik. Besok, surat sudah harus langsung dikirimkan,” ujarnya di kantor kementerian ESDM, Jakarta.
Sebenarnya, sikap kedua perusahaan tidak ada yang salah. Menurutnya, wajar jika Pertamina sebagai entitas bisnis menghentikan penyaluran jika mengalami kerugian. Apalagi, kerugian ini sudah diderita lebih dari satu tahun. Namun, PT PLN pula tak bisa berbuat apa-apa karena harga beli BBM untuk pembangkit ada dalam kewenangan Kementerian Keuangan dan DPR.
“Wajar kalau Pertamina tidak bisa suplai terus menerus. Tapi, kan suplai bahan bakar harus tetap berjalan. Terutama untuk daerah-derah tidak ada pilihan lain (mengandalkan pembangkit listrik tenaga diesel, Red),” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya mengaku sudah mencapai titik temu dengan PT PLN. Karena itu, pihaknya mengaku bakal meneruskan diskusi tersebut dalam tahap teknis dengan tim masing-masing perusahaan untuk menemukan harga yang solutif.
“Kesimpulannya sudah ada jalan keluar. Dilanjutkan dengan pertemuan Tim Teknis Pertamina dan PLN. Intinya, harganya tidak membuat kami rugi. Kalau sudah sepakat, pasti akan kami pasok. Mungkin satu dua hari ke depan sudah bisa menemukan harga yang pas,” jelasnya.
Direktur Utama PT PLN Nur Pamudji pun turut mengamini perkataan Hanung. Namun, dia mengaku masih harus mendiskusikan hal tersebut dengan pihak Kementerian Keuangan terkait perubahan harga solar untuk listrik.
“Saya optimistis ini segera selesai. Dalam satu minggu ke depan akan melakukan rapat dengan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan untuk melaporkan hasil rapatnya,” jelasnya.
Permasalahan ini memang cukup menyita perhatian pemerintah. Pasalnya, pemutusan pasokan BBM tersebut bisa menyebabkan defisit listrik di beberapa daerah. Menteri ESDM Jero Wacik pun memberi saran kepada PLN untuk menanggulangi hal tersebut. Yakni, terus mengurangi komposisi BBM sebagai bahan bakar pembangkit listrik.
“Solar-solar kita orientasi untuk diganti dengan gas sehingga biaya menurun,” jelasnya. (bil)
