TEST NARKOBA DAN DEFISIT ANGGARAN
TEST NARKOBA DAN DEFISIT ANGGARAN
(Pensiun Dini SMA Kebawah)
By Syamsul Bahri, SE (syamsulbahri1605@gmail.com)
Kasus penangkapan beberapa pejabat oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian bukanlah pertama kalinya seorang pejabat negara maupun daerah terseret kasus narkoba, kasus ini membuktikan peredaran narkoba telah menjangkau semua kalangan, bahkan kalangan elite yang terhormat seperti kepala daerah/birokrat/legislator/eksekutif pusat dan daerah dll
Sangat disadari bahwa Kejahatan Narkoba untuk Negara kita sudah termasuk kategori kejahatan disejajarkan dengan Kejahatan Korupsi dandan Terorisme dalam pengertian Extraordinary crime, bahkan ketiga persoalan tersebut yaitu Korupsi, Narkoba dan Terorisme (KNT) dianggap menjadi musuh Negara bahkan sudah dianggap menjadi musuh dunia.
Masuknya penikmat narkoba sampai ke wilayah elite dan eksekutif Negara, sungguh menjadi sesuatu yang sangat berbahaya bagi penyelenggaraan Negara yang sedang rapuh saat ini, ini menjadi lampu merah bagi Negara disamping lampu merah lainnnya, karena para penikmat narkoba sudah pasti akan mengganggu jalannya pemerintahan, bahkan cenderung akan masuk ke wilayah korupsi, karena untuk bermain dan memanfaatkan narkoba dibutuhkan biaya dan cost yang tidak kecil.
Besarnya dampak negative dari pemanfaat narkoba bagi Negara dan bangsa baik saat ini maupun masa yang akan datang, dan sekaligus akan menciptakan generasi penerus yang semakin lemah, dan ini merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan Negara dan ancaman ini setara dengan ancaman serius lainnya seperti Korupsi dan Terorisme.
Ancaman serius tersebut harus disikapi Negara dengan serius melalui kebijakan yang strartegis yang mampu meminimalkan dampak dari ancaman tersebut bahkan menghilangkan dampak tersebut.
Untuk pemanfaat narkoba ini cenderung dilakukan orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi lebih terutama di level pejabat, birokarat, elite dll, sedangan pelaku lainnya cenderung sebagai perantara untuk mencari nilai ekonomi agar memenuhi aspek ekonomi layak yang cenderung berada dilevel bawah dalam sebuah unit organisasi disamping itu juga ikut menjadi penikmat, namun semua level tersebut merupakan ancaman yang harus dihentikan, karena sesungguhnya semua level akan mempengaruhi kinerja kearah negative impact, dan sangat yakin tidak semua pejabat, birokrat, elite, ANS berprilaku seperti itu.
Kondisi tersebut diatas, memunculkan banyaknya kepala daerah membuat opini bahkan rencana untuk melakukan Test urine bagi semua pejabat di daerah untuk mengetahui adanya indikasi Narkoba, bahkan Bapak Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, perlu dilakukan tes narkoba secara menyeluruh terhadap para pejabat.
Gayung bersambut, keinginan tersebut disambut oleh Gubernur Jambi Zumi Zola yang juga meminta agar semua kepala daerah di wilayah Provinsi Jambi untuk ditest urine agar benar-benar terbebas dari bahaya Narkotika dan Obat-obatan Terlarang (Narkoba), bahkan meminta semua PNS di kabupaten/ kota untuk dilakukan tes urine.
Suatu respon yang positif dari Gubernur Jambi, namun ada baiknya tindakan tersebut tidak hanya sekedar Test Urine, namun diharapkan test ini berlaku secara nasional yang lebih permanen yaitu test DNA yang diambil dari sample rambut dan darah secara komprehensif dan dibiayai sendiri sebagai sebuah persyaratan yang harus dipenuhi.
Meningat Negara dalam kondisi deficit anggaran dan dalam kondisi berbahaya akan bahaya Korupsi, Narkoba dan Terorisme (KNT), maka untuk pembiayaan test ini disarankan dibebankan kepada masing-masing dan dilakukan secara fair dengan mekanisme yang telah ditentukan, dengan pelaksana test harus sangat-sangat independent dan tidak bisa dipengaruhi oleh kekuatan manapun.
Konsekwensi hukum dari pelaksanaan test ini harus jelas dan memiliki dasar yang kuat, sebagaimana di uraikan dalam PP No 53 tahun 2010, tentang displin Pegawai Negeri dan bersama dengan aturan tambahan lainnya, sekaligus menanggapai adanya wacana pensiun dini bagi lulusan SMA kebawah.
Dengan adanya test ini, opini pensiun dini bagi PNS tamatan SMA kebawah dapat dianulir, karena untuk pensiun dini dapat dilakukan secara objective dari hasil test narkoba ini yang dipredeksi akan objective dan akurat dalam langkah mengurangi deficit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
