DPRD Desak Pengusutan Harta Kekayaan Bupati Kerinci
Kerincitime.co.id, Jakarta – Hasil audit yang pernah dikeluarkan BPK-RI pada 16 Januari 2012 pada tujuh propinsi sama sekali tidak menyentuh adanya dugaan korupsi. Merujuk hal ini, Direktur LSM Jamtosc, Iksan menduga kuat Wakil Ketua BPK-RI, Rizal Djalil-lah orang di balik “penutupan” kasus ini. Ketika masih menjadi anggota DPR RI, Rizal disebut-sebut sangat dekat dengan Murasman, Bupati Kerinci.
Berdasarkan siaran pers yang diterima Aktual.co, Selasa (25/6), diduga istri Murasman, Daruli dan dua anaknya (Edmon dan Yulmon) mengatur proyek tender hingga ke proyek penunjukan langsung (PL). Edmon adalah Ketua Gapensi sekaligus Ketua Partai Nasdem Kabupaten Kerinci. Setiap kontraktor mesti setor di muka terlebih dulu 10-15 persen. Setoran harus langsung ke tangan Daruli. Termasuk siapa yang ingin menjabat kepala dinas atau PPTK, sampai kepala sekolah.
Anak Murasman diduga sering bermain proyek dengan memakai perusahaan sendiri atau perusahaan lain yang mencapai 15 perusahaan.
“Terlihat betul kalau dia mau jadi bupati itu untuk mencari kekayaan,” kata Irmanto, Wakil Ketua DPRD Kerinci.
Lebih Lanjut Irmanto mengatakan untuk apa ada DPRD jika keadaannya sudah seperti ini.
“Lebih baik, kelola sendiri saja sama Bupati. Tanah orang pun bisa berpindah menjadi milik Murasman. Kita sudah awasi, malah apa yang sudah kita anggarkan itu dia ubah sesuka hati,” kata Irmanto mengeluh.
Kabar tak sedap sempat meyeruak Pada 15 Mei 2013, dalam rapat evaluasi Pendapatan Asli Daerah yang dipimpin Wakil Bupati Kerinci, M. Rahman terkuak bahwa sisa anggaran tahun 2012 sebesar Rp160 miliar.
“Bunganya Rp5 miliar namun baru dibayarkan pihak bank sekitar Rp750 juta,” kata Erwan, Kepala DPPKAD (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Anggaran Daerah).
Harta Murasman bertebaran dimana-mana patut untuk diselidiki. SPBU yang berada di Siulak tak lama lagi akan segera beroperasi, alat berat excavator 4 unit, satu unit vibroting roller BOMAG emas dan sejumlah tanah miliknya yang bertebaran di sekitar Bukit Tengah.
SPBU miliknya ditaksir berkisar Rp7 miliar, sedangkan lima alat berat itu sekitar Rp6 miliar. Belum termasuk uang kontan dan emas yang menurut kabar disimpan di rumah dinas bupati.
“Kalau SPBU itu memang benar namun ijinnya belum ke luar. Itu semata-mata saya buat untuk mengatasi kelangkaan BBM,” ujar Surasman membela diri.( Aktual.co/Ismed Eka Kusuma)