DPRD Muaro Jambi Ditantang Makzulkan Bupati Muaro Jambi Masnah
Kerincitime.co.id, Berita Muaro Jambi – Carut marutnya sistem Kepemerintahan Kabupaten Muaro Jambi dalam masa kepemimpinan Bupati Masnah Busro, mendapatkan kritikan pedas dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 9 Jambi.
Selaku ketua LSM 9 Jambi, Jamhuri sangat kecewa dengan kepemimpinan Bupati Muaro Jambi Masnah Busro. Karena menurutnya banyak sekali ketidakmampuan sang Bupati dalam memimpin kabinet kerjanya.
Salah satunya, dengan masih dipakainya para pejabat bermasalah untuk ditempatkan di bagian strategis di Pemkab Muaro Jambi.
“Informasi masih yang kami dapat, bahwa nanti untuk Plt Sekda Muaro Jambi akan diangkat Plt Kadis Diknas Suriadin untuk diangkat menjadi Plt Sekda menggantikan Fadhli Arif,” ungkap Jamhuri, Senin (31/08/2020) dilansir pemayung.com.
Menurut Jamhuri, apabila ini terjadi maka inilah bentuk pemikiran yang betul-betul kebablasan dari seorang Bupati. Karena persoalan Suriadin, kata dia, dicatat begitu masuk ke BKD selaku kepala dinas BKD telah terjadi OTT terkait penerimaan PNS.
“Jadi plt Diknas meras tukang kantin ngajukan surat minta jatah makan, nah yang begini yang sedang berproses sidang kode etik di Sekretariat Pemda Muaro Jambi sendiri, kok yang ini juga yang mau dijadikan plt Sekda,” jelasnya.
Tak hanya itu saja, Jamhuri juga menantang para anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi untuk melakukan pemakzulkan.
“Ini saya tantang bukan Bupati Masnah nya tapi Dewan Muaro Jambi, punya nyali gak makzulkan Masnah dari bupati,” tantang Jamhuri.
Bahkan dirinya siap mensuplai semua barang bukti terkait kegagalan Bupati Masnah Busro dalam memimpin Muaro Jambi.
“Ini Bupati, bentuk hak angket kami akan suplai barang bukti, Muaro Jambi tidak butuh janji pemimpin Muaro Jambi butuh eksen pemerintah. Saya tanya dengan Masnah sekarang, tiga tahun mimpin Muaro Jambi apa yang dibangun nya. Janji politik dia mana, kita kroscek jalan sungai bahar, kita kroscek PAD, sejauh mana peningkatannya,” tuturnya.
Jamhuri menjelaskan, hampir tiga tahun memimpin namun Kabupaten Muaro Jambi tidak ada perubahan alias makin babak belur saja.
“Apa yang ada di Muaro Jambi, ini telah hampir masuk tahapan finisher jabatan seorang Bupati. Fungsi kontrol dewan, yang diamanatkan oleh konstitusional berani dak sekarang laksanakan, gunakan hak angket bentuk panja,” kata dia.
“Saya ragu Dewan di Muaro Jambi itu ado dak dewan nya, lucu kemarin sampai sampai KUA-PPAS antara hak copy yang diterima dewan dan soft copy yang di bawa eksekutif itu dak nyambung, dak singkron. Artinya di Pemda Muaro Jambi itu dak ado orang profesional,” tambahnya.
Selain itu, Jamhuri juga menyebutkan bahwa kegagalan kabinet profesional karena menejerial dari kepala daerah itu tidak ada.
“Kalo memang menejerialnya sudah tidak ada, kenapa dilanjutkan jadi Bupati. Dewan menggunakan hak kontrol nih, gunakan hak angket makzulkan tu Bupati,” tegas Jamhuri. (red)
