Kerincitime.co.id, Berita Jakarta – Direktur Kata Rakyat Alwan Ola Riantoby mendesak, pemerintah segera mencairkan seluruh anggaran pemilihan umum (Pemilu) 2024. Pasalnya jika tidak, akan timbul kembali isu-isu miring di publik, seperti perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
“Akan muncul kegamangan, kegamangan soal resistensi terhadap penundaan, resistensi terhadap isu-isu tiga periode, dan yang tidak kita inginkan adalah jangan sampai tahapan pelaksanaan Pemilu 2024 terganggu akibat ketidaktersediaan anggaran yang pasti,” ujar Alwan dalam sebuah diskusi yang digelar Para Syndicate, Rabu (3/8).
Belum cairnya anggaran Pemilu 2024 juga dipastikan akan mengganggu tahapan pelaksanaan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Meskipun KPU telah menyatakan, bahwa anggaran saat ini sudah cukup untuk proses pendaftaran dan verifikasi partai politik.
“Di atas kertas sudah ada kesepakatan itu, baik DPR, pemerintah, dan KPU. Maka kemudian kondisi hari ini saat tahapan pemilu sudah berjalan, jangan sampai dia kemudian mengalami ancaman karena persoalan anggaran yang belum cair,” ujar Alwan.
Komitmen pemerintah dan DPR dipertanyakan dalam kasus belum cairnya anggaran Pemilu 2024. Karenanya, ia mendesak agar pencairannya segera dilakukan supaya pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 tak terganggu oleh isu-isu yang dimainkan oleh kelompok tertentu.
“Tidak boleh dibiarkan berlama-lama, kenapa? karena tahapan sudah berjalan dan untuk memastikan seluruh tahapan kan tentu kan harus ada ketersediaan anggaran yang mencukupi dan mumpuni dulu. Maka sampai titik inu kita menekankan komitmen pemerintah dan DPR, khususnya soal anggaran ini,” ujar Alwan.
Diketahui, KPU mengusulkan anggaran dukungan sarana dan prasarana untuk renovasi dan rehabilitasi kantor-kantor KPU yang kondisinya membutuhkan perbaikan. Namun, anggaran dari pemerintah belum cair sepenuhnya.
“Beberapa pos yang belum disetujui oleh Kementerian Keuangan itu yang tidak termasuk di dalam Rp 1,24 triliun itu di antaranya dukungan untuk tahapan yaitu sarana dan prasarana untuk KPU,” ujar Komisioner KPU Yulianto Sudrajat, Selasa (3/8).
Usulan anggaran untuk teknologi informasi juga dikatakan belum disetujui seluruhnya. Sementara, anggaran untuk pelaksanaan seperti pendaftaran partai, verifikasi akurasi, verifikasi faktual, pembentukan badan ad hoc, persiapan penataan daerah pemilihan hingga sosialisasi sudah mencukupi.
“Kami memohon dukungan pemerintah agar lebih dioptimalkan, toh semua sudah melalui persetujuan DPR, kemudian di banggar dan berikutnya di pemerintah,” ujar Yulianto. (Irw)
Sumber: Kumparan.com
