Kerincitime.co.id, Berita Kerinci, wartasatu.info — Dua peristiwa berbeda tapi saling terkait kini menjadi sorotan tajam publik Kabupaten Kerinci. Pertama, isu kehilangan laptop di Sekretariat DPRD yang langsung mendapat klarifikasi terbuka dan resmi.
Kedua, rekaman suara Kadishub Kerinci Heri Cipta yang mengungkap dugaan rekayasa proyek Pokok Pikiran (Pokir) DPRD senilai Rp 5,7 miliar — namun hingga kini tidak ada tanggapan maupun klarifikasi dari pihak DPRD.
Kontras antara dua respons ini menimbulkan tanda tanya besar: mengapa isu kecil cepat dibantah, sedangkan pengakuan serius pejabat eselon II justru dibiarkan tanpa klarifikasi?, mungkinkah Sujoko dalam tekanan, hingga merarik ucapannya yang sudah ada dalam rekaman?
Klarifikasi Kilat soal Isu Laptop
Beberapa waktu lalu, ASN Sekretariat DPRD Kerinci, Sudjoko, S.AP, menggelar konferensi pers resmi untuk membantah isu kehilangan laptop yang sempat ramai di media sosial. Ia menyatakan bahwa kabar tersebut tidak benar dan murni kekhilafan pribadi yang memunculkan salah persepsi publik.
“Saya menyampaikan informasi yang tidak benar terkait kehilangan laptop di bagian fasilitas DPRD. Itu kekhilafan saya dan saya mohon maaf kepada semua pihak,” kata Sudjoko dalam klarifikasi di kantor DPRD Kerinci.
Kuasa Hukum DPRD, Hasan Basri, SH., MH., bahkan menegaskan langkah klarifikasi tersebut sebagai bukti tanggung jawab moral ASN dan upaya menjaga marwah lembaga. Ia mengingatkan, penyebaran informasi bohong bisa berujung konsekuensi hukum.
Respons cepat dan konferensi pers terbuka itu pun dinilai sebagian pihak sebagai langkah tepat menjaga reputasi institusi. Namun, publik mulai membandingkan dengan satu hal lain yang jauh lebih substansial — rekaman Heri Cipta.
Rekaman Heri Cipta: Diam Seribu Bahasa
Dalam rekaman yang menyebar luas di berbagai media sosial dan portal berita, Kepala Dinas Perhubungan Kerinci, Heri Cipta, dengan gamblang menyebut bahwa proyek Pokir Penerangan Jalan Umum (PJU) senilai Rp 5,7 miliar diduga kuat merupakan hasil rekayasa sistematis yang melibatkan unsur pimpinan DPRD dan konsultan perencana.
“41 paket Pokir PJU itu sudah diatur sejak awal, dari perencanaan, titik lokasi, sampai siapa kontraktornya. Semua sudah dikondisikan. Kami di Dishub hanya jalankan administrasi,” tegas Heri dalam rekaman tersebut.
Pernyataan ini dianggap pengakuan penting dan berpotensi membuka tabir praktik mafia proyek di tubuh legislatif daerah. Namun, berbeda dengan isu laptop, tidak ada satu pun klarifikasi resmi dari Sekretariat atau unsur pimpinan DPRD Kerinci.
Ketua LSM Semut Merah, Aldi, menyebut sikap diam DPRD ini justru memperkuat dugaan publik bahwa pernyataan Heri bukan omong kosong.
“Kalau isu laptop cepat disangkal, kenapa pernyataan Kadishub yang menyentuh inti persoalan justru didiamkan? Mungkin karena yang disampaikan itu benar adanya,” ujarnya tajam.
Proyek Rp 5,7 Miliar, Tersangka di Level Bawah Kasus Pokir PJU ini memang sudah ditangani Kejaksaan Negeri Sungai Penuh. Namun, dari 41 paket proyek dengan nilai total Rp 5,7 miliar itu, hingga kini baru 10 orang ditetapkan sebagai tersangka, kebanyakan dari kalangan teknis Dishub dan kontraktor.
Belum ada nama dari kalangan legislatif yang terseret, meski data dan dokumen yang diserahkan Heri Cipta disebut memuat kronologi lengkap dugaan pengaturan proyek oleh oknum anggota dewan dan konsultan.
“Dishub hanya jalankan administrasi, semua perintah datang dari luar,” tegas Heri Cipta.
Desakan Agar DPRD Tak Berlindung di Balik Diam Sejumlah aktivis kini mendesak agar DPRD tidak menutup diri. LSM Semut Merah bahkan menuntut Kejari Sungai Penuh untuk memeriksa tiga pimpinan DPRD dan pemilik Pokir yang disebut dalam rekaman Heri.
“Kami tahu siapa yang bermain. Kalau penegakan hukum ini serius, jangan cuma tangkap pelaksana di bawah. Aktor intelektualnya harus ikut diseret,” ujar Aldi.
Publik Bertanya: Mengapa Pilih Klarifikasi yang Aman?
Kejanggalan makin terasa ketika dua isu ini dibandingkan.
Isu kehilangan laptop — tanpa dampak hukum dan hanya bersifat internal — justru disikapi cepat dengan klarifikasi resmi.
Sementara isu dugaan rekayasa proyek miliaran rupiah yang menyentuh nama besar di DPRD tidak diklarifikasi sama sekali.
Publik kini menilai, diamnya DPRD justru menambah kredibilitas ucapan Heri Cipta.
Karena jika tudingan itu tidak benar, mengapa tak ada bantahan terbuka seperti kasus laptop?
Menunggu Kejaksaan Bertindak
Kasus Pokir PJU kini menjadi ujian serius bagi integritas penegakan hukum di Kabupaten Kerinci. Pernyataan terbuka seorang kepala dinas bukan hal sepele.
Apakah penyidik Kejari Sungai Penuh akan berani menembus tembok kekuasaan legislatif?
Sementara publik menanti, perbedaan reaksi antara dua peristiwa ini telah menimbulkan satu kesimpulan di masyarakat:
“Yang cepat diklarifikasi belum tentu benar, yang didiamkan belum tentu salah — tapi bisa jadi justru itulah kebenaran yang ditakuti.” (red)
