Kerincitime.co.id, Berita Jambi – Terkait operasi tangkap tangan (OTT) oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terhadap para pejabat pemerintah provinsi baik legislatif maupun eksekutif Selasa (28/11/2017) lalu, membuat warga Jambi kecewa berat, bahkan kepercayan masyarakat terhadap pemerintah provinsi turun drastis.
Seperti dilansir Serujambi bahwa OTT KPK ini hingga sekarang masih menjadi sorotan masyarakat. Perhatian masyarakat tertuju pada perkembangan kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018. Baik pegawai negeri sipil (PNS), masyarakat umum sampai mahasiswa dan pelajar, menyoroti kejadian memalukan bagi provinsi Jambi ini.
Seperti diungkap Ibnu, warga Beringin Kota Jambi. Ia mengaku kecewa atas terjadinya OTT KPK di Jambi.Meski begitu, ia mengapresiasi tindakan tegas KPK yang telah mengungkap dugaan korupsi di tubuh legislatif dan eksekutif tingkat Provinsi Jambi tersebut.
“Jujur, kami sangat kecewa dengan pejabat-pejabat di Jambi, rupanya kerjanya banyak yang korupsi, terutama para dewan,” paparnya kepada wartawan.
Ibnu berharap semua pejabat yang korupsi bisa ditangkap KPK. “Ini jadi shock therapy, agar ke depannya tidak ada lagi korupsi. Dan bisa mewujudkan pemerintahan sesuai pepatah Jambi, sarak bersendikan adat, adat bersendikan kitabullah,” bebernya.
Begitu juga dari kalangan mahasiswa. Yunus, salah seorang mahasiswa di Jambi, mengaku sangat mendukung KPK memberantas para pejabat yang korupsi di Jambi. “Seharusnya KPK periksa gubernur Jambi juga, karena dana sebanyak miliaran diamankan KPK, pasti jalan ke luarnya itu dari pimpinan. Tanpa pimpinan, dana tak akan bisa keluar dan cair,” sebutnya.
Aktifis Kerinci Syafrianto mengungkapkan bahwa OTT KPK terhadap Pejabat Jambi memang menjadi perhatian semua publik khususnya masyarakat jambi baik di dalam maupun diluar daerah, praktek uang suap pengesahan RAPBD sepertinya sudah menjadi tradisi, sehingga menjadi target oleh KPK terhadap pejabat jambi.
Kondisi ini kata Anto menjadi antipati bagi masyarakat terhadap pemerintah sendiri baik itu legislatif maupun eksekutif, sebab kata-kata di hadapan masyarakat untuk mensejahterakan warganya hanya isapan jempol belaka, yang terjadi hanya kepentingan individu masing-masing anggota dan kelompoknya.
“kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya menjadi menurun, sebab sebagai wakil rakyat dan dipilih rakyat, pejabat itu tidak bertanggung jawab terhadap amanah rakyat” ungkapnya. (cr2)
