JambiNasional

Pengamat Transportasi Usul Mudik Diperbolehkan, Namun Wajib Pakai Kendaraan Umum

Kerincitime.co.id, Berita Jakarta – Pemerintah telah memutuskan mudik Lebaran tahun 2021 resmi dilarang di tengah pandemi corona. Kebijakan tersebut pun menuai pro dan kontra. Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menilai sejatinya pemerintah tetap bisa memperbolehkan mudik tahun ini.

Tetapi dengan syarat, pemerintah mewajibkan masyarakat yang akan mudik untuk menggunakan transportasi umum. Menurut Djoko, cara tersebut justru dinilai akan bisa menekan rantai penularan COVID-19.

“Ketimbang dilarang tapi yang pesta pora angkutan pelat hitam yang tidak bisa terdeteksi,” ujar Djoko kepada kumparan, Jumat (26/3) kemaren.

Dengan kata lain meski pemerintah telah melarang, namun kebijakan tersebut tidak menjamin bahwa masyarakat tidak akan mudik. Yang ada masyarakat justru akan mencari celah misalnya dengan menggunakan kendaraan pribadi dan tetap bermobilitas tanpa melakukan tes COVID-19.

Baca juga:  Politisi Kecam Eks Pejabat Pendukung Paslon HTK yang Lecehkan Profesi Petani

Hal ini berbeda jika pemerintah mengizinkan mudik dengan wajib naik transportasi umum. Seperti diketahui, untuk bisa naik transportasi umum maka penumpang harus dinyatakan bebas COVID-19 melalui tes misalnya GeNose. Ini artinya masyarakat yang akan berpergian sudah dipastikan bebas virus. Hal ini membuat pelaksanaan mudik menjadi lebih terkendali.

Menurut Djoko, mudik sehat yang terkendali sangat bisa diterapkan asalkan pengawasan pemerintah tegas dan ketat. Protokol kesehatan harus diterapkan sejak titik keberangkatan hingga tujuan.

“Juga dilakukan tes GeNose di titik keberangkatan dan titik tujuan. Gratis untuk angkutan umum darat, sungai dan penyeberangan,” ujarnya.

Tes gratis ini juga sangat diperlukan agar tidak memberatkan penumpang. Djoko pun yakin pemerintah sanggup memberikan tes GeNose gratis karena harganya cukup terjangkau. Sebab varian tes yang lainnya harganya seringkali tidak sepadan dengan tiket angkutan umum.

Baca juga:  Politisi Kecam Eks Pejabat Pendukung Paslon HTK yang Lecehkan Profesi Petani

“Tes rapid harganya lebih tinggi dari tarif naik bus AKAP,” ujarnya.

Djoko pun menyatakan seharusnya mudik tidak akan jadi masalah jika pemerintah melakukan pengawasan ketat dan masyarakat taat protokol kesehatan.

“Sesungguhnya, asal setiap warga mau taat prokes, mudik tidak masalah,” tandasnya. (Irw)

Sumber: Kumparan.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button