Ribut dengan Petugas Check Point, Anggota DPRD Pasaman Bakal Disanksi
Kerincitime.co.id, Berita Pasaman – Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Bustomi membenarkan video oknum anggota dewan yang cekcok dengan petugas “check point” di perbatasan Kabupaten Agam – Pasaman adalah anggotanya.
Anggota DPRD yang terlibat perseteruan dengan petugas PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) tersebut adalah Martias dari Partai Gerindra. Meski demikian dirinya mesti mengkonfirmasi dulu hal tersebut kepada Martias soal video tersebut.
“Saya konfirmasi dulu sama yang bersangkutan, bagaimana kronologi kejadian yang sebenarnya,” kata Bustomi saat dikonfirmasi Padangkita.com, Selasa (12/5/2020) kemaren.
Bustomi menegaskan jika kabar beredar sesuai dengan yang di dalam video maka anggota Badan Kehormatan (BK) tersebut bisa saja mendapatkan sanksi dari partai berupa teguran tertulis.
“Kalau benar bersalah akan ada sanksi,” tegasnya.
Selain itu, ia juga telah meminta kepada ketua fraksi dari yang bersangkutan agar diberikan teguran secara tertulis.
Selanjutnya, sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Pasaman, ia juga akan memberikan surat peringatan kepada oknum tersebut.
“Saya sudah menghubungi ketua fraksinya agar diberikan teguran secara tertulis, dan sebagai ketua DPD saya juga akan berikan surat peringatan,” kata Bustomi.
Ia menambahkan sesuai dengan arahan Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar, seluruh kader dilarang untuk bepergian keluar daerah sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan PSBB.
Dikatakan Bustomi, sejak pemberlakuan PSBB DPRD Kabupaten Pasaman sudah meniadakan semua kegiatan kedewanan termasuk perjalanan dinas ke luar daerah.
“Sepertinya beliau ini urusan pribadi. Kami di Pasaman tidak ada perjalanan dinas. Karena saat ini kami mendukung penuh agenda pemerintah untuk pemberantasan Covid-19,” pungkasnya.
Soal atribut DPRD, Bustomi menjelaskan, atribut yang dipakai oleh oknum DPRD tersebut bukanlah atribut dari DPRD, melainkan atribut yang ia buat sendiri.
Sebab, kata dia hingga saat ini, mengenai beberapa item atribut yang direncanakan oleh DPRD Pasaman belum jadi diproses. Seperti pengadaan pin dan topi tersebut.
“Topi DPRD-nya itu dia buat sendiri itu, bukan dari DPRD,” tutupnya, dikutip dari laman Padangkita.com. (Irw)
