JambiNasional

Wah!!! Ternyata ada Rumah Sakit Nakal di Jambi Minta Pasien Ngaku Kena Corona Agar Insentif Covid 19 Cair

Kerincitime.co.id, Berita Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI hari ini menggelar rapat kerja dengan pemerintah untuk membahas laporan APBN semester I 2020, termasuk dengan Menkes Terawan Agus Putranto.

Dalam rapat tersebut, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengadu kepada Terawan tentang adanya rumah sakit ‘nakal’ di sejumlah daerah. Menurutnya, rumah sakit tersebut sengaja membuat pasien dinyatakan positif COVID-19 demi mendapatkan anggaran corona.
“Ada kenakalan juga di rumah sakit, tidak COVID tapi dinyatakan COVID. Keluarga enggak terima, dua minggu mau masuk pengadilan, akhirnya rumah sakit nyerah, oh iya bukan COVID,” kata Said dalam rapat kerja dengan pemerintah, Rabu (15/7).

Baca juga:  2020 Rekrutmen ASN Ditiadakan, Sebaiknya Honorer K2 Diangkat Jadi PNS

Dia melanjutkan, setelah diselidiki ternyata rumah sakit tersebut sengaja menyatakan pasien itu positif corona demi mendapatkan insentif rumah sakit.

“Telisik punya telisik, kalau dinyatakan mati COVID lebih besar. Ada yang sebut kalau orang kena COVID masuk rumah sakit sampai meninggal anggaran Rp 90 juta atau Rp 45 juta. Memang ini ujian betul, di Pasuruan, Jambi, Ciamis ini kan viral di mana-mana,” jelasnya.
DPR ke Menkes Terawan: Ada RS Sengaja Bikin Pasien Positif Corona Demi Insentif (1)
Petugas medis mengenakan baju Alat Pelindung Diri (APD) di ruang isolasi Rumah Sakit rujukan khusus pasien COVID-19 Martha Friska di Medan, Sumatera Utara.

Baca juga:  Sosok Hadi Pranoto yang Mengklaim Temukan Obat COVID-19?

Said pun meminta agar Terawan turun ke lapangan untuk melihat langsung permasalahan yang terjadi. Bahkan dia juga meminta agar memberikan sanksi bagi rumah sakit yang melakukan tindakan tersebut.

Selain itu, Pimpinan Banggar DPR RI tersebut juga meminta agar serapan anggaran kesehatan bisa lebih meningkat.

“Pertama penanganan COVID-19, dan ramainya serapan anggaran yang rendah. Pada saat yang sama muncul dari Komisi IX karena lemahnya koordinasi antara gugus tugas dan kemenkes,” tambahnya.

Pemerintah menganggarkan sektor kesehatan dalam pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp 87,55 triliun. Namun hingga 8 Juli 2020, penyerapannya baru 5,12 persen atau sekitar Rp 4,48 triliun. (Irw)

Sumber: Swaranesia.com

Tags
[nug_data_corona data="indonesia" provinsi="Jambi" style="card"]

Related Articles

Back to top button
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
>

Dapatkan Berita Update "KERINCI TIME" Terbaru Setiap Harinya

Close
Close