Berita Kerinci, Kerincitime.co.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kerinci, diduga mendapatkan paket proyek. Bahkan, satu anggota mendapatkan empat paket proyek dengan nilai ratusan juta rupiah. Ini baru data dari satu dinas.
Bahkan berkembang juga isu bahwa ada anggota dewan yang sudah mendapat jatah lebih dari sepuluh paket.
Dugaan ini semakin menguat lantaran sejumlah anggota dewan Kerinci saat ini memang berlatar belakang kontraktor.
Data yang diperoleh, berikut paket proyek masing-masing anggota DPRD Kerinci.
SB mendapat empat paket proyek. Tiga lokasinya di lima Desa pemekaran Tanjung Pauh dan satu di Jujun dengan total nilai paket proyek Rp800 juta.
YH mendapat empat paket yang berlokasi di desa Tanjung Genting, Sungai Gelampeh (dua paket), Simpang Belui. Keempat paket ini bernilai Rp700 juta.
Anggota DPRD berinisial MT, dengan lokasi proyek di Siulak Mukai dua proyek, satu di Siulak dan satu di Kayu Aro dengan total nilai paket Rp 650 juta.
Kemudian anggota Dewan berinisial AK juga mendapat empat paket proyek, yang lokasi proyeknya di Tebat Gedang, Sungai Betung Mudik, Siulak Kecil Hilir dan Bukit Sembahyang dengan nilai paket Rp 695 juta.
Selain itu, ada nama anggota DPRD dengan inisial EW, lokasi paketnya di Siulak Deras Mudik, Ujung Ladang, Lubuk Pauh dan Dusun Baru Siulak dengan total nilai paket Rp 700 juta.
Nama anggota dewan lainnya dengan inisial AD mendapat proyek dua di Lempur Tengah, satu Pulau Sangkar dan satu Selampaung dengan total nilai paket Rp 650 juta.
Anggota Dewan berinisial EN mendapat jatah dua paket proyek, satu di Desa Pahlawan Belui dan di Desa Belui Tinggi dengan total nilai paket Rp 400 juta masing-masingnya.
Lalu, anggota DPRD inisial BE mendapat proyek di Pasar Semurup, Sawahan Jaya dan Semurup dengan total nilai Paket Rp650 juta.
Tidak hanya itu anggota Dewan berinisial SI mendapat jatah tiga paket proyek, yaitu di Sungai Rotan, Kemantan dan Desa Simpang Sungai Tutung dengan total nilai paket Rp 500 juta.
Kemudian EL, juga diduga punya paket sebanyak 2 buah di Koto Diair dan Koto Mudik dengan total nilai Rp.325 juta.
DH memiliki paket di Koto Panjang, Kubang, dan Tebat Ijuk dengan total paket Rp450 juta.
Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Kerinci, Idrus menyayangkan adanya permain proyek dikalangan Dewan. Hal ini, kata Idrus merupakan sinyal buruk untuk pembangunan Kerinci. “Jika dewan ikut terlibat, lantas siapa yang mengawasi,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kerinci, Arpan Kamil belum bisa dimintai konfirmasinya. Saat dihubungi ptisinews.com pagi ini (26/10), Arfan tidak menjawab telepon selular di nomor yang biasa digunakan. (Men/petisinews)
