Satu Persatu 286 Kades Mulai Membongkar Pungli Terstruktur di Inspektorat Kerinci
Kerincitime.co.id, Berita Kerinci – Meskipun Zufran Inspektur Inspektorat Kabupaten Kerinci menepis dugaan adanya pungutan terstruktur terhadap 286 Kades di Kerinci, namun satu persatu Kades mulai membuka suara dan berani berbicara, lantaran ada sinyal kuat dukungan pimpinan Daerah Kerinci pada Upacara Senin lalu menegaskan terkait kinerja di Inspektorat Kerinci.
Para kades mendapat support besar, untuk berani membongkar keterlibatan oknum pejabat di Inspektorat Kerinci, lantaran persoalan pungli menjadi atensi bagi kepala daerah setempat.
Apa lagi banyak pejabat di Inspektorat yang tidak mendukung pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih saat ini.
Salah seorang Kades mengaku diminta uang oleh oknum pejabat di inspektorat setiap tahun 30 juta, bahkan ada yang lebih besar dari itu, setoran itu bukan temuan dari Dana Desa. Untuk temuan Dana Desa juga jadi persoalan, temuan diduga dibesar-besarkan, untuk kepentingan negosiasi.
Inspektorat Kerinci dinilai terlalu nekat memanfaatkan kekuasaan (lembaga auditor) untuk menggeruk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.
Namun dari 286 Kades Kerinci, satu persatu mulai membongkar permainan kotor di Inspektorat Kerinci.
Sebelumnya para Kades terpaksa harus bungkam diatas ketidakberdayaan dengan ancaman rekomendasi hasil temuan ke Aparat Penegak Hukum (APH), kini ancaman itu mulai berkurang.
Perlu diketahui di Inspektorat Kerinci ada 3 Irban dan 1 Irbansus.
Isbal LSM Perisai Kobra mengaku tengah mengumpulkan bukti-bukti dari Kades yang siap mengaku untuk ditindaklanjuti ke penegak hukum.
“beberapa bukti sudah kita kantongi, dan akan segera kita tindaklanjuti ke ranah hukum” ungkap Isbal.
Jaringan Tersturktur
Ternyata untuk mengatur pungutan yang diduga jumlahnya miliaran per tahun itu, banyak pejabat di Inspektorat diduga terlibat, ujung tombak pergerakan ini adalah Irban dan kroni-kroninya.
Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kepala Desa diupayakan harus banyak temuan, sehingga para kades semakin mudah untuk dikelola agar menyetorkan upeti, jika tidak ada upeti kades akan babak belur di tahun berikutnya. Bukan hanya itu, soal nego hasil temuan Inspektorat pun menambah stres para kades. (red)
