Kerincitime.co.id, Berita Kerinci – Kasus Proyek peningkatan jalan posros MAN Sanggaran Agung – PLN di Desa Pentagen Kecamatan Danau Kerinci tahun 2017 yang disorot. Pasalnya setelah sempat dilaporkan ke Kejaksaan Sungai Penuh oleh LSM di Kerinci pada 02 Juli 2018 lalu dan pihak Kejaksaan sempat turun ke lokasi pada 09 November 2018. Ternyata pelaksana proyeknya adalah CV. Dua Putri Jaya.
Perusahaan ini beralamat di Desa Koto Iman Kecamatan Danau Kerinci, namun siapa direkturnya belum diketahui.
Seperti diberitakan sebelumnya bahwa mencuat ada dana Rp. 250 juta, dikabarkan dana tersebut untuk biaya pengamanan kasus Proyek Jalan tersebut. “ada dana Rp. 250 juta sibuk dperbincangkan bersamaan dengan proses pengecekan kelokasi oleh penegak hukum, dana itu kabarnya untuk pengamanan kasus, dan untuk perbaikan jalan” ungkap Tokoh LSM Kerinci Ikhsan Darqtuni kepada kerincitime.co.id.
Untuk diketahui bahwa Proyek pekerjaan peningkatan jalan poros MAN Sanggaran Agung-PLN dengan nomor kontrak 640/kontrak-CK/PUPR-2017 nilai pagu Rp. 550.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) APBD 2017.
Kondisi proyek tersebut sangat memprihatinkan dalam keadaan kondisi hancur, sesuai dengan poto yang terlampir, informasi yang dihimpun bahwa dari proses tender hingga terjadi penjualan proyek ini oleh oknum anggota dewan berinisial Z, dengan nilai jual atau Fee yang diminta oleh anggota dewan tersebut mencapai Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ironisnya kejadian ini terjadi di Area kantor PUPR Kab. Kerinci.
Artinya proyek ini diduga awal telah terjadi Gratifikasi oleh Anggota Dewan Kab. Kerinci dan jelas bertentangan dengan Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang larangan Anggora MPR, DPR, DPD, dan DPRD bermain proyek, dan termasuik dalam Undang-Undang tipikor No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.
Penulis : John Afriza
