SPPG Disorot, Aktivis: Jangan Jadikan Gizi Siswa Ladang Proyek
Kerincitime.co.id, Berita Kerinci – Yayasan SPPG di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci kini berada di bawah sorotan keras publik. Keluhan terkait porsi dan kualitas makanan yang diterima siswa memicu kemarahan orang tua dan aktivis. Program yang seharusnya menopang kebutuhan gizi anak justru diduga dijalankan jauh dari standar kelayakan.
Laporan yang beredar menyebutkan, dalam beberapa hari terakhir siswa hanya menerima beberapa butir telur puyuh dan satu buah jeruk sebagai menu utama. Lebih memprihatinkan lagi, ditemukan makanan ringan tanpa label, tanpa izin edar yang jelas, serta tanpa keterangan komposisi dan nilai gizi. Kondisi ini dinilai bukan sekadar kekurangan teknis, tetapi dugaan kelalaian serius yang menyangkut kesehatan generasi muda.
Aktivis kerinci. Isbal Putra, menyampaikan pernyataan keras. Ia menegaskan bahwa jika dugaan tersebut benar, maka ini adalah bentuk pengabaian terhadap hak dasar siswa.
“Ini bukan soal porsi kecil atau besar. Ini soal tanggung jawab moral dan hukum. Jika program gizi dijalankan tanpa standar yang jelas, bahkan membagikan produk tanpa label, maka itu bentuk pembiaran yang tidak bisa ditoleransi. Anak-anak bukan objek formalitas anggaran,” tegas Isbal.
Ia juga mempertanyakan transparansi pengelolaan program oleh pihak yayasan. Menurutnya, setiap rupiah yang dialokasikan untuk kebutuhan siswa harus dipertanggungjawabkan secara terbuka. Jika realisasi di lapangan tidak sebanding dengan tujuan program, maka patut diduga ada persoalan serius dalam manajemen dan pengawasan.
Isbal mendesak instansi pengawas terkait segera turun tangan melakukan audit menyeluruh. Jika ditemukan pelanggaran standar keamanan pangan atau penyimpangan anggaran, pihaknya meminta agar penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi.
“Jangan sampai program atas nama gizi hanya menjadi kedok administrasi. Jika ada unsur kelalaian atau penyalahgunaan, maka harus diusut tuntas. Masa depan anak-anak tidak boleh dipermainkan,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Yayasan SPPG belum memberikan klarifikasi resmi. Publik kini menunggu langkah konkret pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap program pendidikan dan kesehatan benar-benar berpihak pada kepentingan siswa, bukan kepentingan lain. (Rgo)
